Xcloud.id

Institusi: IPB

  • Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun Korupsi Timah Segera Dibahas di Bamus DPRD Bangka Belitung – Halaman all

    Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun Korupsi Timah Segera Dibahas di Bamus DPRD Bangka Belitung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, memastikan desakan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung yang meminta pembentukan pansus dan dibukanya data terkait kerugian lingkungan kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp271 triliun akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

    Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung di Gedung DPRD, Senin (10/2/2025). 

    “Secara mekanisme akan kami sampaikan apa yang jadi perhatian kawan-kawan untuk disampaikan kepada pimpinan yang lain dan juga Badan Musyawarah. DPRD ini punya alat kelengkapan namanya komisi dan juga Bamus. Terkait dengan komisi akan saya sampaikan ke komisi masing-masing karena berbagai pihak yang jadi target pengumpulan data, terkait dengan mitra kerja kawan-kawan komisi,” kata Eddy saat audiensi berlangsung. 

    “Aspirasi ini juga akan dirapatkan di Badan Musyawarah. Setiap kegiatan dewan itu dimusyawarahkan dulu di Badan Musyawarah. Ini sedang berlangsung Bamus membahas berbagai isu, termasuk aspirasi kanwa-kawan yang demo kemarin,” sambungnya.

    Dalam audiensi itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani, berharap DPRD dapat membentuk pansus kerugian lingkungan tata niaga timah sehingga berbagai informasi pro kontra atas kerugian Rp271 triliun seperti disampaikan penyidik Kejagung dan diputuskan hakim tipikor dapat diketahui kebenarannya.

    Hal ini menurutnya untuk mencegah adanya fitnah yang akan merugikan penambang dan masyarakat Bangka Belitung. 

    Selain menyampaikan aspirasi secara langsung, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung melampirkan surat resmi berisi sejumlah desakan kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk mengambil langkah cepat menghentikan kegaduhan di masyarakat. 

    Eddy menekankan masyarakat Bangka Belitung turut merasakan efek dari munculnya nilai kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam perkara itu.  

    Menurutnya, selain membuat turunnya kepercayaan investor atas tambang di Bangka Belitung, kasus dengan dasar perhitungan yang disampaikan Guru Besar IPB, Bambang Hero, itu telah membuat ekonomi masyarakat setempat terpuruk.

    “Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk mendudukkan permasalahan ini bahwa salah satu penyebabnya berhubungan dengan data lingkungan dan kehutanan di Bangka Belitung. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk mendapatkan data yang valid tersebut dari instansi yang kompeten dan berwenang bukan berdasarkan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kurniadi melalui pesan elektronik diterima.

    Dalam surat yang diserahkan kepada DPRD Povinsi Banten, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung juga meminta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui inspektur tambang untuk mengeluarkan Data SIUJP dan data mitra PT Timah yang bekerja sama serta data kemajuan tambang selama tersebut. 

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didesak memberikan data bukaan lahan serta reklamasi dari PT Timah pada periode tersebut. 

    Tak hanya itu,Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang Bangka Belitung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendereral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga didorong mengeluarkan data, termasuk rona awal sebelum kerjasama dilakukan di tahun 2014. 

    Selain itu data serupa pada periode yang sama juga diharapkan dapat disampaikan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Rehabilitasi hutan.

    Kurniadi berharap kepada DPD Bangka Belitung untuk dapat mendukung dan mengakhiri pro kontra kerugian lingkungan Rp27 triliun di kasus korupsi tata niaga timah itu. 

    Dia mengaku miris penyelundupan terjadi di banyak tempat dan bahkan pabrik hilirisasi tidak menjadikan Bangka Belitung sebagai tempat investasi padahal bahak baku utama ada di Negeri Serumpun Sebalai itu.

    “Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung utuk dapat menindaklanjuti aspirasi kami, karena diam dan pembiaran terhadap permasalahan ini sangat berdampak dengan ekonomi Bangka Belitung yang hingga hari ini semakin sangat tidak kondsif. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk bentuk pansus untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Serumpun Sebalai ini,” tukasnya. 

    “Jangan sampai seolah-olah opini atau isu-isu menjadi fitnah,” sambungnya. 

    Menanggapi desakan itu, Edy memastikan aspirasi disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung akan diteruskan ke komisi terkait dan Badan Musyarawah. 

    “Ini aspirasi dari masyarakat, dari kawan-kawan aliansi masyarakat cinta Bangka Belitung kami terima untuk kami teruskan kepada Badan Musyawarah untuk dibawa bagaimana kelanjutannya bersama dengan kawan-kawan fraksi yang lain,” ujar Eddy.

  • Kemenko Pangan Optimalkan Produksi Gabah Kering di Area Peremajaan Sawit

    Kemenko Pangan Optimalkan Produksi Gabah Kering di Area Peremajaan Sawit

    JAKARTA – Kemenko Bidang Pangan berupaya mengoptimalkan produksi gabah kering dari penanaman padi gogo program BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di sela-sela area peremajaan sawit. Produksi diproyeksikan mencapai 50 ton dalam sekali panen.

    Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat meninjau perkembangan lokasi program Program Tanam Padi Perkebunan Nusantara yang diinisiasi PTPN IV di Siak, Provinsi Riau, mengatakan tanaman padi gogo di sela-sela hamparan sawit muda program peremajaan sawit rakyat (PSR) itu merupakan wujud nyata dukungan BUMN Perkebunan dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional pada 2027 mendatang.

    “Program ‘Tampan’ PTPN ini merupakan inovasi yang sangat baik. Pola ini adalah yang pertama dilaksanakan di lahan peremajaan sawit. Hasilnya bisa kita lihat bersama, bulir-bulir padi telah muncul. Progresnya sangat baik sekali dan insya Allah bisa memproduksi 2,5 ton per hektare,” kata Nani mengutip ANTARA, Minggu 9 Februari.

    Dengan progres pertumbuhan padi gogo yang terhampar di areal seluas 20 hektare di sela-sela tanaman sawit muda dan ditanam dengan menggunakan bibit unggul hasil riset Institut Pertanian Bogor tersebut, ia yakin akan mampu menghasilkan 50 ton gabah kering saat musim panen tiba.

    Meski demikian, Nani meminta agar potensi pada proyek percontohan perdana Program Tanam Padi Perkebunan Nusantara (Tampan) itu bisa dioptimalkan.

    “Karena ini merupakan pilot project pertama, diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang baik dan potensinya dapat terus ditingkatkan karena memang kondisi di Kabupaten Siak ini tentu berbeda dengan demplot yang di Pulau Jawa, sehingga perlu ada perlakuan-perlakuan khusus,” kata dia.

    Pemerintah mencanangkan swasembada pangan sebagai salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya.

    Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Nani mengatakan target ini merupakan sebuah tantangan, namun langkah dan sinergi bersama seluruh pihak serta penyatuan visi dan misi sangat penting, agar ketahanan dan swasembada pangan bisa diakselerasi.

    Sementara itu, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Dwi Sutoro menjelaskan bahwa program “Tampan” yang dieksekusi PTPN IV dilaksanakan dengan merangkul para petani mitra yang tengah melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR).

    Secara tidak langsung, melalui “Tampan”, PTPN berupaya mengoptimalkan areal peremajaan sawit rakyat dengan pola tumpang sari tanaman padi saat areal perkebunan sawit petani dalam posisi belum menghasilkan.

    Program yang didukung penuh Kementerian BUMN melalui kolaborasi strategis bareng Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, serta Institut Pertanian Bogor (IPB University) tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk mencapai visi tersebut, ia mengatakan bahwa Kementerian BUMN memberikan dukungan agar program “Tampan” dapat berjalan secara berkelanjutan. Saat ini, ia mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah memiliki ekosistem berupa program Makmur atau Mari Kita Majukan Usaha Rakyat.

    “Hari ini kami ingin menyampaikan kepada ibu Deputi bahwa perkembangan padi ini sangat baik, dan insya Allah Kami yakin dengan dukungan pemerintah dan seluruh pihak, bersama kita bahu membahu, bersama mewujudkan kemandirian pangan sesuai target dari presiden,” kata Dwi.

    Selain itu, kata dia, program “Tampan” turut memberikan dampak positif signifikan berupa tambahan pendapatan para petani jelang menunggu sawit mereka memasuki usia panen produktif.

    “Yang sebelumnya lahan PSR pada masa TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) 1 dan 2 berstatus idle dapat dimanfaatkan untuk menanam padi gogo selama dua tahun pertama. Ini menjadi peluang besar untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

    Senada, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-Angin juga mengatakan bahwa PTPN IV PalmCo sangat fokus dalam untuk terus tumbuh dan berkembang bersama petani.

    Beragam kemudahan disiapkan perusahaan dalam memperkuat para petani swadaya Indonesia. Untuk itu, ia pun mengimbau kepada petani yang sedang dilema saat sawitnya memasuki usia renta untuk menjadi bagian dari gerakan akselerasi PSR dan penguatan ketahanan pangan.

    “Kemitraan ini benar-benar kita bangun untuk memberikan rekan-rekan petani terus bertumbuh. Bermitra, berarti kami akan membantu seluruh daya upaya. Termasuk, saat telah menjalin kemitraan, maka petani dapat segera mengurus CPCL untuk mendapatkan bantuan benih dan pestisida dari Kementerian Pertanian. Hal ini mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil panen,” ujarnya.

    Usai sukses dilaksanakan di Riau atau “Bumi Lancang Kuning”, program “Tampan” PTPN kini turut diperluas ke Provinsi Jambi, tepatnya di KUD Dwi Jaya Desa Tanjung Sari, Bahar Selatan, Muaro Jambi.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan perluasan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Swasembada pangan, tuturnya, merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus diakselerasi melalui program 100 hari pemerintah. Sehingga, ia mengatakan PTPN IV PalmCo, yang sejak awal menjadi inisiator penanaman padi Gogo di sela-sela areal peremajaan sawit, ingin terus memperluas program tersebut.

    “Sejalan dengan arahan Holding Perkebunan dan Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham, PTPN IV PalmCo berkomitmen mendukung program dimaksud, di antaranya melalui penanaman padi gogo dengan pola intercropping di lahan tanam ulang sawit rakyat,” katanya.

  • Bobby Nasution Ditetapkan Gubernur Sumut Terpilih, Ini Profil dan Daftar Harta Kekayaannya – Halaman all

    Bobby Nasution Ditetapkan Gubernur Sumut Terpilih, Ini Profil dan Daftar Harta Kekayaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Bobby Afif Nasution dan H Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2025-2030.

    Pada Rabu (5/2/2025) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 telah sah ditetapkan dan ditandatangani.

    Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin membacakan 3 poin dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No 139 Tahun 2025, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. 

    Profil dan Harta Kekayaan Bobby Nasution

    Muhammad Bobby Afif Nasution, lahir di Medan, Sumatera Utara pada 5 Juli 1991.

    Ia kerap disapa Bobby Nasution.

    Bobby merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dalam keluarga Batak Mandailing.

    Ia dikenal sebagai seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Bobby Nasution merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo.

    Ayahnya, Erwin Nasution, pernah menjabat sebagai presiden dan direktur perusahaan perkebunan milik negara, PTPN IV.

    Masa kecil Bobby dihabiskan di Pontianak, Kalimantan Barat, tempat ia menempuh pendidikan dasar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas di Bandar Lampung.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Bobby menempuh studi di Institut Pertanian Bogor (IPB), ia memperoleh gelar sarjana dan magister dalam bidang agribisnis. Pendidikan tinggi ini mempersiapkannya untuk terjun ke dunia bisnis dan politik.

    Karier profesional Bobby dimulai pada tahun 2011 ketika ia mulai berkecimpung di industri properti.

    Ia memulai dengan memperbaiki dan menjual kembali rumah, kemudian berkembang dengan membangun beberapa rumah dan terlibat dalam proyek-proyek yang lebih besar.

    Pada tahun 2016, Bobby bergabung dengan Takke Group sebagai direktur pemasaran, sebuah posisi yang ia peroleh melalui perkenalan ayahnya.

    Selain di bidang properti, Bobby juga sempat menjabat sebagai manajer klub sepak bola Medan Jaya pada tahun 2014.

    Perjalanan karier Bobby Nasution yang dinamis dan beragam ini membawanya ke panggung politik, di mana ia kini melayani masyarakat Medan sebagai Wali Kota.

    Dedikasinya dalam memimpin kota ini mencerminkan komitmennya untuk membawa perubahan positif dan kemajuan bagi warganya.

    Pada Pilkada 2024, Bobby Nasution mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

    Ia resmi mendaftar ke Kantor KPU Sumut pada Rabu (28/8/2024).

    Pasangannya adalah Bupati Asahan, Surya.

    Bobby dan Surya diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PKB, dan PKS.

    Biodata Bobby Nasution

    Nama Lengkap: Muhammad Bobby Afif Nasution

    Tempat Tanggal lahir: Medan, 5 Juli 1991 (usia 33)

    Partai Politik:

    Gerindra (sejak 2024)

    PDI Perjuangan (2019–2023)

    Istri: Kahiyang Ayu

    Hubungan Keluarga: 

     Joko Widodo (ayah mertua)
     Gibran Rakabuming Raka (ipar
     Kaesang Pangarep (ipar)
    Anak-anak:

     Sedah Mirah Nasution
     Panembahan Al Nahyan Nasution
     Panembahan Al Saud Nasution
    Almamater : Institut Pertanian Bogor

    Harta Kekayaan Bobby Nasution

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bobby Nasution memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 57.552.729.408 atau sekitar Rp 57,6 miliar.

    Data kekayaan Bobby Nasution itu merupakan laporan harta kekayannya pada tahun 2023.

    Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, surat berharga, serta kas dan setara kas.

    Harta ini termasuk tanah dan bangunan senilai Rp 40,3 miliar yang tersebar di beberapa kota seperti Medan, Jakarta Selatan, dan Surakarta. 

    Berikut data lengkap harta kekayaan Bobby Nasution yang dikutip dari LHKPN KPK:

     Tanah dan Bangunan: Rp40.375.000.000.
     Alat Transportasi dan Mesin: Rp1.360.000.000.
    Harta Bergerak Lainnya: –

     Surat Berharga: Rp10.500.000.000.
     Kas dan Setara Kas: Rp6.817.729.408.
    Harta Lainnya: –

    Sub total: Rp59.052.729.408.

    Hutang: Rp1.500.000.000.

    Total Harta Kekayaan: Rp57.552.729.408.

     

  • Nusron Wahid Cabut Semua Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang – Page 3

    Nusron Wahid Cabut Semua Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memberikan perkembangan terkini mengenai kasus sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Tangerang, Banten. Menurut Nusron Wahid, SHGB dan SHM di lokasi pagar laut Tangerang yang sebelumnya sudah terbit, akan dibatalkan secara menyeluruh.

    “Ending-nya semua sertifikat yang di luar garis pantai ending-nya dibatalkan,” kata Nusron, dikutip dari Antara, Rabu (5/2/2025).

    Dirinya mengakui proses pembatalan sertifikat kepemilikan pagar laut tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski demikian, ia memastikan pembatalan sertifikat akan tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    “Pembatalan sertifikat itu tidak gampang, tapi tetap kita lakukan. Kenapa tidak gampang? Karena setiap proses pembatalan itu berpotensi di-challenge,” kata dia pula.

    Menurut dia, esensi dari proses ini bukan dapat dibatalkan secepatnya dalam waktu singkat, melainkan memastikan setiap tindakan berdasarkan aturan yang berlaku.

    “Tapi kalau cepet-cepet kemudian tidak prudent dan ada proses yang dilampaui, nanti malah kita kalah di pengadilan, repot,” katanya.

    Pihaknya sudah melakukan pembatalan sertifikat kepemilikan di laut Tangerang sebanyak 50 unit.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan bahwa pagar laut di Kabupaten Tangerang mengakibatkan sedikitnya 3.888 orang nelayan merugi senilai Rp 24 miliar terhitung sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025.

    “Dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4-6 liter solar per hari, hasil tangkapan berkurang, (dan) kerusakan kapal hingga minimal (kerugian) itu angkanya adalah Rp24 miliar,” ujar Fadli saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin 3 Februari 2025.

    Fadli menjelaskan, pihaknya menerima informasi dari masyarakat Kecamatan Kronjo pada 28 November dan 2 Desember 2024 mengenai keberadaan pagar laut itu.

    Kemudian, pada 5 Desember 2024, Ombudsman Banten dan anggota Ombudsman RI mengecek pagar laut tersebut. Ombudsman lalu melakukan pemeriksaan dokumen, kunjungan lapangan, mendengar keterangan ahli dari Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, serta memanggil para pihak terkait.

  • Menteri ATR pastikan semua sertifikat pagar laut Tangerang dibatalkan

    Menteri ATR pastikan semua sertifikat pagar laut Tangerang dibatalkan

    Ending-nya semua sertifikat yang di luar garis pantai ending-nya dibatalkan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Tangerang, Banten, yang sebelumnya sudah terbit, akan dibatalkan secara menyeluruh.

    “Ending-nya semua sertifikat yang di luar garis pantai ending-nya dibatalkan,” kata Nusron, di Jakarta, Rabu.

    Dirinya mengakui proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Meski demikian, ia memastikan pembatalan sertifikat akan tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    “Pembatalan sertifikat itu tidak gampang, tapi tetap kita lakukan. Kenapa tidak gampang? Karena setiap proses pembatalan itu berpotensi di-challenge,” kata dia pula.

    Menurut dia, esensi dari proses ini bukan dapat dibatalkan secepatnya dalam waktu singkat, melainkan memastikan setiap tindakan berdasarkan aturan yang berlaku.

    “Tapi kalau cepet-cepet kemudian tidak prudent dan ada proses yang dilampaui, nanti malah kita kalah di pengadilan, repot,” katanya.

    Pihaknya sudah melakukan pembatalan sertifikat kepemilikan di laut Tangerang sebanyak 50 unit.

    Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan bahwa pagar laut di Kabupaten Tangerang mengakibatkan sedikitnya 3.888 orang nelayan merugi senilai Rp24 miliar terhitung sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025.

    “Dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4-6 liter solar per hari, hasil tangkapan berkurang, (dan) kerusakan kapal hingga minimal (kerugian) itu angkanya adalah Rp24 miliar,” ujar Fadli saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (3/2).

    Fadli menjelaskan, pihaknya menerima informasi dari masyarakat Kecamatan Kronjo pada 28 November dan 2 Desember 2024 mengenai keberadaan pagar laut itu.

    Kemudian, pada 5 Desember 2024, Ombudsman Banten dan anggota Ombudsman RI mengecek pagar laut tersebut. Ombudsman lalu melakukan pemeriksaan dokumen, kunjungan lapangan, mendengar keterangan ahli dari Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, serta memanggil para pihak terkait.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Gula Terancam Melonjak Imbas Impor Disetop, Bos ID Food Bilang Begini

    Harga Gula Terancam Melonjak Imbas Impor Disetop, Bos ID Food Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food merespons kekhawatiran lonjakan harga gula konsumsi tahun ini usai pemerintah memutuskan menghentikan importasi gula.

    Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto menyampaikan, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengatur harga acuan pemerintah (HAP). 

    Melalui Peraturan Bapanas No.12/2024, Bapanas menetapkan HAP di tingkat produsen sebesar Rp14.500 per kilogram (kg), sedangkan di tingkat konsumsi sekitar Rp17.500-Rp18.500 per kg sesuai wilayah.

    “Kan sudah ada harga acuan dari Bapanas ya yang kita beli dari petani kita lelang itu minimal kan Rp14.500 [per kg],” kata Sis saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (5/2/2025).

    Namun, menurutnya, pengendalian harga di tingkat pasar tradisional juga perlu dilakukan agar harga gula tidak melambung tinggi. Untuk itu, perlu adanya kerja sama semua pihak untuk mengendalikan harga di tingkat pasar.

    Sis menyebut, setidaknya stok gula konsumsi yang dikuasai ID Food saat ini mencapai 65.000 ton. ID Food memperkirakan bahwa musim giling tebu akan berlangsung lebih cepat. 

    Sis menuturkan, proses panen tebu saat ini sedang berlangsung berkat musim tanam yang mulai lebih awal. “Artinya di bulan April kita udah siap. Dari sisi teknis, produksi, mesin produksi, dari enam pabrik gula yang ada kita siap,” ujarnya. 

    Dia mengharapkan, produksi gula dapat mencapai 350.000 ton tahun ini. Untuk itu, pemerintah berencana menambah areal tebu 6.000 hektare (ha) di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, memperbaiki budidaya tebu, menambah bibit tebu varian baru hingga gencar melakukan komunikasi, edukasi, dan kolaborasi dengan petani.

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa sebelumnya memperkirakan harga gula konsumsi tahun ini naik menjadi Rp20.000 per kg, dari sebelumnya Rp18.000 per kg. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan setop impor gula pada 2025.

    “Perhitungan saya nanti harga gula bisa di atas Rp20.000 per kg,” kata Andreas saat ditemui di Gedung Core Indonesia, Selasa (21/1/2025). 

    Pada 2022, Andreas menuturkan bahwa pemerintah memangkas impor gula dari 6 juta ton menjadi 5 juta ton untuk 2023. Total gula yang diimpor merupakan gabungan untuk konsumsi dan rafinasi.

    Ketika kebijakan itu diterapkan, Andreas menyebut, harga gula domestik langsung melonjak dari semula Rp14.400 per kg menjadi Rp17.500 per kg di mana lonjakan harga terjadi dari Januari – Desember 2023. 

    Harga gula dalam negeri terus mengalami peningkatan hingga 2024 bahkan menyentuh level Rp18.200 per kg pada Desember 2024. “Itu karena apa? Ya tadi efek akhirnya diputuskan menurunkan impor gula [sebanyak] 1 juta ton,” pungkasnya. 

  • PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) mendukung optimalisasi hilirisasi sawit. Lewat Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU, PBNU berharap dengan memperkuat ekonomi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

    “Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, kata Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (04/02).

    FGD yang merupakan rangkaian Harlah NU ke-102, FGD yang diselenggrakan  menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto ketika hadir dalam acara puncak di Istora Senayan pada 05 Februari 2025. 

    “LPPNU sangat konsern terhadap agenda hilirisasi sawit, karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin. Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, tambahnya.

    Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan bahwa dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit tapi juga para praktisi dan akademisi.. “Saya kira ini juga momentum, bagi Indonesia apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negative Uni Eropa. Kita harus merespon perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal Sawit. Oleh karenanya LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industry kelapa sawit,” paparnya.

    Di tempat yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono menyebut Industri Sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkembunan berkembang di Indonesia.

    ”Selama ini dalam berusaha, sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah” sebutrnya. 

    Edi juga berpandangan bahwa Pengusaha Sawit berharap Pemerintah meningkatkan eksport CPO dibanding kan tahun tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton. Volume ekspor tersebut turun 17,33% dibandingkan pada 2023. Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US$).

    “Penurunan ini sering dikaitkan dengan agenda hilirasasi dalam kerangka ketahanan energi, padahal lebih selain menurunnya permintaan, sebenarnya lebih kepada menurunnya produksi sawit. Kita sangat mendukung adanya energi biodiesel sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi perlu optimalisasi potensi sawit Dimana masih banyak yang belum terkelola dengan baik termasuk oleh petani mandiri. Oleh karenanya penting untuk pemerintah memberikan perhatian kepada Peremajaan Sawit Rakyat”, tandasnya

    Menurut data pemerintah, program Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2025 ini akan direalisasikan 180 ribu Ha melalui Dinas, dan 20ribu Ha melalui kemitraan dengan Perusahaan Sawit di Indonesia.

    FGD yang dilakukan di Hotel Sahid, juga hadir sebagai pemantik, Guru Besar IPB Prof Dr. Ir Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Sekjen APKASINDO.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    TRIBUNJATIM.COM – Badan Gizi Nasional minta masyarakat tak salah paham soal serangga yang diwacanakan akan jadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Epi Taufik menjelaskan, jika berdasarkan aturannya, menu program MBG tak ditentukan oleh BGN,

    Namun MBG ditentukan dari standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

    Menu makan bergizi gratis

    Bulan Ramadan 2025 sudah di depan mata, umat Muslim siap menyambutnya.

    Berbicara tentang persiapan bulan Ramadan 2025, topik makanan bergizi gratis pada Ramadan turut dibahas.

    Kabarnya MBG pada Ramadan 2025 akan menggunakan menu tahan lama.

    Hal tersebut diinformasikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

    Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

    “(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama),” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

    “Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi,” ujar dia melanjutkan.

    Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

    “Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa),” lanjut dia.

    Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

    “Jadi bulan Ramadan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Muncul Usulan Modifikasi Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan untuk Sekolah di Surabaya: Fleksibel

    Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya, 2025. (Tribun Jatim Network/Bobby Constantine)

    Pimpinan DPRD Surabaya mengusulkan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadan.

    Sekalipun demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, meminta beberapa penyesuaian.

    Menurutnya, program pemerintah pusat tersebut tetap dapat dilakukan, sekalipun pada masa puasa.

    Hal ini akan tetap relevan melalui penyesuaian format selama Ramadan.

    “Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk yang lebih fleksibel,” kata Fathoni saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Pihaknya mencontohkan, menu MBG yang terdiri atas buah, susu kemasan, hingga kurma dapat dibawa pulang oleh siswa.

    “Sehingga, MBG ini tetap bisa dikonsumsi saat berbuka puasa bersama keluarga,” ujar Arif Fathoni.

    Tak hanya soal pemenuhan gizi, politisi Partai Golkar Surabaya menilai, ide membawa makanan pulang juga memiliki nilai edukasi.

    Hal ini dapat mengajarkan toleransi sejak dini kepada anak.

    “Di sekolah-sekolah kita ada siswa yang non Muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga, tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa,” tandasnya.

    Siswa non Muslim turut menjaga toleransi terhadap siswa Muslim yang sedang berpuasa.

    “Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa kita tanamkan sejak dini,” jelasnya.

    Selain itu, MBG selama Ramadan juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat kecil.

    Khususnya, pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

    “Program ini harus kita lihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka,” tambahnya.

    Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini.

    Sehingga, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa.

    Namun, juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah pusat memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, menu makanan yang disajikan selama bulan puasa akan berbeda dari biasanya.

    “Jadi, nanti bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang bisa untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, jenis makanan yang akan diberikan berbeda para siswa penerima program MBG, tergantung satuan pendidikannya.

    Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren, dapat disajikan saat di pesantren.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Masyarakat Diminta Tak Salah Paham soal  Wacana Serangga Jadi Sumber Protein di Program MBG – Halaman all

    Masyarakat Diminta Tak Salah Paham soal  Wacana Serangga Jadi Sumber Protein di Program MBG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional Prof. Dr. Ir. Epi Taufik, S.Pt, MVPH, MSi, IPM, meminta masyarakat tidak salah paham mengenai serangga yang diwacanakan menjadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia mengatakan, berdasar aturan, BGN tidak menentukan menu dalam program MBG tetapi menentukan standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

  • Undip Duduki Peringkat Ke-4 Nasional Webometrics 2025, Rektor: Ini "Mood Booster" di Awal Tahun Regional 1 Februari 2025

    Undip Duduki Peringkat Ke-4 Nasional Webometrics 2025, Rektor: Ini "Mood Booster" di Awal Tahun Regional 1 Februari 2025

    Undip Duduki Peringkat Ke-4 Nasional Webometrics 2025, Rektor: Ini “Mood Booster” di Awal Tahun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    –
    Universitas Diponegoro
    (Undip) Semarang berhasil meraih peringkat ke-4 terbaik di Indonesia dalam pemeringkatan Webometrics Ranking of World Universities edisi Januari 2025.
    Rektor Undip Suharnomo, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan yang tertinggi bagi Undip sejak pertama kali mengikuti pemeringkatan Webometrics, dengan posisi ke-4 nasional dan peringkat 995 dunia.
    “Terima kasih, ini
    mood booster
    di awal tahun ini. Jadi Undip, selama pemeringkatan ini kurang bagus. Tahun 2022 kita peringkat 21 Indonesia, 2023 menjadi 8, dan sekarang ranking 4 ya, sangat luar biasa,” ujarnya usai menandatangani kerja sama dengan
    PT Siam Flotilla Persada
    dalam proyek restorasi ekosistem pesisir di Gedung Rektorat Undip, Jumat (31/1/2025).


    KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah Direktur PT Siam Flotilla Persada, Andi Hartayo dan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo menandatangani perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman di Gedung Rektorat Undip, Jumat (31/1/2025).
    Dalam pemeringkatan ini, Undip berada di belakang Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Sementara itu, Undip berhasil mengungguli Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Universitas Brawijaya.
    Suharnomo menjelaskan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk jangkauan dan kebermanfaatan hasil riset dari kampus yang dapat diakses oleh masyarakat global.
    “Jadi yang dilihat adalah seberapa besar tulisan kita di Scopus dan lain sebagainya, yang bisa diakses di masyarakat, masyarakat bisa belajar dari apa-apa yang sudah didapatkan oleh kampus. Semoga menjadi motivasi bagi seluruh akademisi Undip untuk terus berkarya,” tambahnya.
    Sementara itu, Wakil Rektor III Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum, dan Organisasi, Adian Fatchur Rochim, menjelaskan bahwa metode pemeringkatan pada edisi Januari 2025 ini menggunakan dua indikator, yaitu webometric dan bibliometric.
    “Sehingga bukan hanya dari struktur website di domain perguruan tinggi, tapi juga jumlah karya ilmiah, jumlah sitasi dosen/peneliti, dan reputasi penerbitnya,” jelasnya.
    Pemeringkatan ini bertujuan untuk mengukur keakuratan website dengan kinerja akademik universitas.
    Edisi Januari 2025 mencakup hampir 32.000 institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia.
    KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah Direktur PT Siam Flotilla Persada, Andi Hartayo dan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo menandatangani perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman di Gedung Rektorat Undip, Jumat (31/1/2025).
    Model pemeringkatan ini didasarkan pada indikator webometrik dan bibliometrik yang dikumpulkan dari sumber tepercaya seperti Majestic, Google Scholar, dan Scimago-Scopus.
    Bagi perguruan tinggi, peringkat Webometrics mencerminkan daya saing global dalam bidang akademik dan penelitian.
    Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar pengakuan terhadap kontribusi universitas dalam ilmu pengetahuan yang dapat diakses luas oleh masyarakat dunia.
    Lebih lanjut, Suharnomo juga mendorong implementasi hasil riset ilmiah untuk mengatasi permasalahan di masyarakat.
    Salah satu langkah konkret adalah menggandeng PT Siam Flotilla Persada untuk melakukan pengembangan dan perlindungan pesisir melalui
    pilot project
    penanaman mangrove buatan sepanjang 100 meter di Morodemak.
    Direktur PT Siam Flotilla Persada, Andi Hartayo, menjelaskan bahwa teknologi Flotilla Abrasion Defense System (FADS) miliknya telah berhasil diterapkan di Thailand untuk melindungi pesisir dan ekosistem mangrove.
    “FADS itu merupakan akar mangrove buatan yang kita bentuk untuk perlindungan pesisir dan pantai. Jadi, mengurangi abrasi dan erosi di pantai, itu tujuan utamanya,” ujar Andi saat ditemui di Undip.
    Dalam video proyek, teknologi FADS dibuat dengan bahan ramah lingkungan yang menyerupai akar mangrove dan berukuran sama.
    Peletakan dilakukan di pesisir dalam jumlah banyak, sedikit menjorok ke laut agar dapat membentuk sedimen yang baik untuk ditanami mangrove alami.
    “Ini memberi perlindungan di dalam hutan bakau, agar di belakang sistem (FADS) kita itu dapat terbentuk akumulasi sedimen dalam tahap waktu tertentu. Saat cukup padat, cukup kuat, dan cukup tinggi, maka ditanami mangrove yang asli,” ungkap Andi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.