Xcloud.id

Institusi: HIPMI

  • Pelaku Usaha Diimbau Mulai Adopsi Aset Digital, Ini Alasannya

    Pelaku Usaha Diimbau Mulai Adopsi Aset Digital, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Para pelaku usaha di Indonesia dinilai perlu mengadopsi aset digital untuk tetap relevan di era ekonomi digital yang terus berkembang. Saat ini, sudah banyak perusahaan yang mulai mengadopsi aset digital.

    “Pengusaha-pengusaha harus segera mengadopsi aset digital. Sekarang semua perusahaan diperbolehkan memiliki aset kripto di neraca keuangan mereka,” ujar
    CEO Triv, Gabriel Rey, pada acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 oleh BPP HIPMI (24/6/2025).

    Ia mengacu pada regulasi terbaru dari OJK dan Bappebti per Desember 2024 yang mengizinkan perusahaan menyimpan aset seperti Bitcoin dan stablecoin dalam laporan keuangan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan tren global di mana lembaga keuangan besar seperti JP Morgan dan Citibank menyarankan investor memiliki eksposur aset digital minimal 1-3% dari portofolio.

    Rey juga menyoroti pertumbuhan pesat industri kripto di Indonesia. Ia menyebut data dari DJP yang menunjukkan bahwa industri ini merupakan penyumbang pajak terbesar di sektor fintech, dengan jumlah investor kripto yang telah menembus hampir 15 juta, tumbuh 40-50% secara tahunan.

    “Pertanyaannya sekarang: apakah kita mau ketinggalan, atau ikut adopsi? Kalau kita malas belajar dan tidak mengikuti perkembangan, pasti akan tertinggal,” tegasnya.

    Ia secara tidak langsung mengkritik rendahnya literasi digital dan masih kuatnya mentalitas lama di kalangan pengusaha senior yang enggan berinvestasi pada aset tak berwujud. Menurut Rey, investasi kripto menawarkan keuntungan pajak yang menarik. Pajak atas keuntungan kripto bersifat final hanya 0,21%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen tradisional seperti emas yang bisa terkena pajak progresif hingga 35%.

    Triv sendiri, kata Rey, telah mengantongi tiga izin resmi dari Bappebti dan OJK untuk perdagangan spot kripto, kontrak berjangka dengan leverage hingga 25 kali, dan layanan staking. Perusahaan juga diawasi oleh lembaga kustodian resmi seperti Indonesia Coin Custodian (ICC) untuk menjamin keamanan dana.

    “Dari sisi regulasi dan infrastruktur, Indonesia sudah sangat siap. Triv sudah berdiri sejak 2015 dan memiliki lebih dari 1.000 aset digital yang bisa diperdagangkan,” jelas Rey.

    Ia juga menyoroti pentingnya Bitcoin sebagai alat lindung nilai di tengah gejolak global seperti konflik Iran-Israel. Rey menyampaikan bahwa banyak institusi keuangan global tetap membeli Bitcoin meski pasar berfluktuasi tajam.

    “Selat Hormuz ditutup, bahan baku naik, rupiah melemah. Dalam situasi ini, institusi pintar seperti BlackRock justru terus membeli Bitcoin. Itu bukti mereka melihat Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian,” katanya.

    Ia menyebut bahwa harga produksi satu Bitcoin saat ini sekitar Rp107 juta di Amerika Serikat. Bila harga Bitcoin turun di bawah angka ini, maka itu menjadi kesempatan sangat menarik untuk membeli.

    Untuk pelaku usaha yang ingin memulai, Rey menyarankan untuk membeli secara bertahap guna mengurangi risiko fluktuasi harga.

    “Kalau punya budget Rp100 juta, bisa dibagi beli Rp25 juta per minggu. Yang penting mulai dulu, jangan tunggu momen sempurna karena tidak ada yang bisa ‘timing the market’,” ujarnya.

    Ia juga merekomendasikan agar investor pemula cukup memiliki eksposur pada Bitcoin saja, mengikuti rekomendasi dari analis-analis besar. Meskipun emas dianggap stabil, Rey menekankan bahwa suplai emas belum tentu terbatas dan masih bisa ditemukan lewat eksplorasi, termasuk di luar angkasa. Sebaliknya, suplai Bitcoin tetap hanya 21 juta unit dan diperkirakan habis pada tahun 2140. Menurutnya, hal ini menjadikan Bitcoin sebagai aset deflasi dengan nilai potensial tinggi, terutama menjelang halving berikutnya pada 2028.

    “Kalau bicara underlying Bitcoin, itu ada dari biaya listrik, alat tambang, dan infrastruktur mining lainnya. Bitcoin itu seperti emas versi digital, tapi bisa dibawa ke mana saja lewat HP,” jelas Rey.

    “You adapt or you die. Kalau teman-teman tidak mau belajar AI, blockchain, kripto siap-siap ditinggalkan zaman.”

    (fdl/fdl)

  • Waswas Industri Manufaktur RI Kala Konflik Iran Vs Israel Memanas

    Waswas Industri Manufaktur RI Kala Konflik Iran Vs Israel Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri manufaktur Tanah Air turut mewaspadai memanasnya konflik di Timur Tengah. Eskalasi tensi geopolitik ini dikhawatirkan dapat berdampak pada gangguan rantai pasok dan meningkatnya biaya impor bahan baku.

    Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mulai waswas dengan tren kenaikan harga minyak dunia imbas meningkatnya ketegangan konflik Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat (AS). Potensi lonjakan harga minyak bakal membuat harga bahan baku, seperti nafta turut melambung.

    Apalagi, pemerintah Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.

    “Kalau itu [harga minyak] ke angka US$80–US$100 dengan cepat, masuk ke US$80 saja itu artinya nanti semua harga petrokimia akan berubah,” ujar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Goldman Sachs memperkirakan harga minyak mentah jenis Brent dapat melonjak sementara hingga US$110 per barel apabila arus minyak melalui Selat Hormuz—jalur vital pengiriman sekitar 20% minyak dunia—terpangkas setengahnya selama 1 bulan.

    Sejak konflik Iran-Israel yang dimulai pada 13 Juni 2025, harga minyak jenis Brent telah naik sekitar 13%, sedangkan minyak West Texas Intermediate (WTI) naik sekitar 10%. Adapun, pada perdagangan Senin (23/6/2025), harga minyak Brent berada di level US$71,48 per barel dan WTI di level US$68,51 per barel.

    Menurut Fajar, jika terjadi penutupan Selat Hormuz, potensi lonjakan harga minyak hingga US$100 per barel menjadi ancaman nyata. Hal ini juga memengaruhi harga nafta di pasar.

    Kenaikan harga minyak dapat berdampak ke harga nafta yang diproyeksi naik US$50 per ton dan polimer US$10-20 per ton. Nafta, sebagai bahan baku utama industri, sangat bergantung pada impor dari Timur Tengah.

    “Kalau nafta itu mungkin 80% lah dari sana. Meski polimer hanya 30% bergantung pada pasokan luar, gangguan suplai tetap bisa memicu kelangkaan,” ujarnya.

    Kenaikan harga tersebut dapat berdampak ke ongkos produksi barang turunan dari petrokimia, seperti plastik, kemasan, hingga tekstil.

    Dalam hal ini, pengusaha membidik pasar tradisional untuk menjaga serapan bahan baku. Menurut Fajar, pasar tradisional kemasan plastik memiliki potensi serapan 41%

    Di sisi lain, Inaplas tetap mewaspadai ancaman serbuan produk impor murah dari China yang melibas pasar domestik. Hal ini telah membuat sejumlah pabrikan gulung tikar.

    “Ini industri PET [polyethylene terephthalate] sudah ada yang tutup satu. Ini sudah mulai mengkhawatirkan juga,” tuturnya.

    Pelaku industri juga meminta pemerintah untuk lebih tegas mengatur lalu lintas impor. Apalagi, utilitas sejumlah industri nasional saat ini yang terus menurun.

    Kekhawatiran juga dirasakan oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, eskalasi konflik Iran-Israel berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional di Timur Tengah, Asia Tengah, hingga sebagian Asia Timur. 

    “Ini berdampak pada rantai pasok global, termasuk pengadaan bahan baku dan distribusi produk furnitur dan kerajinan Indonesia ke luar negeri,” kata Sobur.

    Apalagi, Sobur menuturkan bahwa bahan baku penting untuk industri furnitur masih berasal dari luar negeri, seperti lem khusus, bahan finishing, atau logam komponen. 

    Dengan adanya ketegangan geopolitik ini dipastikan mengganggu pengiriman barang karena perubahan jalur pelayaran dan kenaikan biaya asuransi logistik. 

    “Untuk itu, pelaku industri sudah mulai mencari alternatif bahan lokal dan regional [Asean] guna mengurangi ketergantungan dan menekan biaya produksi,” ujarnya. 

    Di sisi lain, dia menyoroti kenaikan biaya logistik dan risiko gangguan pasok. Menurut dia, biaya pengapalan global saat ini sudah menunjukkan kecenderungan naik dan apabila konflik berlarut, maka akan ada lonjakan lebih lanjut. 

    Dalam hal ini, dia memperkirakan akan terjadi peningkatan biaya logistik dan pengadaan bahan baku hingga 15%–20% jika konflik ini meluas dan berdampak pada distribusi kontainer global.

    Tak hanya itu, konflik panas Iran dan Israel ini juga dapat memicu fluktuasi biaya produksi karena harga energi. Terlebih, harga minyak mentah dunia sangat sensitif terhadap konflik Timur Tengah. 

    “Jika harga energi naik, maka akan ada efek domino terhadap harga resin, plastik, logistik, dan bahan pendukung lain, yang akan mendorong naiknya biaya produksi secara menyeluruh dalam industri mebel dan kerajinan nasional,” jelasnya. 

    Untuk itu, pengusaha anggota HIMKI sedang mempersiapkan dua langkah utama, pertama yaitu diversifikasi pasar ekspor, termasuk mengincar negara-negara non-tradisional di Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur.

    Kedua, re-orientasi pasar domestik, karena bila ekspor melambat akibat ketegangan atau tarif tinggi, pasar dalam negeri akan menjadi buffer penting untuk menjaga keberlangsungan produksi.

    Diversifikasi Impor Bahan Baku

    Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, konflik geopolitik Timur Tengah bukan sekadar ancaman, tetapi peringatan keras untuk mempercepat transformasi industri nasional agar lebih tangguh dan mandiri. 

    “Ya, konflik geopolitik di Timur Tengah—khususnya ancaman atas Selat Hormuz dan Laut Merah—telah mengganggu stabilitas rantai pasok global, termasuk ke Indonesia. Hipmi melihat ini sebagai sinyal kuat untuk mempercepat resiliency supply chain nasional,” kata Anggawira kepada Bisnis, Senin (23/6/2025). 

    Bahan baku komoditas maupun energi dinilai cukup bergantung pada jalur pelayaran Timur Tengah yang membuat industri nasional sangat rentan terhadap eskalasi geopolitik.

    Menurut Anggawira, impor bahan baku berpotensi terganggu, baik dari sisi keterlambatan hingga harga yang naik tajam. Adapun, industri pengguna gas, logam, dan petrokimia menjadi yang paling terdampak. 

    “Sudah terlihat adanya peningkatan biaya asuransi pelayaran dan ketidakpastian waktu pengiriman,” jelasnya. 

    Bahkan, dia juga mencatat bahwa UMKM industri makanan dan tekstil mulai mengalami lonjakan harga bahan baku. Hal ini menekan margin dan meningkatkan risiko inflasi biaya produksi.

    “Kami mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta pembinaan industri hulu nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang setengah jadi dari luar negeri. Saat ini adalah momentum tepat untuk memperkuat ekosistem substitusi impor berbasis produksi lokal,” jelasnya. 

    Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia yang dipicu situasi geopolitik saat ini juga berdampak domino terhadap harga BBM industri, logistik, dan tarif energi. Pelaku industri pengguna energi intensif seperti pupuk, baja, dan keramik mulai tertekan. 

    “Hipmi mendorong pemerintah untuk menjaga kestabilan harga energi domestik, termasuk memastikan implementasi harga gas industri yang kompetitif [HGBT] dan mempercepat pengembangan energi domestik berbasis LNG dan gas pipa,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pengusaha saat ini melakukan strategi adaptif seperti meningkatkan buffer stock bahan baku, merancang ulang kontrak pembelian secara fleksibel, menyusun strategi lindung nilai (hedging) atas nilai tukar, menyesuaikan siklus produksi, dan mempercepat ekspansi pasar domestik dan Asean.

    Namun, pihaknya juga meminta pemerintah untuk turun tangan mempercepat substitusi impor dan penguatan industri hulu nasional, khususnya bahan baku industri, menjaga stabilisasi harga energi dan logistik melalui instrumen fiskal dan BUMN strategis. 

    Kemudian, reformasi logistik pelabuhan dan kepabeanan untuk mempercepat arus bahan baku, penguatan diplomasi ekonomi untuk membuka jalur pasok dan pasar baru, dan mendorong konsolidasi industri energi dan mineral nasional, agar kita lebih siap menghadapi risiko geopolitik global. 

  • Wamenkop Minta Pengusaha Ajari Pengurus Kopdes Merah Putih Investasi Bitcoin

    Wamenkop Minta Pengusaha Ajari Pengurus Kopdes Merah Putih Investasi Bitcoin

    Jakarta –

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono meminta tolong kepada para pengusaha untuk membantu mengajari para pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam berbisnis. Hal ini termasuk dengan cara berinvestasi, misalnya di mata uang kripto seperti Bitcoin.

    Hal ini disampaikan Ferry langsung di hadapan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Kementerian Koperasi sendiri telah menyelesaikan pembentukan 80 ribu badan Kopdes Merah Putih dan ditargetkan bisa dioperasikan serentak pada bulan Oktober mendatang.

    Ferry mengatakan, nantinya koperasi-koperasi ini akan diberikan plafon hingga Rp 3 miliar sampai dengan Rp 5 miliar per koperasi. Kemudian, koperasi desa-kelurahan ini juga akan diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan potensi desa, baik itu peternakan, kerajinan, maupun yang berkaitan dengan digitalisasi.

    “Koperasi desa-kelurahan ini menjadi sangat menarik untuk dipikirkan bagaimana proses konektivitasnya dan digitalisasinya, dan bisa jadi dengan bitcoin. Dengan platform yang disediakan oleh pemerintah Rp 3 miliar sampai dengan Rp 5 miliar per kooperasi desa,” ujar Ferry, dalam acara Indonesia Digital Forum, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    “Itu kira-kira Rp 250 triliun sampai Rp 400 triliun uang dari bank-bank Himbara yang ada, dimiliki di Kementerian BUMN itu, meluncur ke desa-desa. Dan kalau itu bisa di leverage bahasa orang bisnisnya, itu akan terjadi perputaran uang yang luar biasa,” sambungnya.

    Menurutnya, potensi besar tersebut bisa dioptimalkan hingga menghasilkan perputaran uang di daerah, serta mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, kemiskinan bisa teratasi dan lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar.

    Dari aktivitas Kopdes Merah Putih saja diproyeksikan akan membutuhkan tenaga kerja hingga 1,6 juta orang. Melihat potensi itu, anak muda tidak perlu lagi pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sehingga ekonomi desa juga akan ikut terangkat.

    Selaras dengan itu, ia meminta bantuan dari para pengusaha yang berpengalaman dalam bisnis untuk mengajari para pengurus Kopdes dalam berbisnis. Dengan demikian, harapannya digitalisasi yang canggih akan terbentuk, didukung dengan terbentuknya aktivitas ekonomi.

    “Koperasi desa ini kita dorong, didampingi oleh teman-teman HIPMI, yang lebih punya pengalaman bisnis, mengajari para pengurus dan pengelola koperasi desa untuk menjadi pintar bisnis,” ujarnya.

    Ferry menambahkan, aktivitas bisnis ini juga termasuk dengan cara berinvestasi. Mengingat potensi perputaran dana di lingkup Kopdes Merah Putih nantinya, ia berharap para pengurus nantinya juga dapat memanfaatkannya untuk investasi.

    “Pokoknya saya terbuka, kami butuh diajarkan koperasi-koperasi desa ini oleh pengalaman teman-teman Hipmi yang ada di Kabupaten/Kota. Syukur kalau bisa teman-teman mau terjun ke desa. Jangan lihat desanya, tapi potensi desa ini yang tadi saya gambarkan besar sekali,” kata Ferry.

    “Kalau bisa di dikapitalisasi, kita terbuka, apalagi Bitcoin. Nanti kalau misalkan keuntungan dari koperasi desa ini besar secara akumulatif, bisa ditaruh, ditempatkan di investasi, di Bitcoin, kan lumayan luar biasa,” sambungnya.

    (shc/kil)

  • Biaya Logistik Bisa Naik 30% Imbas Perang, Pengusaha Minta Ini dari Pemerintah

    Biaya Logistik Bisa Naik 30% Imbas Perang, Pengusaha Minta Ini dari Pemerintah

    Jakarta –

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti tentang potensi kenaikan biaya logistik di tengah konflik antara Israel dan Iran. Kondisi ini terkait dengan rencana penutupan jalur Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan global.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hipmi Anggawira menilai, kondisi saat ini telah sangat mengkhawatirkan. Hal ini ditambah dengan rencana Iran untuk menutup jalur Selat Hormuz, yang menimbulkan potensi lonjakan pada biaya ongkos impor.

    “Biaya logistik mungkin bisa naik hingga 20-30%,” kata Anggawira ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    Kondisi ini otomatis akan ikut mengerek harga sejumlah komoditas, khususnya yang diimpor dari kawasan Timur Tengah. Salah satunya yakni komoditas energi yang menjadi andalan kawasan Timur Tengah, memegang porsi 50% dari kebutuhan dunia.

    “Kalau wilayah itu goyang, otomatis pasti akan berdampak ke semuanya. Minyak mentah Brent kan sudah terkerek naik, dari asumsi APBN kita kan di kisaran US$ 80 (per barel). Artinya mungkin bisa lewat dari asumsi APBN kita juga,” ujarnya.

    Menurut Anggawira, Indonesia perlu menyiapkan sejumlah langkah antisipatif melalui pembangunan ketahanan di dalam negeri. Hal ini baik dari sisi ketahanan pangan, hingga dari sisi ketahanan energi itu sendiri.

    Selaras dengan itu, beragam alternatif perlu disiapkan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam rangka menguatkan ketahanan RI. Indonesia perlu melakukan penghematan dan berfokus pada penggunaan sumber daya dalam negeri.

    “kita kan nggak menyangka secepat ini eskalasi ketegangan di Timur Tengah, padahal konflik lain juga belum mereda. Jadi menurut saya sekarang kita harus bener-bener menghemat semua yang kita miliki dan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam negeri,” kata dia.

    Anggawira mengatakan, Hipmi telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, khususnya untuk memperkuat pengusaha yang berada pada level menengah. Salah satunya, diusulkan agar diberikan bantuan dalam bentuk skema keringanan kredit.

    “Menurut saya selama ini kucuran untuk pelaku UKM sudah banyak, tapi belum banyak yang perhatikan di pengusaha level menengah. Misalnya ada skema kredit antara Rp 5 miliar s.d Rp 100 miliar, bisa menopang agar mereka bisa growth dan ada inovasi juga. Karena sekarang tanpa ada investasi di inovasi teknologi, itu untuk efisiensi,” jelas Anggawira.

    “Dan nggak mungkin kalau itu tidak dibantu oleh government karena rate bunga kita kan cukup tinggi. Jadi kalau misalnya rate bunganya bisa ditekan untuk investasi di pengusaha menengah, minimal mereka bisa bertahan, survive, dan berkompetitif juga,” sambungnya.

    (shc/kil)

  • Pakar Sebut Impor LNG Jadi Solusi Defisit Gas Ketimbang Batasi Ekspor

    Pakar Sebut Impor LNG Jadi Solusi Defisit Gas Ketimbang Batasi Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Keterbatasan pasokan gas dalam negeri disebut dapat disiasati dengan mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari negara lain, alih-alih membatasi ekspor LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

    Founder & Advisor Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto mengatakan, impor LNG terbatas menjadi salah satu solusi untuk menjamin pasokan gas domestik tanpa mengorbankan volume ekspor. 

    “Dalam hal ini, terbatas, misal untuk BUMN, seperti PGN karena PGN dalam hal ini kan memang menguasai lebih dari 80%—90% infrastruktur dan jaringan transmisi distribusi gas bumi di Tanah Air,” kata Pri kepada Bisnis, Senin (16/6/2026). 

    Menurut dia, pengalihan ekspor LNG dari produksi lokal untuk kebutuhan domestik tidak selalu dapat dilakukan karena volume terbatas dan sudah terikat kontrak ekspor jangka panjang.

    Terlebih, jika harga domestik lebih rendah, bisa memengaruhi keekonomian pengembangan lapangan gas dan penerimaan negara. 

    “Ekspor agar bisa tetap jalan dengan harga pasar karena dari ekspor itu ada bagian penerimaan negara, semakin tinggi harga ekspor, penerimaan negara semakin besar juga,” ujarnya. 

    Apabila keran impor LNG dibuka bagi BUMN, dalam hal ini PGN, Pri melihat akan ada peluang untuk mendapatkan LNG impor dengan harga lebih murah karena pasar LNG global saat ini sedang relatif cukup dari sisi pasokan

    “Ada LNG dari AS, Qatar, Malaysia, dan juga Australia yg sama-sama mencari peluang pasar di Asia Pasifik,” ujarnya. 

    Di sisi lain, sekalipun jika LNG impor tidak lebih murah atau harganya sama, maka dari sisi jaminan keberlanjutan pasokan bagi PGN bisa lebih baik karena tidak bergantung pada keputusan alokasi ekspor ataupun domestik dari produksi LNG nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengakui keputusan untuk mengalihkan alokasi LNG jatah ekspor demi kebutuhan domestik. Dia menerangkan bahwa pemerintah meminta agar produk gas nasional dapat diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. 

    “Tetapi kita juga harus ingat bahwa teman-teman K3S [kontraktor kontrak kerja sama] ini sebelum melakukan develop terhadap wilayah kerja mereka itu mereka sudah mencari market captive-nya dan itu kontraknya panjang,” ujar Bahlil, belum lama ini. 

    Bahlil menilai kondisi defisit gas yang terjadi saat ini tidak perlu saling menyalahkan, kendati dia melihat memang terdapat ketidaktelitian dari stakeholder ketika merancang permintaan dan pasokan domestik beberapa tahun terakhir. 

    “Maka kemudian apa yang terjadi sekarang di 2025 ada bagian yang harusnya kita ekspor untuk memenuhi kontrak dengan buyer dan bagiannya kita potong, ini semua dalam rangka mewujudkan apa menjadi program pemerintah,” tuturnya. 

    Namun, Bahlil menyadari bahwa pengalihan LNG ekspor untuk domestik tidak dapat dilakukan terus-menerus karena dapat mengganggu kepercayaan investor. Untuk itu, dalam hal ini, dia mendorong untuk optimalisasi potensi gas yang dapat ditingkatkan dalam negeri. 

    Sebelumnya, Bahlil juga mengakui terdapat potensi defisit gas beberapa tahun ke depan. Defisit gas terjadi lantaran meningkatnya konsumsi dalam negeri karena kurangnya perhitungan kebutuhan.

    Kendati demikian, Bahlil menyebut setelah dilakukan reviu, seharusnya produksi gas untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih akan terjaga. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak akan ada impor gas.

    “Sampai dengan hari ini tidak ada impor gas, dan kami berusaha maksimal untuk tidak ada impor gas,” kata Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (1/5/2025).  

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menuturkan, pada 2026 dan 2027, diperkirakan lifting gas akan meningkat. Oleh karena itu, pada 2026, sebisa mungkin tidak ada impor gas, kecuali bila terdapat situasi mendesak.  

    “Terkecuali sudah sangat emergency banget, kita harus yakin bahwa yang dihasilkan dari dalam negeri bisa memenuhi dalam negeri kita,” katanya. 

    Di samping itu, Bahlil menyebut, pihaknya tidak akan melakukan revisi terhadap target produksi minyak dan gas bumi (migas), 1 juta barel per hari (bopd) pada 2030

  • Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Mulai Rp 600.000 Per Bulan

    Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Mulai Rp 600.000 Per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah memfinalisasi kebijakan baru terkait penyesuaian ukuran rumah subsidi minimal 18 meter persegi.

    Langkah ini diambil guna menekan harga jual dan cicilan agar lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta generasi muda yang ingin tinggal di perkotaan.

    Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengungkapkan, penyesuaian ukuran rumah subsidi ini ditargetkan bisa menurunkan cicilan bulanan menjadi sekitar Rp 600.000.

    “Insyaallah kalau memang nanti ke depan sudah banyak masukan dari semua stakeholder dengan harga yang lebih murah,  cicilannya juga kita dorong bisa lebih murah, bisa Rp 600.000 sampai Rp 700.000 per bulan,” ujar Sri di Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Saat ini, rata-rata cicilan rumah subsidi masih berada di kisaran Rp 1,2 juta per bulan. Oleh karena itu, Sri menyebut pemangkasan ukuran rumah merupakan salah satu strategi untuk menekan harga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan.

    Menanggapi kritik terhadap desain rumah subsidi berukuran 14 meter persegi yang dinilai terlalu sempit, Sri Haryati menjelaskan konsep tersebut merupakan bagian dari rancangan milik Lippo Group dan belum dipasarkan.

    Desain tersebut, menurutnya, dimaksudkan sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah di area perkotaan dengan harga lebih terjangkau.

    Sri juga menegaskan, Kementerian PKP sangat terbuka terhadap kritik dan masukan publik terkait inovasi rumah mungil tersebut.

    “Karena kami kementerian PKP, pak menteri sangat terbuka untuk berdiskusi dengan seluruh stakeholder. Draft juga kita sebarkan ke seluruh asosiasi pengembang, ke Kadin, ke HIPMI, ke REI dan lain-lain gitu,” ujar Sri Haryati.

  • Israel Serang Iran-Alarm Perang Pecah, Pengusaha Cemaskan 3 Sektor Ini

    Israel Serang Iran-Alarm Perang Pecah, Pengusaha Cemaskan 3 Sektor Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel mengonfirmasi telah melancarkan serangan militer besar-besaran ke sejumlah target strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklir dan produksi rudal. Menurut pernyataan resmi pemerintah Israel pada Jumat (13/6/2025), operasi yang diberi nama “Rising Lion” itu dimaksudkan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pun telah bersumpah akan memberikan “hukuman berat” kepada Israel karena telah menyerang negaranya. Artinya, tak berlebihan jika hal ini memicu kekhawatiran potensi semakin meluasnya perang di Timur Tengah.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menyebut ketegangan militer yang memuncak antara Israel dan Iran bukan cuma jadi urusan geopolitik kawasan Timur Tengah. Di mata pengusaha Indonesia, ini adalah alarm krisis global yang bisa berdampak langsung pada energi, logistik, hingga industri strategis dalam negeri.

    “Ketegangan militer antara Israel dan Iran bukan hanya isu geopolitik kawasan, tapi berpotensi membawa efek domino global, terutama di sektor energi, keuangan, dan logistik,” kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (13/6/2025).

    Menurut Anggawira, sektor energi adalah titik rawan paling utama. Jika konflik ini memicu gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz, harga minyak mentah bisa melonjak tajam. Efeknya? Langsung terasa ke Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor BBM.

    “Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM tentu akan langsung terdampak, mulai dari biaya energi industri, inflasi transportasi, hingga subsidi energi yang membebani APBN,” jelasnya.

    Tak hanya itu, penerbangan, logistik, dan manufaktur ekspor juga akan mendapat tekanan besar akibat melonjaknya ongkos produksi dan pengiriman.

    Anggawira menyebut, pelaku usaha, terutama perusahaan terbuka dan BUMN strategis, sudah mulai memasukkan skenario geopolitik global dalam peta risiko bisnis sejak pandemi. Namun, tidak semua sektor punya daya tahan yang sama.

    “Perusahaan padat impor, energi-intensif, dan berorientasi pasar ekspor ke Eropa/Timur Tengah akan lebih rentan,” ujarnya.

    HIPMI menilai ada tiga strategi utama yang perlu segera dijalankan pelaku usaha untuk meredam efek domino dari ketegangan Israel-Iran. Pertama, efisiensi energi dan operasional.

    “Termasuk konversi ke energi alternatif, optimalisasi rantai pasok, dan renegosiasi kontrak logistik internasional,” jelas Anggawira.

    Kedua, buka pasar baru. “Terutama ke kawasan Asia Selatan, Afrika, dan ASEAN, untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara terdampak geopolitik,” katanya.

    Ketiga, investasi strategis. “Misalnya pada sektor energi domestik, infrastruktur logistik nasional, dan industri substitusi impor yang bisa mengurangi eksposur risiko global,” tambahnya.

    Pengusaha Butuh Tangan Pemerintah

    Meski dunia usaha punya peran besar dalam bertahan di tengah krisis, Anggawira menekankan, peran pemerintah tetap krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi.

    “Dunia usaha tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah juga perlu siapkan fasilitas fiskal dan stimulus insentif yang adaptif terhadap risiko global, seperti penyesuaian harga energi, insentif logistik, dan jaminan pasokan bahan baku esensial,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anggawira mewakili HIPMI mengingatkan agar pelaku usaha tidak hanya reaktif, tetapi proaktif membangun ketahanan jangka panjang.

    “Ketegangan Israel-Iran adalah pengingat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal resiliensi terhadap krisis global,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tak Cuma Modal, Ini Masalah yang Dihadapi Pengusaha Muda RI

    Tak Cuma Modal, Ini Masalah yang Dihadapi Pengusaha Muda RI

    Jakarta –

    Sebanyak lebih dari 2.500 pelaku usaha dari berbagai daerah berkumpul di Gedung Smesco, Jakarta Selatan dalam mengikuti Hari Kewirausahaan Nasional. Dalam agenda tersebut, para pengusaha menyampaikan sejumlah tuntutan dan catatan kritis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait peran kewirausahaan dan UMKM menuju 2045.

    Mereka menyoroti masalah mendasar seperti kurangnya dukungan pendidikan, akses pembiayaan, hingga lemahnya ekosistem usaha yang berkelanjutan. Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Buchari, menyampaikan momen itu menjadi saat yang tepat untuk menyatukan pemikiran, menyusun langkah konkret, serta menawarkan kerangka strategis pembangunan ekonomi berbasis kewirausahaan kepada pemerintah.

    Akbar menegaskan tantangan utama kewirausahaan Indonesia tidak hanya berkutat pada soal permodalan, tapi lebih dalam lagi menyangkut pembentukan karakter, mentalitas, serta ekosistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut visi Indonesia Emas 2045, HIPMI menyusun sebuah peta jalan kewirausahaan dan UMKM sebagai masukan strategis kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Peta jalan ini menguraikan secara komprehensif potensi serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dan wirausaha muda di Indonesia, serta menyodorkan arah kebijakan yang menurut HIPMI perlu menjadi perhatian pemerintah. Inti dari usulan tersebut adalah perlunya pendekatan yang menyeluruh mulai dari aspek pendidikan, pembiayaan, teknologi, hingga kolaborasi lintas sektor, ujar Akbar pada keterangannya (12/6/2025).

    Dalam pandangan HIPMI, pendidikan kewirausahaan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sejak usia dini, bukan sebatas pelatihan tambahan atau program pilihan.

    “Kalau kita ingin Indonesia jadi negara maju pada 2045, kita harus mulai dari sekolah dasar dan menegah. Kita harus mencetak generasi yang kreatif, tahan banting, dan mampu melihat peluang. Kewirausahaan itu bukan hanya soal bisnis, tapi soal pola pikir dan cara pandang,” ujar Akbar.

    Selain pendidikan, HIPMI juga mendorong penguatan akses pembiayaan yang lebih inovatif dan inklusif bagi UMKM, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan usaha di berbagai sektor. Dukungan terhadap infrastruktur digital, kemudahan akses pasar, serta perlindungan hukum juga menjadi bagian dari narasi peta jalan ini.

    Tak kalah penting, HIPMI menekankan pentingnya membangun jejaring kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, dan dunia internasional. Diplomasi ekonomi, menurut Akbar, tidak boleh hanya menjadi domain kementerian, tetapi juga harus melibatkan pengusaha muda sebagai duta pertumbuhan dan inovasi Indonesia di mata dunia.

    Di sela acara, para peserta dan pengunjung juga disuguhi pameran UMKM dari berbagai daerah, menampilkan produk-produk unggulan seperti kuliner lokal, fesyen, kerajinan tangan, hingga startup digital. Pameran ini bukan hanya ajang promosi, tapi juga ruang konkret untuk mewujudkan ekosistem kemitraan antarpelaku usaha.

    Ketua Bidang UMKM, Koperasi & Kewirausahaan BPP HIPMI, Arief Satria Kurniagung berharap peta jalan yang mereka tawarkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang.

    “Peta jalan ini bukan hanya rangkuman ide, tapi cermin aspirasi pelaku usaha muda di seluruh Indonesia. Kami ingin pemerintah melihat kewirausahaan sebagai fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah momentum untuk menyatukan arah, agar kebijakan pemerintah dan semangat pengusaha muda bisa bergerak seiring,” ujar Arief.

    Menurutnya, peran UMKM dan wirausaha muda tidak bisa dilepaskan dari transformasi ekonomi nasional.

    “Dari tangan-tangan mereka lahir solusi konkret, lapangan kerja baru, dan inovasi yang menjawab kebutuhan zaman. Peta jalan ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan moral HIPMI dalam membangun masa depan bangsa,” tutup Arief.

    (igo/fdl)

  • Hipmi Minta Kriteria UKM yang Bisa Kelola Tambang Diperketat

    Hipmi Minta Kriteria UKM yang Bisa Kelola Tambang Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk memperketat kriteria bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) penerima izin usaha pertambangan (IUP).

    Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menyampaikan, perlu dibuat standar minimum yang ketat jika pemerintah serius untuk memberikan IUP kepada UKM.

    “Menurut kami, jika pemerintah serius, maka perlu dibuat standar minimum yang ketat,” kata Anggawira kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Menurut dia, ada beberapa kriteria yang wajib dimiliki UKM untuk bisa turut serta mengelola pertambangan minerba. Pertama, memiliki mitra teknis atau pendampingan dari perusahaan berizin yang kompeten.

    Kedua, memenuhi sertifikasi keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, memiliki modal minimum dan struktur organisasi yang memadai untuk mengelola operasi tambang.

    Terakhir, terverifikasi sebagai UKM binaan dalam ekosistem industri yang terintegrasi, bukan UKM fiktif atau proxy dari korporasi besar.

    “Kami mendukung kebijakan afirmatif, tapi jangan sampai niat baik ini justru menciptakan kerusakan baru karena lemahnya kapasitas pelaku,” ujarnya.

    Dia mengharapkan, konsistensi regulasi dan pengawasan dapat dijalankan secara serius sehingga pemberdayaan UKM di sektor minerba ini benar-benar menjadi solusi, bukan menambah beban masalah di lapangan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan sinkronisasi terkait aturan turunan dari UU No.2/2025, yakni dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

    Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM tengah menyiapkan kriteria UKM yang dapat menerima izin usaha tambang.

    “Sedang disiapkan, sedang disiapkan semuanya,” ujar Maman kepada awak media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Maman menuturkan, pemerintah melalui kebijakan ini memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk terjun dan terlibat dalam bisnis usaha pertambangan.

    Hal ini, kata dia, sejalan dengan konsep besar yang didorong Presiden Prabowo Subianto yakni ekonomi kerakyatan. 

    “Ini kan dalam rangka untuk memberikan ruang dan kesempatan sebesar-besarnya untuk pengusaha di daerah supaya mereka juga bisa tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.

  • Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025

    Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025

    Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025 di SMESCO 10/6/2025 (Foto : Humas Kemensos)

    Wamensos: Jadikan bansos alat bebaskan kemiskinan

    Wamensos menghadiri peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Kementerian UMKM bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar peringatan Hari Kewirausahaan Nasional 2025 untuk pertama kalinya yang diselenggarakan di Gedung SMESCO Convention Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Peringatan ini merupakan hal yang penting dalam mendorong semangat kewirausahaan di Indonesia. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, turut hadir memberikan dukungan terhadap langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran berwirausaha dan memperkuat produktivitas nasional.

    Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyebut peringatan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peran penting pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Ini adalah momentum kesetaraan, penghormatan yang luar biasa tinggi, apresiasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang ditugaskan pada Kementerian UMKM untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya pada pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Maman.

    Ia juga menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan terus mendampingi dan mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh pelosok negeri.

    “Kementerian UMKM merupakan ‘bapak’ bagi HIPMI dan akan terus hadir bersama UMKM di seluruh tanah air,” tambahnya.

    Ketua Umum HIPMI, Akbar Himawan Buchari, yang juga merupakan penggagas Hari Kewirausahaan Nasional, berharap momentum ini menjadi penggerak bagi generasi muda untuk terjun ke dunia usaha.

    “Mudah-mudahan Hari Kewirausahaan yang diperingati pertama ini, menjadi semangat kita agar teman-teman bisa mendoktrin kader HIPMI di seluruh Indonesia mau jadi pengusaha, berkembang dan tumbuh bersama dan pemerintah hadir memfasilitasi untuk tumbuh, berkembang dan eksis di dunia usaha,” ujarnya.

    Sejalan dengan semangat peringatan ini, Kementerian Sosial terus menjalankan program transformasi bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi. Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Kemensos memberikan modal, pelatihan, dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Kita tidak ingin bansos hanya jadi alat mempertahankan kemiskinan. Tapi harus jadi alat membebaskan rakyat dari kemiskinan, lewat pemberdayaan ekonomi (kewirausahaan),” kata Agus Jabo.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta