Institusi: HIPMI

  • Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

    Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana impor lithium dari Australia untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air masuk akal. Hal ini pun dinilai memberikan dampak positif untuk Indonesia.

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menuturkan, Indonesia sejauh ini belum memiliki cadangan lithium. 

    Menurutnya, Indonesia baru memiliki hypothetical resources, baik dari batuan seperti spodumen maupun dari cebakan garam. Namun, potensi itu belum diindikasikan sebagai cadangan. 

    Cebakan garam adalah istilah geologi yang merujuk pada akumulasi atau endapan garam mineral yang terbentuk secara alami di dalam kerak bumi. Cebakan ini terbentuk melalui proses evaporasi air laut atau danau garam dalam jangka waktu geologis yang sangat panjang.

    Rizal menyebut, untuk mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang sudah dicanangkan pemerintah, kebutuhan lithium tersebut harus diimpor dari negara lain. 

    Menurutnya, Australia memiliki cukup banyak cadangan lithium sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekosistem tersebut.

    “Posisi Australia yang lebih dekat ke Indonesia tentu akan memberikan dampak positif terutama untuk biaya transportasi dan kecepatan waktu pengadaannya [lead time],” tutur Rizal kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Mengutip data Geoscience Australia, cadangan lithium terbukti (ore reserves) Negeri Kangguru mencapai sekitar 5.051 kiloton lithium (kt Li), setara kurang lebih 5,05 juta ton per Desember 2023. Angka tersebut mewakili ±5% dari cadangan dunia.

    Sementara itu, sumber daya terbukti dan terindikasi (EDR) mencapai sekitar 8.440 kt Li atau 8,44 juta ton. Angka itu mencapai sekitar 28 % cadangan dunia.

    Meski RI berencana impor lithium dari Australia, Rizal mengatakan, sumber dari negara lain seperti dari negara-negara Afrika juga perlu dijaga. 

    “Ini agar sumbernya tidak berasal dari satu sumber. Apabila terjadi hambatan supply di Australia misalnya, bisa didatangkan dari negara lain,” imbuh Rizal.

    Lebih lanjut, Rizal mengatakan, proses impor lithium dari Australia umumnya dilakukan secara business to business (B2B). Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengaktifkan lagi kegiatan eksplorasi, terutama untuk menemukan sumber daya dan cadangan mineral kritis termasuk lithium.

    Selain itu, pemerintah perlu mengaktifkan kegiatan riset dengan serius untuk menghasilkan teknologi pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Hal ini diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, baik dari sisi teknologi maupun biaya. 

    “Kita harus mencontoh China dan Korea yang sangat serius dalam hal ini. Sekarang mereka lebih maju dan posisinya di atas Indonesia saat ini,” ucap Rizal.

    Wacana impor lithium dari Australia sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara International Battery Summit (IBS) 2025, Selasa (5/8/2025).

    Dia mengatakan, wacana impor itu tak lepas dari visi pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air.

    Bahlil menuturkan, pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk ikut membangun ekosistem baterai Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku baterai, seperti kobalt, nikel, hingga mangan. 

    Namun, dia mengakui Indonesia belum memiliki pasokan lithium, sebagai salah satu bahan baku baterai itu. Untuk itu, Bahlil menyebut, pasokan lithium akan didatangkan dari Australia.

    “Mangan-kobalt kalian [investor] bisa dapat. Nah, sekarang kita lagi ada kerja sama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang lithium,” ujarnya.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, selama ini impor lithium diambil dari negara-negara Afrika. Menurutnya, dengan mengalihkan impor dari Australia, biaya logistik pun bisa ditekan. Pasalnya, jarak antara Indonesia dengan Australia lebih dekat dibanding Afrika. 

    “Nah, memang secara ekonomis akan jauh lebih ekonomis dari Australia karena biaya transportasinya ada. Beberapa teman-teman pelaku usaha itu sudah mengambil tambang di sana,” tutur Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkapkan berapa potensi volume impor lithium dari Australia yang bakal dieksekusi. Sebab, rencana itu masih dalam kajian. 

    “Saya belum tahu volumenya berapa karena saya bukan pengusahanya ya,” katanya.

  • Bahlil Sebut RI Bakal Impor Lithium dari Australia untuk Proyek Baterai

    Bahlil Sebut RI Bakal Impor Lithium dari Australia untuk Proyek Baterai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah bakal bekerja sama dengan Australia untuk impor lithium. Hal ini tak lepas dari visi pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air.

    Dia menuturkan, pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk ikut membangun ekosistem baterai Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku baterai, seperti kobalt, nikel, hingga mangan.

    Namun, Bahlil mengakui Indonesia belum memiliki pasokan lithium, sebagai salah satu bahan baku baterai itu. Untuk itu, 
    Bahlil menyebut, pasokan lithium akan didatangkan dari Australia.

    “Mangan-kobalt kalian [investor] bisa dapat. Nah, sekarang kita lagi ada kerja sama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang lithium,” ujar Bahlil dalam acara International Battery Summit (IBS) 2025, Selasa (5/8/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, selama ini impor lithium diambil dari negara-negara Afrika. Menurutnya, dengan mengalihkan impor dari Australia, biaya logistik pun bisa ditekan. Pasalnya, jarak antara Indonesia dengan Australia lebih dekat dibanding Afrika.

    “Nah, memang secara ekonomis akan jauh lebih ekonomis dari Australia karena biaya transportasinya ada. Beberapa teman-teman pelaku usaha itu sudah mengambil tambang di sana,” tutur Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkapkan berapa potensi volume impor lithium dari Australia yang bakal dieksekusi. Sebab, rencana itu masih dalam kajian.

    “Saya belum tahu volumenya berapa karena saya bukan pengusahanya ya,” katanya.

    Oleh karena itu, Bahlil mengingatkan agar para investor tak khawatir berinvestasi di ekosistem baterai Tanah Air. Selain, pasokan bahan baku yang terjamin, industri baterai juga memiliki potensi besar di pasar domestik maupun internasional.

    Khususnya domestik, Bahlil menyebut potensi kebutuhan baterai hingga 2034 mencapai 392 GWh. Jumlah itu di antaranya mencakup kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWh.

    “Ke depan akan kita bangun kurang lebih sekitar 100 GWh. Berapa itu kebutuhan baterainya? Dan kita minta baterai-baterai untuk listrik ini semua harus memakai produk Indonesia,” ucap Bahlil.

  • Sempat Jadi Rebutan, Bahlil Beri Bocoran Blok Ambalat Bakal Dikelola Pertamina dan Petronas

    Sempat Jadi Rebutan, Bahlil Beri Bocoran Blok Ambalat Bakal Dikelola Pertamina dan Petronas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi bocoran bahwa PT Pertamina (Persero) dan Petroliam Nasional Bhd. atau Petronas bakal menggarap Blok Ambalat.

    Hal itu dilakukan usai Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengelola wilayah tersebut secara bersama-sama.

    Blok Ambalat merupakan wilayah perairan seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi, dekat perbatasan antara Kalimantan Utara (Indonesia) dan Sabah (Malaysia). Wilayah ini diklaim kedua negara karena diyakini mengandung cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah.

    Namun, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim telah sepakat untuk mengelola Blok Ambalat bersama. Menurut kedua pemimpin itu, potensi kekayaan alam yang terdapat di kawasan perbatasan akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua negara.

    Bahlil mengatakan, sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka akan dilakukan kerja sama antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia.

    “Di mana representasi untuk bidang migas adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia,” ujar Bahlil di sela-sela acara Energi dan Mineral Festival di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Kendati, dia menyebut hal ini masih belum final. Sebab, rencana pengelolaan Blok Ambalat masih dalam kajian antara kedua negara.

    “Sekali lagi saya katakan bahwa ini masih dalam kajian. Belum tahu kapan dan bagaimana metode dan caranya,” tutur Bahlil.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengakui Blok Ambalat memiliki potensi sumber daya minyak dan gas (migas). Namun, dia belum bisa merinci berapa potensi itu.

    Oleh karena itu, Blok Ambalat perlu digarap bersama-sama dengan dengan Malaysia. Dengan begitu kedua negara bisa diuntungkan.

    “Karena kalau seperti ini, sekalipun cadangan ada, tapi kalau tidak dikelola, dua-duanya enggak dapat bagian apa-apa,” katanya.

    Sementara itu, anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengaku siap menggarap Blok Ambalat.

    Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial PHE Edy Karyanto mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM.

    “Kami operator siap kalau memang diperintah untuk melakukan eksplorasi gitu, tetapi kami menunggu, lah, sepenuhnya. Dan itu hanya mention saja bahwa kami siap untuk melaksanakan perintah itu,” ucap Edy.

    Pada 2016 lalu, PHE sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai operator untuk Blok East Ambalat, bagian dari keseluruhan blok Ambalat sebagaimana didefinisikan oleh pemerintah Indonesia.

    Kendati, aktivitas eksplorasi maupun produksi belum berjalan karena adanya sengketa batas maritim dengan Malaysia.

    Edy mengatakan, pihaknya memiliki pengalaman dan kapasitas keuangan untuk mengelola Blok Ambalat, jika sudah diperintahkan oleh pemerintah.

    “Kami punya kompetensi, baik secara teknikal maupun finansial. Baik itu kan, itu mungkin apakah laut, semi submersible atau apa gitu, ya, atau check up gitu, ya. Kami siap karena punya experience dan kompetensi untuk melakukan itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa potensi kekayaan alam yang terdapat di Blok Ambalat akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua negara. Model kerja sama ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional masing-masing negara.

    “Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama dengan PM Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025) lalu.

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kedekatan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia menjadi modal penting dalam menyikapi isu-isu sensitif secara arif dan berimbang.

    Menurutnya, kesepakatan ini mencerminkan pendekatan progresif kedua negara untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum secara bertahap, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah yang menjadi perhatian bersama.

    “Kami memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, dan banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama. Ini memperkuat tekad kita untuk mencari solusi bersama,” kata Prabowo.

  • HIPMI Jakarta Raya Kukuhkan Ketua Baru BPC, Ini Sosoknya – Page 3

    HIPMI Jakarta Raya Kukuhkan Ketua Baru BPC, Ini Sosoknya – Page 3

    Senada, Ketua Steering Committee (SC) RAKERDA HIPMI Jaya 2025, Mahesa Husain menyampaikan forum ini dirancang untuk mendorong refleksi organisasi dan ketepatan arah langkah ke depan.

    “RAKERDA ini kami siapkan sebagai ruang penguatan internal organisasi. Di sini, pengurus dari berbagai bidang dan wilayah duduk bersama untuk meninjau ulang capaian, menyelaraskan arah, dan menyusun peta jalan ke depan. Ini bukan hanya soal program, tapi tentang bagaimana HIPMI Jaya tetap relevan dan progresif dalam dinamika Jakarta yang terus berubah,” kata Mahesa.

    Di sisi lain, Roby Sugama selaku Ketua Organizing Committee (OC) RAKERDA 2025, berterima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dan menekankan pentingnya keberhasilan teknis dan substansi dari seluruh rangkaian kegiatan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia, dan mitra yang telah terlibat sejak awal hingga akhir. Rangkaian RAKERDA ini mencakup persiapan pleno lintas bidang, penyusunan program kerja tahunan, serta forum diskusi lintas wilayah yang substantive,” kata Roby.

    Roby berharap, hasil dari RAKERDA ini dapat segera diimplementasikan secara terukur, memberikan manfaat langsung bagi anggota, serta memperkuat kontribusi HIPMI Jaya di setiap wilayah Jakarta.

    Sebagai informasi, RAKERDA HIPMI Jaya 2025 juga diisi dengan presentai program unggulan BPD, sesi sinergi lintas bidang, serta diskusi terbuka seputar isu strategis di bidang ekonomi, UMKM, digitalisasi, dan penguatan peran HIPMI sebagai mitra pembangunan daerah.

    Turut hadir Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Kemudian, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, Pendiri sekaligus Ketua Umum pertama HIPMI, Abdul Latief. Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari serta jajaran pengurus pusat dan daerah.

  • HIPMI Jakbar punya ketua umum baru, berkomitmen kuatkan SDM

    HIPMI Jakbar punya ketua umum baru, berkomitmen kuatkan SDM

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Jakarta Barat, resmi memiliki ketua umum baru dan berkomitmen untuk menguatkan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan keterampilan sebagai solusi konkret menghadapi situasi global yang tak menentu.

    “Pemimpin yang baik tak hanya berada di depan barisan, tapi memastikan semua yang ikut berjalan merasa tumbuh dan sejahtera,” kata Ketua Umum terpilih BPC HIPMI Jakarta Barat Alvin Reynaldi Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Setelah resmi terpilih sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Barat Alvin menegaskan, komitmennya untuk memimpin dengan hati, visi, dan aksi nyata.

    Ia meyakini bahwa kepemimpinan bukan tentang berdiri paling depan, tapi tentang memastikan seluruh tim merasa tumbuh bersama, sejahtera, dan dihargai dalam setiap langkah perjuangan.

    Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Alvin ingin membangun ekosistem HIPMI Jakarta Barat bukan hanya kuat secara bisnis, tapi juga solid secara kepemimpinan dan solidaritas.

    Ia percaya, saat satu maju, semua harus ikut terdorong maju. Inilah awal dari perjalanan baru untuk HIPMI Jakarta Barat yang lebih progresif dan inklusif.

    “Pemimpin yang baik tak hanya berada di depan barisan, tapi memastikan semua yang ikut berjalan merasa tumbuh dan sejahtera,” ujarnya.

    Alvin mengatakan bahwa penguatan SDM merupakan hal yang penting selain itu peningkatan keterampilan sebagai solusi konkret menghadapi situasi global yang tak menentu juga harus ditingkatkan.

    Alvin mengutip pandangan Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, yang menyampaikan bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, yang bisa dilakukan adalah mengembangkan diri sendiri sebagai pengusaha.

    “Yang bisa kita kembangkan itu pribadi kita sebagai pengusaha, skill kita sebagai pengusaha. Jadi daripada kita mikir secara makro, global yang pasti terdampak, lebih baik kita kembangkan skill dan usaha,” ujar Alvin.

    Ke depan, sebagai ketum terpilih, Alvin berkomitmen untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas anggota HIPMI Jakarta Barat, tidak hanya dalam aspek bisnis, tetapi juga dari sisi kualitas individu dan kepemimpinan.

    “Itu rencana kerja saya. Mungkin yang saya bantu kembangkan tidak hanya bisnisnya, lebih banyak ke arah pribadinya, SDMnya,” kata dia menambahkan.

    Diketahui, PD HIPMI Jaya telah melaksanakan agenda Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) HIPMI JAYA 2025 Masa Bakti 2025-2028 dan Diklatda di Jakarta.

    Acara ini bertujuan untuk finalisasi program kerja dari masing-masing bidang serta penentuan Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Se-Jakarta Raya.

    Salah satu hasil penting dari RAKERDA kali ini adalah terpilihnya Alvin Reynaldi Setiawan sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Barat.

    Keputusan ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat keberlanjutan organisasi dan memperluas jaringan wirausaha muda di Jakarta Barat.

    RAKERDA ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi antara BPD HIPMI JAYA dengan pemerintah daerah DKI Jakarta dan stakeholder lainnya.

    Kehadiran berbagai pihak dalam acara ini semakin mempererat hubungan antara HIPMI JAYA dan instansi pemerintah serta sektor swasta di Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano ajak pengusaha berperan di berbagai inisiatif bangun Jakarta

    Rano ajak pengusaha berperan di berbagai inisiatif bangun Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak para pengusaha semakin aktif berperan dalam berbagai inisiatif strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun kota seperti inovasi teknologi dan pembangunan infrastruktur.

    Selain itu, dia juga mengajak pengusaha terlibat dalam kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kewirausahaan muda serta pelestarian dan pengembangan budaya kota.

    Rano dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya di Jakarta Pusat, Jumat, menyampaikan bahwa menjelang usia ke-500 Jakarta pada 2027, Pemprov DKI Jakarta memiliki visi besar menjadikan Jakarta sebagai “Top 50 Global City” pada 2030 dan masuk jajaran “Top 20 Global City” pada 2045.

    Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kolaborasi strategis yang melibatkan seluruh elemen, terutama para pengusaha muda yang kreatif dan inovatif.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengadakan “Jakarta Investment Festival” (JIF). Kegiatan tahunan ini bertujuan mengundang investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi membangun Jakarta.

    Dalam JIF 2025, Pemprov DKI menawarkan proyek investasi senilai total Rp430,9 triliun atau sekitar 26,9 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut mencakup pengembangan berbagai kawasan.

    Seperti Pasar Baru di Jakarta Pusat sebagai “culture shopping district”, Ancol, JIS, Danau Sunter dan Danau Cincin di Jakarta Utara sebagai bagian dari “Jakarta’s New Belt” serta kawasan Cawang Hub di Jakarta Timur yang dirancang menjadi “Crossroad East Metro Jakarta Transport Interchange.

    Rano juga mengapresiasi para pengusaha yang tergabung dalam Hipmi Jaya yang selama ini telah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong lahirnya pengusaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan menggerakkan perekonomian kota.

    Adapun terkait perekonomian Jakarta, dia mencatat ekonomi Jakarta pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,95 persen (tahunan/year-on-year), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87 persen.

    Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kontribusi aktif pelaku usaha, termasuk anggota Himpi Jaya. “Agar roda ekonomi terus bergerak, saya berharap Hipmi Jaya dapat berperan dalam program-program yang mendukung penguatan kelembagaan bisnis, termasuk Koperasi Merah Putih,” katanya.

    Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna melahirkan lebih banyak pengusaha muda yang tangguh dan berdaya saing.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengusaha Usul DMO Gas Demi Penuhi Kebutuhan Domestik

    Pengusaha Usul DMO Gas Demi Penuhi Kebutuhan Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan pengkajian domestic market obligation (DMO) gas alam diterapkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

    Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira mengatakan DMO gas alam menjadi langkah strategis guna memastikan pasokan gas yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri domestik, pembangkit listrik, hingga transportasi.

    “Selama ini, ketergantungan pada skema harga ekspor atau mekanisme pasar penuh cenderung menyulitkan sektor industri nasional untuk mendapatkan harga gas yang kompetitif,” kata Anggawira kepada Bisnis, Kamis (17/7/2025). 

    Menurut dia, penerapan DMO gas dapat menjadi mekanisme kontrol sekaligus memastikan bahwa sebagian dari produksi gas nasional dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang wajar.

    Terlebih, kebutuhan gas domestik terus mengalami peningkatan. Merujuk data SKK Migas, pemanfaatan gas bumi didominasi untuk industri 25,44% dan ekspor 23,4%. 

    Selanjutnya, untuk domestik LNG sebesar 13,09%, kelistrikan 12,93%, pupuk 12,25%, dan lainnya. Permintaan gas dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat. 

    “Jadi, ya secara prinsip, DMO gas sangat efektif untuk menjamin kebutuhan domestik dan mengurangi tekanan terhadap opsi impor,” tuturnya. 

    Dari sisi keekonomian, dia menilai DMO gas akan menciptakan kepastian harga di pasar domestik. Hal ini penting bagi pelaku usaha karena volatilitas harga gas saat ini seringkali mengganggu perencanaan produksi dan investasi, terutama di sektor hilir.

    Namun, Anggawira mewanti-wanti agar implementasi DMO harus tetap mempertimbangkan insentif bagi produsen agar tidak mengurangi minat investasi di sektor hulu. 

    Dalam hal ini, skema harga DMO gas perlu disusun secara transparan dan adil, baik bagi konsumen domestik maupun produsen, agar tetap terjadi keseimbangan antara daya saing industri dan keberlanjutan proyek migas.

    Sebagai solusi jangka pendek, pihaknya melihat kebutuhan impor LNG tidak bisa dihindari, terutama mengingat adanya ketimpangan antara lokasi sumber gas dan pusat permintaan (mismatch spatio-temporal), serta keterbatasan infrastruktur distribusi domestik. 

    “Maka impor LNG menjadi jembatan solusi sementara,” imbuhnya.

    Dia juga tak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan Amerika Serikat mengenai kemungkinan kerja sama pasokan LNG dari AS. Hal ini terungkap dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, termasuk agenda bilateral baru-baru ini.

    “Namun, ini masih dalam tahap penjajakan. Tentunya kami mendorong agar setiap kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, serta tidak mengganggu upaya Indonesia mencapai kemandirian energi jangka menengah-panjang,” pungkasnya. 

  • RI perlu waspada strategi dagang yang agresif

    RI perlu waspada strategi dagang yang agresif

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Respons tarif AS, HIPMI: RI perlu waspada strategi dagang yang agresif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:00 WIB

    Elshinta.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kesepakatan tarif 19 persen di satu sisi menguntungkan sektor ekspor, namun di sisi lain tekanan dagang AS bisa menggerus daya saing ekspor nasional.

    Di samping itu, tarif impor 0 persen untuk produk asal AS juga perlu dicermati secara kritis.

    “Kita tidak boleh melihat ini sekadar sebagai pengumuman teknis, tapi sebagai sinyal bahwa hubungan dagang kita sedang memasuki fase negosiasi yang tidak seimbang. Indonesia perlu berhati-hati agar tidak menjadi korban dari strategi dagang agresif negara besar,” kata Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira di Jakarta, Rabu.

    Meskipun penetapan tarif 19 persen menjadi yang terendah di antara negara-negara Asia, dia menilai kesepakatan dagang tersebut tetap akan menimbulkan sejumlah dampak terhadap industri.

    Beberapa dampak antara lain, penurunan volume ekspor ke AS, efisiensi biaya produksi yang terganggu, serta adanya potensi pengurangan tenaga kerja.

    Khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan para eksportir baru, tarif tersebut bisa menjadi hambatan untuk naik kelas dan menembus pasar global.

    “Tarif ini tentu akan menambah beban pelaku usaha Indonesia, khususnya mereka yang mengekspor ke Amerika Serikat. Produk-produk seperti tekstil, alas kaki, elektronik rumah tangga, dan furniture sangat rentan karena margin keuntungan mereka sudah tipis,” jelasnya.

    Oleh karena itu, dia menyampaikan beberapa strategi yang perlu ditempuh Pemerintah guna tetap menjaga daya saing dunia usaha nasional.

    Pertama, pemerintah perlu segera menyusun strategi diversifikasi pasar ekspor agar pelaku usaha tidak hanya bergantung pada pasar AS.

    Kedua, insentif dan pembiayaan ekspor harus diperluas untuk sektor-sektor terdampak, terutama bagi pelaku UMKM.

    Ketiga, Indonesia harus berani menegosiasikan ulang kesepakatan dagang yang lebih adil, tidak hanya menjadi pembeli produk energi atau pesawat dari AS, tapi mengedepankan prinsip timbal balik dan kemandirian ekonomi.

    Kemudian keempat, kesepakatan tarif Indonesia dan AS mampu menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem produksi dalam negeri sehingga kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk bernilai tambah tinggi.

    Adapun sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan, tarif impor sebesar 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor mereka dari negara kita,” tulis Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Sumber : Antara

  • Hipmi Jateng dukung UMKM dan IKM kembangkan potensi dan berdaya saing

    Hipmi Jateng dukung UMKM dan IKM kembangkan potensi dan berdaya saing

    ANTARA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah terus menggali potensi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar berdaya saing di pasar global. Pendampingan pun telah dilakukan mulai dari pelatihan, kurasi produk hingga mendekatkan dengan target pasar sehingga pelaku UMKM mampu berkembang dan naik kelas. (Fx. Suryo Wicaksono/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai negosiasi pemerintah telah maksimal membuat finalisasi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal Indonesia sebesar 19 persen.

    “Upaya Pemerintah sudah maksimal sehingga menurunkan tarif dari semula 32 persen menjadi 19 persen,” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Akbar mengatakan, sejak April, Pemerintah telah berupaya maksimal agar tarif resiprokal yang dipatok Presiden AS Donald Trump tidak terlalu tinggi. Negosiasi pun dilakukan, sambil melancarkan upaya lain.

    Menurut dia, hampir semua menteri terkait berjibaku dalam orkestasi Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi nakhoda negosiator dengan pihak Washington.

    Namum, siapa sangka gebrakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa menyempurnakan puzzle kerja keras ini. Di hadapan DPR, Bahlil akan membatalkan rencana impor minyak dan gas dari Amerika jika tarif tidak turun.

    “Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,” tutur Akbar.

    Memang jika dilihat angkanya, lanjut Akbar, tarif itu masih relatif tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih kecil. Laos 40 persen, Thailand 36 persen, Malaysia 25 persen, dan Vietnam 20 persen.

    Kata Akbar, defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia hanya 19 miliar dolar AS. Sementara, Pemerintah akan mengimpor energi dan produk agrikultur dari Amerika Serikat (AS) senilai 34 miliar dollar AS. Langkah itu menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

    “Seharusnya, itu sudah membalikkan neraca perdagangan Amerika, yang sebelumnya defisit akan menjadi surplus,” ungkapnya.

    Dia berharap, tarif masih bisa diturunkan. Sebab, tarif yang tinggi akan menekan industri padat karya. Terlebih pada tekstil, alas kaki, dan perikanan yang cenderung bergantung pada pasar Amerika.

    Ia menyebut ekspor pakaian ke Amerika dengan persentase tembus 60 persen, furniture 59 persen, produk olahan ikan 56 persen, dan alas kaki 33 persen.

    “Bila tarif tinggi tetap diberlakukan, risiko penurunan permintaan akan mengguncang kinerja ekspor dan kelangsungan usaha,” ucap Akbar.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpastian global masih terjadi, begitu juga dengan indeks manufaktur (PMI). Data terbaru menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia turun ke 46,9 pada Juni 2025 dari 47,4 pada Mei 2025.

    Hal itu menandakan kontraksi tiga bulan beruntun, melanjutkan kontraksi bulan April 2025 yang merupakan kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021.

    Selain itu, beban biaya produksi meningkat, mulai dari harga energi, bahan baku impor yang masih rentan fluktuasi nilai tukar, hingga kenaikan upah minimum yang belum diimbangi dengan perbaikan productivity gains.

    “Hal ini membuat pelaku usaha wait and see, dan lebih kepada efisiensi,” kata Akbar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.