Xcloud.id

Institusi: IPB

  • Daun Kelor Alternatif Susu di Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Jumlah Kandungan Kalsiumnya ? – Halaman all

    Daun Kelor Alternatif Susu di Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Jumlah Kandungan Kalsiumnya ? – Halaman all

    Jadi Menu Alternatif Pengganti Susu di Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Jumlah Kandungan Kalsium pada Daun Kelor?

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebentar lagi akan memulai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Persiapan terus dilakukan termasuk ketentuan menu makanan yang akan disajikan.

    Salah satunya adalah menyiapkan menu alternatif pengganti susu yakni telur untuk protein dan daun kelor untuk memenuhi kalsium.

    Menu alternatif ini dikhususkan pada daerah yang kesulitan mendapatkan suplai susu sapi.

    “(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor,” jelas Kepala BGN Dadan Hindayana usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Lalu berapakah jumlah kandungan kalsium pada daun kelor?

    Mengutip dari laman BRIN, tanaman bernama latin Moringa oleifera Lam ini memiliki kandungan kalsium yang tinggi.

    “Kandungan kalsium kelor lebih tinggi dibanding tanaman lain. Bahkan, jika dibandingkan dengan susu sapi sekalipun. Padahal selama ini susu sapi dikenal sebagai sumber utama kalsium bagi manusia,” ujar Peneliti Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan Ridwan.

    Dari sejumlah literatur, Doktor lulusan IPB ini mengungkapkan bahwa susu sapi rata-rata mengandung 143mg/100 gr kalsium, sedangkan kandungan kalsium daun kelor kering dapat mencapai 17 kali lipatnya.

    Ridwan juga pernah menganalisis dan membandingkan kandungan kalsium daun kelor dari beberapa daerah di Indonesia.

    Hasilnya ada yang mencapai hingga 21 kali lipat, yaitu mencapai 3000mg/100gr.

    “Sehingga jangan heran, jika di NTT pernah mewajibkan masyarakatnya mengonsumsi kelor, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui,” tutur dia.

    Lebih dari itu ujarnya, tanaman ini juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sekitar 25-34 persen, setara dengan kandungan protein pada kacang-kacangan.

    Kandungan vitamin dan mineral dalam kelor juga terbukti mencukupi gizi harian yang dibutuhkan oleh tubuh.

    Tak heran jika pada beberapa tahun belakangan, tanaman dengan julukan The Miracle Tree oleh World Healthy Organization ini selain jadi makanan, juga dijadikan bahan baku untuk obat-obatan bahkan kosmetik.

    “Kelor juga mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, antifungi, antiinflamasi, antikanker, anti obesitas, dan anti kolesterol,” kata Ridwan.

     

  • Politisi Demokrat Sebut Kenaikan PPN 12% Hal Mulia, Apa Maksudnya?

    Politisi Demokrat Sebut Kenaikan PPN 12% Hal Mulia, Apa Maksudnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron alias Hero menyebut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diperuntukkan untuk barang mewah saja.

    Menurut dia, barang mewah ini dikonsumsi oleh orang yang berkecukupan atau berkemampuan. Namun, katanya, pada saat yang sama juga harus diimbangi oleh kebijakan afirmatif atau kebijakan yang prorakyat guna meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat.

    “Jadi ya, intinya bahwa ingin ada suatu pendapatan dari kalangan berkemampuan, kemudian digeser kepada yang memang membutuhkannya, saya kira ini sungguh mulia ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/12/2024).

    legislator jebolan IPB ini mengingatkan ke depannya pemerintah bisa menyiapkan mitigasi untuk adanya dampak dari kenaikan di kalangan berkemampuan ini terhadap sektor lainnya.

    Seperti contoh, ujarnya, untuk sektor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yaitu sembako kebijakan afirmatifnya dikenakan PPN 0%. 

    Menurutnya, ada juga insentif-insentif yang akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan insentif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat kelas tertentu.

    “Saya meyakini pemerintah telah mempersiapkan, merencanakan mitigasi dan cara-cara yang lebih terukur,” pungkasnya.

    Lebih jauh, Politikus Demokrat ini menuturkan perlunya kenaikan PPN ini karena didasarkan pada amanat Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2021 yang sudah disepakati bersama baik oleh pemerintah maupun DPR pada beberapa tahun lalu.

    PPN 12% bukan hanya untuk barang mewah

    Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% bukan hanya berlaku untuk barang/jasa mewah seperti yang sempat disampaikan DPR maupun pemerintah. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memaparkan tidak seluruh jenis barang/jasa akan terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Walaupun begitu, bukan berarti hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Berikut pernyataan lengkap Ditjen Pajak dalam siaran pers yang disampaikan pada Sabtu (21/12/2024): 

    Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah “Kita”, tepung terigu dan gula industri. Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah (DTP), sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut.

    Artinya, secara umum barang/jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming (Netflix, Spotify, dan sejenisnya) akan tetap kena PPN 12%.

  • Kubu Harvey Moeis Cs Kritik Angka Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun yang Dihitung Ahli dari JPU – Halaman all

    Kubu Harvey Moeis Cs Kritik Angka Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun yang Dihitung Ahli dari JPU – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kubu terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis cs mengkritisi angka kerugian lingkungan Rp 271 triliun yang dihitung ahli dari jaksa penuntut umum. 

    Pasalnya ahli yang menghitung adalah ahli bidang kehutanan. 

    Padahal menurut penasihat hukum para terdakwa, Junaedi Saibih, penghitungan kerusakan lingkungan semestinya dilakukan oleh ahli geologi. 

    “Interpretasi citra satelit atas bukaan tambang seharusnya dilakukan oleh ahli geologi, bukan ahli kehutanan,” kata Junaedi dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

    Ia mempertanyakan akurasi angka atas penghitungan dari ahli di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo. 

    Sebab dalam hitungannya, ia menyatakan total bukaan tambang pada 2019-2020 mencapai 170.363 hektare. 

    Menurut Junaedi, data justru menunjukkan mayoritas area terbuka akibat aktivitas tambang PT Timah telah terjadi sebelum Januari 2015. 

    Pada periode 2015-2022, luasan bukaan hanya 5.658,30 hektare atau 10,86 persen dari total area.

    “Ini membantah tuduhan jaksa bahwa kegiatan tambang masif terjadi pada 2015-2022,” jelasnya.    

    Junaedi pun menyinggung metode penghitungan kerugian lingkungan tidak relevan. 

    Menurutnya ada kecenderungan campur aduk keilmuan, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses hukum.  

    Ia mengatakan, penghitungan kerugian lingkungan sudah seharusnya menjadi domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memiliki tupoksi dalam studi kelayakan tambang.

    “Menugaskan ahli kehutanan untuk menghitung kerugian di wilayah pertambangan adalah praktik yang mengabaikan prinsip keilmuan,” ujar Junaedi. 

    Menurutnya jika aspek keilmuan diabaikan, maka ia mempertanyakan apakah yang berproses saat ini benar-benar penegakan hukum atau ada ambisi tertentu di belakangnya. 

    “Jika aspek keilmuan diabaikan, proses hukum bisa terkesan hanya mengejar ambisi tertentu dan mencederai prinsip keilmuan yang diwariskan secara turun-temurun,” katanya.  

    Ia pun berharap majelis hakim dapat berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan, mengingat adanya perbedaan pendapat antara ahli geologi dan ahli kehutanan dalam proses persidangan.

    “Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal memastikan bahwa penilaian dilakukan oleh pihak yang kompeten di bidangnya,” pungkasnya.  

     

  • Kerugian Pengelolaan Timah Rp 300 T Dinilai Salah Hitung

    Kerugian Pengelolaan Timah Rp 300 T Dinilai Salah Hitung

    Jakarta –

    Salah Hitung Luas Operasi PT Timah: Harusnya Dilakukan Ahli Geologi, Bukan Kehutanan!

    Persidangan dugaan korupsi di PT Timah Tbk memunculkan sorotan terhadap metode perhitungan kerugian lingkungan yang disebut mencapai Rp 300 triliun.

    Penasehat hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih menekankan pentingnya keterlibatan ahli yang relevan, seperti ahli geologi untuk menilai dampak tambang secara akurat, bukan ahli kehutanan.

    “Interpretasi citra satelit atas bukaan tambang seharusnya dilakukan oleh ahli geologi, bukan ahli kehutanan,” tegas Junaedi di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

    Ia mempertanyakan akurasi perhitungan yang dilakukan oleh spesialis forensik api di Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Bambang Hero Saharjo, yang menyatakan total bukaan tambang pada 2019-2020 mencapai 170.363 hektare dengan kerugian lingkungan mencapai Rp171 triliun.

    Menurut Junaedi, data justru menunjukkan bahwa mayoritas area terbuka akibat aktivitas tambang PT Timah Tbk telah terjadi sebelum Januari 2015.

    Pada periode 2015-2022, luasan bukaan hanya 5.658,30 hektare atau 10,86% dari total area. “Ini membantah tuduhan jaksa bahwa kegiatan tambang masif terjadi pada 2015-2022,” jelasnya.

    Junaedi menilai, metode perhitungan kerugian yang dilakukan tidak relevan. Ia berpandangan ada kecenderungan mencampuradukkan keilmuan, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses hukum.

    “Menugaskan ahli kehutanan untuk menghitung kerugian di wilayah pertambangan adalah praktik yang mengabaikan prinsip keilmuan,” ujar Junaedi.

    Ia menambahkan, perhitungan kerugian lingkungan sudah seharusnya menjadi domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memiliki tupoksi dalam studi kelayakan tambang.

    Ahli lain, Guru Besar Bidang Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo, yang memberikan keterangan di persidangan, menguatkan pandangan tersebut.

    “Pemerintah sudah menghitung dampak tambang terhadap lingkungan dan ekonomi sebelum memberikan izin usaha. Hal ini dilakukan melalui cost-benefit analysis untuk memastikan dampak positif lebih besar daripada dampak negatif,” jelasnya.

    (rrd/rrd)

  • Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan beras premium tidak dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada awal Januari 2025.

    Menko Airlangga menuturkan bahwa beras premium merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 12%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak ada PPN,” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dia kembali menegaskan, PPN 12% tidak dikenakan untuk beras premium. “Enggak [kena PPN 12% untuk beras premium],” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa beras medium, beras premium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, hingga cabai tidak terkena kebijakan PPN 12% pada awal tahun depan.

    Di sisi lain, Arief menjelaskan bahwa beras khusus sejatinya tidak dikelola Bapanas. Sehingga, beras khusus akan didiskusikan lebih lanjut apakah masuk ke barang yang dikenakan PPN 12%. Hal ini sama seperti daging kualitas premium seperti wagyu hingga kobe yang mesti dilakukan diskusi lebih lanjut.

    “Beras khusus kan nggak dikelola Badan pangan. Beras premium, medium iya [dikelola Badan Pangan]. Beras khusus nanti didiskusikan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menegaskan beras premium tidak dikenakan PPN 12% per Januari 2025.

    Menko Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengenakan PPN 12% untuk komoditas pangan, termasuk beras premium. Dia pun menerangkan bahwa beras yang dikenakan PPN 12% adalah beras khusus.

    “Pangan nggak ada [kena PPN 12%], beras nggak ada. Beras khusus maksudnya, bukan premium,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menjelaskan baik beras premium maupun beras medium tidak dikenakan pajak pertambahan nilai pada tahun depan.

    “Jadi [beras] premium, [beras] medium nggak [terkena PPN 12%], nggak ada 12%,” jelasnya.

    Teranyar, melalui keterangan tertulis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Barang kebutuhan pokok yang dimaksud di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Dalam catatan Bisnis, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mempertanyakan beras premium yang masuk ke dalam daftar harga barang mewah dan dikenakan PPN 12%. Menurutnya, pengenaan PPN 12% untuk beras premium justru akan memberatkan masyarakat.

    “Beras premium disebut barang mewah, barang mewahnya siapa? Sekarang masyarakat di desa banyak yang beli beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu kan beras premium bukan medium,” ujar Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Padahal, Andreas menjelaskan bahwa saat ini beras premium atau beras dalam kemasan juga dikonsumsi masyarakat, sebab harganya yang seringkali lebih murah dibandingkan beras yang dijual di pasar atau toko kelontong kecil.

    “Kalau di toko kecil itu dijual dalam bentuk literan, Rp10.000–Rp12.000 per liter, kalau dikonversi ke per kilogram lebih mahal dibanding beras premium,” ungkapnya.

  • Sosok AKP Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang Hilang Usai Baku Tembak dengan KKB – Halaman all

    Sosok AKP Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang Hilang Usai Baku Tembak dengan KKB – Halaman all

    Sosok AKP Tomi Marbun, Polisi yang Hilang di Teluk Bintuni, Teluk Bintuni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sosok AKP Tomi Samuel Marbun atau AKP Tomi Marbun diungkap ibunya Elfrida Gultom.

    AKP Tomi Marbun yang saat ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Papua Barat dilaporkan hilang setelah baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (18/12/2024). 

    Elfrida Gultom, ibunda AKP Tomi Marbun mengaku pertama kali mendapat kabar putra keduanya hilang dari sang menantu (Istri Tomi), Riah Ukur Tarigan.

    Ia menerima telepon dari menantunya pada Rabu (18/12/2024) sekira pukul 11.00 WIB bila AKP Tomi hilang kontak.

    Saat itu, Elfrida masih berpikir postif bila anaknya hilang karena telepon selulernya tak ada sinyal.

    “Saya menyampaikan kepada parumaen mungkin nggak ada sinyal. Saya tanya itu berita dari mana? Katanya dari Kapolres,” kata Elfrida di kediamannya Jalan Dalil Tani, Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sabtu (21/12/2024).

    Kemudian sekria pukul 17.00 WIB, menantunya kembali menelepon Elfrida dan mengabarkan AKP Tomi hilang karena tergelincir dari kapal.

    “Saya bilang kok bisa tergelincir. Waktu itu saya minta kepada bapak yang terhormat Bapak Kapolres Teluk Bintuni tolong pencarian anak kami Tomi dapat dilanjutkan, dimaksimalkan lah Pak,” ujarnya. 

    Elfrida mengatakan anaknya sudah memperjuangkan NKRI sejak penempatan pertama kali tahun 2017.

    Ia pun berharap Presiden melalui Kapolri mengerahkan pasukan semaksimal mungkin untuk mencari putranya itu. 

    “Tolong bapak presiden yang terhormat, bapak kapolri tolong berikanlah perhatian kepada anak kami Tomi,” katanya lagi.

    Sosok AKP Tomi Marbun

    Elfrida mengatakan AKP Tomi Marbun merupakan anak yang sangat berbakti kepada orangtua.

    Sejak ditugaskan di tanah Papua, Tomi tak absen meminta doanya kala bertugas di mana pun pimpinan perintahkan. 

    “Dia setiap bertugas selalu minta doa saya. Saya beberapa kali bilang ‘nggak takut kau Nang?’, dia bilang “nggak apa mak, tujuan kita baik kok”. Begitulah setiap mau tugas operasi,” kata Elfrida. 

    Elfrida pun menyebut bahwa Tomi selama menjalankan tugas dikenal sebagai polisi yang bermasyarakat dan memiliki pengabdian yang tinggi kepada negara.

    Hal itu dibuktikan setelah Tomi dan Tim berhasil melakukan operasi militer pada Agustus 2024.

    “Anak kami Tomi ini di Bintuni tinggal bersama istrinya (Riah Ukur Tarigan) dan anaknya yang baru berusia 8 bulan. Nama anaknya Nathan Sam Aldetri Marbun,” katanya. 

    Tomi memiliki seorang istri bernama Riah Ukur Tarigan dan seorang balita bernama Nathan Sam Aldetri yang masih berusia delapan bulan. 

    Ayahanda Tomi Marbun, Tumpal Marbun mengenang bahwa putranya itu adalah anak yang pintar.

    Sebelum lulus Akpol, Tomi sempat mengenyam pendidikan tinggi karena lulus di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Hama dan Proteksi Tanaman. 

    “Dia nyoba Akpol sekali kalah. Kemudian kuliah lah di IPB. Hampir setengah semester di sana, dia bilang ke kami (orangtua) mau nyoba Akpol aja untuk kedua kali. Dan akhirnya lulus,” kata Tumpal. 

    Lulus Akpol Tahun 2017, Tomi pun langsung ditempatkan di Polda Papua Barat.

    Ia beberapa kali berpindah markas di tingkat Polres seperti Sorong dan Fakfak sebelum menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni. 

    “Dia dulu di sini sekolah di SMA Kalam Kudus,” ujar Tumpal Marbun. 

    AKP Tomi Marbun resmi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni sejak Selasa (14/9/2021).

    AKP Tomi Samuel Marbun menggantikan AKP Junaidi A Weken menempati jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Manokwari.

    Jabatan Kasat Reskrim tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Papua Barat ST/340/VIII/KEP/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Pamen dan Pama di lingkungan Polda Papua Barat.

    Selama berkarir di kepolisian, AKP Tomi Samuel Marbun pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Penyerahaan penghargaan dilaksanakan di lapangan apel Polres Teluk Bintuni, Senin (21/10/2024).

    Penghargaan tersebut diberikan karena Iptu Tomi Samuel Marbun bersama 10 anggota Polres Teluk Bintuni dinilai berhasil mengungkap kasus pembunuhan empat pekerja Jalan Trans Papua Barat di Moskono Barat pada 22 September 2022.

    AKP Tomi Samuel Marbun menikah pada November 2022 di HKBP Sopogodang, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sang istri diboyong dari Papua Barat.

    (Tribunmedan.com/ Alija Magribi/ tribunpapua.com)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Elfrida Gultom Histeris Kenang Putranya Iptu Tomi Marbun yang Hilang saat Kontak Senjata dengan KKB

  • FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Yurdi Yasmi sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman.

    Yurdi Yasmi ditunjuk sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman FAO, Rabu (18/12/2024).

    Yasmi sebelumnya memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan FAO. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perwakilan Regional untuk Afrika dan sebagai Perwakilan untuk Ghana.

    Dalam peran barunya, Yasmi akan memimpin dukungan FAO kepada negara-negara anggota dalam transisi menuju sistem produksi tanaman berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, keenam tim di divisi FAO bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim dan konflik serta tantangan ekonomi dan hal lainnya.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yasmi.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten. FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” ucapnya.

    Yasmi pernah menempati posisi tingkat tinggi di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Ia telah memimpin proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor Leste, Zimbabwe, dan lain-lain.

    Yasmi meraih gelar Doktor dan Magister dari Universitas Wageningen dan gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dr Yurdi Yasmi adalah pria asal Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari lahir hingga lulus SMA menghabiskan waktu di Payakumbuh.

    Yasmi menempuh studi S1 Ilmu Kehutanan di IPB Bogor dan S2 serta S3 bidang Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen University, Belanda.

    Pria yang merupakan anak dari guru di Kabupaten Payukumbuh ini dari kecil sudah berprestasi. Salah satunya menjadi siswa teladan Sumatera Barat dan diundang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI era presiden Soeharto.

  • FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) resmi menunjuk alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Yurdi Yasmi, sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman.

    Yurdi menyambut baik amanah baru yang diberikan FAO kepada dirinya. Ia mengaku senang bisa berkontribusi lebih terhadap pengembangan pangan dan pertanian dunia melalui peran barunya sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman FAO.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yurdi dalam keterangannya pada Rabu (18/12).

    Sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman, Yurdi bertugas memimpin dukungan FAO kepada negara anggota dalam mempercepat transisi sistem produksi tanaman berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, divisi tersebut bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim, konflik, serta tantangan ekonomi lainnya.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten,” jelas Yurdi.

    “FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” tambahnya.

    Yurdi sendiri merupakan pakar di bidang pertanian. Ia pernah mengemban pendidikan S1 di jurusan Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia juga pernah berkuliah S2 dan S3 di jurusan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen dan lulus dengan predikat pujian.

    Sebagai eksekutif di bidang pertanian, Yurdi pernah mengemban jabatan penting di sejumlah organisasi internasional, seperti di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Selain itu, Yurdi juga pernah memimpin beberapa proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Korea, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor-Leste, dan Zimbabwe.

    (isa/dna)

  • Pengawasan Terhadap Peredaran Sarana Pertanian Palsu dan Ilegal Akan Ditingkatkan – Halaman all

    Pengawasan Terhadap Peredaran Sarana Pertanian Palsu dan Ilegal Akan Ditingkatkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peredaran produk dan sarana pertanian palsu dan ilegal, telah menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian Indonesia karena umumnya diproduksi tanpa memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan.

    Hal ini berdampak pada kerugian terhadap finansial petani, kesehatan manusia dan lingkungan.

    Topik ini menjadi bahasan mendalam di acara sarasehan Sinergitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Peredaran Sarana Pertanian Palsu dan Ilegal yang diselenggarakan oleh CropLife Indonesia, asosiasi industri benih dan perlindungan tanaman bersama Asosiasi Crop Care Indonesia dan Alishter di Medan, Kamis, 19 Desember 2024.

    Kegiatan ini dihadiri Direktorat Pupuk dan Pestisida, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Provinsi Sumatera Utara, IPB University, media dan industri serta anggota asosiasi.

    Upaya kolaborasi perlu dilakukan secara konsisten bersama-sama untuk memperkuat pengawasan distribusi, meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukumnya dan terus memberikan edukasi kepada petani dan pelaku usaha tentang dampak produk palsu dan cara mendeteksinya.

    Sarasehan dilakukan secara daring dan luring yang diisi dengan pemaparan dan diskusi mengenai identifikasi, evaluasi dan penegakan hukum atas upaya peredaran produk palsu di pasar tradisional, modern dan media digital (e-commerce dan sosmed), upaya strategis penegakan hukum oleh Bareskrim Polri, pengembangan SOP Peredaran melalui platfom digital (E-Commerce) serta pengawasan lapangan peredaran produk dan sarana pertanian.

    Dr. Jekvy Hendra, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI mengatakan, mekanisme pengawasan secara terintegrasi dengan melakuan keterlibatan K/L terkait perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan melalui wadah KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida).

    Pada diskusi panel dengan narasumber Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB University Dr Tanti Novianti dan Ketua Umum Perhepi Komisariat Bogor, Budi Hanafi ST., M.A.P., selaku Sub Kelompok Pengawasan Pestisida, serta AKBP Sugeng Irianto selaku Subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, dan Mulyadi Benteng selaku Ketua Umum Alisther.

    Direktur Eksekutif CropLife Indonesia Agung Kurniawan menyatakan, upaya strategis melalui kolaborasi lintas pemangku kebijakan perlu dilakukan, kesepahaman terhadap fungsi pengawasan perlu dipahami oleh masing masing K/L terkait melalui fungsi KP3 terutama di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

    Divisi Anti Pemalsuan Croplife Indonesia terus melaksanakan berbagai kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam membangun pemahaman akan pentingnya mitigasi peredaran produk pertanian palsu dan ilegal di Indonesia, baik produk perlindungan tanaman (Prolintan) maupun benih.

    Mereka juga bersinergi dengan stakeholder lain dalam memerangi peredaran produk pertanian palsu dan ilegal, sehingga dapat menekan kerugian di tingkat petani serta mendorong iklim pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang baik di sektor pertanian.

    Pada kegiatan ini dilakukan pula pemberian piagam penghargaan dari Lintas Asosiasi (CropLife Indonesia, Asosiasi Crop Care Indonesia dan Alishter) kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian dan Dittipidter Bareskrim Polri atas upaya mereka dalam memerangi peredaran produk palsu dan ilegal di Indonesia.

    Beberapa rekomendasi dari sarasehan ini adalah:

    ● Usulan Sinergitas Pengawasan: pengawasan dilakukan mulai dari tingkat petani dan konsumen, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) yang bersinergi dengan penegak hukum.

    ● Usulan Sinergitas Penegakan Hukum, baik di e-commerce dan lapangan (offline) seperti kerjasama antar lembaga, pengembangan SOP dan guideline; seteksi dan penegakan hukum, edukasi petani dan konsumen serta ptimalisasi para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PDS)

    Selain itu perlu adanya review dan koordinasi lebih lanjut terkait dengan petunjuk teknis KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida).

  • CNN Indonesia Business Summit Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    CNN Indonesia Business Summit Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Jakarta, CNN Indonesia —

    CNN Indonesia bakal menggelar CNN Indonesia Business Summit 2024 bertema “The 8% Economic Growth” pada Jumat (20/12).

    Forum diskusi ini bakal membahas secara mendalam mengenai strategi, peluang, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Forum CNN Indonesia Business Summit 2024 menghadirkan para pemimpin, pakar, praktisi, hingga pemangku kepentingan dari berbagai sektor menuju pencapaian tersebut.

    Isu mengenai kemandirian energi hingga kedaulatan pangan turut menjadi sorotan utama diskusi ini.

    CNN Indonesia Business Summit 2024 terbagi dalam tiga sesi. Sesi pagi dimulai pukul 09.00 WIB dengan tema Driving Indonesia’s Economy Towards 8% Growth, yang dipandu oleh Desi Anwar.

    Sesi ini menghadirkan pembicara terkemuka seperti Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI), Aviliani (Ekonom), Eka Fitria (Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri), dan Pham Sanh Chao (CEO VinFast) yang akan membahas strategi mendorong ekonomi Indonesia menuju target pertumbuhan 8 persen.

    Dilanjutkan dengan sesi sore dimulai pukul 16.00 WIB dengan diskusi Achieving Energy Independence for 8% Economic Growth yang dipandu oleh Mayfree Syari.

    Panel ini menghadirkan pembicara Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM RI), Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif Reforminer Institute), Simon Aloysius Mantiri (Direktur Utama PT Pertamina), Hendi Prio Santoso (Direktur MIND ID), dan Ilen Kardani (Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi).

    Kemudian sesi terakhir dimulai pukul 17.00 membahas tentang sesi Redefining Food Sovereignty for Indonesia’s Future bersama pembicara seperti Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional), Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian RI), dan Prof. Dr. Arif Satria (Rektor IPB).

    Jangan lewatkan CNN Indonesia Business Summit untuk mendapatkan wawasan dari para pakar. CNN Indonesia Business Summit 2024 akan ditayangkan secara live streaming di YouTube CNN Indonesia.

    Untuk informasi terkait CNN Indonesia Business Summit 2024, nantikan kabar selanjutnya di situs CNN Indonesia.

    (fef/fef)

    [Gambas:Video CNN]