Xcloud.id

Institusi: Institut Pertanian Bogor

  • DKI perbanyak penanaman mangrove antisipasi masuknya air laut ke darat

    DKI perbanyak penanaman mangrove antisipasi masuknya air laut ke darat

    Ilustrasi – Penanaman bibit pohon mangrove oleh Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (PBKL) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta di Pulau Tidung Kecil, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu.

    DKI perbanyak penanaman mangrove antisipasi masuknya air laut ke darat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak penanaman mangrove sebagai salah satu upaya mengantisipasi air laut masuk ke daratan sekaligus menghadapi isu permukaan daratan Jakarta yang turun.

    “Mangrove adalah pertahanan kita terluar, setelah itu padang lamun dan terakhir tegalan, itu adalah terumbu karang,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sekarang penanaman mangrove atau bakau semakin diperluas. “Karena dari struktur morfologi pohonnya, akar-akar mangrove itu mencengkram. Jadi dia akan menahan,” katanya.

    Merujuk data dari Dinas KPKP DKI, saat ini di Jakarta terdapat kawasan mangrove seluas 682 hektare (ha) yang terbentang di pesisir Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

    Dinas KPKP telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove melalui pembibitan dan penanaman mangrove yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan beberapa pemangku kepentingan terkait.

    Sejak tahun 2002 sampai saat ini telah dilakukan rehabilitasi mangrove sejumlah 472.496 batang atau setara dengan 94,49 hektar.

    Selain penanaman mangrove, masih ada upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama warga. Yakni menerapkan perilaku tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi sampah-sampah yang terbuang.

    “Yang namanya sampah itu tidak terjadi dari laut saja. Tapi dari darat juga bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Jangan buang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, mengurangi sampah-sampah yang benar terbuang,” kata dia.

    Saat ini Pemprov DKI Jakarta dibantu masyarakat mendaur ulang sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan.

    Di sisi lain, upaya fisik seperti program tanggul raksasa (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). “Pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut juga dilakukan termasuk guna mengantisipasi banjir rob,” katanya.

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University) Dietriech G. Bengen berpendapat pentingnya membangun sempadan pantai guna mencegah abrasi (pengikisan tanah di pesisir pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut yang merusak) di pesisir.

    Di sisi lain, sempadan pantai juga dapat dijadikan daerah evakuasi saat terjadi bencana.

    “Hal penting supaya laut tidak mempengaruhi daratan, dalam hal ini masuk air laut, ada yang namanya sempadan. Sempadan pantai harus dibuat oleh setiap darah, minimal 100 meter dari pasang tertinggi daratan,” ujar dia.

    Lalu, dalam menciptakan sempadan pantai, kata Dietriech, mengintegrasikan tata ruang darat dan laut merupakan hal penting.

    Pemanfaatan sempadan pantai itu harus mematuhi ruang terbuka hijau (RTH). Sempadan pantai ini juga penting untuk mencegah abrasi.

    “Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) sedang membuat regulasi di dalam pemanfaatan sempadan pantai,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Profil Singkat Paslon Pilgub DKI Jakarta 2024

    Profil Singkat Paslon Pilgub DKI Jakarta 2024

    Melansir dari situs KPU  pasangan Ridwan Kamil dan Suswono diusung oleh 14 partai politik yaitu Partai NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Garuda, PBB, PSI, hingga Partai Gelora Indonesia.

    Profil Ridwan Kamil

    Ridwan Kamil merupakan politikus yang cukup populer di Indonesia dan sebelumnya dikenal sebagai mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Pria kelahiran 4 Oktober 1971 di Bandung ini memiliki nama lengkap Mochamad Ridwan Kamil.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dikenal sebagai seorang arsitek yang telah mendesain sejumlah bangunan selama bertahun-tahun. Melansir dari KPU Ridwan Kamil meraih gelar Sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 hingga 1995.

    Kemudian berhasil meraih gelar magister di University of California tahun 1999 hingga 2001. Pria berusia 53 tahun itu juga meraih gelar Doktor di the University of Glasgow pada tahun 2024.

    Profil Suswono

    Suswono dikenal sebagai mantan Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2014 dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI periode 2004-2009. Suswono lahir pada 20 April 1959 di Tegal.

    Saat ini dia juga dikenal sebagai dosen dan memiliki riwayat yang tidak kalah mentereng dari pasangannya. Suswono pernah menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri Slawi (1976-1979).

    Kemudian menempuh pendidikan Sarjana di Institut Pertanian Bogor (1979-1984) hingga meraih gelar Magister tahun 2001-2004 dan gelar Doktor tahun 2005-2010 di kampus yang sama.

  • Profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjerat OTT KPK

    Profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjerat OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah atas dugaan kasus pungutan dan pemerasan pegawai untuk pendanaan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Rohidin yang masih menjabat sebagai gubernur Bengkulu ini dijaring pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (23/11/2024) malam, yang bertepatan dengan hari terakhir masa kampanye Pilgub Bengkulu 2024.

    Terjeratnya Rohidin dalam kasus ini tidak akan menggugurkan pencalonannya pada Pilgub Bengkulu meski dia sudah berstatus sebagai tersangka. Diskualifikasi Rohidin akan dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Lantas, bagaimana sosok Rohidin Mersyah? Berikut ini profilnya.

    Profil Rohidin Mersyah
    Rohidin Mersyah lahir pada 9 Januari 1970 di Bengkulu. Rohidin menikah dengan Derta Wahyulin dan dikaruniai tiga orang anak. Rohidin menyelesaikan studi S-1 di Universitas Gadjah Mada (UGM), program studi kedokteran hewan.

    Rohidin mengambil studi S-2 di Institut Pertanian Bogor dengan program studi manajemen agribisnis pada 2000, dan studi S-3 program studi pengelolaan SDA dan lingkungan di universitas yang sama pada 2002.

    Semasa kuliah, Rohidin juga aktif dalam organisasi, sebagai ketua senat Fakultas Kedokteran Hewan UGM pada 1993, dan ketua bidang diklat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Yogyakarta pada 1994.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Rohidin menjabat sebagai kepala Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Bengkulu Selatan pada 1998. Rohidin kemudian bekerja di kantor pemerintahan Bengkulu Selatan dengan beragam jabatan.

    Ia pernah menjabat sebagai kepala sub-bagian program kerja bagian pembangunan pada 2006, dan jabatan terakhirnya adalah kepala bidang perencanaan fisik prasarana pada 2009.

    Karier politiknya diawali sebagai wakil bupati Bengkulu Selatan, mendampingi Reskan Effendi Awaluddin mulai periode 2010-2015. Sejak saat itu, kariernya Rohidin terus berkembang.

    Rohidin kemudian terpilih sebagai wakil gubernur Bengkulu untuk 2016-2021 yang mendampingi Ridwan Mukti. Namun, Ridwan Mukti mengundurkan diri setelah ditahan oleh KPK. Rohidin kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) pada 2017 dan diangkat sebagai gubernur pada 2018 hingga selesai masa jabatannya. Pada 2021, Rohidin kembali terpilih menjadi gubernur Bengkulu didampingi oleh Rosjonsyah Syahili.

    Demikian profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK pada Sabtu (23/11/2024) dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

  • Menyoroti Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Timah

    Menyoroti Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Timah

    Jakarta –

    Perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun yang diungkap Guru Besar dan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo terkait dugaan korupsi sektor timah banyak dipertanyakan.

    Keraguan muncul setelah Bambang tidak dapat menunjukkan bukti perhitungan yang rinci dan tidak memisahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Timah dari IUP lainnya saat bersaksi pada persidangan lanjutan yang digelar pada 15 November lalu.

    Salah satu sorotan ditujukan pada penggunaan peta citra satelit yang dipakai sebagai dasar penelitian dalam menghitung kerugian tersebut.

    Mengingat cakupan area penelitian yang sangat luas, kualitas citra satelit yang digunakan akan sangat menentukan akurasi perhitungan nilai kerusakan lingkungan dalam kasus ini.

    Ahli Citra Satelit sekaligus Praktisi sektor Pertambangan, Albert Septario Tempessy mengatakan, meskipun peta citra satelit gratis dapat memberikan gambaran kasar tentang luas area yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, kualitas gambar yang lebih tinggi sangat dibutuhkan untuk melakukan perhitungan yang lebih akurat.

    “Kami menggunakan citra satelit resolusi menengah dari layanan Copernicus untuk menganalisis luas area terbuka akibat aktivitas pertambangan timah. Namun, kami menyarankan untuk menggunakan citra satelit berbayar yang menawarkan resolusi lebih tinggi agar hasil interpretasinya lebih tajam dan akurat,” kata Albert di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

    Penggunaan peta dengan resolusi tinggi sangat penting untuk memastikan akurasi perhitungan luas area yang terdampak, terutama mengingat luasnya wilayah pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Albert juga menyoroti metode purposive sampling yang digunakan oleh Bambang Hero dalam perhitungan kerugian negara.

    Ia menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian.

    Meskipun metode ini efisien dalam hal waktu, Albert menekankan bahwa ada kelemahan dalam pendekatan ini.

    “Sampel yang diambil dengan metode ini berpotensi tidak mewakili populasi secara keseluruhan,” katanya.

    Oleh karena itu, dalam konteks kawasan Bangka Belitung yang memiliki berbagai formasi geologi yang berbeda, metode ini perlu dikaji kembali untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan benar-benar representatif.

    Terpisah, Praktisi Pertambangan, Syahrul menjelaskan, dalam menghitung kerugian negara akibat pertambangan timah, bukanlah hal yang sederhana.

    Menurutnya, menghitung nilai kerusakan alam, apalagi yang berkaitan dengan aktivitas tambang, tidak bisa dihitung hanya berdasarkan luas lahan terbuka.

    “Perhitungan kewajiban reklamasi misalnya, harus merujuk pada peraturan yang jelas, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang,” jelas dia.

    Oleh karena itu, selain luas lahan, banyak faktor lain yang harus diperhatikan dalam menghitung kewajiban reklamasi, yang memerlukan pemahaman mendalam dari berbagai disiplin ilmu.

    Proses tersebut memerlukan kolaborasi antara berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda, serta pemilihan metode yang tepat agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Syahrul menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dan penggunaan alat yang berkualitas untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat dipercaya, sehingga upaya perbaikan dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

    “Kami tidak menghitung kerugian negara tetapi kami menyarankan untuk melakukan perhitungan kerugian negara perlu dilihat dari berbagai aspek dan kerjasama lintas kementerian dengan disiplin ilmu berbeda seperti geologi, geodesi, pertambangan, geodesi, lingkungan hidup, kehutanan, biologi dan keuangan,” imbuhnya.

    (rrd/rir)

  • Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di Istananya, Singgung Angkor Wat

    Phnom Penh –

    Chairman dan Founder CT Corp. Chairul Tanjung diterima dengan hangat saat menyambangi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Mendampingi pula Menteri Senior Kamboja Datuk Dr Othsman Hassan, Menteri Perdagangan Kamboja Chum Nimul serta jajaran kabinet lainnya.

    Chairul pun tak datang sendiri, ia hadir bersama mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, serta pengusaha Joefly Joesoef.

    Rombongan Chairul sampai istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). Usai diterima sejenak oleh protokoler, kemudian pukul 16.00 langsung bertemu PM Hun Manet yang baru dilantik pada tahun 2023 lalu dan sempat hadir dalam pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Oktober 2024.

    Suasana pertemuan berlangsung cair. Di mana PM Hun Manet usai menanyakan kabar mengawali obrolan dengan menyampaikan sejumlah peluang investasi dan bisnis yang ada di Kamboja dari berbagai sektor.

    “Ekonomi Kamboja memang tak sebesar Indonesia, namun kami memiliki akses ke pasar yang juga besar. Seperti ekspor ke kawasan Asia, Amerika Serikat hingga Eropa. Sektor finansial menjadi salah satu sektor yang sedang berkembang di Kamboja. Selain itu yang juga menjanjikan pertumbuhannya berasal dari sektor properti, agriculture, serta IT,” lanjut PM Hun Manet mengawali diskusi.

    Selain itu, destinasi turis utama Kamboja Angkor Wat juga sempat disinggung PM Hun Manet. Disebutkannya bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur terus digeber di kawasan wisata berupa candi dari abad ke-12 tersebut.

    “Hotel-hotel sudah semakin banyak di Angkor Wat, airport baru pun sudah kami selesaikan untuk membuka konektivitas lebih luas lagi dari berbagai destinasi ke Angkor Wat yang berada di wilayah Siem Reap itu,” lanjut PM Hun Manet.

    Chairul Tanjung yang juga memiliki basis bisnis finansial di Indonesia — lewat Bank Mega dan Allo Bank — pun langsung menyambut ‘diskusi pembukaan’ dari PM Hun Manet. Ia mengatakan, peluang investasi yang ditawarkan tentu akan disambutnya dengan tangan terbuka, namun tetap saja harus dilihat kelaikan bisnisnya kemudian.

    Adapun terkait Angkor Wat, potensi yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem destinasi wisata di kawasan turis tersebut. Sehingga traveler tak cuma datang untuk menikmati candi yang menempati lahan seluas 162,6 hektar tersebut melainkan juga membangun destinasi aktivitas menarik lainnya yang bisa dinikmati.

    Chairul Tanjung Sambangi PM Kamboja di istana Perdana Menteri sekitar pukul 15.50 waktu Kamboja, Jumat (22/11/2024). (Ist.)

    “Inilah yang disebut ekosistem. Dimana kita membangun destinasi atau aktivitas lainnya sehingga turis akan lebih lama dan mengeluarkan budget wisata yang lebih besar di kawasan tersebut. Nanti kita lihat apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami juga memiliki jaringan hotel, indoor theme park indoor hingga dan snow theme park,” papar Chairul Tanjung.

    Tak ayal, PM Hun Manet menyambut antusias usulan tersebut. Ia pun meyakini konsep ekosistem di destinasi wisata akan lebih power full untuk membuat turis betah sehingga bakal lebih berkontribusi dan membuat sektor pariwisata Kamboja lebih menggeliat.

    “Selain itu, kami punya struktur insentif bagi para investor. Hal ini untuk menarik minat dan mempermudah investor untuk membangun ekonomi di Kamboja. Kita siap diskusikan terkait insentif apa yang bisa kami berikan,” lanjutnya.

    Obrolan lain yang disinggung dari pertemuan tersebut adalah terkait peluang kolaborasi di dunia pendidikan Kamboja. Hal ini diutarakan oleh mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang turut ikut dalam rombongan. Disampaikan M Nuh, peluang ini terutama bisa dilakukan di pendidikan tinggi dan advokasi.

    Mahfum saja, bahasa Kamboja itu sulit dipelajari, bahkan hal ini diakui sendiri oleh staf kedutaan yang ditemui penulis dalam kunjungan ke Kamboja ini. Namun ternyata, ada sejumlah orang pegawai pemerintahan Kamboja yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Ternyata setelah ditelisik, mereka kuliah di kampus Indonesia — di antaranya yang ditemui penulis berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

    “Anda tak bisa memaksa orang untuk membeli TV, tapi orang butuh pendidikan dan orangtua juga akan memaksa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi investasi di sektor pendidikan itu sangat penting. Bahkan Kamboja punya empat kementerian yang mengurus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tinggi hingga advokasi,” pungkas PM Kamboja Hun Manet.

    Komunitas Muslim Kamboja

    Sebelumnya, Chairul Tanjung berbicara di hadapan sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim di Kamboja untuk menularkan ‘virus’ entrepreneurship. Soliditas masyarakat muslim Kamboja patut diacungi jempol.
    Sebab meski cuma berjumlah sekitar 850 ribu jiwa atau setara 5% dari total populasi 17 juta jiwa di Kamboja, mereka sangat solid dan power full. Bahkan banyak mengisi posisi strategis di pemerintahan, senat, parlemen hingga kepala provinsi di Kamboja.

    Sehingga harapannya, soliditas ini bisa lebih diperkuat dengan menciptakan ide-ide entrepreneurship bagi masyarakat muslim Kamboja.

    Chairul Tanjung berbagi ilmu kepada sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim Kamboja. Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom

    “Jadi kalau secara jumlah, muslim itu mayoritas (di Asia Tenggara), termasuk di Indonesia. Tetapi menjadi minoritas dalam kontrol ekonomi,” ujar Chairul di hadapan audiens yang berasal dari anggota parlemen, senat, wakil Gubernur, pengusaha dan sejumlah elemen komunitas musilm dari berbagai provinsi di Kamboja tersebut.

    Ia pun menyinggung ada 5 ‘musuh bersama’ bagi masyarakat muslim sehingga sulit berkembang. Yakni kurangnya pengetahuan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaktahuan/tak ada kepedulian serta rasa malas!

    Lantas apa yang harus dilakukan? Pendidikan! Itulah jawaban utama resep mengubah nasib dalam hidup yang diyakini Chairul. Mulai dari akses, kualitas, fasilitas dan infrastruktur pendidikan hingga mengikuti perkembangan teknologi yang dianggap bakal jadi alat untuk mengubah nasib masyarakat muslim.

    “Pendidikan merupakan keyword untuk mendapatkan akses informasi yang luas serta bisa berkompetisi. Madrasah pun harus bisa bersaing dengan top universitas,” lanjut pria yang kerap disapa CT tersebut di acara yang digelar di Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), Phnom Penh, Kamboja, Kamis (23/11/2024) tersebut.

    (ash/rrd)

  • Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kota Tangerang telah menetapkan tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024.

    Ketiga pasangan ini, akan berebut suara dalam pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Berikut daftar nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yakni Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd. & Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar yang diusung partai PKB dan PKS.

    Kemudian, ⁠Drs. H. Sachrudin & H. Maryono, A.P., M.Si, yang diusung PDIP, Golkar, PPP dan Demokrat.

    Terakhir pasangan ketiga ⁠Faldo Maldini, S.Si. & Mohammad Fadhlin Akbar, SH yang diusung Gerindra, PSI, PAN, Nasdem dan Perindo.

    Pasangan Faldo Maldini – Mohammad Fadhlin Akbar ditetapkan dengan nomor urut 1. Kemudian, pasangan calon dengan nomor urut 2, ialah Ahmad Amarullah – Mohamad Bonnie Mufidjar dan pasangan Sachrudin – Maryono mendapatan nomor urut 3.

    Sebelum memilih pada 27 November mendatang, ini profil ke-3 calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang

    1. Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd (calon wali kota)

    Calon wali kota Tangerang ini adalah seorang rektor Universitas muhamadiyah Tangerang. 

    Dia merupakan lulusan sekolah teknik yang gagal masuk Institut Pertanian Bogor (IPB), karena ijazah Amarullah adalah lulusan sekolah teknik, sedangkan syarat utama pendaftaran IPB adalah lulusan IPA.

    Amararullah kemudian memutuskan menjadi guru agama di sebuah pesantren. Tanpa disadari, jumlah siswa yang diajarnya bertambah seiring berjalannya waktu.

    Kemudian, dia pernah mengajar di sekolah negeri di Bayah, Banten dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

    Amarullah akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan dipindahkan menjadi guru di SMP Negeri 8 Kota Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang saat menjadi PNS saat Kota Tangerang berada di bawah kepemimpinan Wahidin Halim. Amarullah diberi jabatan sebagai Kepala Bagian dan Kepala Bagian di Pemkot Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang ketika dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang/

    2. Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si

    Calon wakil wali kota Amarullah ini lahir di Tangerang, pada 29 Oktober 1968.

    Bonnie menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri Tangerang 1 pada tahun 1981. Karena ia berasal dari keluarga yang cukup kuat dalam hal agama, di luar waktu sekolahnya di SD ia juga sekolah di MI At Taqwa. 

    Selepas lulus dari sekolah dasar, Bonnie melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tangerang. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di SMA 33 Jakarta dan kuliah di Trisakti Jakarta.

    Bonnie Mufidjar kemudian melanjutkan masternya di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Kebijakan Publik pada tahun 2005 dan lulus tahun 2007.

    Sebelum duduk menjadi anggota DPRD dari PKS, Bonnie pernah menduduki posisi cukup strategis dalam sejumlah perusahaan pernah disandangnya.

    Antara lain engineer di PT Bangun Trampil Perkasa, kemudian QC Supervisor di PT Astra Kumkong Shoe, bahkan sempat menjadi dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 1995-1996.

    Tidak lama setelah memutuskan berhenti jadi dosen, Bonnie lalu menjadi Koordinator HRD PT Arva Pramaniaga dan juga sebagai HRD Manajer PT Sofyan Hotels Tbk pada 1998-2000.

    Kemudian pada tahun 2000-2001 Bonnie duduk sebagai Marketing Supervisor PT Bina Tama Ardhi Karya dan terakhir sebelum menjadi anggota dewan, ia menjabat sebagai Asisten Manajer Marketing PT Bangun Segara, perusahaan yang bergerak di bidang properti.

    Selama hampir tiga tahun sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, laki-laki yang juga pernah menjabat Ketua DPD PKS Kota Tangerang ini terbilang sukses terutama dalam tingkat pengambilan kebijakan. 

    3. Drs. H. Sachrudin

    Drs. H. Sachrudin (lahir 6 November 1961) adalah seorang pegawai negeri sipil Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Wali kota Tangerang 2 periode yakni 2013—2018 dan 2018—2023.

    Sebagai pegawai negeri sipil, dia pernah dua kali memimpin sebagai camat di dua wilayah berbeda, yaitu Camat Cipondoh dan Camat Pinang.

    Riwayat Hidup

    Sebelum berkecimpung di lingkungan Pemkot Tangerang, Sachrudin sempat bertugas di lingkungan RS dr JB Sitanala, Tangerang. Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1996, takdir membawanya masuk ke lingkungan Pemkot Tangerang dengan posisi staf di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

    Kerja keras dan keinginan untuk maju yang ditunjukkan dengan diambilnya kesempatan menimba ilmu di Fisip UNIS Tangerang jurusan Administrasi Negara yang kemudian mengembangkan potensi kepemimpinannya.

    Karier Politik
    Dari pengalaman dan ilmu yang dimilikinya itulah jabatan kepemimpinan wilayah mulai dipercayakan padanya. Dimulai sebagai lurah di Kelurahan Cipondoh Indah (2000-2003) karier kepemimpinannya terus menanjak hingga menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh.

    Setelah menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh yang dijalani sejak tahun 2003-2005 pada akhirnya jabatan Camat Cipondoh direngkuhnya menggantikan H. Harry Mulya Zein yang dipromosikan pada jabatan posisi yang lebih tinggi.

    Saat itu Sachrudin pun berhasil mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Cipondoh di tengah program pembangunan infrastruktur pendidikan yang besar-besaran di kecamatan oleh Pemkot Tangerang. Setelah itu, dia pun dimutasi menjadi Camat Pinang. Dasar kepemimpinan yang dimilikinya itupun akhirnya membawa wilayah baru sebagai pemekaran Kecamatan Cipondoh itu menjadi kawasan yang berkembang di Kota Tangerang.

    Kemampuannya memimpin dan berkomunikasi serta dekat dengan masyarakat terus ditunjukkan. Terakhir, sejak menjadi Camat Pinang pada tahun 2009 lalu berbagai prestasi yang diraih Pemkot Tangerang, sebagiannya berasal dari wilayah tersebut.

    Pendidikan
    SD Negeri 1 Cipondoh, Tangerang (1975)
    SMP Negeri 1 Tangerang (1979)
    SMA Pribadi, Tangerang (1982)
    S1 Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Tangerang (1992)
    Pekerjaan
    Staf PNS RS Sitanala, Tangerang (1993)
    Staf Dinas Kesehatan Kota Tangerang (1996)
    Lurah Cipondoh Indah (2000—2003)
    Sekretaris Kecamatan Cipondoh (2003—2005)
    Camat Kecamatan Cipondoh (2005—2009)
    Camat Kecamatan Pinang (2009—2013)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2013—2018)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2018—2023)
    Organisasi
    Ketua Karang Taruna Cipondoh (1983—1989)
    Ketua RW Kelurahan Poris Plawad Utara (1990—2000)
    Ketua PK KNPI Cipondoh (1993—2003)
    Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kota Tangerang (2007—2013)
    Ketua Asosiasi Camat Se-Kota Tangerang (2008—2013)
    Wakil Manajer Persikota Tangerang (2010—sekarang)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang[1] (2016—2020)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang (2020—sekarang)
    Ketua Askot PSSI Kota Tangerang (2023—sekarang)

    4. Maryono Hasan

    Maryono Hasan calon wakil wali kota Tangerang pasangan dari Sachruddin adalah Kepala BPBD Tangerang hingga periode 2024.

    Maryono mengawali kariernya di pemerintahan sebagai kepala seksi perencanaan di Kantor Kecamatan Cipondoh, kemudian pernah menjadi Lurah Panunggangan Utara.

    Dia juga pernah menjadi Sekretaris Camat Cipondoh, Camat Benda, Camat Periuk dan Camat Pinang. Dia juga sempat menjadi Plt Camat Cibodas.

    Pada tahun 2019 Maryono menjadi  Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang kemudian dipindahkan kembali sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

    Saat ini karir Maryono menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang.

     

  • Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit

    Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit

    Karyawan mengawasi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebelum dimasak di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Senin (18/11/2024). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/agr (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

    Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 12:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Budi Mulyanto merekomendasikan dilakukannya penyederhanaan peraturan perundangan sawit atau semacam omnibus law sawit yang mengatur dari hulu hingga hilir. Budi menyampaikan peraturan tersebut diharapkan bisa membenahi tata kelola agar penggunaan dan pemanfaatan potensi sawit lebih maksimal.

    “Mengingat sawit istimewa bagi bangsa Indonesia, banyak manfaatnya dan banyak urusannya, maka satu badan untuk mengelola urusan sawit A-Z, sehingga masyarakat mendapat pelayanan satu pintu,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Budi, badan ini juga harus mengelola satu data sawit yang diperbarui secara periodik guna perbaikan dan pengembangan industri sawit (continuous improvement).

    “Harapannya dimulai oleh Pemerintah Presiden Prabowo, industri sawit berkembang lebih mantap dan tertata, sehingga nilai easy of doing bussiness (EODB) Indonesia meningkat, dan investor yakin berinvestasi di sektor sawit,” katanya.

    Budi juga mengapresiasi hasil kajian sistemik Ombudsman RI terkait potensi maladministrasi dalam tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Hasil temuan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif (affirmative policy) untuk settling down permasalahan sawit.

    Diketahui, berdasarkan temuan Ombudsman RI, status lahan perkebunan sawit yang tidak jelas akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan telah mengganggu keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit. Ditemukan luasan irisan overlay tumpang tindih lahan perkebunan sawit dengan kawasan hutan adalah seluas 3.222.350 hektare, dengan subjek hukum sejumlah 3.235.

    Konflik status kepemilikan lahan antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi petani dan perusahaan.

    Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi berupa ketidakjelasan prosedur dan kepastian hukum dalam persaingan usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kebun dan PKS tanpa kebun, kebijakan biodesel dan pengaturan tarif ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME).

    Tata kelola industri kelapa sawit yang tidak cukup baik berpotensi menimbulkan kerugian ekonomis totalnya sawit sekitar Rp279,1 triliun per tahun.

    Ombudsman mengusulkan ada satu kelembagaan yang khusus mengurusi kebijakan terkait urusan kelapa sawit. Kelembagaan tersebut diberi kewenangan sedemikian rupa sehingga dapat melakukan integrasi kebijakan terkait urusan kelapa sawit sekaligus melakukan pengawasan implementasi regulasi terkait urusan kelapa sawit.

    Sumber : Antara

  • AS Luncurkan Pelatihan Peternak Sapi Perah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    AS Luncurkan Pelatihan Peternak Sapi Perah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) resmi meluncurkan Proyek Pendidikan AS-Indonesia, inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kualitas praktik peternakan sapi perah sekaligus mendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

    Program tersebut dimotori oleh Dewan Ekspor Susu AS atau The U.S. Dairy Export Council (USDEC), Departemen Pertanian New Mexico (NMDA), dan New Mexico State University bekerja sama dengan mitra terkemuka dari Indonesia, yakni Global Dairy Alami, Cimory, dan Ultrajaya.

    Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menuturkan program ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu membantu peternakan sapi perah skala kecil dan menengah di Indonesia meningkatkan kualitas dan produksi susu. Dengan demikian, kualitas hidup para peternak lokal pun dapat meningkat. 

    “Program ini hadir di saat yang kritis bagi produsen susu Indonesia karena mereka berupaya mendukung inisiatif Presiden Prabowo Sibianto untuk menyediakan susu bagi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis,” jelas Lakhdhir dalam acara peresmian Proyek Pendidikan AS-Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Lakhdhir menjelaskan AS memiliki sejarah panjang dalam menyediakan makanan gratis bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan. Pada 1946, Presiden Harry Truman mengesahkan Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional, yang menyediakan makanan sekolah berbiaya rendah atau gratis bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. 

    Adapun, susu telah menjadi salah satu elemen penting dalam program makan bergizi gratis di AS, disajikan kepada setiap anak pada setiap waktu makan, sarapan, makan siang, dan bahkan terkadang makan malam. 

    Lakhdhir optimistis, program ini akan menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dia juga menyebut AS siap berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan Indonesia terkait implementasi program makan bergizi gratis di Negeri Paman Sam yang telah berjalan selama hampir 80 tahun.

    “Kami juga senang berbagi keahlian industri susu kami yang luas untuk membantu Indonesia memperluas produksi susunya untuk mendukung program makan bergizi gratis,” jelas Lakhdhir.

    Sementara itu, Jonathan Gardner, Senior VP Market & Access & Regulatory Affairs USDEC menambahkan program ini akan berfokus pada upaya membeli peternak skala kecil dan menengah di Indonesia dengan pengetahuan serta perangkat yang dibutuhkan. 

    Gardner menuturkan program ini dirancang agar dapat disampaikan melalui berbagai platform, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui sarana elektronik. Program tersebut juga akan tersedia dalam bentuk video pelatihan yang nantinya dapat diakses kapan saja oleh para peserta.

    “Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menayangkannya di situs web mereka. Kami akan memiliki situs web sehingga acara ini tidak akan berlangsung satu kali saja dan akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan,” jelasnya.

    Gardner mengatakan, program pelatihan pertama pada proyek ini akan berlangsung pada  7-9 Januari 2025 mendatang di Institut Pertanian Bogor (IPB).

  • PUBG Mobile Ajak Mahasiswa Bikin Peta Lewat WoW Showcase

    PUBG Mobile Ajak Mahasiswa Bikin Peta Lewat WoW Showcase

    Jakarta –

    Rangkaian acara roadshow PUBG Mobile Campus Challenge (PMCC) 2024, dan salah satu agendanya adalah mengajak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk membuat peta spesial di game ini.

    Dalam keterangan yang diterima detikINET, Rabu (13/11/2024) berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, PMCC 2024 memberikan variasi dengan tidak hanya terbatas pada kompetisi Battle Royale, melainkan juga memperkenalkan mode World of Wonder (WoW), sebuah mode di mana para pemain bisa mengekspresikan kreativitas mereka di dalam permainan PUBG Mobile.

    World of Wonder diperkenalkan kepada para mahasiswa dengan acara seminar melalui roadshow offline ke berbagai perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Prasetya Mulya, dan Institut Pertanian Bogor. Roadshow ini juga menyediakan rangkaian acara fun match, meet & greet dengan KOL dan Campus Ambassador, pemberian sertifikat, serta bagi-bagi beasiswa bernilai puluhan juta rupiah.

    Salah satu highlight dari PMCC 2024 adalah World of Wonder Campus Creator Challenge, di mana para mahasiswa berkesempatan untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam merancang map dan gameplay sesuai dengan imajinasi mereka, termasuk memasukkan elemen budaya dan pariwisata lokal.

    Ada tiga pemenang dari World of Wonder Campus Creator Challenge, yaitu I Kadek Dana Ardika dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, Karen Maharani dari Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur, dan Kemal Muhammad Syams Al Qudusi dari Institut Pertanian Bogor.

    Selain itu, turnamen Battle Royale antar kampus juga sukses menarik partisipan dengan total hadiah senilai Rp 70 juta dan 3 tiket menuju PMNC 2024. Tim STIE Pioner Manado 2 keluar sebagai juara pertama, diikuti oleh tim UIN Walisongo Semarang di peringkat kedua, dan UNTAG Samarinda di peringkat ketiga.

    Sementara itu, kompetisi Talent Hunt dimenangkan oleh Yoga Pratama Royaldy dari Universitas Bina Sarana Informatika, Antonius Michael dari Universitas Terbuka, dan Prihandini Daffa Nur Rizka Fardiana dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

    (asj/fay)

  • Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 

    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 

    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 

    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.

    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 

    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.

    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.

    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.

    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.

    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.

    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.

    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.

    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   

    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 
     
    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.
     
    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 
    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 
     
    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.
     
    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 
     
    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.
     
    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.
     
    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.
     
    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.
     
    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).
     
    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.
     
    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.
     
    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.
     
    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.
     
    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.
     
    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.
     
    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   
     
    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)