Xcloud.id

Institusi: Institut Pertanian Bogor

  • Pengamat Ungkap 2 Persoalan Mendasar Realisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Pengamat Ungkap 2 Persoalan Mendasar Realisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof M Firdaus menyebutkan, ada dua persoalan mendasar dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang akan berjalan pada 2025.

    “Persoalan mendasar dalam program makan bergizi gratis ada dua hal. Pertama, yakni koordinasi dan kedua bagaimana menjamin ketersediaan dari suplai bahan baku, lalu kemudian bisa di-delivery dengan baik kepada target,” jelas Firdaus saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (27/12/2024).

    Firdaus mengungkapkan, persoalan koordinasi ini dikarenakan tujuan makan bergizi gratis, yang dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN), tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menggerakkan perekonomian dan menyesuaikan dengan kondisi budaya setempat.

    Ia menuturkan, keterlibatan pemerintah daerah perlu digerakkan guna menyukseskan program makan bergizi gratis tersebut.

    “Dalam hal ini keterlibatan dari pemerintah daerah sebetulnya masih sangat diperlukan, terutama agar bisa dimanfaatkan untuk menggerakan perekonomian lokal dengan cara melibatkan partisipasi dari penyedia atau pemasok bahan-bahan baku,” terang Firdaus.

    “Bukan hanya kateringnya saja, tetapi juga bahan baku atau hulunya, bisa dipasok dari daerah tersebut, sehingga variasi menu memang disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di sana tetapi tetap memenuhi nutrisi,” sambung Firdaus.

    Oleh karena itu, Firdaus mengatakan ketersediaan bahan baku yang melimpah dari suatu daerah dapat memenuhi nutrisi makan bergizi gratis yang sesuai dari sasaran lokasi yang sama. Baginya, persoalan koordinasi harus diutamakan tetapi tetap tidak menjadi hambatan birokrasi bagi BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis.

    “Kemudian kedua, kita mengetahui pasokan pangan di Indonesia sering kali memiliki ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan fluktuasi harga yang besar,” terang Firdaus.

    Dia mencontohkan, harga Tomat bisa meroket tinggi hingga Rp 50.000 per kilogram dan kadang kala dapat menukik menjadi hanya Rp 3.000 atau Rp 4.000 per kilogram. Kondisi tersebut tidak ada ubahnya dialami oleh komoditas pangan, seperti ikan, ayam, dan telur.

    “Diharapkan dengan program makan bergizi gratis ini, akan terjadi komitmen yang tinggi dari pembuat kebijakan untuk bisa menyediakan pasokan pangan dengan harga yang lebih stabil. Bukan harga yang murah,” tegas Firdaus.

    Lebih lanjut, Firdaus juga menyebutkan, dalam upaya memenuhi ketersediaan pangan, diperlukannya bahan baku pangan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Namun, lanjut Firdaus, produk pangan memiliki daya tahan yang singkat, maka diperlukan koordinasi dengan teknologi yang melibatkan banyak pihak.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia siap meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.

    Setelah melalui uji coba intensif selama beberapa bulan, berbagai proses terkait pelaksanaan program telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria Wibawa menyampaikan, makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gizi di Indonesia, meningkatkan kualitas hidup anak-anak, dan membentuk sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di masa depan.

    “Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya, pada 2025, pelajar dan santri akan menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Hariqo saat meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal di Kota Bogor Senin (9/12/2024).
     

  • Ternyata Indonesia Punya Tanaman Penghasil Emas 5 Gram, Begini Bentuknya

    Ternyata Indonesia Punya Tanaman Penghasil Emas 5 Gram, Begini Bentuknya

    Jakarta –

    Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam (SDA), tidak terkecuali akan kekayaan flora (tumbuh-tumbuhan) yang dimilikinya. Saking kayanya, Indonesia dikatakan memiliki tanaman yang dapat menghasilkan emas.

    Dalam catatan detikcom, hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Hamim, Pakar Biologi Tumbuhan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada gelaran Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap IPB, beberapa waktu lalu. Menurutnya, logam mulia dapat diekstraksi dari tanaman penyerap logam berat. Hamim menjelaskan logam berat merupakan komponen yang tidak mudah terdegradasi. Ia mampu bertahan di dalam tanah hingga mencapai ratusan tahun.

    Namun ada beberapa jenis tumbuhan yang mampu menyerap logam berat dalam jumlah besar di jaringannya. Berkat kemampuannya tersebut, tumbuhan itu dapat digunakan sebagai bahan pembersih lingkungan yang dikenal dengan sebutan fitoremediasi.

    “Beberapa jenis tumbuhan dapat menyerap logam berat dalam jumlah besar di jaringannya, yang disebut tumbuhan hiperakumulator,” ujar Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University ini.

    “Selain dapat digunakan dalam fitoremediasi, tanaman ini juga dapat digunakan untuk menambang logam-logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti nikel, perak, emas, platina dan thallium atau kegiatan yang dikenal dengan phytomining,” tambahnya lagi.

    Hamim menjelaskan tanaman hiperakumulator biasanya ditemukan di daerah dengan kandungan logam tinggi seperti tanah serpentin dan ultrabasa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan daratan ultrabasa terbesar di dunia, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    Hanya saja, ia menilai potensi tumbuhan hiperakumulator di sana belum tergarap optimal. Perlu adanya perhatian dari berbagai pihak agar potensi dapat digali dan dimanfaatkan untuk fitoremediasi dan fitomining.

    Sebagai contoh, hasil eksplorasi tumbuhan di sekitar tailing dam (lokasi limbah sisa pemisahan bijih logam mulia dengan material non-ekonomis) tambang emas PT Antam UBPE Pongkor, hampir semua jenis tumbuhan di sana mampu mengakumulasi emas meski dalam kadar rendah.

    “Kelompok bayam-bayaman (Amaranthus) yang tumbuh di sekitar tailing memiliki kemampuan akumulasi emas tertinggi, tetapi karena bio massanya rendah, potensi fitomining-nya rendah. Tanaman lembang (Typha angustifolia) juga cukup tinggi mengakumulasi logam emas (Au). Typha dapat menghasilkan 5-7 gram emas per hektar. Hal ini tentu memerlukan pendalaman lebih lanjut,” jelas Hamim.

    Typha Angustifolia Foto: LightRocket via Getty Images/Roberto Machado Noa

    Sementara itu, dalam eksperimennya, penggunaan dark septate endofit dan jamur mikoriza terbukti membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan tercemar logam berat. Jamur ini dapat membantu program fitoremediasi.

    “Penggunaan amonium tiosianat (NH4SCN) sebagai ligan pelarut emas juga dapat meningkatkan serapan emas oleh tanaman dan meningkatkan biomassa tanaman. Ini merupakan potensi yang baik untuk program phytomining di tailing tambang emas,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Kubu Harvey Moeis Cs Kritik Angka Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun yang Dihitung Ahli dari JPU – Halaman all

    Kubu Harvey Moeis Cs Kritik Angka Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun yang Dihitung Ahli dari JPU – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kubu terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis cs mengkritisi angka kerugian lingkungan Rp 271 triliun yang dihitung ahli dari jaksa penuntut umum. 

    Pasalnya ahli yang menghitung adalah ahli bidang kehutanan. 

    Padahal menurut penasihat hukum para terdakwa, Junaedi Saibih, penghitungan kerusakan lingkungan semestinya dilakukan oleh ahli geologi. 

    “Interpretasi citra satelit atas bukaan tambang seharusnya dilakukan oleh ahli geologi, bukan ahli kehutanan,” kata Junaedi dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

    Ia mempertanyakan akurasi angka atas penghitungan dari ahli di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo. 

    Sebab dalam hitungannya, ia menyatakan total bukaan tambang pada 2019-2020 mencapai 170.363 hektare. 

    Menurut Junaedi, data justru menunjukkan mayoritas area terbuka akibat aktivitas tambang PT Timah telah terjadi sebelum Januari 2015. 

    Pada periode 2015-2022, luasan bukaan hanya 5.658,30 hektare atau 10,86 persen dari total area.

    “Ini membantah tuduhan jaksa bahwa kegiatan tambang masif terjadi pada 2015-2022,” jelasnya.    

    Junaedi pun menyinggung metode penghitungan kerugian lingkungan tidak relevan. 

    Menurutnya ada kecenderungan campur aduk keilmuan, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses hukum.  

    Ia mengatakan, penghitungan kerugian lingkungan sudah seharusnya menjadi domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memiliki tupoksi dalam studi kelayakan tambang.

    “Menugaskan ahli kehutanan untuk menghitung kerugian di wilayah pertambangan adalah praktik yang mengabaikan prinsip keilmuan,” ujar Junaedi. 

    Menurutnya jika aspek keilmuan diabaikan, maka ia mempertanyakan apakah yang berproses saat ini benar-benar penegakan hukum atau ada ambisi tertentu di belakangnya. 

    “Jika aspek keilmuan diabaikan, proses hukum bisa terkesan hanya mengejar ambisi tertentu dan mencederai prinsip keilmuan yang diwariskan secara turun-temurun,” katanya.  

    Ia pun berharap majelis hakim dapat berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan, mengingat adanya perbedaan pendapat antara ahli geologi dan ahli kehutanan dalam proses persidangan.

    “Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal memastikan bahwa penilaian dilakukan oleh pihak yang kompeten di bidangnya,” pungkasnya.  

     

  • Kerugian Pengelolaan Timah Rp 300 T Dinilai Salah Hitung

    Kerugian Pengelolaan Timah Rp 300 T Dinilai Salah Hitung

    Jakarta –

    Salah Hitung Luas Operasi PT Timah: Harusnya Dilakukan Ahli Geologi, Bukan Kehutanan!

    Persidangan dugaan korupsi di PT Timah Tbk memunculkan sorotan terhadap metode perhitungan kerugian lingkungan yang disebut mencapai Rp 300 triliun.

    Penasehat hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih menekankan pentingnya keterlibatan ahli yang relevan, seperti ahli geologi untuk menilai dampak tambang secara akurat, bukan ahli kehutanan.

    “Interpretasi citra satelit atas bukaan tambang seharusnya dilakukan oleh ahli geologi, bukan ahli kehutanan,” tegas Junaedi di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

    Ia mempertanyakan akurasi perhitungan yang dilakukan oleh spesialis forensik api di Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Bambang Hero Saharjo, yang menyatakan total bukaan tambang pada 2019-2020 mencapai 170.363 hektare dengan kerugian lingkungan mencapai Rp171 triliun.

    Menurut Junaedi, data justru menunjukkan bahwa mayoritas area terbuka akibat aktivitas tambang PT Timah Tbk telah terjadi sebelum Januari 2015.

    Pada periode 2015-2022, luasan bukaan hanya 5.658,30 hektare atau 10,86% dari total area. “Ini membantah tuduhan jaksa bahwa kegiatan tambang masif terjadi pada 2015-2022,” jelasnya.

    Junaedi menilai, metode perhitungan kerugian yang dilakukan tidak relevan. Ia berpandangan ada kecenderungan mencampuradukkan keilmuan, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses hukum.

    “Menugaskan ahli kehutanan untuk menghitung kerugian di wilayah pertambangan adalah praktik yang mengabaikan prinsip keilmuan,” ujar Junaedi.

    Ia menambahkan, perhitungan kerugian lingkungan sudah seharusnya menjadi domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memiliki tupoksi dalam studi kelayakan tambang.

    Ahli lain, Guru Besar Bidang Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo, yang memberikan keterangan di persidangan, menguatkan pandangan tersebut.

    “Pemerintah sudah menghitung dampak tambang terhadap lingkungan dan ekonomi sebelum memberikan izin usaha. Hal ini dilakukan melalui cost-benefit analysis untuk memastikan dampak positif lebih besar daripada dampak negatif,” jelasnya.

    (rrd/rrd)

  • Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan beras premium tidak dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada awal Januari 2025.

    Menko Airlangga menuturkan bahwa beras premium merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 12%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak ada PPN,” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dia kembali menegaskan, PPN 12% tidak dikenakan untuk beras premium. “Enggak [kena PPN 12% untuk beras premium],” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa beras medium, beras premium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, hingga cabai tidak terkena kebijakan PPN 12% pada awal tahun depan.

    Di sisi lain, Arief menjelaskan bahwa beras khusus sejatinya tidak dikelola Bapanas. Sehingga, beras khusus akan didiskusikan lebih lanjut apakah masuk ke barang yang dikenakan PPN 12%. Hal ini sama seperti daging kualitas premium seperti wagyu hingga kobe yang mesti dilakukan diskusi lebih lanjut.

    “Beras khusus kan nggak dikelola Badan pangan. Beras premium, medium iya [dikelola Badan Pangan]. Beras khusus nanti didiskusikan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menegaskan beras premium tidak dikenakan PPN 12% per Januari 2025.

    Menko Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengenakan PPN 12% untuk komoditas pangan, termasuk beras premium. Dia pun menerangkan bahwa beras yang dikenakan PPN 12% adalah beras khusus.

    “Pangan nggak ada [kena PPN 12%], beras nggak ada. Beras khusus maksudnya, bukan premium,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menjelaskan baik beras premium maupun beras medium tidak dikenakan pajak pertambahan nilai pada tahun depan.

    “Jadi [beras] premium, [beras] medium nggak [terkena PPN 12%], nggak ada 12%,” jelasnya.

    Teranyar, melalui keterangan tertulis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Barang kebutuhan pokok yang dimaksud di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Dalam catatan Bisnis, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mempertanyakan beras premium yang masuk ke dalam daftar harga barang mewah dan dikenakan PPN 12%. Menurutnya, pengenaan PPN 12% untuk beras premium justru akan memberatkan masyarakat.

    “Beras premium disebut barang mewah, barang mewahnya siapa? Sekarang masyarakat di desa banyak yang beli beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu kan beras premium bukan medium,” ujar Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Padahal, Andreas menjelaskan bahwa saat ini beras premium atau beras dalam kemasan juga dikonsumsi masyarakat, sebab harganya yang seringkali lebih murah dibandingkan beras yang dijual di pasar atau toko kelontong kecil.

    “Kalau di toko kecil itu dijual dalam bentuk literan, Rp10.000–Rp12.000 per liter, kalau dikonversi ke per kilogram lebih mahal dibanding beras premium,” ungkapnya.

  • Sosok AKP Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang Hilang Usai Baku Tembak dengan KKB – Halaman all

    Sosok AKP Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang Hilang Usai Baku Tembak dengan KKB – Halaman all

    Sosok AKP Tomi Marbun, Polisi yang Hilang di Teluk Bintuni, Teluk Bintuni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sosok AKP Tomi Samuel Marbun atau AKP Tomi Marbun diungkap ibunya Elfrida Gultom.

    AKP Tomi Marbun yang saat ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Papua Barat dilaporkan hilang setelah baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (18/12/2024). 

    Elfrida Gultom, ibunda AKP Tomi Marbun mengaku pertama kali mendapat kabar putra keduanya hilang dari sang menantu (Istri Tomi), Riah Ukur Tarigan.

    Ia menerima telepon dari menantunya pada Rabu (18/12/2024) sekira pukul 11.00 WIB bila AKP Tomi hilang kontak.

    Saat itu, Elfrida masih berpikir postif bila anaknya hilang karena telepon selulernya tak ada sinyal.

    “Saya menyampaikan kepada parumaen mungkin nggak ada sinyal. Saya tanya itu berita dari mana? Katanya dari Kapolres,” kata Elfrida di kediamannya Jalan Dalil Tani, Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sabtu (21/12/2024).

    Kemudian sekria pukul 17.00 WIB, menantunya kembali menelepon Elfrida dan mengabarkan AKP Tomi hilang karena tergelincir dari kapal.

    “Saya bilang kok bisa tergelincir. Waktu itu saya minta kepada bapak yang terhormat Bapak Kapolres Teluk Bintuni tolong pencarian anak kami Tomi dapat dilanjutkan, dimaksimalkan lah Pak,” ujarnya. 

    Elfrida mengatakan anaknya sudah memperjuangkan NKRI sejak penempatan pertama kali tahun 2017.

    Ia pun berharap Presiden melalui Kapolri mengerahkan pasukan semaksimal mungkin untuk mencari putranya itu. 

    “Tolong bapak presiden yang terhormat, bapak kapolri tolong berikanlah perhatian kepada anak kami Tomi,” katanya lagi.

    Sosok AKP Tomi Marbun

    Elfrida mengatakan AKP Tomi Marbun merupakan anak yang sangat berbakti kepada orangtua.

    Sejak ditugaskan di tanah Papua, Tomi tak absen meminta doanya kala bertugas di mana pun pimpinan perintahkan. 

    “Dia setiap bertugas selalu minta doa saya. Saya beberapa kali bilang ‘nggak takut kau Nang?’, dia bilang “nggak apa mak, tujuan kita baik kok”. Begitulah setiap mau tugas operasi,” kata Elfrida. 

    Elfrida pun menyebut bahwa Tomi selama menjalankan tugas dikenal sebagai polisi yang bermasyarakat dan memiliki pengabdian yang tinggi kepada negara.

    Hal itu dibuktikan setelah Tomi dan Tim berhasil melakukan operasi militer pada Agustus 2024.

    “Anak kami Tomi ini di Bintuni tinggal bersama istrinya (Riah Ukur Tarigan) dan anaknya yang baru berusia 8 bulan. Nama anaknya Nathan Sam Aldetri Marbun,” katanya. 

    Tomi memiliki seorang istri bernama Riah Ukur Tarigan dan seorang balita bernama Nathan Sam Aldetri yang masih berusia delapan bulan. 

    Ayahanda Tomi Marbun, Tumpal Marbun mengenang bahwa putranya itu adalah anak yang pintar.

    Sebelum lulus Akpol, Tomi sempat mengenyam pendidikan tinggi karena lulus di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Hama dan Proteksi Tanaman. 

    “Dia nyoba Akpol sekali kalah. Kemudian kuliah lah di IPB. Hampir setengah semester di sana, dia bilang ke kami (orangtua) mau nyoba Akpol aja untuk kedua kali. Dan akhirnya lulus,” kata Tumpal. 

    Lulus Akpol Tahun 2017, Tomi pun langsung ditempatkan di Polda Papua Barat.

    Ia beberapa kali berpindah markas di tingkat Polres seperti Sorong dan Fakfak sebelum menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni. 

    “Dia dulu di sini sekolah di SMA Kalam Kudus,” ujar Tumpal Marbun. 

    AKP Tomi Marbun resmi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni sejak Selasa (14/9/2021).

    AKP Tomi Samuel Marbun menggantikan AKP Junaidi A Weken menempati jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Manokwari.

    Jabatan Kasat Reskrim tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Papua Barat ST/340/VIII/KEP/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Pamen dan Pama di lingkungan Polda Papua Barat.

    Selama berkarir di kepolisian, AKP Tomi Samuel Marbun pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Penyerahaan penghargaan dilaksanakan di lapangan apel Polres Teluk Bintuni, Senin (21/10/2024).

    Penghargaan tersebut diberikan karena Iptu Tomi Samuel Marbun bersama 10 anggota Polres Teluk Bintuni dinilai berhasil mengungkap kasus pembunuhan empat pekerja Jalan Trans Papua Barat di Moskono Barat pada 22 September 2022.

    AKP Tomi Samuel Marbun menikah pada November 2022 di HKBP Sopogodang, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sang istri diboyong dari Papua Barat.

    (Tribunmedan.com/ Alija Magribi/ tribunpapua.com)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Elfrida Gultom Histeris Kenang Putranya Iptu Tomi Marbun yang Hilang saat Kontak Senjata dengan KKB

  • FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Yurdi Yasmi sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman.

    Yurdi Yasmi ditunjuk sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman FAO, Rabu (18/12/2024).

    Yasmi sebelumnya memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan FAO. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perwakilan Regional untuk Afrika dan sebagai Perwakilan untuk Ghana.

    Dalam peran barunya, Yasmi akan memimpin dukungan FAO kepada negara-negara anggota dalam transisi menuju sistem produksi tanaman berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, keenam tim di divisi FAO bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim dan konflik serta tantangan ekonomi dan hal lainnya.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yasmi.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten. FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” ucapnya.

    Yasmi pernah menempati posisi tingkat tinggi di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Ia telah memimpin proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor Leste, Zimbabwe, dan lain-lain.

    Yasmi meraih gelar Doktor dan Magister dari Universitas Wageningen dan gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dr Yurdi Yasmi adalah pria asal Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari lahir hingga lulus SMA menghabiskan waktu di Payakumbuh.

    Yasmi menempuh studi S1 Ilmu Kehutanan di IPB Bogor dan S2 serta S3 bidang Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen University, Belanda.

    Pria yang merupakan anak dari guru di Kabupaten Payukumbuh ini dari kecil sudah berprestasi. Salah satunya menjadi siswa teladan Sumatera Barat dan diundang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI era presiden Soeharto.

  • FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) resmi menunjuk alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Yurdi Yasmi, sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman.

    Yurdi menyambut baik amanah baru yang diberikan FAO kepada dirinya. Ia mengaku senang bisa berkontribusi lebih terhadap pengembangan pangan dan pertanian dunia melalui peran barunya sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman FAO.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yurdi dalam keterangannya pada Rabu (18/12).

    Sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman, Yurdi bertugas memimpin dukungan FAO kepada negara anggota dalam mempercepat transisi sistem produksi tanaman berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, divisi tersebut bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim, konflik, serta tantangan ekonomi lainnya.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten,” jelas Yurdi.

    “FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” tambahnya.

    Yurdi sendiri merupakan pakar di bidang pertanian. Ia pernah mengemban pendidikan S1 di jurusan Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia juga pernah berkuliah S2 dan S3 di jurusan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen dan lulus dengan predikat pujian.

    Sebagai eksekutif di bidang pertanian, Yurdi pernah mengemban jabatan penting di sejumlah organisasi internasional, seperti di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Selain itu, Yurdi juga pernah memimpin beberapa proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Korea, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor-Leste, dan Zimbabwe.

    (isa/dna)

  • Bappenas: Program MBG beri dampak rantai nilai pangan

    Bappenas: Program MBG beri dampak rantai nilai pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

    Pernyataan itu disampaikan dalam diseminasi kajian “Foresight and Metrics to Accelerate Food, Land, and Water Systems Transformation (Foresight)” yang diadakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan Bappenas di Jakarta, Kamis.

    “Kita mesti melihatnya (program MBG) dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa hanya sekedar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, (industri) packaging, dan juga vendor-vendor (seperti) warung-warung, koperasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

    Berdasarkan Global Hunger Index tahun 2023, tingkat kelaparan di Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN dan peringkat 77 dari 127 negara.

    Melalui program MBG, pemerintah hendak memenuhi gizi ibu hamil, balita, anak sekolah hingga mereka yang teridentifikasi memiliki masalah gizi seperti stunting. Selain itu juga diharapkan meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

    Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi. Terakhir, menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.

    Pemerintah menyepakati total anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun dengan total penerima 17 juta jiwa.

    Bappenas memperkirakan program MGB akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen basis point per tahun.

    “Jadi, tentunya kita berbicara mengenai suatu rantai pasok yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian lokal, mendatangkan dampak bagi ekonomi lokal, dan juga tentunya kepada (meningkatkan) kualitas sumber daya manusia,” ungkap dia.

    Sepanjang periode 2024-2029, pemerintah menargetkan 44 juta anak usia sekolah, 4 juta ibu hamil, dan lain-lainnya dengan total 82 juta jiwa memperoleh dampak program MBG.

    Sebagai tambahan informasi, kebutuhan dapur untuk melayani program MBG untuk anak di sekolah sebanyak 48 ribu dapur/unit layanan serta kebutuhan karbohidrat dan protein sebesar 12,7 juta ton per tahun.

    “Jadi, di sini banyak hal yang sedang disiapkan, termasuk misalnya di kami sudah menghitung potensi food loss and waste (susut dan sisa pangan) dari program ini, ini juga sudah ada (hasil penghitungannya) dan kita sudah dapat dukungan untuk mengadakan pilot project mulai awal tahun depan untuk mengantisipasi, memitigasi, dan juga tentunya mencari solusi supaya food loss and waste ini tidak terlalu besar dari program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Beras Premium Jadi Sasaran PPN 12%, Pakar: Itu Bukan Barang Mewah

    Beras Premium Jadi Sasaran PPN 12%, Pakar: Itu Bukan Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyoroti beras premium yang masuk ke dalam daftar harga barang mewah yang dikenakan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN 12% pada awal 2025.

    Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk mengenakan PPN 12% untuk barang-barang mewah seperti beras premium, daging wagyu, hingga biaya sekolah standar internasional.

    “Harusnya enggak [kena PPN 12%]. Saya kaget kenapa beras premium kena, padahal beras non-premium yang dijual di pasar lebih mahal,” kata Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Dia menyebut pengenaan pajak untuk beras di pasar akan lebih sulit dibandingkan beras premium. “Memang persoalannya, kalau kita menjual beras di pasar agak susah dipajakin, kalau beras premium kan gampang di produsen,” tuturnya.

    Andreas menyebut kenaikan PPN ini semakin memberatkan masyarakat. “Beras premium disebut barang mewah, barang mewahnya siapa? Sekarang masyarakat di desa banyak yang beli beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu kan beras premium bukan medium,” ujarnya.

    Padahal, kata Andreas, saat ini beras premium atau beras dalam kemasan juga dikonsumsi masyarakat, sebab harganya yang seringkali lebih murah dibandingkan beras yang dijual di pasar atau toko kelontong kecil.

    “Kalau di toko kecil itu dijual dalam bentuk literan, Rp10.000–Rp12.000 per liter, kalau dikonversi ke per kilogram lebih mahal dibanding beras premium,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pengenaan PPN 12% untuk barang-barang mewah sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan mengacu azas gotong royong, yang mana masyarakat yang mampu membantu dan membayar, sementara yang tidak mampu dibantu dan dilindungi.

    Ini artinya, harga barang maupun jasa yang tergolong premium yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, mulai 2025 akan terkena tarif PPN 12%. 

    Berikut adalah Daftar Barang Mewah yang Kena PPN 12%:

    Beras premium
    Buah-buahan premium
    Daging premium (wagyu, daging kobe)
    Ikan mahal (salmon premium, tuna premium)
    Udang dan krustasea premium (king crab)
    PPN atas jasa pendidikan premium
    PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium
    Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va)