Xcloud.id

Institusi: IPB

  • Kecam Pegawai Komdigi Lindungi Judol, Pimpinan MPR Dukung Presiden Prabowo yang Siap Berantas Judol

    Kecam Pegawai Komdigi Lindungi Judol, Pimpinan MPR Dukung Presiden Prabowo yang Siap Berantas Judol

    GELORA.CO  – Baru-baru ini,  dihebohkan dengan penangkapan 11 orang termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap pihak kepolisian terkait kasus situs judi online (judol). 

    Bukannya memblokir situs judi online, pegawai Komidigi tersebut malah ‘membina’ situs judi online.

    Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengecam tindakan pegawai Komdigi yang seharusnya memblokir dan menghapus judol tapi justru menjadi oknum yang ‘membina’ judol. 

    “Kita sedang berperang melawan judol yang merusak generasi muda dan bahkan banyak yang sampai bunuh diri karena terlilit hutang. Di sisi lain pegawai yang seharusnya menjalankan tugas melawan judol justru menjadi oknum yang melindungi praktik ini,” ungkap Eddy di sela-sela agenda Diskusi Publik dengan Civitas Academica IPB, Sabtu (2/11/2024). 

    Secara khusus, Eddy Soeparno menyampaikan dukungan penuhnya pada komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. 

    “Presiden Prabowo menegaskan akan mendukung penuh pemberantasan judi online dan bahkan menggunakan terminologi ‘sterilisasi’ di semua level pemerintahan dan stakeholders. Sebagai Pimpinan MPR saya mendukung penuh komitmen ini dan siap menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya memberantas judol yang merusak generasi muda.

    “Respons Menkomdigi juga sudah disampaikan bahwa Investigasi harus dilakukan secara mendalam dan menyeluruh agar mereka yang terafiliasi dengan judol bisa langsung dipecat dan bahkan diproses hukum,” ujar Eddy. 

    Sebagai Pimpinan MPR, Eddy mengaku akan terus membangun dialog dan kesadaran dengan generasi muda untuk menghindari judol dan menyalurkan ruang kreativitas dalam bentuk yang lebih positif.

    “Salah satu komitmen saya di MPR adalah menjadi jembatan aspirasi generasi muda untuk mewujudkan kebijakan yang mendukung ruang kreativitas mereka. Menghapus dan melawan judol adalah syarat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini

  • Dari IPB, Pimpinan MPR Ajak Kampus Bersinergi Selamatkan Lingkungan – Page 3

    Dari IPB, Pimpinan MPR Ajak Kampus Bersinergi Selamatkan Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Masalah polusi udara yang memburuk di Jakarta dan kota-kota besar lainnya mendapatkan perhatian penuh dari Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno.

    Menurut Eddy, lingkungan sehat dan udara yang bersih adalah hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

    “Amanat pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah hak warga negara. Karena itu tugas kami di MPR RI untuk memperjuangkan hak masyarakat untuk lingkungan yang sehat dan udara yang bersih,” kata dia dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Hal ini disampaikan Eddy di hadapan Civitas Academica IPB dalam Program Aspirasi Masyarakat (ASMAS) di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor. Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Kaprodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB Dr. Beata Ratnawati.

    Eddy melanjutkan, dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi dari Presiden Prabowo yang mencapai 8 persen maka membutuhkan sumber energi yang besar.Di sisi lain penggunaan energi fosil tberdampak pada lingkungan dan berpotensi semakin meningkatkan polusi udara

    “Sampai saat ini Jakarta hampir selalu masuk dalam 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk. Bahkan Kota Bogor ini yang biasanya sejuk dan dingin juga mengalami kenaikan suhu dan tercatat pada 21-22 Oktober suhu di Kota Bogor mencapai 35,3 – 35,5 derajat celcius,” lanjutnya.

    Karena itu melalui perjuangan di parlemen, Eddy yang juga Waketum PAN ini terus menyuarakan pentingnya memperbesar bauran energi terbarukan dalam penggunaan sumber energi di Indonesia.

    “Kami mendukung penuh target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Salah satu bentuk dukungan kami adalah terus mengupayakan pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang telah masuk tahap final dan siap disahkan,” kata dia.

    Sebagai Pimpinan MPR RI maupun Anggota Komisi XII DPR RI, dia akan terus memperjuangkan percepatan transisi energi menuju energi terbarukan, remisi emisi karbon dan mendukung kebijakan Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung restorasi sumber daya air dan iklim untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

    “Kementan mendukung restorasi air melalui teknologi pertanian cerdas iklim, seperti sensor tanah, irigasi tetes, dan pemantauan cuaca berbasis satelit,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Mentan menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada Simposium Nasional Restorasi Sumber Daya Air dan Iklim untuk Kemandirian Pangan di Bandung, yang dibacakan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Fadjry Djufry.

    Kementan terus mendukung upaya restorasi sumber daya air dan iklim guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pasalnya ketersediaan air dan iklim yang stabil menjadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan.

    “Teknologi ini membantu petani membuat keputusan yang tepat, memperkuat kemampuan petani, serta memberi akses informasi iklim akurat lewat aplikasi digital,” ujarnya.

    Mentan menegaskan pentingnya restorasi sumber daya air dan iklim sebagai salah satu solusi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

    “Pada 2024 ini, Kementerian Pertanian telah mencapai beberapa hasil signifikan, terutama di bidang pengelolaan air dan perubahan iklim dengan melakukan terobosan solusi cepat peningkatan produksi padi,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan tumpang sisip padi gogo serta cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras dalam tiga bulan terakhir.

    “Data proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan terjadi kenaikan produksi beras pada Agustus sebesar 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan Oktober 2,59 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 pada bulan yang sama,” lanjutnya.

    Menurut Mentan, hal ini menunjukkan bahwa peran restorasi sumber daya air menjadi vital dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Atas dasar itu, Kementan bersama Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) dan IPB University menyelenggarakan simposium nasional yang untuk strategi restorasi sumber daya air dan iklim, guna mendukung kemandirian pangan Indonesia.

    “Melalui kegiatan ini, para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, dapat berdiskusi dan bertukar informasi mengenai tantangan dan solusi dalam menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim,” terangnya.

    Dalam dukungannya pada program utama Kementerian Pertanian, Perhimpi melalui berbagai anggotanya yang berasal dari BSIP, Badan Informasi Geospasial, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait, telah melahirkan SNI 9230:2023 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial – Zona Indikatif Pengembangan Infrastruktur Panen Air Pertanian.

    Melalui SNI ini, dapat dihasilkan informasi zona indikatif dari lahan-lahan yang memerlukan optimalisasi air dan berpotensi untuk dibangun infrastruktur panen air seperti embung, dam parit, long storage, irigasi pompa, sumur dangkal atau pun sumur bor.

    Sehingga pada lahan tersebut dapat terjadi peningkatan indeks pertanaman yang berujung pada peningkatan produksi padi nasional.

    Sejak berdiri pada 45 tahun yang lalu, Perhimpi telah memberikan kontribusi dalam berbagai hal untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan nasional dalam konteks iklim dan cuaca.

    “Perhimpi berperan secara aktif melalui anggota yang tersebar pada berbagai instansi dan lembaga pemerintah serta swasta yang tersebar di seluruh Indonesia,” terangnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat Perhimpi sekaligus akademisi IPB University Yonny Koesmaryono menjelaskan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang perlu terus dioptimalkan.

    Baca juga: Kementan inventarisasi lahan sapi di Sulawesi dukung investasi Vietnam

    Baca juga: Kementan jalin komitmen pasokan 2 juta sapi hidup untuk makan bergizi

    “Intensifikasi seperti di lahan marjinal dilakukan melalui pompanisasi, laju penurunan lahan terus terjadi sehingga harus dijaga keseimbangan melalui ekstensifikasi dengan perluasan atau pencetakan lahan,” jelasnya.

    Yonny juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik. Inovasi perlu terus dilakukan, termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia pertanian.

    “Program Presiden Prabowo selama lima tahun ke depan, kita harus gerak cepat hingga tercapai swasembada, dan kita pernah mencapai swasembada, pengalaman itu bisa menjadi modal,” kata Yonny.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • VIDEO: Dorong Swasembada Pangan, Zulhas Datangi IPB

    VIDEO: Dorong Swasembada Pangan, Zulhas Datangi IPB

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mendatangi Institut Pertanian Bogor (IPB). Kedatangan Zulhas di IPB untuk mendorong kolaborasi dan peningkatan produktivitas pangan nasional, dan pencapaian swasembada pangan.

    Ringkasan

  • Siapa Charles Sitorus? Ini Sosok & Perannya pada Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Bersama Tom Lembong

    Siapa Charles Sitorus? Ini Sosok & Perannya pada Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Bersama Tom Lembong

    GELORA.CO  – Dalam kasus korupsi impor gula yang terjadi di Kementerian Perdagangan pada periode 2015-2016, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) telah menetapkan dua tersangka.

    Tersangka pertama adalah mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sementara tersangka kedua adalah Charles Sitorus.

    Siapa Charles Sitorus?

    Charles Sitorus, yang dikenal dengan inisial CS, adalah Direktur Pengembangan Bisnis di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) pada tahun 2015-2016.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengatakan, status Tom dan Charels sebagai saksi telah ditingkatkan menjadi tersangka setelah memenuhi alat bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.

    Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. 

    Meski demikian, Kemendag justru melakukan impor gula kristal mentah kemudian diolah menjadi gula kristal putih.

    Impor gula kristal putih seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP. 

    Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105 ribu ton.

    PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dari sini PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut dan kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp 400 miliar.

    Profil

    Charles Sitorus lahir di Medan, Sumatera Utara pada 9 Mei 1966.

    Ia adalah lulusan Jurusan Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1989.

    Ia juga menyelesaikan pendidikan S2 di Jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama pada tahun 2015 dan sedang menempuh Program Doktor di Universitas Bina Nusantara Jakarta.

    Saat ini, Charles menjabat sebagai Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan di PT Pos Indonesia dan Komisaris Utama di PT Pos Finansial Indonesia (Posfin).

    Berikut ini sejumlah riwayat pekerjaan Charles Sitorus sebagaimana dikutip dari laman resmi Posfin:

    Direktur Bisnis Jaringan dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) (2020 – sekarang)

    Direktur Komersial PT Pos Indonesia (Persero) (2018 – 2020)

    Direktur Teknologi PT Pos Indonesia (Persero) (2016 – 2018)

    Direktur Pengembangan Usaha PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2015 – 2016)

    Plt. Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya (2015)

    Direktur Pengembangan PD Pembangunan Sarana Jaya (2013 – 2015)

    Direktur Sales PT Smart Telecom (2008 – 2011)

    Direktur Sales PT Bakrie Telecom (2004 – 2008)

    Head of Marketing PT Satelindo/PT Indosat (2002 – 2004)

    Vice President Regional Indonesia Tengah (berpusat di semarang) PT Satelit Palapa Indonesia (SATELINDO) (2000 – 2002)

    Pernah ditunjuk jadi komisaris pada tahun 2022

    Charles Sitorus ditunjuk sebagai Dewan Komisaris PT PLN (Persero).

    Penunjukan tersebut dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN yang diadakan pada Jumat (22/7/2022).

    Keputusan ini juga tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-154 MBU 07 2022.

    Adapun Charles menggantikan posisi Heru Winarko sebagai Komisaris PLN sebelumnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pergantian dewan komisaris adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja perusahaan.

    Diharapkan dengan adanya pengangkatan ini, bisa mendukung komitmen PLN dalam bertranformasi untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Kejagung: Tak Ada Unsur Politik

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar menuturkan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong Cs tidak ada unsur politik.

    Diketahui, Tom Lembong menjabat Co-Captain tim pemenangan pasangan Anies Baswedan- Muhaimim Iskandar di Pilpres 2024.

    “Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Abdul Qohar di Kejagung, Selasa (29/10/2024) malam.

    “Saya ulangi tidak memilih atau memilah siapa pelaku, sepanjang memenuhi alat bukti yanh cukup,” sambungnya.

    Menurutnya, tidak adanya politisiasi dalam kasus ini juga diperkuat dengan lamanya waktu penyidikan dan jumlah saksi yang diperiksa.

    “Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin satu tahun dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak berhenti disana, kita juga menghitung kerugian negara. Juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama, karena perkara ini bukan perkara yang biasa bukan perkara yang sederhana,” tutur Abdul Qohar.

    Usai ditetapkan tersangka Tom Lembong ditahan selama 20 hari ke depan di Rutam Salemba Cabang Kejari Jaksel.

    Kejagung menetapkan Thomas Lembong dan Charles Sitorus Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

  • Mentan Gandeng 60 Kampus Dukung Swasembada Pangan Lewat Riset

    Mentan Gandeng 60 Kampus Dukung Swasembada Pangan Lewat Riset

    Jakarta, Beritasatu.com–  Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggandeng 60 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan. Perguruan tinggi diharapkan membantu pemerintah melalui riset teknologi dan inovasi pertanian, khususnya bibit unggul.

    Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dalam mempercepat target swasembada pangan tercapai kurang 4-5 tahun.

    “Ini adalah salah satu aksi nyata hasil pembekalan (Presiden Prabowo Subianto di Magelang), kita harus kolaborasi antara sektor dan menteri dikti saintek, luar biasa bekerja sama dengan beliau,” ungkap Amran di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Amran menyampaikan, forum diskusi rektor bersama Kementan dan Kemendikti Saintek serta 60 perguruan tinggi tersebut menghasilkan lima nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan lima perguruan tinggi. “Kami menghasilkan lima MoU, kita kontrak terkait benih unggul karena kita butuh inovasi baru,” kata dia.

    Adapun lima perguruan tinggi tersebut adalah Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hassanudin (Unhas), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

    “Salah satu contoh ada benih dari IPB, yakni benih padi IPB 3S. Itu produktivitasnya 13 ton, mungkin kalau di lapangan bisa 10 ton. Itu luar biasa. Kemudian ada dari Unhas itu benih jagung bisa produksi 10 ton, namanya Jagung Jago. Ini luar biasa untuk sektor pertanian,” kata Amran.

    Amran menuturkan, Indonesia memerlukan teknologi baru dari dalam negeri, tanpa tergantung pada negara lain. Menurutnya, kolaborasi antara sektor pertanian dengan pendidikan dapat mempercepat swasembada.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, pihaknya bersama 60 perguruan tinggi yang berkaitan dengan pertanian mendukung upaya Kementan mempercepat tercapainya target swasembada pangan.

    “Kami sampaikan kepada mereka semua bahwa silakan bantu pemerintah dalam swasembada pangan, para penelitian ahli-ahli itu gunakanlah ilmu yang dikembangkan, inovasi-inovasinya untuk kemajuan pertanian di Indonesia,” ucap Satryo.
     

  • Menyiapkan program pangan berkelanjutan lewat teknologi perbenihan

    Menyiapkan program pangan berkelanjutan lewat teknologi perbenihan

    Jakarta (ANTARA) – Tantangan yang dihadapi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan ketahanan pangan sangat besar karena bertepatan dengan kondisi krisis pangan yang terjadi di beberapa negara.

    Krisis pangan yang terjadi menuntut pentingnya pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Penanganan penyakit tanaman hingga kondisi cuaca menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Pemanfaatan teknologi pertanian menjadi program yang tidak bisa lagi ditunda-tunda.

    Teknologi yang diperkenalkan saat ini tidak hanya terbatas pada peralatan yang digunakan. Saat ini sudah diadopsi penggunaan traktor, bahkan sudah ada pesawat nirawak (drone) untuk memudahkan petani menanam dan melakukan panen sehingga biaya tenaga kerja bisa ditekan.

    Petani tengah memeriksa tanaman untuk mengantisipasi sejak dini adanya penyakit. ANTARA/Dokumen Pribadi

    Bersamaan dengan itu, ada satu persoalan lagi yang diakui bisa mengancam gagal panen, yakni serangan hama dan penyakit, serta terakhir akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.

    Soal penyakit tanaman ini juga diakui Adi Suryadi, petani asal Karawang, yang pernah mengalami gagal panen ketika menanam kacang panjang. Seluruh tanaman di atas lahan seluas 1,5 hektare ketika itu rusak diserang virus yang dibawa oleh serangga.

    Beruntung Adi mendapat masukan dari penyuluh pertanian (sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau negara) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi agar ke depan budi daya tanaman yang ditekuni tidak mengalami hal serupa.

    Belajar dari pengalaman tersebut lantas dilakukan langkah-langkah antisipasi agar kerugian besar tidak terulang kembali. Beberapa hal yang dilakukan, di antaranya adalah dengan melakukan pengolahan lahan dengan baik, pemupukan dan pengendalian hama melalui pengamatan tanaman setiap hari, hingga menggunakan benih unggul yang tahan terhadap penyakit, termasuk virus.

    Teknologi perbenihan menjadi hal sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dengan memperbaiki sifat-sifat fisik dan genetik tanaman, maka dapat menciptakan benih yang tahan terhadap virus, tahan terhadap cuaca, tidak membutuhkan banyak air (irigasi), dan ekonomis penggunaan pupuk.

    Dengan teknologi benih, petani bisa panen lebih banyak dari cara konvensional, kondisi tanah juga lebih terpelihara, serta yang terpenting biaya produksi bisa ditekan.

    Antisipasi penyakit

    Dalam diskusi bertajuk “Kesehatan Tanaman sebagai Faktor Kunci dalam Mendukung Ketahanan Pangan Negeri” yang digelar di IPB International Convention Center membahas cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit pada tanaman.

    Tentunya, kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Perlu langkah-langkah antisipasi mengingat anomali cuaca akan lebih sering dihadapi di masa depan yang diduga akibat pemanasan global.

    Bahkan, Profesor Sri Hendrastuti Hidayat dari Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB University menyebut dalam berbagai kasus penyakit pada tanaman pertanian bisa mengakibatkan terjadinya krisis pangan.

    Contohnya, penyakit yang menyerang tanaman kentang di Irlandia, penyakit bercak coklat pada tanaman padi di India, dan serangan virus pada tanaman singkong di Uganda. Kegagalan panen di sejumlah negara tersebut memicu bencana kemanusiaan akibat berkurangnya sumber makanan pokok.

    Penyakit tanaman bersifat dinamis, di mana penyakit yang sebelumnya sudah aman-aman dan bisa dikendalikan, suatu saat bisa muncul kembali dan menimbulkan permasalahan.

    Terkait hal itu, menurut Sri, sudah saatnya kita memiliki cara untuk melakukan mitigasi dan strategi penanganannya. Kecepatan dalam mengatasi gangguan kesehatan tanaman ini sangat penting karena berpotensi secara signifikan terhadap ketahanan pangan.

    Sementara itu, menurut Bambang Budhianto dari Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), ancaman serangan hama dan penyakit berdampak langsung berupa kehilangan hasil panen.

    Contohnya, kehilangan hasil panen tanaman hortikultura yang diakibatkan serangan hama berkisar 46 hingga 100 persen. Ancaman serangan hama dan penyakit inilah yang paling ditakuti petani.

    Benih berkualitas

    Penggunaan benih unggul berkualitas menjadi kunci untuk mencegah serangan penyakit pada tanaman. Persoalannya, pengembangan benih unggul yang dihasilkan dari proses pemuliaan tanaman dianggap kurang menguntungkan.

    Padahal program pemuliaan tanaman ini memegang peranan penting untuk menciptakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan, tahan terhadap hama dan penyakit.

    Benih berkualitas akan memberikan panen lebih banyak dan lebih ekonomis dari segi biaya produksi. ANTARA/Dokumen Pribadi

    Program pemuliaan tanaman ini, bahkan dipelajari di perguruan tinggi, hanya saja peminatnya masih terbatas. Padahal lulusannya sangat dibutuhkan, apalagi di tengah-tengah upaya pemerintah mendorong ketahanan pangan.

    Program pangan bergizi gratis yang tengah digodok saat ini tentunya membutuhkan dukungan sektor pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Tentunya hal ini mulai dipikirkan untuk pengembangan benih unggul, terutama untuk tanaman-tanaman yang bisa mendukung program tersebut.

    Kemudian, penting juga menghadirkan benih unggul berkualitas yang sudah mendapatkan perlakuan khusus (seed treatment) dengan fungisida atau insektisida, bahkan kombinasi dari keduanya agar dapat dilakukan disinfeksi benih dari organisme patogen.

    Diperkirakan pada tahun 2027 industri seed treatment dunia akan mencapai 9,2 miliar dolar AS. Angka ini sangat besar karena meningkatnya kebutuhan benih berkualitas dan setiap negara memiliki kebutuhan untuk menjamin ketahanan pangan.

    Kolaborasi produsen benih berkualitas dengan pemangku kepentingan yang diwujudkan melalui pembangunan jaringan yang kuat dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih resilience (tangguh), produktif, dan berkelanjutan.

    Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan petani dan ketahanan pangan dapat terjaga untuk generasi mendatang.

    Apabila kesejahteraan petani tercipta, akan semakin banyak generasi muda yang terjun ke sektor ini. Sehingga tidak perlu lagi generasi muda banyak mencari pekerjaan di kota besar, padahal ada potensi penghasilan yang lebih besar di desa-desa dari sektor pertanian.

    Semua ini bisa diawali dengan teknologi yang paling murah, yakni menciptakan benih unggul, sehingga petani muda yang tengah merintis usahanya tidak kesulitan. Banyak dari petani yang tidak melanjutkan usahanya akibat mengalami kegagalan.

    Karena itu memang harus dipikirkan bagaimana mengubah persepsi bahwasanya bertani itu sulit dan tidak menguntungkan. Semua itu harus diubah bahwasanya bertani itu mudah dan sangat menguntungkan.

     

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • HNSI minta ada ikan sebagai protein dalam program makan siang bergizi

    HNSI minta ada ikan sebagai protein dalam program makan siang bergizi

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) meminta pemerintah memasukkan ikan sebagai satu sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami sangat mendukung program ini dan tentu agar ikan menjadi protein yang dihidangkan kepada penerima manfaat program ini,” kata Ketua Bidang Pengembangan Usaha Perikanan DPP HNSI Wanto Asnim di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia ikan merupakan sumber protein hewani yang bermanfaat mendukung kecerdasan para siswa yang disasar program ini.

    Selain itu dengan dijadikan ikan sebagai sumber protein akan membantu nelayan dalam memasarkan produk hasil tangkapan mereka di laut.

    “Ini sangat bagus bagi nelayan karena memang saat ini harga ikan sedang turun dan jika program ini berjalan harga ikan menjadi lebih baik dan membuka pasar baru bagi nelayan di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Ia juga berharap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat meningkatkan taraf hidup nelayan di Indonesia.

    “Prinsipnya kami mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah yang akan membangkitkan ekonomi masyarakat termasuk nelayan,” kata dia.

    Baca juga: Guru Besar IPB: Makan bergizi gratis terkait dengan swasembada pangan

    Wanto Asnim juga meminta agar target Indonesia menjadi poros maritim jangan dilupakan, seperti program tol laut serta pembangunan infrastruktur laut serta sejumlah program yang berkaitan dengan nelayan juga wajib dilanjutkan.

    “Kalau tidak dilanjutkan maka akan berdampak bagi nelayan karena melalui program itu berhasil menghubungkan timur dengan barat Indonesia,” kata dia.

    Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para menteri, kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.

    Berkaitan dengan program tersebut, Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seluruh kementerian/lembaga dapat menyiapkan agar program tersebut dapat terealisasi secara tepat sasaran dan terukur.

    Prabowo juga meminta para menteri dan kepala badan/lembaga jangan takut dengan kesulitan.

    Presiden menekankan kembali bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan dirinya bisa mengelola dan mengalokasikan dana agar mencapai target.

    “Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman Alaihi Salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan,” kata Prabowo.

    Baca juga: Badan Gizi sebut TNI dan BUMDes mitra penting program Makan Bergizi
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

    Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

    Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso MonoarfaJakarta (ANTARA) – Akademisi Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Profesor Dr. Insinyur Rachmat Pambudy M.S. (sebagai) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” ucap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso Monoarfa.

    Rencananya, Presiden akan melantik secara resmi pada Senin (21/10) pagi. Setelah itu, Kementerian PPN/Bappenas bakal menggelar serah terima jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas perode 2019-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas periode selanjutnya.

    Pada Senin (14/10), Rachmat bersama 49 orang lainnya dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rachmat menyatakan bahwa kehadirannya di Kertanegara berkaitan dengan penugasan dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, tetapi ia menolak untuk mengungkapkan posisi yang akan diembannya.

    Rachmat Pambudy adalah seorang akademisi yang lahir di Yogyakarta pada 23 Desember 1956. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan melanjutkan studi hingga meraih gelar magister di bidang Komunikasi Pembangunan dari universitas yang sama.

    Pada tahun 1999, Rachmat memperoleh gelar doktor di bidang Penyuluhan Pembangunan dari IPB.

    Baca juga: Dody Hanggodo terpilih sebagai Menteri Pekerjaan Umum
    Baca juga: Budi Gunadi Sadikin kembali dipercaya jadi Menkes usai tangani pandemi

    Rachmat Pambudy dikenal sebagai akademisi di bidang agribisnis dan telah lama mengabdi sebagai Dosen Terakreditasi di IPB, hingga akhirnya memperoleh status sebagai Guru Besar di bidang Kewirausahaan di kampus yang sama pada tahun 2022.

    Selain berperan sebagai praktisi agribisnis dan staf pengajar di IPB, Rachmat Pambudy juga pernah aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan di Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU). Sejak 1988, dia mendirikan Unit for Socio and Economic Study and Evaluation (USESE) Foundation mengingat concern dirinya terhadap bidang pertanian.

    Di tahun 2004, Rachmat kemudian menjabat sebagai pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih dan menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) selama periode 2003-2007.

    Memasuki tahun 2009, Partai Gerindra sempat mengajukan namanya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, tetapi akhirnya Gerindra memutuskan tak bergabung dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ia turut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Umum, mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.

    Memasuki tahun 2015, dia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI. Setahun kemudian, ia mendirikan dan menjadi Dewan Pakar di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I).

    Rachmat turut terjun ke dunia korporasi dengan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sejak tahun 2018. NSS merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang mengelola perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu
    Baca juga: Prabowo umumkan daftar nama wakil menteri Kabinet Merah Putih

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Minuman Berpemanis Diatur Ketat & Bakal Kena Cukai, Pengusaha Buka Suara

    Minuman Berpemanis Diatur Ketat & Bakal Kena Cukai, Pengusaha Buka Suara

    Jakarta –

    Pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Salah satu yang diatur terkait pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak untuk penanggulangan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat.

    Menanggapi itu, Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengaku mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia lebih sehat. Hanya saja ia memandang aturan tersebut seolah membebankan seluruh permasalahan PTM kepada produsen pangan olahan semata.

    “Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja,” kata Adhi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024).

    Adhi menilai risiko PTM disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres, serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

    Dia membeberkan kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2019, yang menyebut bahwa produk pangan olahan hanya menyumbang sebagian kecil dari konsumsi gula, garam dan lemak masyarakat yakni 30%. Konsumsi masyarakat terhadap gula, garam dan lemak didominasi oleh pangan non-olahan seperti kuliner dan makanan sehari-hari yang dimasak di rumah tangga sebesar 70%.

    “Sehingga menentukan batas maksimal gula, garam dan lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka PTM dikarenakan konsumsi gula, garam dan lemak masyarakat hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Adhi menilai penentuan satu batas maksimum gula, garam dan lemak untuk berbagai kategori produk makanan dan minuman akan sangat sulit diterapkan, mengingat setiap produk memiliki karakteristik tertentu yang sangat bervariasi.

    Gula, garam dan lemak disebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan di mana produsen pangan olahan menggunakannya untuk berbagai tujuan dan alasan termasuk rasa, tekstur dan pengawetan. Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak dinilai akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan olahan tersebut.

    “Pelarangan penggunaan gula, garam dan lemak dalam produksi pangan sangat tidak dimungkinkan karena ketiga bahan tersebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan. Hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral,” bebernya.

    Adhi juga menyoroti rencana pengenaan cukai dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi dan kelompok sasaran tertentu untuk produk- produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam dan lemak tersebut. Ia mengingatkan dampak ngerinya.

    “Di tengah perlambatan pertumbuhan industri makanan minuman saat ini, industri makanan minuman akan makin sulit berkembang, kehilangan daya saing, serta berisiko untuk tutup beroperasi dan mengurangi lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

    Padahal industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) industri nonmigas sebesar 39,10% dan 6,55% terhadap PDB nasional pada tahun 2023.

    GAPMMI meminta agar pemerintah melakukan review secara menyeluruh terhadap PP Nomor 28 tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan mengedepankan kajian risiko dan melibatkan stakeholder terkait, utamanya industri makanan dan minuman pangan olahan selaku pelaku utama serta pembina industri agar tujuan nasional untuk masyarakat sehat dan industri nasional yang berdaya saing dapat berjalan beriringan.

    “Mengutamakan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang seimbang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, istirahat dan aktivitas fisik yang cukup. Dengan demikian konsumen dapat memilih produk pangan yang dikonsumsi berdasarkan kandungan gula, garam dan lemak sesuai kebutuhannya,” saran Adhi.

    (aid/rrd)