Xcloud.id

Institusi: IPB

  • Anggota DPR: Penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus selektif

    Anggota DPR: Penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus selektif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus dilaksanakan secara selektif.

    “Misalnya dia memang sangat dibutuhkan, dan kemudian harus sesuai dengan permintaan menterinya, dan ketiga juga harus kapabel,” kata anggota komisi yang membidangi pertahanan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam RDPU untuk mendengar masukan pakar terhadap isu-isu terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Salah satu masukan yang dibahas dalam RDPU tersebut adalah anggota TNI diperbolehkan mengisi jabatan sipil.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penempatan yang selektif diperlukan karena mempertimbangkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah berkarier pada sebuah kementerian/lembaga, meskipun undang-undang telah mengatur anggota TNI dapat menjabat di posisi ASN.

    “Boleh saja sebuah jabatan itu diisi oleh militer. Ada dalam Undang-Undang ASN (UU Nomor 20 Tahun 2023), tetapi harus selektif menempatkannya,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa contoh penempatan selektif seperti anggota TNI yang pernah berkuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), maka dapat ditempatkan di Kementerian Pertanian.

    “Kalau hanya lulus Akademi Militer, mohon maaf, kami kan belajarnya hanya bertempur. Akan tetapi, kalau ditempatkan di Bulog, ya harus belajar dulu lah sedikit,” ujarnya.

    Sementara itu, dia memandang bahwa penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil tersebut tidak akan memunculkan dwifungsi.

    “Kekhawatiran bahwa dengan ditempatkannya para perwira di tempat-tempat, di kementerian/lembaga, menurut hemat saya tidak relevan lagi kalau dihubungkan akan kembali laginya kepada dwifungsi,” ujarnya.

    Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf a UU ASN, jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI.

    Adapun dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI saat ini menyebut prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

    Akan tetapi, dalam Pasal 47 ayat (2), dijelaskan prajurit dapat menduduki jabatan sipil pada institusi yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

    Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

    “Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Amanat Research Institute menggelar acara diskusi kebijakan bertemakan Meninjau Potensi Nilai Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Jumat (28/2).

    Direktur Eksekutif Amanat Research Institute Bayu Satria Utomo menyampaikan acara tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu pengetahuan yang sering dibahas di forum akademis.

    “Hasil dari diskusi ini akan kami teliti lebih lanjut dan kami sampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dan kementerian lainnya,” ujar Bayu dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Bayu berharap generasi muda dapat mengambil pelajaran dari diskusi tersebut dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan untuk masa depan yang lebih baik.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus (Stafsus) Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi memberikan pandangannya mengenai pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

    Menurut dia, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan tepat sasaran.

    “Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,” ucap Intan.

    Nantinya, kata dia, seluruh masukan yang disampaikan akan dikompilasi dan diserahkan langsung kepada Menko Zulkifli Hasan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian terkait.

    Sementara itu, Project Manager diskusi kebijakan tersebut, Salman Al Fathan memaparkan potensi ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

    “Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari pengembangan konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sangat besar, baik dari biaya pelabuhan, pajak, pemandu kapal, dan lainnya,” kata Salman.

    Ia menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi, yakni untuk mengidentifikasi potensi ekonomi tersebut serta membangun strategi restorasi lingkungan, mitigasi, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap degradasi lingkungan.

    Kegiatan kali ini merupakan hasil kolaborasi antara Amanat Research Institute dan Forma SKSG UI, yang berhasil mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas isu penting agar menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik dan berdampak luas bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan pejabat penting di bidang kelautan dan lingkungan, di antaranya Stafsus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Yonvitner, Manager for Ocean and Plastic Waste World Resources Institute Rocky Pairunan, serta Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yus Budiyono.

    Lalu, hadir pula Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjajaran (Unpad) Candra Wirawan Arief, Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT PAL Indonesia (Persero) Mujizat Alam, CEO Supply Chain Indonesia Setijadi, perwakilan dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB Akhmad Solihin, perwakilan dari Kementerian Perhubungan Capt. Ari Wibowo, serta peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

    Dari diskusi tersebut, para narasumber pakar menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan harus memiliki pendekatan multi-disiplin yang dapat menyeimbangkan perspektif pembangunan ekonomi dengan usaha restorasi dan perlindungan lingkungan hidup.

    Selain itu, pembangunan ALKI harus diselaraskan dengan agenda pemerataan pembangunan di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan keterhubungan yang mendorong pembangunan ekonomi secara lebih merata.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala BGN Klaim Kepala Daerah Dukung MBG, Pemda Jatim Siap Kucurkan APBD Rp700 Miliar

    Kepala BGN Klaim Kepala Daerah Dukung MBG, Pemda Jatim Siap Kucurkan APBD Rp700 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik bakal mendukung berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia mengeklaim ada pemerintah daerah yang sudah menyiapkan APBD senilai Rp700 miliar untuk mendukung berjalannya program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu. 

    Dadan, yang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, menyebut bahwa peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam tiga aspek untuk mendukung berjalannya program MBG. 

    “Pertama, menyiapkan infrastruktur. Kedua, meningkatkan atau membina rantai pasok, petani peternak nelayan agar rantai pasok lokal bisa terpenuhi. Ketiga, bersama-sama Gizi untuk melakukan pendampingan terutama penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Pada sisi anggaran, Dadan menyebut pemerintah daerah tak melibatkan APBD dalam menyiapkan menu MBG setiap harinya untuk peserta didik. Dia menyebut anggaran untuk program sudah berasal dari kantong APBN, atau pemerintah pusat. 

    Adapun pemerintah daerah melalui APBD bisa mendukung untuk menyiapkan infrastruktur penunjang program, maupun rantai pasok hingga program-program pendampingan.

    “Tapi pada intinya kami sudah sampaikan kemarin untuk makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat, nanti pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan untuk tiga tersebut,” kata akademisi dari IPB itu. 

    Saat mengikuti retret di Akmil Magelang, Dadan mengungkap bahwa sudah ada kepala daerah yang menyiapkan anggaram daerah untuk mendukung tiga hal dimaksud. Salah satu pemda yang sudah menyisihkan anggaran daerahnya yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

    Untuk diketahui, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. 

    “Contohnya Jawa Timur sudah menyiapkan Rp700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok dan juga nanti pendampingan-pendampingan,” terang Dadan. 

    Dadan, yang dilantik menjadi Kepala BGN 2024 lalu, menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemda bukan hal yang wajib. Dia mengungkap bahwa pemerintah pusat pun tetap menyediakan anggaran untuk infrastruktur, rantai pasok hingga pendampingan program MBG di beberapa daerah terluar Indonesia. 

    “Bahkan untuk daerah-daerah terpencil, nanti infrastrukturnya dari Badan Gizi. Yanh daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” tuturnya. 

    Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025. 

    Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi. 

    Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah. Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak. 

    “September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.

  • Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Biaya Pengobatan dari Kepala SPPG

    Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Biaya Pengobatan dari Kepala SPPG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut biaya pengobatan bagi siswa yang keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Untuk diketahui, SPPG merujuk pada dapur umum MBG atau satuan unit yang dibentuk di berbagai daerah untuk melayani pembuatan menu MBG setiap harinya. 

    Menanggapi sejumlah keracunan siswa akibat menu MBG di beberapa daerah, Dadan menjelaskan bahwa setiap menu makanan untuk siswa meliputi biaya untuk bahan baku dan biaya operasional. Setiap SPPG dapat menggunakan biaya operasional untuk mengatasi kejadian seperti keracunan terhadap siswa atau penerima program. 

    “Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya [additional, red] cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Dadan lalu memerinci bahwa biaya operasional untuk setiap porsi MBG berkisar antara Rp1.000 sampai dengan Rp3.000. Itu tergantung kebutuhan di lapangan, termasuk untuk menggaji sukarelawan di setiap dapur umum. 

    Bagi siswa yang sakit atau keracunan akibat menu MBG yang disiapkan, terang Dadan, orang tuanya bisa melapor ke Kepala SPPG di daerahnya untuk dibantu dalam hal biaya pengobatan.

    “Nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan,” kata profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu. 

    Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025. 

    Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi. 

    Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah. Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak. 

    “September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.

  • Swasembada pangan bisa terwujud dengan ekonomi biru

    Swasembada pangan bisa terwujud dengan ekonomi biru

    Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda Edwin (kiri) memberikan cinderamata kepada Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard (kanan) Seusai Acara Bedah Buku\’Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan\’ di Jakarta, Sabtu (22/2/2025) (ANTARA/Ho-Dok Pribadi Edwin)

    Laksda Edwin: Swasembada pangan bisa terwujud dengan ekonomi biru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 06:22 WIB

    Elshinta.com – Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda TNI Edwin menilai Indonesia berpotensi mencapai penguatan swasembada pangan dengan memanfaatkan ekonomi biru.

    Hal tersebut dikatakan Edwin lantaran masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengadopsi budaya maritim dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut yang membuat masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut.

    “Budaya maritim sebenarnya sudah menjadi bagian dari bangsa Nusantara sejak beberapa abad yang lalu, banyak kerajaan nusantara yang sangat melekat dengan karakter maritim, baik dalam hal pelayaran maupun pengelolaan sumberdaya maritim,” kata Edwin kala membahas buku yang dia terbitkan berjudul ‘Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan’ seperti dikutip siaran pers, Selasa.

    Karakter tersebut, lanjut Edwin, semakin terasa lantaran didukung oleh kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dengan luas lautan sebesar 75 persen lebih besar dibandingkan daratan.

     

     

     

    “Namun karakter budaya maritim ini mulai luntur sejak imperialisme masuk ke nusantara” lanjut Edwin dalam siaran pers itu.

    Karenanya, Edwin menilai perlu adanya upaya mengembalikan karakter maritim dalam kehidupan masyarakat. Karakter tersebut, lanjut dia, harus terus tumbuh menjadi salah satu identitas bangsa sehingga siklus ekonomi biru pun bisa berputar secara maksimal.

    Hal tersebut, menurut Edwin, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat ekonomi biru serta swasembada pangan.

    “Ekonomi Biru untuk mencapai swasembada pangan dari potensi maritim menjadi sebuah keniscayaan, disamping produksi pangan berbasis daratan,” jelas dia.

    Untuk diketahui, pembahasan tentang ekonomi biru dan swasembada pangan itu telah dibahas Edwin dalam buku berjudul ‘Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan’.

    Buku yang diterbitkan IPB Press telah launching pada 22 Februari 2025 melalui acara Bedah Buku di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Apresiasi para Presiden Indonesia Pendahulunya Saat Peluncuran Danantara

    Prabowo Apresiasi para Presiden Indonesia Pendahulunya Saat Peluncuran Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung peran besar presiden pendahulunya dalam membangun sektor-sektor strategis, sehingga akhirnya sampai pada hari peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Prabowo menyampaikan, tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Sukarno mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno juga membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) agar Indonesia bisa menguasai teknologi.

    “Presiden kedua meneruskan pembangunan, dan semua presiden-presiden kita telah membawa kita sampai hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia. Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo, semua telah memberi peran dan sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan pondasi-pondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita menjadi negara sejahtera, rakyat kita makmur dan aman dalam keadilan,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara peluncuran Danantara.

    Dalam acara tersebut, hadir juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. 

    Seusai menandatangani keppres tentang BP Danantara, Prabowo bersama SBY dan Jokowi menuju lokasi acara peluncuran dengan menaiki mobil golf. Mereka disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Boediono, Jusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

    Pada saat acara peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, SBY dan Jokowi juga ikut menekan tombol tanda Danantara resmi diluncurkan.

    Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Indonesia terdahulu akan dilibatkan dalam BPI Danantara sebagai penasihat.

    “Mantan-mantan presiden nanti akan diajak menjadi penasihat Danantara agar lembaga ini dikawal oleh figur-figur yang penuh integritas dan cinta Indonesia,” kata Hasan Nasbi terkait peluncuran Danantara.

  • Prabowo Bersama SBY, Jokowi, dan Mantan Wapres Kompak di Peluncuran Danantara

    Prabowo Bersama SBY, Jokowi, dan Mantan Wapres Kompak di Peluncuran Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Momen bersejarah dan penuh keakraban terlihat dalam acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

    Seusai menandatangani keppres tentang BP Danantara, Prabowo bersama SBY dan Jokowi menuju lokasi acara peluncuran dengan menaiki mobil golf. Mereka disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Boediono, Jusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung peran besar presiden pendahulunya dalam membangun sektor-sektor strategis. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Sukarno mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno juga membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) agar Indonesia bisa menguasai teknologi.

    Prabowo juga menyinggung peran besar Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo bagi bangsa Indonesia, sehingga sampai pada hari peluncuran Danantara. 

    “Yang kita luncurkan ini bukan sekedar dana investasi, melainkan alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat indonesia,” kata Prabowo.

    Dalam acara peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, SBY dan Jokowi juga ikut menekan tombol tanda Danantara resmi diluncurkan.

    Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Indonesia terdahulu akan dilibatkan dalam BPI Danantara sebagai penasihat.

    “Mantan-mantan presiden nanti akan diajak menjadi penasihat Danantara agar lembaga ini dikawal oleh figur-figur yang penuh integritas dan cinta Indonesia,” kata Hasan Nasbi.

  • Indonesia Tak Akan Jual Murah Sumber Daya Alam

    Indonesia Tak Akan Jual Murah Sumber Daya Alam

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan lagi menjual sumber daya alam (SDA) dengan harga murah. Pernyataan ini disampaikan saat peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah. Kita tidak ingin hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” tegas Prabowo.

    Peluncuran Danantara merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Prabowo menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai US$ 900 miliar, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.

    Menurut Prabowo, visi ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari perjuangan para pemimpin Indonesia sebelumnya dalam mengelola sumber daya nasional secara bijaksana.

    “Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Soekarno juga mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) karena memandang pertanian dan teknologi sebagai sektor strategis,” jelas Prabowo terkait pembentukan BPI Danantara.

    Prabowo menekankan, setiap presiden, mulai dari Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

    Dengan adanya Danantara, Prabowo yakin Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, mengoptimalkan peran BUMN, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Setelah hampir 80 tahun kemerdekaan, kini saatnya kita mewujudkan visi para pendiri bangsa. Kita harus memastikan kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan meningkatkan penghasilan mereka,” tegasnya.

    Prabowo juga optimistis langkah pembentukan BPI Danantara akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan mendorong industri hilir dalam negeri.

  • Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Dalam retret kepala daerah di Magelang, satu sosok mencuri perhatian publik. Seorang wanita selalu terlihat mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Tak sekadar hadir, ia aktif berinteraksi dengan para pejabat daerah, menunjukkan kecakapan dan kepercayaan diri yang tinggi.

    Sosok wanita yang kerap terlihat di sisi Wamendagri ini adalah Suci Sutjipto, asisten pribadi (aspri) Bima Arya. Ia bukan orang sembarangan. Suci memiliki latar belakang akademik yang kuat sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pengajar dan pendiri Suci Sutjipto Foundation.

    Keberadaannya yang selalu mendampingi wamen memicu spekulasi di kalangan publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ia sekadar asisten pribadi atau memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan?

    Sementara itu, dalam retret kepala daerah yang telah memasuki hari ketiga, 47 kepala daerah masih belum bergabung. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu kehadiran mereka untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan.

    “Belum ada, kami masih menunggu yang belum bergabung,” ujar Wamendagri Bima Arya, seusai meninjau peserta retret yang beribadah di Gereja Mikail, kompleks Panca Arga, Akademi Militer, Minggu (23/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut memberikan pembekalan kepada ratusan kepala daerah dalam acara ini. Ia menegaskan orientasi ini merupakan program pemerintah untuk kepentingan kepala daerah, bukan agenda partai politik.

    “Saya sudah sampaikan, partai itu hanya kendaraan. Setelah menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat, bukan karena partainya. Kehadiran mereka di acara ini adalah untuk rakyat,” kata Tito.

    Dari total 97 kepala daerah kader PDIP, sebanyak 51 orang hadir, sementara jumlah keseluruhan kepala daerah yang mengikuti acara ini mencapai 503 orang.

    Selain itu, Tito mengungkapkan masih ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena terhambat oleh sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau pemilihan ulang. Ia menyebut mereka masih menunggu keputusan final sebelum mengikuti retret berikutnya.

    “Ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena sengketa di MK atau pilkada ulang. Kita masih menunggu keputusan MK apakah ditolak atau harus dilakukan pemungutan suara ulang,” jelas Tito.

  • Laksda Edwin: Potensi Maritim Harus Dimanfaatkan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan – Halaman all

    Laksda Edwin: Potensi Maritim Harus Dimanfaatkan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, Laksamana Muda Edwin mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan maritim harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk mendukung swasembada pangan.

    Hal itu disampaikannya saat meluncurkan buku berjudul ‘Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan’ yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin.

    “Laut kita sangat kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Di dasar laut kita kaya akan minyak, gas, dan mineral, serta sangat kaya akan ikan. Semua ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Edwin, dalam keterangannya Minggu (23/2/2025).

    Acara ini dihadiri turut dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk TNI, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), Pemerhati Kelautan, Mahasiswa Unhan, IPB, dan Seskoal, serta masyarakat umum. 

    Turut hadir Ahli Kelautan IPB Bogor Dietriech Bengen dan mantan KSAL, Laksamana TNI (Purn) Dr Ade Supandi, sebagai pakar bedah buku.

    Hadir memberi sambutan pengantar yakni Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

    Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan pentingnya buku tersebut, sebagai pemahaman tentang pemanfaatan potensi maritim untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mencapai swasembada pangan.

    “Buku ini memberikan pemahaman tentang besarnya potensi maritim yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan mewujudkan swasembada pangan, sesuai dengan program pemerintahan Presiden Prabowo,” kata dia.

    Hal senada juga disampaikan oleh KSAL Laksamana Muhammad Ali, yang menekankan bahwa buku ini memberikan perspektif elegan untuk memanfaatkan potensi maritim dalam mendukung swasembada pangan sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo-Gibran.

    Prof. Dietriech Bengen menambahkan, bahwa swasembada pangan tidak hanya mencakup produksi karbohidrat seperti beras, jagung, dan singkong, tetapi juga protein. 

    “Protein terbaik berasal dari laut, seperti ikan dan kepiting. Bahkan, saat ini kita sudah berhasil membuat beras dari rumput laut dan berbagai olahan hasil laut lainnya,” ujar Bengen.

    Adapun peluncuran buku ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan potensi maritim Indonesia semakin berkembang, dan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.