Xcloud.id

Institusi: IPB

  • Revisi Anggaran Makan Bergizi Gratis dari Rp 15 Ribu Jadi Rp 10.000 Per Porsi, Bisa Dapat Apa Saja?

    Revisi Anggaran Makan Bergizi Gratis dari Rp 15 Ribu Jadi Rp 10.000 Per Porsi, Bisa Dapat Apa Saja?

    TRIBUNJATIM.COM – Nominal untuk anggara makan bergizi gratis jadi Rp 10.000 per porsi.

    Dengan nilai segitu, kira-kira bisa dapat apa saja?

    Presiden Prabowo Subianto merevisi anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

    Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo seusai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih,” kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

    Lantas, anggaran Rp 10.000 per porsi apakah cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah? Dengan nominal tersebut, apa saja makanan bergizi yang bisa didapat anak-anak?

    Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

    Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

    Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

    “Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

    Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

    Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

    “Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang,” sambung dia.

    Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran. 

    Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

    Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

    Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

    Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

    “Jadi saya sampaikan, jika anggaran Rp 10.000 dilihat untuk per orang, maka tidak cukup. Tapi kalau Rp 10.000 untuk banyak anak, misalnya 100 atau 200 anak, maka itu cukup. Karena pakai subsidi silang itu bisa mendukung satu sama lain,” sambung dia.

    Toto mengaku dirinya pernah mempraktikkan penerapan subsidi silang tersebut. Menurut dia, hasilnya menunjukkan anggaran Rp 10.000 bisa mencukupi program makan bergizi, asalkan pengelolaannya tepat.

    “Sudah pernah saya coba di sebuah panti (asuhan) dan dikelola dengan baik, Rp 10.000 itu cukup untuk memenuhi gizi. Karena programnya Prabowo itu jauh lebih baik, sesungguhnya. Kalau dihargai berapa pun jumlahnya itu akan cukup,” tambah dia.

    Menurut Toto, dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak masih bisa mendapatkan protein, sayur, buah, dan nasi.

    Toto memberikan contoh, misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa sekolah bisa mendapatkan nasi, ikan (75-100 gram), sayur, buah (pepaya/nanas).

    Uji coba program makan bergizi gratis di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Senin (25/11/2024). (KOMPAS.com/Hasan)

    Anggaran dialokasikan ke lauk pauk bergizi

    Sementara itu, Guru Besar Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan menyarankan agar pemerintah memfokuskan anggaran Rp 10.000 per porsi pada penyediaan lauk pauk bergizi.

    Menurut dia, konsep ini lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dibandingkan menyediakan menu lengkap.

    “Menurut saya sebaiknya dialokasikan khusus untuk lauk pauk (telur, daging ayam, atau susu secara bergantian), sebab bila berupa makan lengkap anggaran Rp 10.000 terlalu mepet,” ujarnya dalam wawancara terpisah.

    Ali menambahkan, kebutuhan nasi dan sayur sebenarnya dapat diusahakan oleh keluarga, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah.

    Fokus utama pemberian makanan bergizi gratis diarahkan pada lauk hewani yang cenderung mahal dan sering kali sulit diakses oleh keluarga kurang mampu.

    “Biasanya dari kalangan ekonomi rendah defisit lauk hewani (karena dianggap mahal). Dengan anggaran yang tidak terlalu besar, kita bisa mengalokasikan sesuai proporsi dan prioritas jenis makanan yang sangat dibutuhkan, khususnya oleh kalangan kurang mampu,” kata dia.

    Ia memberikan gambaran bahwa dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak bisa mendapatkan satu telur dan satu susu, atau alternatif lain seperti satu potong daging ayam atau ikan berukuran sedang.

    Menurut Ali, alokasi yang terfokus pada sumber protein hewani ini dapat memberikan dampak signifikan pada pemenuhan gizi masyarakat.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Penjelasan Istana soal Makan Siang Gratis Rp10 Ribu per Porsi, Sebut Sudah Uji Coba Hampir Setahun

    Penjelasan Istana soal Makan Siang Gratis Rp10 Ribu per Porsi, Sebut Sudah Uji Coba Hampir Setahun

    TRIBUNJATIM.COM – Anggaran makan siang gratis yang semula Rp15 ribu per porsi kini turun menjadi Rp10 ribu.

    Pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutusakan.

    Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi.

    Pemerintah telah uji coba di beberapa provinsi.

    “Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000,” kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

    Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi.

    Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

    Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

    Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN.

    Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

    “Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun,” ucap Hasan.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

    Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

    Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

    “Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih,” kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

    Kendati demikian, setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

    Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

    Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

    Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000-Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

    “Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa 2,7 juta,” tutur Prabowo.

    Ujicoba program makan bergizi gratis di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Senin (25/11/2024). (KOMPAS.com/Hasan)

    Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

    Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

    Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

    “Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

    Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

    Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

    “Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang,” sambung dia.

    Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran. 

    Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

    Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

    Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

    Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

    “Jadi saya sampaikan, jika anggaran Rp 10.000 dilihat untuk per orang, maka tidak cukup. Tapi kalau Rp 10.000 untuk banyak anak, misalnya 100 atau 200 anak, maka itu cukup. Karena pakai subsidi silang itu bisa mendukung satu sama lain,” sambung dia.

    Toto mengaku dirinya pernah mempraktikkan penerapan subsidi silang tersebut.

    Menurut dia, hasilnya menunjukkan anggaran Rp 10.000 bisa mencukupi program makan bergizi, asalkan pengelolaannya tepat.

    “Sudah pernah saya coba di sebuah panti (asuhan) dan dikelola dengan baik, Rp 10.000 itu cukup untuk memenuhi gizi. Karena programnya Prabowo itu jauh lebih baik, sesungguhnya. Kalau dihargai berapa pun jumlahnya itu akan cukup,” tambah dia.

    Menurut Toto, dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak masih bisa mendapatkan protein, sayur, buah, dan nasi.

    Toto memberikan contoh, misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa sekolah bisa mendapatkan nasi, ikan (75-100 gram), sayur, buah (pepaya/nanas).

    Sementara itu, Guru Besar Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan menyarankan agar pemerintah memfokuskan anggaran Rp 10.000 per porsi pada penyediaan lauk pauk bergizi.

    Menurut dia, konsep ini lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dibandingkan menyediakan menu lengkap.

    “Menurut saya sebaiknya dialokasikan khusus untuk lauk pauk (telur, daging ayam, atau susu secara bergantian), sebab bila berupa makan lengkap anggaran Rp 10.000 terlalu mepet,” ujarnya dalam wawancara terpisah.

    Ali menambahkan, kebutuhan nasi dan sayur sebenarnya dapat diusahakan oleh keluarga, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah.

    Fokus utama pemberian makanan bergizi gratis diarahkan pada lauk hewani yang cenderung mahal dan sering kali sulit diakses oleh keluarga kurang mampu.

    “Biasanya dari kalangan ekonomi rendah defisit lauk hewani (karena dianggap mahal). Dengan anggaran yang tidak terlalu besar, kita bisa mengalokasikan sesuai proporsi dan prioritas jenis makanan yang sangat dibutuhkan, khususnya oleh kalangan kurang mampu,” kata dia.

    Ia memberikan gambaran dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak bisa mendapatkan satu telur dan satu susu, atau alternatif lain seperti satu potong daging ayam atau ikan berukuran sedang.

    Menurut Ali, alokasi yang terfokus pada sumber protein hewani ini dapat memberikan dampak signifikan pada pemenuhan gizi masyarakat.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Program Tampan, Targetkan 258 Ribu Ton Beras Dengan Polda Tumpang Sari di Kebun Sawit

    Program Tampan, Targetkan 258 Ribu Ton Beras Dengan Polda Tumpang Sari di Kebun Sawit

    Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, dari total perkebunan sawit rakyat seluas 6,94 juta hektare di seluruh Indonesia, 40 persen di antaranya atau sekira 2,8 juta hektare telah memasuki fase tanaman tua dan segera diremajakan. 

    Dari jumlah itu terdapat potensi peremajaan seluas 400 ribu hektare per tahun. Dari angka tersebut, PTPN menargetkan dapat berkontribusi 40 ribu hektare per tahun. 

    “Artinya, terdapat potensi program intercropping seluas 206 ribu hektare selama lima tahun mendatang,” jelasnya. 

    Dari luasan itu, PTPN berpotensi memproduksi setengah juta ton gabah atau 258.491 ton padi untuk masyarakat Indonesia. 

    Dalam peluncuran program Tampan, IPB menyiapkan salah satu varietas padi gogo, Situ Bagendit. Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan, varietas tersebut dapat tumbuh di lahan sawah dan lahan kering. 

    “Benih ini memiliki beberapa keunggulan, mulai dari tahan terhadap penyakit blas, tungro, dan hawar daun bakteri, toleran kekeringan serta produktivitas rata-rata 4,0 ton GKP/ha di lahan kering dan 5,5 ton GKP/ha di lahan sawah,” paparnya 

    Ia menjelaskan, kajian potensi intercropping padi gogo di lahan PSR ini mampu mendukung swasembada beras dengan potensi nasional mampu menghasilkan tambahan 1,1 juta ton beras melalui target peremajaan seluas 400.000 hektare per tahun. 

    Dia berharap program ini terus berjalan dan diperluas. IPB bakal mengerahkan mahasiswa dan dosen terlibat dalam penelitian dan pengembangan di lapangan dengan mengusung pendekatan smart agronomis serta artificial intelligence agar sukses.

    “Kami ada prodi Smart Agriculture dengan pendekatan engineering yang presisi, kami juga kembangkan AI yang support, tanpa kolaborasi, kita tidak akan bisa sukseskan program ini,” urainya. 

  • DKI perbanyak penanaman mangrove antisipasi masuknya air laut ke darat

    DKI perbanyak penanaman mangrove antisipasi masuknya air laut ke darat

    Ilustrasi – Penanaman bibit pohon mangrove oleh Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (PBKL) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta di Pulau Tidung Kecil, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu.

    DKI perbanyak penanaman mangrove antisipasi masuknya air laut ke darat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak penanaman mangrove sebagai salah satu upaya mengantisipasi air laut masuk ke daratan sekaligus menghadapi isu permukaan daratan Jakarta yang turun.

    “Mangrove adalah pertahanan kita terluar, setelah itu padang lamun dan terakhir tegalan, itu adalah terumbu karang,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sekarang penanaman mangrove atau bakau semakin diperluas. “Karena dari struktur morfologi pohonnya, akar-akar mangrove itu mencengkram. Jadi dia akan menahan,” katanya.

    Merujuk data dari Dinas KPKP DKI, saat ini di Jakarta terdapat kawasan mangrove seluas 682 hektare (ha) yang terbentang di pesisir Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

    Dinas KPKP telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove melalui pembibitan dan penanaman mangrove yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan beberapa pemangku kepentingan terkait.

    Sejak tahun 2002 sampai saat ini telah dilakukan rehabilitasi mangrove sejumlah 472.496 batang atau setara dengan 94,49 hektar.

    Selain penanaman mangrove, masih ada upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama warga. Yakni menerapkan perilaku tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi sampah-sampah yang terbuang.

    “Yang namanya sampah itu tidak terjadi dari laut saja. Tapi dari darat juga bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Jangan buang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, mengurangi sampah-sampah yang benar terbuang,” kata dia.

    Saat ini Pemprov DKI Jakarta dibantu masyarakat mendaur ulang sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan.

    Di sisi lain, upaya fisik seperti program tanggul raksasa (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). “Pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut juga dilakukan termasuk guna mengantisipasi banjir rob,” katanya.

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University) Dietriech G. Bengen berpendapat pentingnya membangun sempadan pantai guna mencegah abrasi (pengikisan tanah di pesisir pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut yang merusak) di pesisir.

    Di sisi lain, sempadan pantai juga dapat dijadikan daerah evakuasi saat terjadi bencana.

    “Hal penting supaya laut tidak mempengaruhi daratan, dalam hal ini masuk air laut, ada yang namanya sempadan. Sempadan pantai harus dibuat oleh setiap darah, minimal 100 meter dari pasang tertinggi daratan,” ujar dia.

    Lalu, dalam menciptakan sempadan pantai, kata Dietriech, mengintegrasikan tata ruang darat dan laut merupakan hal penting.

    Pemanfaatan sempadan pantai itu harus mematuhi ruang terbuka hijau (RTH). Sempadan pantai ini juga penting untuk mencegah abrasi.

    “Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) sedang membuat regulasi di dalam pemanfaatan sempadan pantai,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Menyoroti Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Timah

    Menyoroti Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Timah

    Jakarta –

    Perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun yang diungkap Guru Besar dan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo terkait dugaan korupsi sektor timah banyak dipertanyakan.

    Keraguan muncul setelah Bambang tidak dapat menunjukkan bukti perhitungan yang rinci dan tidak memisahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Timah dari IUP lainnya saat bersaksi pada persidangan lanjutan yang digelar pada 15 November lalu.

    Salah satu sorotan ditujukan pada penggunaan peta citra satelit yang dipakai sebagai dasar penelitian dalam menghitung kerugian tersebut.

    Mengingat cakupan area penelitian yang sangat luas, kualitas citra satelit yang digunakan akan sangat menentukan akurasi perhitungan nilai kerusakan lingkungan dalam kasus ini.

    Ahli Citra Satelit sekaligus Praktisi sektor Pertambangan, Albert Septario Tempessy mengatakan, meskipun peta citra satelit gratis dapat memberikan gambaran kasar tentang luas area yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, kualitas gambar yang lebih tinggi sangat dibutuhkan untuk melakukan perhitungan yang lebih akurat.

    “Kami menggunakan citra satelit resolusi menengah dari layanan Copernicus untuk menganalisis luas area terbuka akibat aktivitas pertambangan timah. Namun, kami menyarankan untuk menggunakan citra satelit berbayar yang menawarkan resolusi lebih tinggi agar hasil interpretasinya lebih tajam dan akurat,” kata Albert di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

    Penggunaan peta dengan resolusi tinggi sangat penting untuk memastikan akurasi perhitungan luas area yang terdampak, terutama mengingat luasnya wilayah pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Albert juga menyoroti metode purposive sampling yang digunakan oleh Bambang Hero dalam perhitungan kerugian negara.

    Ia menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian.

    Meskipun metode ini efisien dalam hal waktu, Albert menekankan bahwa ada kelemahan dalam pendekatan ini.

    “Sampel yang diambil dengan metode ini berpotensi tidak mewakili populasi secara keseluruhan,” katanya.

    Oleh karena itu, dalam konteks kawasan Bangka Belitung yang memiliki berbagai formasi geologi yang berbeda, metode ini perlu dikaji kembali untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan benar-benar representatif.

    Terpisah, Praktisi Pertambangan, Syahrul menjelaskan, dalam menghitung kerugian negara akibat pertambangan timah, bukanlah hal yang sederhana.

    Menurutnya, menghitung nilai kerusakan alam, apalagi yang berkaitan dengan aktivitas tambang, tidak bisa dihitung hanya berdasarkan luas lahan terbuka.

    “Perhitungan kewajiban reklamasi misalnya, harus merujuk pada peraturan yang jelas, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang,” jelas dia.

    Oleh karena itu, selain luas lahan, banyak faktor lain yang harus diperhatikan dalam menghitung kewajiban reklamasi, yang memerlukan pemahaman mendalam dari berbagai disiplin ilmu.

    Proses tersebut memerlukan kolaborasi antara berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda, serta pemilihan metode yang tepat agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Syahrul menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dan penggunaan alat yang berkualitas untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat dipercaya, sehingga upaya perbaikan dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

    “Kami tidak menghitung kerugian negara tetapi kami menyarankan untuk melakukan perhitungan kerugian negara perlu dilihat dari berbagai aspek dan kerjasama lintas kementerian dengan disiplin ilmu berbeda seperti geologi, geodesi, pertambangan, geodesi, lingkungan hidup, kehutanan, biologi dan keuangan,” imbuhnya.

    (rrd/rir)

  • Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Phnom Penh –

    Chairman dan Founder CT Corp. Chairul Tanjung diterima dengan hangat saat menyambangi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Mendampingi pula Menteri Senior Kamboja Datuk Dr Othsman Hassan, Menteri Perdagangan Kamboja Chum Nimul serta jajaran kabinet lainnya.

    Chairul pun tak datang sendiri, ia hadir bersama mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, serta pengusaha Joefly Joesoef.

    Rombongan Chairul sampai istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). Usai diterima sejenak oleh protokoler, kemudian pukul 16.00 langsung bertemu PM Hun Manet yang baru dilantik pada tahun 2023 lalu dan sempat hadir dalam pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Oktober 2024.

    Suasana pertemuan berlangsung cair. Di mana PM Hun Manet usai menanyakan kabar mengawali obrolan dengan menyampaikan sejumlah peluang investasi dan bisnis yang ada di Kamboja dari berbagai sektor.

    “Ekonomi Kamboja memang tak sebesar Indonesia, namun kami memiliki akses ke pasar yang juga besar. Seperti ekspor ke kawasan Asia, Amerika Serikat hingga Eropa. Sektor finansial menjadi salah satu sektor yang sedang berkembang di Kamboja. Selain itu yang juga menjanjikan pertumbuhannya berasal dari sektor properti, agriculture, serta IT,” lanjut PM Hun Manet mengawali diskusi.

    Selain itu, destinasi turis utama Kamboja Angkor Wat juga sempat disinggung PM Hun Manet. Disebutkannya bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur terus digeber di kawasan wisata berupa candi dari abad ke-12 tersebut.

    “Hotel-hotel sudah semakin banyak di Angkor Wat, airport baru pun sudah kami selesaikan untuk membuka konektivitas lebih luas lagi dari berbagai destinasi ke Angkor Wat yang berada di wilayah Siem Reap itu,” lanjut PM Hun Manet.

    Chairul Tanjung yang juga memiliki basis bisnis finansial di Indonesia — lewat Bank Mega dan Allo Bank — pun langsung menyambut ‘diskusi pembukaan’ dari PM Hun Manet. Ia mengatakan, peluang investasi yang ditawarkan tentu akan disambutnya dengan tangan terbuka, namun tetap saja harus dilihat kelaikan bisnisnya kemudian.

    Adapun terkait Angkor Wat, potensi yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem destinasi wisata di kawasan turis tersebut. Sehingga traveler tak cuma datang untuk menikmati candi yang menempati lahan seluas 162,6 hektar tersebut melainkan juga membangun destinasi aktivitas menarik lainnya yang bisa dinikmati.

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). (Ist.)

    “Inilah yang disebut ekosistem. Dimana kita membangun destinasi atau aktivitas lainnya sehingga turis akan lebih lama dan mengeluarkan budget wisata yang lebih besar di kawasan tersebut. Nanti kita lihat apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami juga memiliki jaringan hotel, indoor theme park indoor hingga dan snow theme park,” papar Chairul Tanjung.

    Tak ayal, PM Hun Manet menyambut antusias usulan tersebut. Ia pun meyakini konsep ekosistem di destinasi wisata akan lebih power full untuk membuat turis betah sehingga bakal lebih berkontribusi dan membuat sektor pariwisata Kamboja lebih menggeliat.

    “Selain itu, kami punya struktur insentif bagi para investor. Hal ini untuk menarik minat dan mempermudah investor untuk membangun ekonomi di Kamboja. Kita siap diskusikan terkait insentif apa yang bisa kami berikan,” lanjutnya.

    Obrolan lain yang disinggung dari pertemuan tersebut adalah terkait peluang kolaborasi di dunia pendidikan Kamboja. Hal ini diutarakan oleh mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang turut ikut dalam rombongan. Disampaikan M Nuh, peluang ini terutama bisa dilakukan di pendidikan tinggi dan advokasi.

    Mahfum saja, bahasa Kamboja itu sulit dipelajari, bahkan hal ini diakui sendiri oleh staf kedutaan yang ditemui penulis dalam kunjungan ke Kamboja ini. Namun ternyata, ada sejumlah orang pegawai pemerintahan Kamboja yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Ternyata setelah ditelisik, mereka kuliah di kampus Indonesia — di antaranya yang ditemui penulis berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

    “Anda tak bisa memaksa orang untuk membeli TV, tapi orang butuh pendidikan dan orangtua juga akan memaksa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi investasi di sektor pendidikan itu sangat penting. Bahkan Kamboja punya empat kementerian yang mengurus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tinggi hingga advokasi,” pungkas PM Kamboja Hun Manet.

    Komunitas Muslim Kamboja

    Sebelumnya, Chairul Tanjung berbicara di hadapan sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim di Kamboja untuk menularkan ‘virus’ entrepreneurship. Soliditas masyarakat muslim Kamboja patut diacungi jempol.
    Sebab meski cuma berjumlah sekitar 850 ribu jiwa atau setara 5% dari total populasi 17 juta jiwa di Kamboja, mereka sangat solid dan power full. Bahkan banyak mengisi posisi strategis di pemerintahan, senat, parlemen hingga kepala provinsi di Kamboja.

    Sehingga harapannya, soliditas ini bisa lebih diperkuat dengan menciptakan ide-ide entrepreneurship bagi masyarakat muslim Kamboja.

    Chairul Tanjung berbagi ilmu kepada sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim Kamboja. Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom

    “Jadi kalau secara jumlah, muslim itu mayoritas (di Asia Tenggara), termasuk di Indonesia. Tetapi menjadi minoritas dalam kontrol ekonomi,” ujar Chairul di hadapan audiens yang berasal dari anggota parlemen, senat, wakil Gubernur, pengusaha dan sejumlah elemen komunitas musilm dari berbagai provinsi di Kamboja tersebut.

    Ia pun menyinggung ada 5 ‘musuh bersama’ bagi masyarakat muslim sehingga sulit berkembang. Yakni kurangnya pengetahuan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaktahuan/tak ada kepedulian serta rasa malas!

    Lantas apa yang harus dilakukan? Pendidikan! Itulah jawaban utama resep mengubah nasib dalam hidup yang diyakini Chairul. Mulai dari akses, kualitas, fasilitas dan infrastruktur pendidikan hingga mengikuti perkembangan teknologi yang dianggap bakal jadi alat untuk mengubah nasib masyarakat muslim.

    “Pendidikan merupakan keyword untuk mendapatkan akses informasi yang luas serta bisa berkompetisi. Madrasah pun harus bisa bersaing dengan top universitas,” lanjut pria yang kerap disapa CT tersebut di acara yang digelar di Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), Phnom Penh, Kamboja, Kamis (23/11/2024) tersebut.

    (ash/rrd)

  • Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kota Tangerang telah menetapkan tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024.

    Ketiga pasangan ini, akan berebut suara dalam pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Berikut daftar nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yakni Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd. & Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar yang diusung partai PKB dan PKS.

    Kemudian, ⁠Drs. H. Sachrudin & H. Maryono, A.P., M.Si, yang diusung PDIP, Golkar, PPP dan Demokrat.

    Terakhir pasangan ketiga ⁠Faldo Maldini, S.Si. & Mohammad Fadhlin Akbar, SH yang diusung Gerindra, PSI, PAN, Nasdem dan Perindo.

    Pasangan Faldo Maldini – Mohammad Fadhlin Akbar ditetapkan dengan nomor urut 1. Kemudian, pasangan calon dengan nomor urut 2, ialah Ahmad Amarullah – Mohamad Bonnie Mufidjar dan pasangan Sachrudin – Maryono mendapatan nomor urut 3.

    Sebelum memilih pada 27 November mendatang, ini profil ke-3 calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang

    1. Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd (calon wali kota)

    Calon wali kota Tangerang ini adalah seorang rektor Universitas muhamadiyah Tangerang. 

    Dia merupakan lulusan sekolah teknik yang gagal masuk Institut Pertanian Bogor (IPB), karena ijazah Amarullah adalah lulusan sekolah teknik, sedangkan syarat utama pendaftaran IPB adalah lulusan IPA.

    Amararullah kemudian memutuskan menjadi guru agama di sebuah pesantren. Tanpa disadari, jumlah siswa yang diajarnya bertambah seiring berjalannya waktu.

    Kemudian, dia pernah mengajar di sekolah negeri di Bayah, Banten dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

    Amarullah akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan dipindahkan menjadi guru di SMP Negeri 8 Kota Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang saat menjadi PNS saat Kota Tangerang berada di bawah kepemimpinan Wahidin Halim. Amarullah diberi jabatan sebagai Kepala Bagian dan Kepala Bagian di Pemkot Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang ketika dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang/

    2. Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si

    Calon wakil wali kota Amarullah ini lahir di Tangerang, pada 29 Oktober 1968.

    Bonnie menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri Tangerang 1 pada tahun 1981. Karena ia berasal dari keluarga yang cukup kuat dalam hal agama, di luar waktu sekolahnya di SD ia juga sekolah di MI At Taqwa. 

    Selepas lulus dari sekolah dasar, Bonnie melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tangerang. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di SMA 33 Jakarta dan kuliah di Trisakti Jakarta.

    Bonnie Mufidjar kemudian melanjutkan masternya di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Kebijakan Publik pada tahun 2005 dan lulus tahun 2007.

    Sebelum duduk menjadi anggota DPRD dari PKS, Bonnie pernah menduduki posisi cukup strategis dalam sejumlah perusahaan pernah disandangnya.

    Antara lain engineer di PT Bangun Trampil Perkasa, kemudian QC Supervisor di PT Astra Kumkong Shoe, bahkan sempat menjadi dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 1995-1996.

    Tidak lama setelah memutuskan berhenti jadi dosen, Bonnie lalu menjadi Koordinator HRD PT Arva Pramaniaga dan juga sebagai HRD Manajer PT Sofyan Hotels Tbk pada 1998-2000.

    Kemudian pada tahun 2000-2001 Bonnie duduk sebagai Marketing Supervisor PT Bina Tama Ardhi Karya dan terakhir sebelum menjadi anggota dewan, ia menjabat sebagai Asisten Manajer Marketing PT Bangun Segara, perusahaan yang bergerak di bidang properti.

    Selama hampir tiga tahun sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, laki-laki yang juga pernah menjabat Ketua DPD PKS Kota Tangerang ini terbilang sukses terutama dalam tingkat pengambilan kebijakan. 

    3. Drs. H. Sachrudin

    Drs. H. Sachrudin (lahir 6 November 1961) adalah seorang pegawai negeri sipil Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Wali kota Tangerang 2 periode yakni 2013—2018 dan 2018—2023.

    Sebagai pegawai negeri sipil, dia pernah dua kali memimpin sebagai camat di dua wilayah berbeda, yaitu Camat Cipondoh dan Camat Pinang.

    Riwayat Hidup

    Sebelum berkecimpung di lingkungan Pemkot Tangerang, Sachrudin sempat bertugas di lingkungan RS dr JB Sitanala, Tangerang. Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1996, takdir membawanya masuk ke lingkungan Pemkot Tangerang dengan posisi staf di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

    Kerja keras dan keinginan untuk maju yang ditunjukkan dengan diambilnya kesempatan menimba ilmu di Fisip UNIS Tangerang jurusan Administrasi Negara yang kemudian mengembangkan potensi kepemimpinannya.

    Karier Politik
    Dari pengalaman dan ilmu yang dimilikinya itulah jabatan kepemimpinan wilayah mulai dipercayakan padanya. Dimulai sebagai lurah di Kelurahan Cipondoh Indah (2000-2003) karier kepemimpinannya terus menanjak hingga menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh.

    Setelah menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh yang dijalani sejak tahun 2003-2005 pada akhirnya jabatan Camat Cipondoh direngkuhnya menggantikan H. Harry Mulya Zein yang dipromosikan pada jabatan posisi yang lebih tinggi.

    Saat itu Sachrudin pun berhasil mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Cipondoh di tengah program pembangunan infrastruktur pendidikan yang besar-besaran di kecamatan oleh Pemkot Tangerang. Setelah itu, dia pun dimutasi menjadi Camat Pinang. Dasar kepemimpinan yang dimilikinya itupun akhirnya membawa wilayah baru sebagai pemekaran Kecamatan Cipondoh itu menjadi kawasan yang berkembang di Kota Tangerang.

    Kemampuannya memimpin dan berkomunikasi serta dekat dengan masyarakat terus ditunjukkan. Terakhir, sejak menjadi Camat Pinang pada tahun 2009 lalu berbagai prestasi yang diraih Pemkot Tangerang, sebagiannya berasal dari wilayah tersebut.

    Pendidikan
    SD Negeri 1 Cipondoh, Tangerang (1975)
    SMP Negeri 1 Tangerang (1979)
    SMA Pribadi, Tangerang (1982)
    S1 Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Tangerang (1992)
    Pekerjaan
    Staf PNS RS Sitanala, Tangerang (1993)
    Staf Dinas Kesehatan Kota Tangerang (1996)
    Lurah Cipondoh Indah (2000—2003)
    Sekretaris Kecamatan Cipondoh (2003—2005)
    Camat Kecamatan Cipondoh (2005—2009)
    Camat Kecamatan Pinang (2009—2013)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2013—2018)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2018—2023)
    Organisasi
    Ketua Karang Taruna Cipondoh (1983—1989)
    Ketua RW Kelurahan Poris Plawad Utara (1990—2000)
    Ketua PK KNPI Cipondoh (1993—2003)
    Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kota Tangerang (2007—2013)
    Ketua Asosiasi Camat Se-Kota Tangerang (2008—2013)
    Wakil Manajer Persikota Tangerang (2010—sekarang)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang[1] (2016—2020)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang (2020—sekarang)
    Ketua Askot PSSI Kota Tangerang (2023—sekarang)

    4. Maryono Hasan

    Maryono Hasan calon wakil wali kota Tangerang pasangan dari Sachruddin adalah Kepala BPBD Tangerang hingga periode 2024.

    Maryono mengawali kariernya di pemerintahan sebagai kepala seksi perencanaan di Kantor Kecamatan Cipondoh, kemudian pernah menjadi Lurah Panunggangan Utara.

    Dia juga pernah menjadi Sekretaris Camat Cipondoh, Camat Benda, Camat Periuk dan Camat Pinang. Dia juga sempat menjadi Plt Camat Cibodas.

    Pada tahun 2019 Maryono menjadi  Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang kemudian dipindahkan kembali sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

    Saat ini karir Maryono menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang.

     

  • Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit

    Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit

    Karyawan mengawasi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebelum dimasak di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Senin (18/11/2024). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/agr (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

    Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 12:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Budi Mulyanto merekomendasikan dilakukannya penyederhanaan peraturan perundangan sawit atau semacam omnibus law sawit yang mengatur dari hulu hingga hilir. Budi menyampaikan peraturan tersebut diharapkan bisa membenahi tata kelola agar penggunaan dan pemanfaatan potensi sawit lebih maksimal.

    “Mengingat sawit istimewa bagi bangsa Indonesia, banyak manfaatnya dan banyak urusannya, maka satu badan untuk mengelola urusan sawit A-Z, sehingga masyarakat mendapat pelayanan satu pintu,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Budi, badan ini juga harus mengelola satu data sawit yang diperbarui secara periodik guna perbaikan dan pengembangan industri sawit (continuous improvement).

    “Harapannya dimulai oleh Pemerintah Presiden Prabowo, industri sawit berkembang lebih mantap dan tertata, sehingga nilai easy of doing bussiness (EODB) Indonesia meningkat, dan investor yakin berinvestasi di sektor sawit,” katanya.

    Budi juga mengapresiasi hasil kajian sistemik Ombudsman RI terkait potensi maladministrasi dalam tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Hasil temuan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif (affirmative policy) untuk settling down permasalahan sawit.

    Diketahui, berdasarkan temuan Ombudsman RI, status lahan perkebunan sawit yang tidak jelas akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan telah mengganggu keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit. Ditemukan luasan irisan overlay tumpang tindih lahan perkebunan sawit dengan kawasan hutan adalah seluas 3.222.350 hektare, dengan subjek hukum sejumlah 3.235.

    Konflik status kepemilikan lahan antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi petani dan perusahaan.

    Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi berupa ketidakjelasan prosedur dan kepastian hukum dalam persaingan usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kebun dan PKS tanpa kebun, kebijakan biodesel dan pengaturan tarif ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME).

    Tata kelola industri kelapa sawit yang tidak cukup baik berpotensi menimbulkan kerugian ekonomis totalnya sawit sekitar Rp279,1 triliun per tahun.

    Ombudsman mengusulkan ada satu kelembagaan yang khusus mengurusi kebijakan terkait urusan kelapa sawit. Kelembagaan tersebut diberi kewenangan sedemikian rupa sehingga dapat melakukan integrasi kebijakan terkait urusan kelapa sawit sekaligus melakukan pengawasan implementasi regulasi terkait urusan kelapa sawit.

    Sumber : Antara

  • UNS dan UMS Masuk Peringkat Terbaik THE Interdisciplinary Science Rankings 2025 – Espos.id

    UNS dan UMS Masuk Peringkat Terbaik THE Interdisciplinary Science Rankings 2025 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pintu gerbang masuk kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Foto diambil belum lama ini. (Istimewa)

    Epsosin, SOLO — Dua perguruan tinggi ternama di Soloraya yakni Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) masuk universitas terbaik versi Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2025.

    Mengutip laman www.timeshighereducation.com, THE Interdisciplinary Science Rankings memberikan penilaian khusus pada perguruan tinggi yang memiliki kekuatan dalam bidang ilmu interdisipliner. Sebanyak 749 universitas dari 92 negara turut berpartisipasi dalam edisi pertama ini.

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    Pemeringkatan ini mencakup 11 indikator penilaian yang dibagi menjadi tiga yakni input (pendanaan), proses (ukuran keberhasilan, fasilitas, dukungan administratif dan promosi), dan output (publikasi, kualitas penelitian, reputasi).

    Dalam THE Interdisciplinary Science Rankings 2025, UNS masuk rentang peringkat ke-201 hingga 250 dunia dan menduduki peringkat ke-6 di Indonesia. UNS meraih total skor 42,–45,4, dengan skor per indikator yakni input 92,4, proses 33,3 dan output 34,1. 

    Sedangkan UMS masuk peringkat ke-601+ dan menduduki peringkat ke-8 di Indonesia. UMS meraih total skor 9,2-25,3, dengan skor per indikator yakni input 28,8, proses 50, dan output 17,8.

    Terdapat universitas ternama di Indonesia lain yang masih dalam THE Interdisciplinary Science Rankings 2025, yakni IPB University yang berhasil meraih peringkat ke-60 dunia sekaligus menjadi peringkat pertama di Indonesia.

    Universitas Indonesia (UI) peringkat ke-65 dunia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) peringkat ke-77 dunia, Institut Teknologi Bandung (ITB) peringkat ke-108 dunia, Universitas Padjadjaran (Unpad) peringkat ke-181 dunia, kemudian Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Andalas peringkat 201-250 dunia.

    Rektor UNS Solo, Hartono, mengatakan peringkat tersebut menunjukan perguruan tinggi berhasil menyelaraskan berbagai disiplin ilmu dalam proses pembelajaran dan penelitian. 

    “Pencapaian UNS dalam peringkat ini menunjukkan universitas telah berhasil mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam proses pembelajaran dan penelitian,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Espos, Jumat (22/11/2024).

    Dia berharap melalui peringkat tersebut, kampusnya mampu meningkatkan kualitas penelitian serta pengajaran lintas disiplin ilmu. “Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan sains lintas disiplin,” kata dia.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Ahli: Kerugian Rp400 Miliar dalam Kasus Tom Lembong Tak Benar – Espos.id

    Ahli: Kerugian Rp400 Miliar dalam Kasus Tom Lembong Tak Benar – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tom Lembong. (Bisnis.com)

    Esposin, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyatakan kerugian keuangan negara Rp400 miliar dalam kasus penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula tidak benar.
     
    “Pernyataan bahwa ada kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar dalam pemberian izin impor gula kristal mentah (GKM) pada tahun 2015 dapat dipastikan tidak benar,” kata Anthony dalam sidang gugatan praperadilan tahap keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024). 
     
    Anthony menambahkan pernyataan itu diperkuat dengan tidak ada pengeluaran uang negara dari APBN sehingga tidak ada potensi menaikkan harga (mark up).
     
    Kemudian, pemberian izin impor GKM tidak dipungut biaya alias gratis sehingga tidak ada potensi penerimaan negara lebih rendah dari seharusnya.
     
    “Ada kesalahan logika apabila keuangan negara sebesar Rp400 miliar disebut terjadi akibat pemberian izin impor GKM,” katanya sebagaimana dilansir Antara.
     
    Ada dua sumber untuk menambah pasokan GKP, yaitu dari jalur impor (barang jadi) GKP, atau dari jalur produksi Gula Kristal Mentah (GKM) diolah menjadi GKP (di perusahaan gula rafinasi) di dalam negeri.
     
    Sedangkan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa menyatakan, keputusan impor GKM untuk membuat GKP pada tahun 2015 dan 2016 adalah keputusan yang tepat.
     
    “Impor yang dilakukan pada tahun 2016 telah berhasil meningkatkan stok akhir gula kristal putih dari 817 ribu ton di akhir 2015, menjadi sebesar 1.6 juta ton di akhir 2016,” ujar Andreas.
     
    Peningkatan stok tersebut berhasil menekan harga gula kristal putih menjadi Rp14.300 per kilogram (kg) di Desember 2016 dan tren penurunan tersebut terus berlanjut hingga menyentuh harga Rp12,737 per kg di Desember 2017.
     
    PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian menghadirkan saksi ahli dari pemohon Tom Lembong pukul 10.00 WIB.
     
    Keenam saksi ahli antara lain ahli pidana, ahli acara pidana, ahli keuangan negara, ahli perdagangan gula, ⁠ahli statistik kebutuhan gula dan ahli administrasi negara.
     
    Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    Promosi
    Berkat Pemberdayaan BRIKlasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Budidaya Alpukat

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.