Xcloud.id

Institusi: IPB

  • Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Sumbar, Mahasiswa Orasi di Depan Gedung DPRD

    Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Sumbar, Mahasiswa Orasi di Depan Gedung DPRD

    Sebelumnya massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”.

    Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

    “Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” katanya dalam aksi tersebut.

    Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.30 WIB didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.

    Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
    Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
    Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
    Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
    Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

  • Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Liputan6.com, Medan – Bobby Nasution dan Surya bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2025-2030. Pasangan ini merupakan pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Bobby-Surya bakal dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama ratusan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Jakarta pada 20 Februari 2025.

    Pada Pilkada serentak 2024, Bobby-Surya mengungguli pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Bobby-Surya diusung Partai Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo dan PPP. Keduanya meraih 3.645.611 suara.

    Informasi dihimpun Liputan6.com dari berbagai sumber, Muhammad Bobby Afif Nasution, nama lengkap Bobby, lahir di Kota Medan pada 5 Juli 1991. Diketahui, Bobby keturunan dari Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumut.

    Bobby Nasution merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Erwin Nasution (Almarhum), bekerja di PTPN dan sempat menjabat sebagai Dirut PTPN IV. Bobby menyelesaikan sekolah di lokasi berbeda.

    Dia menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung. Kemudian kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), hingga menyelesaikan sarjana dan magister.

    Bobby Nasution awalnya seorang pengusaha. Lalu, di 2017 menikahi Kahiyang Ayu, anak Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Sebelum maju sebagai Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Jabatan Wali Kota Medan Bobby Nasution hasil Pilwalkot Medan 2020. Kala itu, Bobby maju di Pilwalkot Medan bersama Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan. Sempat jadi kader PDIP, Bobby pindah ke Gerindra pada 2024, menjelang pendaftaran Calon Gubernur Sumut (Cagubsu).

     

  • Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara

    Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara

    Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah,
    Harvey Moeis
    , belum memutuskan langkah yang bakal ditempuh setelah hukumannya diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara pada tingkat banding.
    Suami aktris Sandra Dewi ini agaknya masih maju-mundur untuk mengajukan kasasi.
    Sebab, kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) karena hukuman Harvey dan terdakwa lainnya diperberat hingga dua kali lipat.
    “Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” kata Andi saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
    Andi mengatakan, putusan yang dijatuhkan PT Jakarta baik terhadap Harvey; pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim; eks dan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Kemudian, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta; dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah.
    “Kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Maka yang pasti kami akan menunggu upaya hukum,” kata Andi.
    Namun, belakangan Andi justru meralat ucapannya itu dan membantah bahwa pihaknya telah memutuskan mengajukan kasasi.
    Menurut dia, Harvey belum memberikan mandat kepadanya untuk mengajukan kasasi.
    “Kami belum menerima mandat dari klien kami untuk mengajukan kasasi. Lagi pula, hingga saat ini, kami selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” ujar Andi dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2025).
    Ahmad mengatakan, pihaknya membutuhkan salinan putusan tersebut sebagai bahan kajian untuk menentukan sikap mengajukan kasasi atau tidak.
    “Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut,” kata Ahmad.
    “Selanjutnya, baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar dia.
    Ketika kubu Harvey masih maju mundur,
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyatakan bakal menghormati segala upaya yang akan diajukan Harvey, termasuk kasasi.
    “Kita menghormati sikap itu karena memang merupakan hak yang bersangkutan,” ujar Kepala Pusat Penerangan HukumKejagung, Harli Siregar, saat dihubungi, Senin (17/2/2025).
    Jika Harvey dan terdakwa timah lainnya mengajukan kasasi, jaksa penuntut umum (JPU) tidak tinggal diam.
    Harli mengatakan, JPU akan mempersiapkan kontra memori kasasi terhadap langkah hukum yang diambil Harvey Moeis.
    “Kembali ke hukum acara, JPU akan mempersiapkan kontra memori kasasi atas sikap kasasi yang bersangkutan,” lanjut Harli.
    Mahkamah Agung yang akan mempertimbangkan dan memutuskan kasasi juga buka suara terhadap upaya hukum yang mungkin diambil oleh para terdakwa kasus timah.
    “(MA) menghormati haknya terdakwa dan penuntut umum,” kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (17/2/2025).
    Yanto mengatakan, kasasi atau upaya hukum biasa terakhir merupakan hak para pihak yang berperkara.
    “Kasasi kan haknya penuntut umum dan terdakwa,” tutur Yanto.
    Sementara itu, PT Jakarta yang telah memperberat hukuman Harvey justru menilai suami Sandra Dewi ini layak diproses oleh pengadilan lingkungan.
    Majelis PT Jakarta menyebut kerugian negara akibat kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan kerusakan ekologi harus dimintakan pertanggungjawaban kepada Harvey Moeis.
    “Namun tidak dituntut secara bersama-sama dalam perkara tindak pidana korupsi, melainkan harus dituntut melalui Pengadilan Lingkungan baik dituntut secara perdata/pidana atau keduanya,” sebagaimana dikutip dari salinan putusan yang diterima Kompas.com.
    Majelis hakim tingkat banding mengaku sepakat dengan pendapat ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Heru, yang menghitung jumlah keseluruhan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun.
    Kerugian itu meliputi kerugian ekologi Rp 183.703.234.398.100, kerugian ekologi lingkungan Rp 75.479.370.880.000, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 11.887.082.740.600.
    Sementara, kerugian lainnya timbul dari kegiatan bisnis timah yang meliputi pembelian bijih dari penambang ilegal hingga sewa alat smelter sebesar Rp 29.672.506.122.882.
    Meski demikian, majelis hakim tingkat banding menyatakan hanya fokus pada jumlah kerugian negara akibat korupsi pada tata kelola komoditas timah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    PIKIRAN RAKYAT – Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025.

    Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”. Koordinator Pusat BEM SI, Satria mengatakan bahwa aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran dan kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

    “Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” kata Satria.

    Aksi unjuk rasa dimulai sekira pukul 15.30 WIB, didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.

    Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

    Lima Tuntutan Mahasiswa

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik; Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan; Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan; Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.

    Bubar Usai Bersitegang

    Massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas, pada Senin 17 Februari 2-25 malam.

    Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek itu dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB.

    Sebelum membubarkan diri, aksi itu sempat memanas lantaran massa melakukan aksi bakar dan mencoba menjatuhkan barikade beton yang dipasang oleh aparat keamanan. Hal ini menyebabkan ketegangan di lokasi aksi, apalagi massa juga sempat melemparkan botol ke arah aparat.

    Akan tetapi, polisi segera memberikan peringatan pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokasi lebih lanjut. Saat itu, sebagian besar massa sudah mulai meninggalkan lokasi aksi, meskipun beberapa orang masih bertahan.

    Akhirnya, pada pukul 20.20 WIB, massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyampaikan berbagai tuntutan mereka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Program Makan Bergizi Gratis Raih Pengakuan Internasional, Masuk School Meals Coalition PBB

    Program Makan Bergizi Gratis Raih Pengakuan Internasional, Masuk School Meals Coalition PBB

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional usai Indonesia masuk School Meals Coalition.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa mengatakan School Meals Coalition adalah sebuah koalisi internasional beranggotakan lebih dari 100 negara lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Termasuk lembaga kajian dan universitas untuk mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

    “Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia,” ucap Hariqo dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 15 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Kolaborasi Kementerian-Lembaga dan Universitas dalam Negeri

    Kantor Komunikasi Kepresidenan sangat mengapresiasi atas lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional guna program Makan Bergizi Gratis di Institut Pertanian Bogor (IPB) University.

    Ia mengatakan, kolaborasi kementerian-lembaga dan universitas dalam negeri termasuk mitra pembangunan internasional ini patut diapresiasi.

    Hal ini memastikan Program Makan Bergizi Gratis bisa menjangkau sasaran penerima manfaat mulai dari anak-anak, ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, Presiden Prabowo menegaskan program MBG adalah investasi penting, dalam pidatonya pada event World Government Summit 2025.

    “Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG,” ujar Hariqo.

    Investasi penting tersebut guna meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil serta menyusui.

    “Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program,” lanjutnya.

    Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional serta UNICEF menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

    IPB University siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, inovator dan pengembangan serta pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen atau pusat-pusat studi guna menyukseskan MBG.

    Menurutnya, IPB siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk Bumdes, koperasi serta kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakab pendirian NCoE MBG adalah langkah strategis memastikan Makan Bergizi Gratis berjalan secara efektif, berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas gizi.

    “Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat,” kata Dadan Hindayana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Guru Besar IPB dan Pakar Pangan Universitas Andalas Optimis Mayjen Novi Bawa Perubahan Besar di Tubuh Bulog

    Guru Besar IPB dan Pakar Pangan Universitas Andalas Optimis Mayjen Novi Bawa Perubahan Besar di Tubuh Bulog

    Jakarta, Beritasatu.com – Guru besar fakultas pertanian IPB University sekaligus ketua umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AP2TI), Dwi Andreas Santosa menilai performa Bulog di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal (Mayjen) Novi Helmy Prasetya bakal membawa perbuahan besar. Menurutnya, Mayjen Novi memiliki jaringan yang sangat luas terutama dalam membangun hubungan antar lembaga serta semua mitra-mitra Bulog. Akan tetapi, Andreas mengatakan bahwa serapan gabah memiliki banyak faktor yang harus diperkuat melalui kebijakan yang tepat.

    “Kalau melihat jaringan beliau (Mayjen Novi), saya kira beliau memiliki jaringan yang luas dan barangkali itu sangat positif bagi performa Bulog, walaupun penyerapan gabah itu tergantung banyak faktor,” ujar Dwi Andreas pada Jumat (14/2/2025).

    Selain itu, kata Dwi Andreas, keputusan pemerintah dalam menaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen dinilai sangat tepat mengingat selama ini petani kerap merugi terutama saat panen raya yang berlangsung di semua sentra.

    “Kebijakan itu tepat karena selama ini harga gabah kerap turun di saat petani menggelar panen rara. Tapi kita bersyukur karena dalam dua tahun ini tidak terjadi penurunan. Saya kira HPP tanpa pertimbangan rafaksi juga sangat menguntungkan petani,” katanya.

    Senada, Pakar Pangan dari Universitas Andalas Padang, Muhamad Makky menilai Mayjen Novi memiliki banyak kelebihan, terutama dari sisi penugasan khusus sebagai pihak yang akan menyerap gabah 3 juta ton pada panen raya 2025.

    Makky mengatakan jaringan Mayjen Novi yang sangat kuat baik dari sisi petani, babinsa maupun hubungan antar lembaga seperti kementerian pertanian, BUMN maupun persatuan pengusaha penggilingan padi nasional dapat mengoptimalkan kinerja penyerapan.

    “Saya yakin bahwa Mayjen Novi mampu mengangkat kinerja Bulog dalam melakukan penyerapan gabah beras. Bagi saya beliau memiliki jaringan yang luas baik dengan petani maupun antar lembaga,” katanya.

    Menurut Makky, kehadiran Mayjen Novi di tubuh Bulog akan memperkokoh ketahan pangan sesuai visi besar Presiden Prabowo yakni mewujudkan swasembada secara cepat dan singkat.

    “Ini sangat penting karena perwujudan swasembada merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ketahanan dan keamanan negara,” katanya.

    Mengenai hal ini, Makky juga mengapresiasi gebrakan Mayjen Novi yang akan melibatkan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menyosialisasikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen sesuai keputusan bersama yaitu Rp 6.500 perkilogram.

    “Ini adalah gebrakan yang luar biasa karena kita tau Babinsa itu ada di seluruh Indonesia. Saya kira memang inilah yang ditunggu-tunggu petani,” jelasnya.

  • Indonesia Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Maret 2025, Masyarakat Harus Waspada

    Indonesia Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Maret 2025, Masyarakat Harus Waspada

    PIKIRAN RAKYAT – Cuaca ekstrem di Indonesia diperkirakan berlangsung hingga Maret 2025, dengan potensi angin kencang pada April saat memasuki musim pancaroba.

    Pakar Biometeorologi IPB University, Dr. Rini Hidayati, menjelaskan bahwa kondisi ini meningkatkan risiko bencana. Jika daerah tangkapan air di hulu sungai rusak dan sistem drainase buruk, hujan lebat bisa menyebabkan longsor dan banjir.

    Ilustrasi hujan.

    Selain itu, hujan deras sering disertai angin puting beliung. Rini juga mengingatkan bahwa musim hujan meningkatkan perkembangbiakan nyamuk Aedes, penyebab demam berdarah.

    Cuaca pun menjadi tidak menentu, dengan hujan hampir setiap hari tetapi udara tetap terasa gerah. Rini mengungkapkan bahwa hujan pada periode ini bisa berlangsung sepanjang hari, dari siang hingga malam atau pagi hari.

    “Di awal musim hujan, hujan lebat sering diawali atau disertai angin kencang. Biasanya, hujan deras terjadi pada sore hari karena sumber uap air berasal dari wilayah sekitar, dan hujan turun setelah udara agak dingin,” kata Rini, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai peneliti di Pusat Pengelolaan Peluang dan Risiko Iklim Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik IPB University, Rini menjelaskan bahwa saat puncak musim hujan, angin membawa uap air dari Samudra Hindia hampir sepanjang hari. Suhu yang lebih dingin pada malam hari meningkatkan kemungkinan hujan lebat.

    Hujan tapi panas

    Meski sering hujan, suhu udara tetap terasa panas. Menurut Rini, saat ini matahari berada di atas 10 derajat lintang selatan, dekat dengan wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga energinya tinggi.

    “Jika siang hari awan sedang sedikit, energi matahari hari-hari ini akan tinggi. Kelembapan udara yang tinggi mengakibatkan udara akan terasa panas. Adanya pemanasan global makin menambah tingginya suhu dan tingkat ketidaknyamanan,” jelas Rini, yang juga dosen di Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University.

    Rini menyarankan masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk menghindari dampak cuaca ekstrem dan risiko kesehatan seperti influenza.

    “Jaga lingkungan agar sampah tidak menghambat aliran air. Lindungi daerah tangkapan air dengan tidak menggunduli hutan serta tetap menanam pohon. Selain itu, pastikan saluran air tidak tersumbat dan tidak tertutup beton atau semen,” pesannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • HUT ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji Sebut Hilirisasi Kunci Indonesia Emas 2045

    HUT ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji Sebut Hilirisasi Kunci Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 pada Rabu (13/2/2025). Fraksi Golkar menggelar seminar bertajuk “Peta Jalan Hilirisasi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Indonesia Emas”.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan kebijakan hilirisasi sangat penting untuk modal dan demi kemajuan bangsa.

    “Tentu tema yang kita pilih itu bukan tanpa maksud atau sebab. Hilirisasi ini adalah salah satu kunci apakah kita bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045 atau tidak,” kata Sarmuji, Rabu (13/2/2025).

    Sarmuji membeberkan terdapat dua modal utama Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Pertama, bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai tahun 2030 sampai 2035.

    Menurutnya, bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya rakyat yang dalam usia produktif memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

    “Oleh karena itu, usaha untuk mengelola bonus demografi agar masyarakat Indonesia terutama yang produktif itu adalah manusia Indonesia yang cerdas yang memiliki kemampuan yang memiliki pengetahuan yang baik mesti kita gencarkan mulai saat ini,” ucapnya. 

    Yang kedua, lanjut Sarmuji, modal mencapai Indonesia Emas 2045 adalah dengan mengelola sumber daya alam kita, salah satu kuncinya adalah proses hilirisasi.

    “Kita semua mafhum bahwa hilirisasi ini sudah menjadi penekanan bapak presiden sejak periode Presiden Joko Widodo sudah menekankan tentang hilirisasi. Hal ini tentu saja tidak bisa dicapai dalam satu dua tahun saja namun demikian proses yang sudah baik ini harus mendapatkan atensi mendapatkan percepatan dan kita cari cara yang sebenarnya agar hilirisasi ini bisa sukses dan tercapai tujuannya demi kemakmuran rakyat Indonesia,” ucapnya. 

    Sekjen Partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa tugas anggota Fraksi dan tugas fraksi secara keseluruhan bukan hanya mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

    “Tetapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya penting untuk rakyat mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat demi kesejahteraan rakyat dalam tahun-tahun ke depan,” pungkasnya.

    Pembicara lain pada seminar tersebut adalah Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Sekretaris Satgas Hilirisasi Prof. Ahmad Erani Yustikal, Guru Besar IPB Prof Didin S Damanhuri, dan Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchah.

  • IPB Bangun Pusat Riset untuk MBG, BPOM Siapkan 3 Program

    IPB Bangun Pusat Riset untuk MBG, BPOM Siapkan 3 Program

    Jakarta, FORTUNE – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mendukung maksimal keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, ada tiga program yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi BPOM.

    “Mulai dari keamanan pangan saat di dapur, penyiapan MBG, distribusi, hingga pada tahap [tindak lanjut terhadap] kejadian luar biasa, keracunan, dan sebagainya. BPOM dari awal sudah komit untuk mendukung MBG ini,“ ujar Taruna dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/2).

    Pada Selasa (11/2), telah digelar Peletakan Batu Pertama (Groundbreaking Ceremony) Center Of Excellence (CoE) Program MBG di Agribusiness and Technology Park, Institut Pertanian Bogor (IPB). CoE tersebut ditujukan sebagai pusat riset unggulan untuk program MBG.

    CoE MBG untuk pusat kajian dan penelitian

    Adapun Center of Excellence untuk Program Makan Bergizi Gratis akan difungsikan sebagai fasilitas untuk melakukan kajian atau penelitian, memberikan rekomendasi, dan menciptakan model pengembangan MBG. Rektor IPB, Arif Satria menyambut baik atas pemilihan IPB sebagai CoE MBG.

    “CoE ini memiliki luas area lebih kurang 9.000 meter persegi, luas lantai 3.500 meter persegi, dilengkapi dengan fasilitas area memasak, koridor observasi dan ruang pelatihan, dan mampu memasak 6.000 makanan per hari,” ulas Arif.

    Kemudian dia meyakini IPB bisa menjalankan operasionalisasi CoE untuk MBG. IPB mempunyai fakultas dan pusat studi yang berfokus pada produksi primer pangan dan pengolahannya, didukung dengan laboratorium modern untuk produksi dan pemantauan (monitoring) keamanan pangan olahan.

    Lanjut Arif, IPB pun sudah berpengalaman dalam pengembangan ekosistem bisnis produk pangan desa. Jumlah desa yang bermitra dengan IPB terus meningkat setiap tahunnya.

    Bapanas: MBG untuk membangun generasi sehat

    Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy memaparkan tujuan program makan bergizi gratis adalah upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

    “Tujuan utamanya MBG ini adalah membangun generasi sehat, cerdas, produktif menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.

    Rachmat mengeklaim bahwa makan bergizi gratis bisa berperan dalam berbagai aspek. Aspek gizi, mencakup peningkatan pemenuhan gizi yang bakal menyasar pada sasaran program MBG, yaitu anak sekolah di seluruh jenjang, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita bergizi normal, serta ibu hamil dan balita bermasalah gizi.

    Lanjut dia, ditinjau dari aspek pendidikan, MBG dapat mendukung peningkatan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa, serta mengurangi angka anak putus sekolah. Selain itu, dari aspek ekonomi, MBG dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan koperasi.

    Rachmat menambahkan, aspek kemiskinan pun bisa dituntaskan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban dari penduduk miskin. Menurut dia, program MBG telah tersinkronisasi dengan tugas, pokok, dan fungsi kementerian, lembaga, dan daerah (K/L/D).

    “Harapan kami, CoE ini dapat menjadi inovasi baru dalam penyiapan makanan, mengembangkan modalitas untuk daerah terpencil, dan mengembangkan unsur atau muatan edukasi gizi,” tutur Rachmat.

  • Erick Thohir Empat Kali Bongkar Pasang Dirut Bulog

    Erick Thohir Empat Kali Bongkar Pasang Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Erick Thohir diketahui empat kali melakukan bongkar pasang posisi Direktur Umum (Dirut) Perum Bulog, saat menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 2019.

    Di awal kepemimpinannya, jabatan Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso. Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018.  

    Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018. Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015.

    Posisi tersebut lantas kembali dipegang Buwas, usai Erick kembali menetapkannya sebagai orang nomor satu di BUMN Pangan itu. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

    Namun, pada Desember 2023, Erick mencopot Buwas dan mengangkat Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Pengangkatan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

    Namun belum genap setahun, dosen agribisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu digantikan oleh Wahyu Suparyono. Sebelumnya, Wahyu merupakan Dirut PT Asabri (Persero).

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Pada September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu sebagai Dirut Perum Bulog.

    Empat bulan lebih menempati posisi tersebut, Erick kembali merombak direksi Perum Bulog. Melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, Erick mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog.

    Novi Helmy Prasetya merupakan Asisten Teritorial Panglima TNI sejak Februari 2024 hingga saat ini. Hal ini lantas menjadikan Wahyu sebagai Dirut dengan masa jabatan tersingkat dan Buwas dengan masa jabatan terlama sepanjang Erick menjabat sebagai Menteri BUMN.