Institusi: IPB

  • Kata ahli kerugian Rp400 miliar dalam kasus Tom Lembong tak benar

    Kata ahli kerugian Rp400 miliar dalam kasus Tom Lembong tak benar

    Jakarta (ANTARA) – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyatakan kerugian keuangan negara Rp400 miliar dalam kasus penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula tidak benar.

    “Pernyataan bahwa ada kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar dalam pemberian izin impor gula kristal mentah (GKM) pada tahun 2015 dapat dipastikan tidak benar,” kata Anthony dalam sidang gugatan praperadilan tahap keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

    Anthony menambahkan pernyataan itu diperkuat dengan tidak ada pengeluaran uang negara dari APBN sehingga tidak ada potensi menaikkan harga (mark up).

    Kemudian, pemberian izin impor GKM tidak dipungut biaya alias gratis sehingga tidak ada potensi penerimaan negara lebih rendah dari seharusnya.

    Ada dua sumber untuk menambah pasokan GKP, yaitu dari jalur impor (barang jadi) GKP, atau dari jalur produksi Gula Kristal Mentah (GKM) diolah menjadi GKP (di perusahaan gula rafinasi) di dalam negeri.

    Sedangkan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa menyatakan, keputusan impor GKM untuk membuat GKP pada tahun 2015 dan 2016 adalah keputusan yang tepat.

    Peningkatan stok tersebut berhasil menekan harga gula kristal putih menjadi Rp14.300 per kilogram (kg) di Desember 2016 dan tren penurunan tersebut terus berlanjut hingga menyentuh harga Rp12,737 per kg di Desember 2017.

    PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian menghadirkan saksi ahli dari pemohon Tom Lembong pukul 10.00 WIB.

    Keenam saksi ahli antara lain ahli pidana, ahli acara pidana, ahli keuangan negara, ahli perdagangan gula, ⁠ahli statistik kebutuhan gula dan ahli administrasi negara.

    Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • AS Luncurkan Pelatihan Peternak Sapi Perah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    AS Luncurkan Pelatihan Peternak Sapi Perah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) resmi meluncurkan Proyek Pendidikan AS-Indonesia, inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kualitas praktik peternakan sapi perah sekaligus mendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

    Program tersebut dimotori oleh Dewan Ekspor Susu AS atau The U.S. Dairy Export Council (USDEC), Departemen Pertanian New Mexico (NMDA), dan New Mexico State University bekerja sama dengan mitra terkemuka dari Indonesia, yakni Global Dairy Alami, Cimory, dan Ultrajaya.

    Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menuturkan program ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu membantu peternakan sapi perah skala kecil dan menengah di Indonesia meningkatkan kualitas dan produksi susu. Dengan demikian, kualitas hidup para peternak lokal pun dapat meningkat. 

    “Program ini hadir di saat yang kritis bagi produsen susu Indonesia karena mereka berupaya mendukung inisiatif Presiden Prabowo Sibianto untuk menyediakan susu bagi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis,” jelas Lakhdhir dalam acara peresmian Proyek Pendidikan AS-Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Lakhdhir menjelaskan AS memiliki sejarah panjang dalam menyediakan makanan gratis bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan. Pada 1946, Presiden Harry Truman mengesahkan Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional, yang menyediakan makanan sekolah berbiaya rendah atau gratis bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. 

    Adapun, susu telah menjadi salah satu elemen penting dalam program makan bergizi gratis di AS, disajikan kepada setiap anak pada setiap waktu makan, sarapan, makan siang, dan bahkan terkadang makan malam. 

    Lakhdhir optimistis, program ini akan menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dia juga menyebut AS siap berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan Indonesia terkait implementasi program makan bergizi gratis di Negeri Paman Sam yang telah berjalan selama hampir 80 tahun.

    “Kami juga senang berbagi keahlian industri susu kami yang luas untuk membantu Indonesia memperluas produksi susunya untuk mendukung program makan bergizi gratis,” jelas Lakhdhir.

    Sementara itu, Jonathan Gardner, Senior VP Market & Access & Regulatory Affairs USDEC menambahkan program ini akan berfokus pada upaya membeli peternak skala kecil dan menengah di Indonesia dengan pengetahuan serta perangkat yang dibutuhkan. 

    Gardner menuturkan program ini dirancang agar dapat disampaikan melalui berbagai platform, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui sarana elektronik. Program tersebut juga akan tersedia dalam bentuk video pelatihan yang nantinya dapat diakses kapan saja oleh para peserta.

    “Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menayangkannya di situs web mereka. Kami akan memiliki situs web sehingga acara ini tidak akan berlangsung satu kali saja dan akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan,” jelasnya.

    Gardner mengatakan, program pelatihan pertama pada proyek ini akan berlangsung pada  7-9 Januari 2025 mendatang di Institut Pertanian Bogor (IPB).

  • Pangan organik untuk kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan

    Pangan organik untuk kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam bidang pertanian semakin meningkat dewasa ini. Masyarakat semakin bijak dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan.

    Seiring dengan terus berkembangnya kesadaran tersebut, masyarakat Indonesia mulai melirik kembali sistem pertanian organik atau pertanian berkelanjutan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

    Suatu produk dapat diakui sebagai produk organik apabila telah melalui proses sertifikasi oleh resmi yang telah terdaftar pada IFOAM, organisasi internasional untuk pertanian organik. Sistem pertanian organik dimulai dari penyiapan lahan hingga pascapanen yang memenuhi standar budidaya organik, bukan dilihat dari produk organik yang dihasilkan.

    Indonesia memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dalam pengembangan pertanian organik dengan ketersediaan lahan, tanaman, manusia, dan teknologi. Sistem pertanian organik sudah sejak dulu dilakukan oleh petani sebelum program Revolusi Hijau. Hingga saat ini masih dijumpai di beberapa daerah, petani tetap mempertahankan cara pertanian tersebut.Teknologi pertanian organik relatif mudah dilakukan. Jerami, pupuk kandang, sisa (limbah) tanaman, sampah kota sebagai bahan pembuat pupuk organik juga tersedia melimpah serta mudah diperoleh.

    Harga produk pertanian organik umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan non-organik. Selisih harganya bisa mencapai lebih dari 30 persen. Dengan penerapan teknologi pertanian organik secara baik, diharapkan hasil yang diperoleh relatif sama dengan pertanian non-organik. Dengan demikian pendapatan petani akan meningkat, lingkungan sehat dan aman, kondisi lahan tetap subur, mampu memberikan hasil yang tinggi secara kontinyu.

    Karena itu, dengan tingkat harga yang menarik tersebut, petani akan tergerak dan termotivasi untuk mengembangkan pertanian organik.

    Tantangan produk organik Indonesia

    Indonesia memiliki peluang yang besar di pasar dunia untuk produk organik. Pada pameran produk organik terbesar ke-2 di dunia, Pameran Biofach yang digelar pada 13—16 Februari 2024 di Nuremberg Exhibition Centre, Nuremberg, Jerman, Indonesia berhasil membukukan transaksi sebesar 6,02 juta dolar AS.

    Peluang ekspor di pasar organik tersebut menjadi ajang memperkuat posisi pasar Indonesia sebagai penghasil produk organik berkualitas. Sebagian besar organisasi tani dan LSM anggota Aliansi Organis Indonesia (AOI), masih berjuang untuk memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk organik.

    Kesulitan dalam pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk organik disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan analisis AOI, keterbatasan lahan pertanian organik, keterampilan budi daya pertanian organik, pengelolaan budi daya dan penanganan adalah faktor penghambat yang perlu diatasi bersama.

    Agar produk organik dapat memenuhi kebutuhan pasar baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas pengelolaan budidaya pertanian organik sangat penting untuk dipahami dan diterapkan pada setiap rantai pasok.

    Pertanian organik perlu membentuk sistem yang menerapkan manajemen budi daya pertanian dan penanganan pasca panen yang sesuai dengan standar.

    Pertumbuhan pasar produk organik di Indonesia terus meningkat, didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dan alasan untuk hidup lebih sehat. Pertumbuhan pasar produk organik ini mencapai sekitar 15-20 per tahun. Meski tren terus naik, kendala utama dalam pemasaran produk organik yang masih dihadapi oleh petani dan produsen adalah terbatasnya akses pasar organik, baik nasional maupun internasional.

    Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari kualifikasi produk organik yang belum memenuhi kebutuhan pasar, izin dan lisensi yang dibutuhkan dalam perdagangan produk organik, serta inovasi promosi dan penjualan digital.

    Inovasi produk menjadi salah satu faktor kunci untuk kelanjutan sebuah bisnis. Produk organik yang kaya potensi milik petani membutuhkan inovasi agar mampu bersaing di pasar organik dan memenuhi kebutuhan pasar.

    Hilirisasi pengembangan pangan organik

    Solusi hilirisasi untuk pengembangan pangan organik di Indonesia secara komprehensif meliputi: optimalisasi produksi pangan organik, penguatan infrastruktur dan sistem sertifikasi, diversifikasi dan inovasi produk, penguatan pasar dan aksesibilitas, dukungan kebijakan, digitalisasi dan inovasi pemasaran, dan pemberdayaan komunitas.

    Optimalisasi produksi pangan organik dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. Salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan pupuk organik yang berasal dari limbah tanaman dan sampah kota, seperti jerami, pupuk kandang, dan kompos. Penggunaan bahan-bahan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, tetapi juga dapat meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.

    Selain itu, penguatan kapasitas petani juga sangat penting dalam mendukung pertanian organik. Melalui pelatihan intensif, petani dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan standar IFOAM dalam budidaya organik. Pelatihan ini meliputi pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, teknik pascapanen yang efektif, serta inovasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik, sehingga dapat mendorong produksi pangan organik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

    Penguatan infrastruktur dan sistem sertifikasi sangat penting dalam mendukung perkembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah utama adalah mempercepat proses sertifikasi produk organik dengan mendirikan lebih banyak Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang terdaftar di IFOAM.

    Sertifikasi ini memberikan jaminan mutu dan keamanan produk organik yang penting untuk memperluas akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pengembangan infrastruktur pascapanen juga diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi produk organik. Penyediaan fasilitas seperti gudang penyimpanan yang memadai, alat pengemasan yang efisien, dan teknologi pengolahan yang modern akan membantu menjaga kualitas produk, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan daya saing produk organik di pasar global.

    Terkait diversifikasi dan inovasi produk, salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pengolahan pangan organik menjadi produk bernilai tambah, seperti Virgin Coconut Oil (VCO), tepung Mocaf, kopi organik, kakao organik, serta aneka produk olahan kreatif lainnya. Produk-produk ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha.

    Selain itu, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan juga krusial untuk menciptakan produk organik inovatif yang sesuai dengan preferensi konsumen modern, seperti makanan ringan sehat dan produk siap saji berbasis organik. Investasi dalam penelitian dan pengembangan ini akan memperkuat daya saing produk organik di pasar yang semakin dinamis dan mendukung keberlanjutan industri pangan organik.

    Untuk memperluas jangkauan produk di berbagai segmen pasar, perlu dilakukan penguatan pasar dan aksesibilitas produk organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan akses pasar domestik, terutama di kota-kota besar, melalui jaringan supermarket, pasar khusus organik, dan e-commerce.

    Selain itu, kampanye kesadaran konsumen tentang manfaat produk organik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan permintaan. Di sisi lain, ekspansi pasar internasional juga harus didorong dengan cara menyederhanakan regulasi ekspor, memberikan insentif kepada eksportir lokal, serta mempromosikan produk organik Indonesia di pameran internasional. Hal ini akan membuka peluang baru untuk produk organik Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

    Dukungan kebijakan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan pengembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah konsolidasi kebijakan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan BPOM. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program pengembangan pangan organik, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran. Selain itu, pemberian insentif finansial kepada petani dan produsen yang beralih ke sistem pertanian organik juga perlu diperhatikan. Insentif seperti subsidi pupuk organik atau pembebasan pajak pada alat pertanian organik akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk beralih ke pertanian organik, sehingga meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk organik yang tersedia di pasar.

    Digitalisasi dan inovasi pemasaran menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membangun platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan pasar, sehingga dapat memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan keuntungan petani.

    Platform ini juga memungkinkan petani untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan mempermudah pemasaran produk mereka.

    Selain itu, strategi promosi kreatif melalui media sosial, kampanye digital, dan influencer dapat digunakan untuk memperkenalkan produk organik sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Penggunaan media digital ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga membangun kesadaran di kalangan konsumen tentang pentingnya konsumsi produk organik untuk kesehatan dan keberlanjutan lingkungan.

    Petani atau produsen organik juga dapat berpartisipasi dalam pameran produk organik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui ajang pameran ini, produsen dapat memperkenalkan produk-produknya kepada konsumen yang nantinya dapat memperluas akses pasar dan permintaan produk organik.

    Pemberdayaan komunitas menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penguatan organisasi tani untuk memperkuat manajemen budidaya, akses pasar, dan inovasi produk organik. Dengan mendukung organisasi tani, petani dapat lebih mudah mengakses informasi, sumber daya, dan pasar yang lebih luas.

    Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat meningkatkan pendampingan kepada petani kecil, membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian organik. Di sisi lain, edukasi konsumen juga sangat penting untuk memperkenalkan manfaat pangan organik, baik untuk kesehatan maupun lingkungan. Melalui seminar, pameran, dan program edukasi di sekolah-sekolah, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya konsumsi produk organik, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan dan mendukung keberlanjutan industri pangan organik.

    Dengan solusi ini, pengembangan pangan organik di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam pasar organik global.

    *) Kartika Sari adalah Mahasiswa S3 Ilmu Pangan, Sekolah Pascasarjana, IPB University

    Copyright © ANTARA 2024

  • Si Doel soal Kampung di Jakarta: Kumuh Hilang, Ekonomi Naik!

    Si Doel soal Kampung di Jakarta: Kumuh Hilang, Ekonomi Naik!

    Jakarta

    Penataan kawasan perkampungan kumuh di menjadi salah satu topik debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Dalam hal ini pasangan Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) bertekad untuk menghilangkan suasana kumuh dengan tetap mempertahankan kampung tersebut.

    “Prinsipnya penataan kampung kumuh yang dihilangkan kumuhnya bukan kampungnya. Itu harus dikasih pengertian,” ucap Cawagub Rano Karno alias Si Doel dalam debat ketiga Pilgub Jakarta, Minggu (17/11/2024).

    Menurutnya ketika suasana kumuh di perkampungan itu lenyap, maka secara otomatis kualitas hidup warga akan meningkat. Peningkatan ini dirasa dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya warga sekitar.

    “Karena kami berkeyakinan saat kumuh hilang InsyaAllah ekonomi akan naik dan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk kampung program Pancatara dari PKM IPB itu salah satunya,” terang Si Doel.

    Sebab dalam menghilangkan kekumuhan ini tadi, ia berencana mempertahankan sumber-sumber pendapatan warga sekitar. Semisal lahan pertanian untuk warga Kampung Bayam dan sektor perikanan untuk warga Kampung Akuarium.

    “Kemudian yang pasti tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencahariannya. Seperti ada lahan pertanian di kampung bayam, di kampung akuarium dekat dengan laut,” jelasnya.

    Sehingga untuk mencapai cita-cita ini jika mereka nanti benar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur baru Jakarta, penataan kampung akan dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga sekitar. Secara bersamaan Si Doel juga berencana untuk meningkatkan keamanan kampung-kampung yang ada di Jakarta ini dengan pemasangan CCTV di setiap RT/RW.

    “Jadi artinya kita tingkatkan keamanan di kampung, kita rencana akan memasang CCTV di setiap RT/TW di seluruh Jakarta dan internet gratis,” ujar dia.

    (kil/kil)

  • Menko PMK Pratikno: Yuk, Industri Masuk Kampus

    Menko PMK Pratikno: Yuk, Industri Masuk Kampus

    Ribuan delegasi dari daerah lain, khususnya pelaku sektor Human Capital tampak antusias menjadi bagian penting dari acara yang dijuluki “Lebarannya orang HR” ini. Dari industri tambang, perbankan, perhotelan, kesehatan, otomotif, perkebunan, pendidikan serta industri barang dan jasa lainnya. Selain menteri dan Jerome Polin, IHCBS 2024 gemerlap dengan pembicara kelas wahid. Sebut saja Prof Dave Ulrich, Prof David Rodgers, mereka dianggap Guru SDM dunia, Peck Kem Low (Singapore), Toto Soegito, Budiman Sujatmiko, Henry Koenaifi dan puluhan CEO perusahan ternama di Indonesia.

    Makin berkelas dengan wajah-wajah segar seperti Rudy Salim, dan artis Ghea Indrawari, Anggi Marito dan masih banyak. “Sebuah kehormatan bagi IHCBS bisa meramu dukungan dari puluhan asosiasi human capital di Indonesia, perguruan tinggi seperti Atmajaya, Undip, IPB, UMN, Binus, PPM, Prasetya Mulya, Perbanas. Belum lagi dari Binalavotas, BNSP, LAN, Kedaireka dan puluhan perusahaan swasta. Modal penting untuk mewujudkan tradisi Lebarannya Orang HR. Meski secara obyektif kami akui masih ada kekurangan dari sisi teknis. Semoga tidak mendegradasi IHCBS yang bisa disebut Next Level,” kata Hendra Noor Saleh, Project Director IHCBS.

    IHCBS digagas oleh GML, GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten), QuBisa, dan Kompas Gramedia. Mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, IHCBS mengusung tema “A Force For Greater Good in Human Development Toward Indonesia Emas 2045″.

    Forum ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan siap bersaing di kancah global. Sehingga intisari pembahasan IHCBS yang akan didokumentasi dalam bentuk Buku usulan Blueprint Menuju Indonesia Emas 2045, menjadi hal yang dicita-citakan insan HR yang nantinya diserahkan kepada Presiden Prabowo di awal 2025.

  • Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 

    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 

    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 

    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.

    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 

    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.

    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.

    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.

    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.

    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.

    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.

    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.

    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   

    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 
     
    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.
     
    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 
    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 
     
    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.
     
    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 
     
    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.
     
    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.
     
    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.
     
    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.
     
    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).
     
    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.
     
    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.
     
    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.
     
    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.
     
    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.
     
    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.
     
    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   
     
    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • TNI AD – pendiri JHL panen raya, produksi beras meningkat empat kali lipat

    TNI AD – pendiri JHL panen raya, produksi beras meningkat empat kali lipat

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    TNI AD – pendiri JHL panen raya, produksi beras meningkat empat kali lipat
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 16:14 WIB

    Elshinta.com – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Pendiri Yayasan Merah Putih Kasih (JHL Foundation) Jerry Hermawan Lo bergerak cepat mendukung kesuksesan program ketahanan pangan, yang merupakan cita-cita besar Presiden Prabowo.

    Bersama TNI AD khususnya jajaran Kodam III Siliwangi,  Founder JHL Foundation Jerry Hermawan Lo menghidupkan lahan tidur seluas 15 hektar di Kampung Lampegan, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. 

    “Jadi awalnya masyarakat melaporkan kepada kami bahwa ada lahan seluas 15 hektar yang selama 4 tahun tidak pernah digarap,” kata Dandim 0624 Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, di sela acara pelaksanaan program panen raya di lahan tidur Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Rabu (6/9). 

    Info ini didapat tak lama setelah Tinton dilantik sebagai Dandim 0624 Kabupaten Bandung pada awal Mei 2024. Kelompok petani di sana, lanjut Tinton, tak mau menggarap lahan tersebut lantaran selalu diserang hama. 

    Setiap panen, lahan itu cuma dapat 2-4 ton beras per hektar. Padahal normalnya 1 hektar bisa mendapatkan 6,6 ton beras. “Petani rugi terus,” kata dia. 

    Dari keresahan petani itu, Tinton langsung berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, kelompok tani setempat dan JHL Foundation. Dia ingin menghidupkan lahan tersebut.

    Semua pihak pun menyambut baik keinginan Tinton untuk menghidupkan lahan tidur tersebut. Terutama JHL Foundation. 

    Yayasan yang didirikan pengusaha Jerry Hermawan Lo langsung memberikan dukungan penuh. “Kami memang sudah dua tahun ini fokus di agrobisnis,” kata Jerry. 

    Mereka lantas menggandeng Bang Bara yang merupakan kelompok muda dari Kabupaten Bandung yang punya inovasi membuat pupuk organik untuk meningkatkan produksi beras. 

    Kelompok ini turut menggandeng IPB dan beberapa pihak memanfaatkan alat canggih untuk produksi. Seperti menggunakan drone untuk menyebarkan pupuk, traktor mini untuk menanam bibit, juga mesin penggiling sehingga gabah bisa langsung menjadi beras. 

    Untuk pompanisasi dan pengairan juga langsung di-support oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

    Usaha Tinton, Jerry dan semua pihak yang terlibat berbuah hasil. Setelah masa tanam 4 bulan, akhirnya jajaran Kodam III Siliwangi, Kodim 0624 Kabupaten Bandung, JHL Foundation, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Perwakilan Bang Bara dan kelompok tani setempat menggelar panen raya.

    Hasil panennya pun meningkat drastis. Bila sebelumnya lahan di Kecamatan Pameungpeuk ini hanya bisa menghasilkan 2-4 ton beras. Dalam panen raya kali ini mereka memanen 8,5-10 ton per hektar.

     “Hasilnya luar biasa hampir 4 kali lipat. Ini juga melampaui produksi rata-rata nasional,” kata Jerry.

    Biaya penggunaan pupuk juga bisa ditekan dengan menggunakan pupuk organik Bang Bara. Normalnya dalam proses tanam hingga panen, petani membutuhkan Rp 4 juta per hektar untuk pupuk. Sedangkan dengan menggunakan pupuk Bang Bara petani hanya butuh Rp 1,5 juta per hektar sampai panen. 

    “Tentu saja ini sangat menguntungkan petani. Ongkos produksinya bisa ditekan, tapi hasilnya jauh lebih banyak,” imbuh Jerry.

    Jawa Barat, lanjut Jerry, adalah salah satu daerah pemasok terbesar produksi beras nasional. Dimana berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 Jawa Barat bisa menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering giling. Dimana saat itu produksi beras nasional per tahun adalah 31 juta ton beras. 

    “Artinya Jawa Barat adalah salah satu lumbung beras nasional, kata Jerry. 

    Dengan pilot project yang sudah berjalan ini, Jerry berharap daerah-daerah lain di Jawa Barat bisa menerapkan cara ini untuk meningkatkan produktivitas beras nasional. 

    “Dengan begitu, program Pemerintah Prabowo untuk swasembada pangan bisa segera terwujud,” kata Jerry seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Kamis (7/11).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Cara Dandim Kabupaten Bandung Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo

    Cara Dandim Kabupaten Bandung Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo

    Jakrta: TNI Angkatan Darat (TNI AD) dan Pendiri Yayasan Merah Putih Kasih (JHL Foundation) Jerry Hermawan Lo bergerak cepat mendukung kesuksesan program ketahanan pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Komitmen itu diwujudkan dengan memanfaatkan lahan tidur seluas 15 hektar di Kampung Lampegan, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. 

    Dandim 0624 Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra menyampaikan, lahan tersebut sudah lama tak digarap petani. “Jadi awalnya masyarakat melaporkan kepada kami bahwa ada lahan seluas 15 hektar yang selama 4 tahun tidak pernah digarap,” kata Tinton di sela acara pelaksanaan program panen raya di lahan tidur Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

    Informasi lahan terbengkalai tersebut diperoleh tak lama setelah Tinton dilantik sebagai Dandim 0624 Kabupaten Bandung pada Mei 2024. Kelompok petani di sana tak mau menggarap lahan tersebut lantaran selalu diserang hama. 

    Setiap panen, lahan itu cuma dapat 2-4 ton beras per hektare. Normalnya, 1 hektar bisa memproduksi 6,6 ton beras. 

    “Petani rugi terus,” ungkap dia. 
     

    Dari keresahan petani itu, Tinton langsung berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, kelompok tani setempat, dan JHL Foundation. Dia ingin menghidupkan lahan tersebut.

    Semua pihak menyambut baik keinginan Tinton untuk menghidupkan lahan tidur tersebut, terutama JHL Foundation. Pendiri JHL Foundation, Jerry Hermawan Lo menyebut, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pemanfaatan lahan tersebut. 

    “Kami memang sudah dua tahun ini fokus di agrobisnis,” kata Jerry. 

    Mereka lantas menggandeng Bang Bara yang merupakan kelompok muda dari Kabupaten Bandung. Kelompok tani tersbeut punya inovasi membuat pupuk organik untuk meningkatkan produksi beras. 

    Tak hanya kelompok tani, Kodim 0624 Kabupaten Bandung dan JHL menggandeng IPB dan beberapa pihak lainnya dalam penggunaan alat canggih mengolah lahan tidur tersebut. Seperti menggunakan drone untuk menyebarkan pupuk, traktor mini untuk menanam bibit, juga mesin penggiling sehingga gabah bisa langsung menjadi beras. 

    Sedangkan pompanisasi dan pengairan juga langsung di-support oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

    Usaha Tinton, Jerry, dan semua pihak yang terlibat berbuah hasil. Setelah masa tanam 4 bulan, jajaran Kodam III Siliwangi, Kodim 0624 Kabupaten Bandung, JHL Foundation, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Perwakilan Bang Bara, dan kelompok tani setempat menggelar panen raya.

    Hasil panen meningkat drastis. Dari 2-4 ton beras menjadi 8,5-10 ton beras per hektare.

    “Hasilnya luar biasa hampir 4 kali lipat. Ini juga melampaui produksi rata-rata nasional,” kata Jerry.

    Biaya penggunaan pupuk juga bisa ditekan dengan menggunakan pupuk organik. Yakni, dari Rp 4 juta per hektare menjadi Rp 1,5 juta per hektare sampai panen setelah menggunakan pupuk organik. 

    “Tentu saja ini sangat menguntungkan petani. Ongkos produksinya bisa ditekan, tapi hasilnya jauh lebih banyak,” imbuh Jerry.

    Dengan pilot project tersebut, Jerry berharap daerah-daerah lain di Jawa Barat bisa menerapkan cara ini untuk meningkatkan produktivitas beras nasional. Sehingga, upaya mewujudkan ketahanan pangan bisa segera terwujud.

    “Dengan begitu, program Pemerintah Prabowo untuk swasembada pangan bisa segera terwujud,” kata Jerry.

    Jakrta: TNI Angkatan Darat (TNI AD) dan Pendiri Yayasan Merah Putih Kasih (JHL Foundation) Jerry Hermawan Lo bergerak cepat mendukung kesuksesan program ketahanan pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Komitmen itu diwujudkan dengan memanfaatkan lahan tidur seluas 15 hektar di Kampung Lampegan, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. 
     
    Dandim 0624 Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra menyampaikan, lahan tersebut sudah lama tak digarap petani. “Jadi awalnya masyarakat melaporkan kepada kami bahwa ada lahan seluas 15 hektar yang selama 4 tahun tidak pernah digarap,” kata Tinton di sela acara pelaksanaan program panen raya di lahan tidur Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.
     
    Informasi lahan terbengkalai tersebut diperoleh tak lama setelah Tinton dilantik sebagai Dandim 0624 Kabupaten Bandung pada Mei 2024. Kelompok petani di sana tak mau menggarap lahan tersebut lantaran selalu diserang hama. 
    Setiap panen, lahan itu cuma dapat 2-4 ton beras per hektare. Normalnya, 1 hektar bisa memproduksi 6,6 ton beras. 
     
    “Petani rugi terus,” ungkap dia. 
     

    Dari keresahan petani itu, Tinton langsung berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, kelompok tani setempat, dan JHL Foundation. Dia ingin menghidupkan lahan tersebut.
     
    Semua pihak menyambut baik keinginan Tinton untuk menghidupkan lahan tidur tersebut, terutama JHL Foundation. Pendiri JHL Foundation, Jerry Hermawan Lo menyebut, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pemanfaatan lahan tersebut. 
     
    “Kami memang sudah dua tahun ini fokus di agrobisnis,” kata Jerry. 
     
    Mereka lantas menggandeng Bang Bara yang merupakan kelompok muda dari Kabupaten Bandung. Kelompok tani tersbeut punya inovasi membuat pupuk organik untuk meningkatkan produksi beras. 
     
    Tak hanya kelompok tani, Kodim 0624 Kabupaten Bandung dan JHL menggandeng IPB dan beberapa pihak lainnya dalam penggunaan alat canggih mengolah lahan tidur tersebut. Seperti menggunakan drone untuk menyebarkan pupuk, traktor mini untuk menanam bibit, juga mesin penggiling sehingga gabah bisa langsung menjadi beras. 
     
    Sedangkan pompanisasi dan pengairan juga langsung di-support oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.
     
    Usaha Tinton, Jerry, dan semua pihak yang terlibat berbuah hasil. Setelah masa tanam 4 bulan, jajaran Kodam III Siliwangi, Kodim 0624 Kabupaten Bandung, JHL Foundation, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Perwakilan Bang Bara, dan kelompok tani setempat menggelar panen raya.
     
    Hasil panen meningkat drastis. Dari 2-4 ton beras menjadi 8,5-10 ton beras per hektare.
     
    “Hasilnya luar biasa hampir 4 kali lipat. Ini juga melampaui produksi rata-rata nasional,” kata Jerry.
     
    Biaya penggunaan pupuk juga bisa ditekan dengan menggunakan pupuk organik. Yakni, dari Rp 4 juta per hektare menjadi Rp 1,5 juta per hektare sampai panen setelah menggunakan pupuk organik. 
     
    “Tentu saja ini sangat menguntungkan petani. Ongkos produksinya bisa ditekan, tapi hasilnya jauh lebih banyak,” imbuh Jerry.
     
    Dengan pilot project tersebut, Jerry berharap daerah-daerah lain di Jawa Barat bisa menerapkan cara ini untuk meningkatkan produktivitas beras nasional. Sehingga, upaya mewujudkan ketahanan pangan bisa segera terwujud.
     
    “Dengan begitu, program Pemerintah Prabowo untuk swasembada pangan bisa segera terwujud,” kata Jerry.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Soroti soal Polusi, Pimpinan MPR: Jakarta Hampir Selalu Masuk 5 Kota dengan Udara Terburuk
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 November 2024

    Soroti soal Polusi, Pimpinan MPR: Jakarta Hampir Selalu Masuk 5 Kota dengan Udara Terburuk Megapolitan 3 November 2024

    Soroti soal Polusi, Pimpinan MPR: Jakarta Hampir Selalu Masuk 5 Kota dengan Udara Terburuk
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyoroti polusi udara di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya yang tak kunjung teratasi. 
    “Sampai saat ini Jakarta hampir selalu masuk dalam lima besar kota dengan kualitas udara terburuk,” ungkap Eddy saat menjadi pembicara di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Sabtu (2/11/2024).
    Ia juga menyinggung ihwal peningkatan suhu di berbagai daerah. Misalnya, Kota Bogor yang biasanya sejuk, belakangan tercatat mengalami kenaikan suhu. 
    “Bahkan Kota Bogor ini yang biasanya sejuk dan dingin juga mengalami kenaikan suhu dan tercatat pada 21-22 Oktober suhu di Kota Bogor mencapai 35,3–35,5 derajat celcius,” katanya.
    Berangkat dari situasi tersebut, Eddy mengajak sivitas akademika IPB bekerja sama dengan MPR untuk mengupayakan energi bersih dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
    Misalnya, dengan memberikan masukan kebijakan (
    policy brief
    ) dan strategi implementasi yang tepat untuk menangani polusi.
    “Saya siap menjembatani agar pemerintah memperkuat kolaborasi dengan kampus agar kebijakan pemerintah sepenuhnya merupakan
    research-based
    . Apalagi kampus seperti IPB merupakan pusat inovasi dan riset dalam isu lingkungan dan energi terbarukan,” jelasnya.
    Eddy mengatakan, butuh energi yang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden RI Prabowo Subianto sebesar 8 persen.
    Di sisi lain, penggunaan energi besar berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan lebih jauh bisa meningkatkan polusi udara.
    Eddy menilai, potensi dampak tersebut dapat dikurangi melalui Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang prosesnya kini telah masuk tahap final.
    “Saya terus memperjuangkan percepatan transisi energi menuju energi terbarukan, remisi emisi karbon dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Daerah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 November 2024

    Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Daerah Megapolitan 3 November 2024

    Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Daerah
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis, terutama di daerah.
    Eddy berharap, program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto ini tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat berjalan maksimal.
    “Memang ini akan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya salah satu konsep makan bergizi gratis adalah satu dapur umum akan menangani 3.000 siswa,” ungkap Eddy usai menjadi narasumber dalam Program Aspirasi Masyarakat (Asmas) di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Sabtu (2/11/2024).
    “Di Jawa, untuk mengumpulkan 3.000 siswa, satu dapur umum lebih gampang. Tetapi di luar Jawa, misalnya Sulawesi, Kalimantan, mencari 3.000 siswa mungkin tidak mudah,” sambungnya.
    Eddy menyampaikan, banyak permasalahan yang sudah teridentifikasi di lapangan dalam pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis.
    Banyak pula masukan yang diterima selama uji coba makan gratis, termasuk menambah sumber daya di lapangan.
    “Jadi saya kira dari segi persiapan sudah cukup besar, cukup baik. Tinggal bagaimana nanti ketika
    launching
    di awal itu bisa berjalan sesuai simulasi yang sekarang sudah ada,” katanya.
    Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini yakin, program makan bergizi gratis yang rencananya diterapkan awal 2025 tersebut dapat berjalan maksimal jika mendapat pengawasan.
    “Ini program yang mendapat perhatian langsung dari Presiden karena ini program unggulan dan prioritasnya,” sebutnya.
    “Saya yakin semua sumber daya pemerintah akan dikerahkan agar bisa berjalan baik dan bisa mencapai target seluruh anak sekolah,” pungkas Eddy.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.