Xcloud.id

Institusi: Institut Pertanian Bogor

  • Harga Gula Terancam Melonjak Imbas Impor Disetop, Bos ID Food Bilang Begini

    Harga Gula Terancam Melonjak Imbas Impor Disetop, Bos ID Food Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food merespons kekhawatiran lonjakan harga gula konsumsi tahun ini usai pemerintah memutuskan menghentikan importasi gula.

    Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto menyampaikan, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengatur harga acuan pemerintah (HAP). 

    Melalui Peraturan Bapanas No.12/2024, Bapanas menetapkan HAP di tingkat produsen sebesar Rp14.500 per kilogram (kg), sedangkan di tingkat konsumsi sekitar Rp17.500-Rp18.500 per kg sesuai wilayah.

    “Kan sudah ada harga acuan dari Bapanas ya yang kita beli dari petani kita lelang itu minimal kan Rp14.500 [per kg],” kata Sis saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (5/2/2025).

    Namun, menurutnya, pengendalian harga di tingkat pasar tradisional juga perlu dilakukan agar harga gula tidak melambung tinggi. Untuk itu, perlu adanya kerja sama semua pihak untuk mengendalikan harga di tingkat pasar.

    Sis menyebut, setidaknya stok gula konsumsi yang dikuasai ID Food saat ini mencapai 65.000 ton. ID Food memperkirakan bahwa musim giling tebu akan berlangsung lebih cepat. 

    Sis menuturkan, proses panen tebu saat ini sedang berlangsung berkat musim tanam yang mulai lebih awal. “Artinya di bulan April kita udah siap. Dari sisi teknis, produksi, mesin produksi, dari enam pabrik gula yang ada kita siap,” ujarnya. 

    Dia mengharapkan, produksi gula dapat mencapai 350.000 ton tahun ini. Untuk itu, pemerintah berencana menambah areal tebu 6.000 hektare (ha) di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, memperbaiki budidaya tebu, menambah bibit tebu varian baru hingga gencar melakukan komunikasi, edukasi, dan kolaborasi dengan petani.

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa sebelumnya memperkirakan harga gula konsumsi tahun ini naik menjadi Rp20.000 per kg, dari sebelumnya Rp18.000 per kg. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan setop impor gula pada 2025.

    “Perhitungan saya nanti harga gula bisa di atas Rp20.000 per kg,” kata Andreas saat ditemui di Gedung Core Indonesia, Selasa (21/1/2025). 

    Pada 2022, Andreas menuturkan bahwa pemerintah memangkas impor gula dari 6 juta ton menjadi 5 juta ton untuk 2023. Total gula yang diimpor merupakan gabungan untuk konsumsi dan rafinasi.

    Ketika kebijakan itu diterapkan, Andreas menyebut, harga gula domestik langsung melonjak dari semula Rp14.400 per kg menjadi Rp17.500 per kg di mana lonjakan harga terjadi dari Januari – Desember 2023. 

    Harga gula dalam negeri terus mengalami peningkatan hingga 2024 bahkan menyentuh level Rp18.200 per kg pada Desember 2024. “Itu karena apa? Ya tadi efek akhirnya diputuskan menurunkan impor gula [sebanyak] 1 juta ton,” pungkasnya. 

  • Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    TRIBUNJATIM.COM – Badan Gizi Nasional minta masyarakat tak salah paham soal serangga yang diwacanakan akan jadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Epi Taufik menjelaskan, jika berdasarkan aturannya, menu program MBG tak ditentukan oleh BGN,

    Namun MBG ditentukan dari standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

    Menu makan bergizi gratis

    Bulan Ramadan 2025 sudah di depan mata, umat Muslim siap menyambutnya.

    Berbicara tentang persiapan bulan Ramadan 2025, topik makanan bergizi gratis pada Ramadan turut dibahas.

    Kabarnya MBG pada Ramadan 2025 akan menggunakan menu tahan lama.

    Hal tersebut diinformasikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

    Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

    “(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama),” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

    “Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi,” ujar dia melanjutkan.

    Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

    “Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa),” lanjut dia.

    Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

    “Jadi bulan Ramadan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Muncul Usulan Modifikasi Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan untuk Sekolah di Surabaya: Fleksibel

    Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya, 2025. (Tribun Jatim Network/Bobby Constantine)

    Pimpinan DPRD Surabaya mengusulkan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadan.

    Sekalipun demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, meminta beberapa penyesuaian.

    Menurutnya, program pemerintah pusat tersebut tetap dapat dilakukan, sekalipun pada masa puasa.

    Hal ini akan tetap relevan melalui penyesuaian format selama Ramadan.

    “Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk yang lebih fleksibel,” kata Fathoni saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Pihaknya mencontohkan, menu MBG yang terdiri atas buah, susu kemasan, hingga kurma dapat dibawa pulang oleh siswa.

    “Sehingga, MBG ini tetap bisa dikonsumsi saat berbuka puasa bersama keluarga,” ujar Arif Fathoni.

    Tak hanya soal pemenuhan gizi, politisi Partai Golkar Surabaya menilai, ide membawa makanan pulang juga memiliki nilai edukasi.

    Hal ini dapat mengajarkan toleransi sejak dini kepada anak.

    “Di sekolah-sekolah kita ada siswa yang non Muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga, tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa,” tandasnya.

    Siswa non Muslim turut menjaga toleransi terhadap siswa Muslim yang sedang berpuasa.

    “Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa kita tanamkan sejak dini,” jelasnya.

    Selain itu, MBG selama Ramadan juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat kecil.

    Khususnya, pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

    “Program ini harus kita lihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka,” tambahnya.

    Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini.

    Sehingga, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa.

    Namun, juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah pusat memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, menu makanan yang disajikan selama bulan puasa akan berbeda dari biasanya.

    “Jadi, nanti bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang bisa untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, jenis makanan yang akan diberikan berbeda para siswa penerima program MBG, tergantung satuan pendidikannya.

    Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren, dapat disajikan saat di pesantren.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Masyarakat Diminta Tak Salah Paham soal  Wacana Serangga Jadi Sumber Protein di Program MBG – Halaman all

    Masyarakat Diminta Tak Salah Paham soal  Wacana Serangga Jadi Sumber Protein di Program MBG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional Prof. Dr. Ir. Epi Taufik, S.Pt, MVPH, MSi, IPM, meminta masyarakat tidak salah paham mengenai serangga yang diwacanakan menjadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia mengatakan, berdasar aturan, BGN tidak menentukan menu dalam program MBG tetapi menentukan standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

  • Undip Duduki Peringkat Ke-4 Nasional Webometrics 2025, Rektor: Ini "Mood Booster" di Awal Tahun Regional 1 Februari 2025

    Undip Duduki Peringkat Ke-4 Nasional Webometrics 2025, Rektor: Ini "Mood Booster" di Awal Tahun Regional 1 Februari 2025

    Undip Duduki Peringkat Ke-4 Nasional Webometrics 2025, Rektor: Ini “Mood Booster” di Awal Tahun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    –
    Universitas Diponegoro
    (Undip) Semarang berhasil meraih peringkat ke-4 terbaik di Indonesia dalam pemeringkatan Webometrics Ranking of World Universities edisi Januari 2025.
    Rektor Undip Suharnomo, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan yang tertinggi bagi Undip sejak pertama kali mengikuti pemeringkatan Webometrics, dengan posisi ke-4 nasional dan peringkat 995 dunia.
    “Terima kasih, ini
    mood booster
    di awal tahun ini. Jadi Undip, selama pemeringkatan ini kurang bagus. Tahun 2022 kita peringkat 21 Indonesia, 2023 menjadi 8, dan sekarang ranking 4 ya, sangat luar biasa,” ujarnya usai menandatangani kerja sama dengan
    PT Siam Flotilla Persada
    dalam proyek restorasi ekosistem pesisir di Gedung Rektorat Undip, Jumat (31/1/2025).


    KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah Direktur PT Siam Flotilla Persada, Andi Hartayo dan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo menandatangani perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman di Gedung Rektorat Undip, Jumat (31/1/2025).
    Dalam pemeringkatan ini, Undip berada di belakang Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Sementara itu, Undip berhasil mengungguli Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Universitas Brawijaya.
    Suharnomo menjelaskan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk jangkauan dan kebermanfaatan hasil riset dari kampus yang dapat diakses oleh masyarakat global.
    “Jadi yang dilihat adalah seberapa besar tulisan kita di Scopus dan lain sebagainya, yang bisa diakses di masyarakat, masyarakat bisa belajar dari apa-apa yang sudah didapatkan oleh kampus. Semoga menjadi motivasi bagi seluruh akademisi Undip untuk terus berkarya,” tambahnya.
    Sementara itu, Wakil Rektor III Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum, dan Organisasi, Adian Fatchur Rochim, menjelaskan bahwa metode pemeringkatan pada edisi Januari 2025 ini menggunakan dua indikator, yaitu webometric dan bibliometric.
    “Sehingga bukan hanya dari struktur website di domain perguruan tinggi, tapi juga jumlah karya ilmiah, jumlah sitasi dosen/peneliti, dan reputasi penerbitnya,” jelasnya.
    Pemeringkatan ini bertujuan untuk mengukur keakuratan website dengan kinerja akademik universitas.
    Edisi Januari 2025 mencakup hampir 32.000 institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia.
    KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah Direktur PT Siam Flotilla Persada, Andi Hartayo dan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo menandatangani perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman di Gedung Rektorat Undip, Jumat (31/1/2025).
    Model pemeringkatan ini didasarkan pada indikator webometrik dan bibliometrik yang dikumpulkan dari sumber tepercaya seperti Majestic, Google Scholar, dan Scimago-Scopus.
    Bagi perguruan tinggi, peringkat Webometrics mencerminkan daya saing global dalam bidang akademik dan penelitian.
    Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar pengakuan terhadap kontribusi universitas dalam ilmu pengetahuan yang dapat diakses luas oleh masyarakat dunia.
    Lebih lanjut, Suharnomo juga mendorong implementasi hasil riset ilmiah untuk mengatasi permasalahan di masyarakat.
    Salah satu langkah konkret adalah menggandeng PT Siam Flotilla Persada untuk melakukan pengembangan dan perlindungan pesisir melalui
    pilot project
    penanaman mangrove buatan sepanjang 100 meter di Morodemak.
    Direktur PT Siam Flotilla Persada, Andi Hartayo, menjelaskan bahwa teknologi Flotilla Abrasion Defense System (FADS) miliknya telah berhasil diterapkan di Thailand untuk melindungi pesisir dan ekosistem mangrove.
    “FADS itu merupakan akar mangrove buatan yang kita bentuk untuk perlindungan pesisir dan pantai. Jadi, mengurangi abrasi dan erosi di pantai, itu tujuan utamanya,” ujar Andi saat ditemui di Undip.
    Dalam video proyek, teknologi FADS dibuat dengan bahan ramah lingkungan yang menyerupai akar mangrove dan berukuran sama.
    Peletakan dilakukan di pesisir dalam jumlah banyak, sedikit menjorok ke laut agar dapat membentuk sedimen yang baik untuk ditanami mangrove alami.
    “Ini memberi perlindungan di dalam hutan bakau, agar di belakang sistem (FADS) kita itu dapat terbentuk akumulasi sedimen dalam tahap waktu tertentu. Saat cukup padat, cukup kuat, dan cukup tinggi, maka ditanami mangrove yang asli,” ungkap Andi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan Beritasatu Economic Outlook 2025 yang akan digelar di Westin Hotel Jakarta pada Kamis (30/1/2025) dengan mengangkat tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”.

    Forum eksklusif ini akan menghadirkan para ahli ekonomi terkemuka dan pembuat kebijakan untuk memberikan analisis mendalam mengenai lanskap ekonomi Indonesia pada 2025.

    Direktur Pemberitaan B-Universe Apreyvita Wulansari mengatakan forum ini merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Kami berharap melalui acara ini, para pelaku bisnis dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mengambil keputusan strategis yang tepat di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Beritasatu Economic Outlook 2025 juga hadir sebagai wadah untuk networking bagi para pemimpin perusahaan,” ujar Apreyvita.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman yang akan menyampaikan keynote speech. Acara akan dibagi ke dalam tiga sesi dengan menghadirkan sembilan panelis.

    Sesi satu mengangkat tema “Mengejar Akselerasi Green Energy untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Eniya Listiani Dewi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono, dan Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies Surya Darma.

    Sesi dua membahas “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Edwin Hidayat Abdullah, VP Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Rangga Dian Fadillah, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    Sementara sesi tiga mengangkat tema “Membangun Kemandirian Pangan: Solusi untuk Tantangan Global” dengan narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yudi Sastro, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, dan Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Bustanul Arifin.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten dan topik-topik yang relevan, kami berharap forum ini dapat menginspirasi pemimpin bisnis untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan,” tutup Apreyvita.

  • Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Said Didu, penggerak rakyat untuk menggugat Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK) 2 berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar memenuhi janjinya berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia tanpa takut dengan oligarki.

    “Semoga Bpk Presiden Prabowo melanjutkan langkah tegas mengambil kebijakan untuk mengoreksi kebijakan Jokowi demi selamatkan NKRI,” tulis Didu di akun X pribadinya, Sabtu (25/1/2025).

    Didu adalah aktivis lama. Sejak masih di Makassar. Juga ketika jadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB). Juga ketika gabung di HMI. Ia konsisten menyuarakan yang dianggapnya benar.

    Menurut Didu, langkah tegas mengoreksi presiden pendahulu sudah sejak lama dilakukan oleh presiden sebelumnya.

    Hal seperti itu dilakukan oleh Soeharto saat gantikan Soekarno dan BJ Habibie saat gantikan Soeharto.

    “Koreksi kebijakan dan jadi Presiden mandiri,” tegasnya.

    Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan pagar laut yang ada di perairan Tangerang diusut secara tuntas dan tetap berada di koridor hukum yang benar. Termasuk adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal.

    “Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung; BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” ujar Prabowo, Kamis (23/01/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Semua perusahaan, kata Prabowo, harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan.

  • Pakar Kesehatan: Jajanan Tinggi Gula, Garam dan Lemak Tingkatkan Risiko Penyakit Kronis pada Anak – Halaman all

    Pakar Kesehatan: Jajanan Tinggi Gula, Garam dan Lemak Tingkatkan Risiko Penyakit Kronis pada Anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi penyakit kronis pada anak-anak meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh pola konsumsi jajanan pada anak sekolah yang tinggi garam, gula, dan lemak.

    Guru Besar dan Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si. menyebut, risiko penyakit kronis dan penyakit tidak menular pada anak usia sekolah sering diakibatkan dari pola makan yang tidak memenuhi asupan gizi seimbang.

    Ia menjelaskan, pemahaman gizi, perilaku konsumsi, serta gaya hidup yang bersih dan sehat dapat mencegah berbagai risiko penyakit kronis maupun degeneratif, tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak. 

    “Peningkatan kurva penderita penyakit degeneratif tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat yang tidak sehat, termasuk diantaranya pola makan yang salah. Konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit tidak menular.  Penyakit tersebut bisa dicegah sejak dini apabila kesadaran masyarakat makin tinggi terhadap gaya hidup dan pola makan yang menyehatkan,” ujar Prof Annis Catur dalam rangkaian Seminar Edukasi yang digelar Ajinomoto, baru-baru ini.

    Oleh karena itu, penting sekali sebagai orang tua dan guru di sekolah untuk bisa menyiapkan dan memenuhi asupan gizi seimbang. Karena kebersihan lingkungan juga menjadi faktor anak-anak bisa terhindar dari infeksi maupun penyakit menular lainnya.

    Prof Annis membagikan beberapa langkah dalam memenuhi asupan gizi seimbang harian agar terhindar dari risiko penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, dan serangan jantung di kemudian hari.

    “Gizi merupakan dasar dan fondasi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas guna mencapai Indonesia Emas. Selalu baca label informasi gizi produk yang dibeli, ganti gula dengan rempah seperti jahe, kayu manis, atau pala.  Kurangi atau hentikan konsumsi minuman bersoda dan ganti dengan air mineral biasa, Batasi penggunaan gula putih atau sirup sebagai pemanis. Pilih buah yang segar atau beku sebagai camilan,” ucap Prof Annis.

    Kemudian, untuk mengurangi asupan garam bisa melalui konsep ‘Bijak Garam’. Dengan mengurangi sebagian penggunaan garam dalam aktivitas memasak harian, dan menggantinya dengan menambahkan sedikit MSG, kita bisa mengurangi asupan garam, sekaligus menjaga kelezatan masakan.

    Contoh, dalam memasak menu sup ayam, biasanya menggunakan 2 sendok teh (sdt) garam ke dalam 1 liter kuah, cukup diubah menjadi 1 sdt garam + ½ sdt MSG.

    “Dengan itu sudah menerapkan konsep ‘Bijak Garam’. Mengapa bisa demikian? karena dalam MSG hanya memiliki 1/3 kandungan natrium jika dibandingkan dengan garam dapur biasa, dan sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan MSG dapat mengurangi asupan natrium (garam), namun kelezatan makanan tetap terjaga,” lanjut Prof Annis.

    Ditambahkan Dosen di Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Purnawati Hustina Rachman, S.Gz., M.Gizi, penyediaan kantin sehat di lingkungan sekolah bisa menjadi salah satu pertimbangan.

    “Penyediaan kantin sehat maka mutu pangan bisa terjaga, serta tempat yang kebersihannya memadai, di lingkungan sekolah,” ujar Hustina.

    Ia menerangkan, untuk menciptakan kantin sekolah yang dapat dikategorikan sebagai kantin sehat, empat pilar (komitmen dan manajemen, sarana-prasarana, sumber daya manusia, mutu pangan) yang menjadi parameter perlu diidentifikasi apakah seluruhnya telah memadai.

    Kemudian mengenai jenis makanan maupun minuman guru bisa mulai mengkategorikan berdasarkan warna (hijau, jingga, merah).

    “Hijau artinya makanan dan minuman yang dianjurkan untuk disediakan, jingga artinya makanan dan minuman yang perlu dibatasi, merah artinya makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan. Dengan begitu, bapak dan ibu turut berkontribusi dalam mempercepat penyediaan kantin sekolah yang sehat,” lanjut Hustina.

    Diketahui, pelaksanaan rangkaian seminar edukasi yang ditujukan kepada guru-guru di sekolah dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk pola hidup sehat, serta menjadi teladan bagi anak-anak muridnya agar anak-anak bisa sedini mungkin terhindar dari berbagai potensi penyakit kronis.

    Pihaknya memperkuat memperkuat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi manusia, masyarakat, dan bumi, melalui Amino Science.

  • Pengamat Usul Masyarakat yang Bantu Makan Bergizi Gratis Dapat Keringanan Pajak

    Pengamat Usul Masyarakat yang Bantu Makan Bergizi Gratis Dapat Keringanan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, muncul berbagai usulan pendanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis. Terbaru, masyarakat yang membantu Program Makan Bergizi Gratis diusulkan mendapatkan insentif keringanan pajak.

    Usulan tersebut disampaikan oleh pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio alias Hensat, merespons Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang merekomendasikan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) bersumber dari zakat.

    Hensat menilai keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program MBG merupakan ide yang baik. Apalagi, sambungnya, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi berdasarkan temuan Lembaga Survei KedaiKOPI

    Analisis komunikasi politik itu pun mengusulkan masyarakat yang mau membantu program MBG mendapatkan semacam imbalan seperti keringanan pajak.

    “Itu kan juga keren tuh, kan demi membantu pemerintah,” kata Hensat, dikutip Minggu (19/1/2024).

    Sejumlah pakar menyampaikan pro dan kontra dari usulan tersebut. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin misalnya, yang melihat pemerintah membutuhkan dukungan terkait pendanaan MBG. Oleh sebab itu, dia menilai dukungan dari masyarakat atau pihak swasta sangat diperlukan.

    Dia mencontohkan praktik di Malaysia dan Singapura, yang mana perusahaan-perusahaan aktif mempromosikan citra negara mendapatkan keringanan pajak.

    “Sisi negatifnya, ini akan membuat kebijakan perpajakan kita yang sudah sangat rumit akan semakin rumit karena penuh dengan pendekatan diskresi,” ujar Wijayanto. 

    Sejalan, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Tri Astuti melihat usulan tersebut seperti pisau bermata dua, yakni di satu sisi bisa membantu meringankan beban pemerintah, tetapi di sisi lain malah membebani pemerintah.

    “Plusnya, pemerintah diringankan bebannya karena pendanaannya tidak hanya dari APBN. Minusnya penerimaan negara dari sisi pajak berkurang jika swasta yang bantu program MBG diberikan insentif pajak,” kata Esther.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat sebaiknya program MBG tidak melibatkan masyarakat. Jika program MBG turut dibiayai masyarakat maka terdapat risiko pertanggungjawaban.

    Menurut Piter, MBG harus sepenuhnya dibiayai APBN. Tugas pemerintah, sambungnya, mencari sumber pembiayaan program itu sehingga jika tidak sanggup maka artinya MBG merupakan program yang memang belum bisa diterapkan.

    “Secara tata kelola ada resiko kalau program pemerintah dicampur-campur dengan bantuan masyarakat atau dengan zakat, dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada berbeda dengan dana masyarakat atau zakat,” ujar Piter.

    Perlu Rp400 Triliun

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

    Dadan memerinci, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

    Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

    Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan mengatakan, program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

    Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai pada Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak langsung membutuhkan Rp400 triliun pada 2025.

    “3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta,” ungkapnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

    Oleh sebab itu, Dadan meyakini anggaran Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada 2025 masih bisa menjalankan program MBG tersebut.

  • Kemenangan Indonesia di WTO Soal Diskriminasi Sawit Bukti Kemampuan Melindungi Kepentingan Nasional

    Kemenangan Indonesia di WTO Soal Diskriminasi Sawit Bukti Kemampuan Melindungi Kepentingan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit membawa manfaat positif untuk ekonomi, politik, hingga lingkungan.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menilai kemenangan ini dapat berkontribusi positif terhadap nilai perdagangan Indonesia.

    “Kami mengapresiasi itu. Mengenai ekspor dan permintaan, itu biasanya lintas negara termasuk dari Eropa. Kami berharap ini justru akan bisa berkontribusi terhadap nilai perdagangan kita secara keseluruhan, otomatis dengan jumlah ekspor kita yang semakin meningkat, ketergantungan kita kepada impor juga berkurang,” ujar Dyah Roro di Jakarta, Jumat (18/1/2025) dilansir dari Antara.

    Wamendag memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia yang berhasil membuktikan diskriminasi tersebut. 

    “Secara keseluruhan tentu kita apresiasi dengan kemenangan kita, ini menjadi sesuatu hal yang pendobrak juga,” ujarnya.

    Apresiasi juga diungkapkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Yanto Santoso. Menurut Yanto, kemenangan Indonesia dalam sengketa sawit ini merupakan bukti bahwa Indonesia mampu melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Kemenangan ini menjadi bukti kalau kita mampu melindungi kepentingan nasional,” papar Yanto.

    Yanto memilai kemenangan ini membawa manfaat positif untuk negara dan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi kemenangan ini bisa meningkatkan ekspor minyak sawit khususnya ke Uni Eropa, mengurangi berbagai hambatan perdagangan dan diskriminasi yang selama ini selalu dikenakan kepada produk-produk minyak sawit Indonesia.

    “Tentunya kemenangan ini akan membuka peluang baru bagi pasar pasar yang bisa kita dekati. Itu manfaat ekonomi,” jelas dia.

    Dampak politiknya, menurut Yanto akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. “Sawit kita sudah didiskriminasi. Dengan kemenangan ini kita akan meningkatkan posisi tawar kita di dunia internasional,” ujarnya.

    Manfaat kemenangan ini di bidang lingkungan, yang pertama yaitu akan mendorong perkembangan industri sawit Tanah Air menjadi lebih berkelanjutan. “Yang kedua, tentu saja kita akan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca kita melalui penggunaan biofuel,” beber Yanto.

    Terakhir, Yanto menambahkan kemenangan Indonesia di WTO dalam diskriminasi sawit ini akan meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kelestarian lingkungan.

  • Indonesia Menang Sengketa Sawit di WTO, Guru Besar IPB: Bakal Dongkrak Ekspor ke Uni Eropa – Halaman all

    Indonesia Menang Sengketa Sawit di WTO, Guru Besar IPB: Bakal Dongkrak Ekspor ke Uni Eropa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kemenangan Indonesia dalam sengketa sawit melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendapat apresiasi dari Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Yanto Santoso.

    Guru besar bidang kehutanan itu menyebut keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Ini menunjukkan bahwa kita bisa melindungi kepentingan nasional kita,” kata Yanto kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

    Menurut Yanto, kemenangan di WTO ini membawa dampak positif bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun lingkungan.

    Di sektor ekonomi, Yanto menilai kemenangan ini dapat meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia, khususnya ke Uni Eropa.

    Selain itu, berbagai hambatan perdagangan dan diskriminasi yang selama ini dikenakan terhadap produk sawit Indonesia diharapkan dapat berkurang.

    “Ini juga membuka peluang baru untuk pasar-pasar lain yang bisa kita dekati. Itu manfaat ekonominya,” ujarnya.

    Dalam bidang politik, Yanto menjelaskan kemenangan ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Selama ini, produk sawit Indonesia sering mengalami diskriminasi di pasar global.

    “Dengan kemenangan ini, posisi bargaining kita di dunia internasional akan meningkat,” katanya.

    Yanto juga menyoroti manfaat kemenangan ini bagi lingkungan. Ia menyebut kemenangan ini dapat mendorong industri sawit di Tanah Air untuk lebih berkelanjutan. Selain itu, penggunaan biofuel dari kelapa sawit dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca.

    “Kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca melalui biofuel,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yanto menambahkan bahwa kemenangan ini harus diikuti dengan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kita perlu terus memantau. Uni Eropa pasti akan berkelit. Penting untuk memastikan putusan ini dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.