Institusi: HIPMI

Pemkot Jaktim hidupkan pertanian perkotaan lewat Pasar Tumbuh

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berupaya menghidupkan pertanian perkotaan (urban farming) melalui program Pasar Tumbuh secara rutin setiap bulan mulai September 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah itu.

“Dalam rangka memperkuat promosi ‘urban farming’, serta pemberdayaan peminat dan penggiat, kami mengadakan Pasar Tumbuh secara rutin pada hari Jumat setiap bulan,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur, Taufik Yulianto di Jakarta, Kamis.

Setelah diluncurkan pada 29 Agustus lalu, kegiatan ini kembali hadir pada Jumat (26/9) di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung pukul 07.00 WIB dan terbuka untuk masyarakat umum.

Pasar Tumbuh ini sekaligus menjadi upaya ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan UMKM, komunitas dan kelompok tani di wilayah Kota Jakarta Timur.

Harapannya, bukan hanya sekadar bazar hasil tani, tetapi menjadi ruang edukasi, sosialisasi, hingga wadah silaturahmi bagi warga, aparatur sipil negara (ASN), penggiat urban farming, UMKM, serta komunitas lokal.

“Kami ingin menjadikan urban farming bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Kegiatan ini menjadi panggung berkelanjutan bagi pelaku UMKM, kelompok tani, pengelola RPTRA, rusun, hingga sekolah-sekolah di Jakarta Timur,” ujar Taufik.

Taufik menjelaskan, kegiatan ini dirancang untuk menjadikan urban farming sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan, menyediakan ruang edukasi, kolaborasi, sosialisasi, silaturahmi dan ekspresi warga.

“Kegiatan ini juga mampu memberikan panggung berkelanjutan bagi penggiat urban farming, pelaku UMKM, komunitas, kelompok tani, pegawai perkantoran, pengelola RPTRA, rusuk, sekolah, dan pengelola Gang Hijau,” jelas Taufik.

Lalu, menumbuhkan ekosistem EastJakFest secara organik sepanjang tahun, memperkuat citra Jakarta Timur sebagai pelopor pertanian kota dan pangan berkelanjutan.

Bentuk Pasar Tumbuh terdiri dari bazar urban farming, edukasi singkat, temu tani, seminar, instalasi modular, mobil klinik konsultasi penyakit tanaman, bibit gratis, vaksinasi hewan kesayangan gratis, musik dan senam.

Pengisi bazar merupakan produk hasil budidaya pertanian, perikanan, peternakan dan olahan pascapanen yang dihasilkan oleh para penggiat urban farming, kelompok tani, ataupun komunitas yang berkegiatan di Jakarta Timur.

Pasar Tumbuh kali ini diikuti penggiat urban farming dari 10 kecamatan di Jakarta Timur. Mereka berasal dari kelompok binaan Jakpreneur, PKK, PJLP, kelas berkebun, serta komunitas tani.

Para peserta menampilkan berbagai inovasi produk hasil panen maupun olahan yang layak bersaing di pasar kota.

Kesuksesan agenda ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak.

Selain Wali Kota Jakarta Timur beserta jajaran, kegiatan ini melibatkan Sudin Parekraf, Sudin Kominfotik, Sudin Kebudayaan, Tim Penggerak PKK, HIPMI Jakarta Timur, Bank Jakarta, Baznas Bazis, hingga berbagai pihak swasta lainnya.

“Kolaborasi ini memperkuat citra Jakarta Timur sebagai pelopor pertanian kota dan pangan berkelanjutan di DKI Jakarta,” ucap Taufik.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

25/09/2025 21:05
BBM Skema B2B Impor: Monopoli Terselubung atau Jalan Keluar? – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan pemerintah khususnya Kementerian ESDM terkait upaya mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta dinilai sudah tepat dan mendesak.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI & Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira mengatakan, pemenuhan kebutuhan BBM dari impor masih sangat tinggi.

Tercatat, konsumsi BBM nasional pada 2024 mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan bensin menyumbang 870 ribu barel per hari. Di sisi lain, produksi domestik hanya menutup 30–35% kebutuhan, sedangkan sisanya impor.

Bahkan, impor bensin rata-rata 378,5 ribu barel per hari pada 2024, melonjak hingga 475 ribu barel per hari di Desember. Tanpa langkah darurat, stok jelas akan kritis.

“Beberapa pekan terakhir, masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Seolah alarm keras, Pemerintah bergerak cepat. Melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kemudian diberlakukan mekanisme BBM skema B2B Impor melalui Pertamina Patra Niaga. Tak butuh waktu lama, pada Rabu, 24 September 2025, Pertamina memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta dan siap disalurkan,” ujar dia di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Dia mengakui, setelah pemerintah resmi memberlakukan kebijakan itu, muncul kekhawatiran bahwa langkah ini berpotensi menciptakan monopoli.

Namun faktanya, mekanisme ini justru membuka ruang kolaborasi. Pertamina telah dua kali bertemu dengan badan usaha (BU) swasta: Shell, BP, Vivo, Exxon, dan AKR. Pertemuan itu menyepakati mekanisme harga open book serta pengawasan kualitas melalui joint surveyor independen.

Pertamina juga membuka ruang pertemuan one-on-one untuk menyesuaikan kebutuhan kuota tambahan tiap badan usaha swasta, sehingga alokasi tidak dipukul rata. Dengan demikian, konsumen tetap punya pilihan merek BBM dan fairness pasar tetap dijaga.

25/09/2025 13:19
8 Di Mana Silfester Matutina? Pertanyaan untuk Hukum Indonesia Nasional

Di Mana Silfester Matutina? Pertanyaan untuk Hukum Indonesia
Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
NAMA
Silfester Matutina pernah berulang kali menghiasi layar televisi atau pemberitaan media. Sosoknya tampil penuh percaya diri, dengan suara lantang dan tubuh tegap, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan.
Ia dikenal sebagai pembela paling keras Joko Widodo dan keluarganya. Siapa pun yang berseberangan atau berani mengkritik, tak jarang langsung dihadapinya dengan kata-kata pedas.
Dalam berbagai forum, Silfester kerap hadir bak gladiator. Ia menantang lawan debatnya, bahkan figur-figur besar, tanpa gentar.
Pernah, ia tak segan melontarkan tantangan keras kepada mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Sunarko.
Pada saat itu, publik melihatnya sebagai pribadi yang berani menghadapi siapa saja, demi mempertahankan sikap politiknya.
Namun, panggung yang dibangunnya runtuh seketika. Begitu status hukumnya sebagai terpidana dalam kasus fitnah ke Jusuf Kalla terbuka ke publik, semua kegarangan itu lenyap tak tersisa.
Vonis 1,5 tahun penjara untuknya sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi oleh kejaksaan belum dilakukan.
Silfester hanya sempat tampil sejenak, mengumumkan bahwa ia telah bertemu dan berdamai dengan JK. Klaim itu sontak menjadi sorotan. Jubir dan putri JK segera mengklarifikasi, menegaskan pertemuan itu tidak pernah terjadi.
Sejak saat itu, Silfester seakan menghilang. Nama yang sebelumnya begitu bising tiba-tiba tenggelam dalam diam dan entah kemana.
Fenomena ini tentu bisa dibaca sebagai drama personal: kisah tentang seseorang yang hidup dalam sorotan dan publikasi, kemudian hilang ketika sorotan itu berubah menjadi sorotan hukum.
Namun, jika kita berhenti pada narasi personal, kita kehilangan inti persoalannya. Sebab menghilangnya Silfester bukan semata-mata soal seorang pengacara yang tersandung masalah.
Ini menyentuh pertanyaan lebih mendasar, yaitu tentang integritas penegakan hukum di negeri ini, tentang moralitas profesi hukum, dan tentang bagaimana loyalitas politik sering kali dipertaruhkan dengan cara yang justru merugikan.
Profesi advokat sering disebut sebagai
officium nobile,
jabatan mulia. Ia menuntut para pemegangnya untuk menjaga kehormatan, bukan hanya ketika membela klien, tetapi juga ketika dirinya sendiri berhadapan dengan hukum.
Di sinilah sesungguhnya Silfester diuji. Jika ia benar seorang advokat, semestinya ia tahu bahwa taat pada hukum adalah dasar pertama.
Bagaimana mungkin seorang pengacara yang mengajarkan orang lain untuk menghormati proses hukum justru memilih menghindar ketika satu kasus menyentuh dirinya?
Menghilang atau lari dari kewajiban menjalani putusan hukum sama saja dengan menampar wajah profesinya sendiri.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada aspek personal. Mengingat posisi Silfester sebagai salah satu loyalis paling vokal Jokowi, hilangnya ia dari panggung publik ikut memberi efek politik.
Publik mudah menarik kesimpulan: jika orang terdekat saja lari dari hukum, bagaimana citra orang yang dibelanya? Loyalitas yang semula ingin ditunjukkan sebagai kesetiaan total justru bisa berubah menjadi beban dan insentif negatif.
Bagi publik, citra seorang pemimpin juga ditentukan oleh perilaku para loyalis atau orang-orang di sekelilingnya. Di sinilah letak bahayanya.
Sebab dalam demokrasi, pemimpin tidak hanya diuji oleh tindakannya sendiri, tetapi juga oleh bagaimana lingkaran terdekatnya dalam bersikap dan memperlakukan hukum.
Loyalitas personal yang buta justru seringkali menjebak pemimpin dalam citra buruk. Dan citra buruk itu tidak lahir dari fitnah, melainkan dari kelakuan nyata para pendukung atau loyalisnya itu.
Lebih jauh lagi, hilang atau menghilangnya Silfester mengingatkan kita pada satu hal penting: integritas itu selalu atau akan diuji dalam saat genting.
Pada saat orang tak punya pilihan lain kecuali menghadapi kenyataan, barulah kita bisa menilai siapa yang betul-betul berjiwa ksatria atau sesungguhnya adalah seorang pecundang.
Orang boleh keras di luar, boleh gagah di depan kamera, tetapi semuanya tak ada artinya bila ia lembek, bahkan kabur atau bersembunyi ketika hukum mengetuk pintu rumahnya.
Indonesia sudah terlalu sering melihat tokoh publik yang lantang bersuara, tetapi kemudian bungkam atau tak menampakkan diri ketika terseret kasus.
Publik pun makin sinis dan gamang. Kata “integritas” yang dulu diagungkan kini terasa kehilangan bobotnya atau marwahnya.
Bagaimana orang bisa percaya pada penegakan hukum kalau orang-orang yang mengaku penjaga hukum justru mangkir dan melarikan diri eksekusi hukum atau mungkin sengaja dibiarkan.
Karena itu, kasus Silfester semestinya tidak dilihat sebatas gosip keberadaannya yang misterius. Negara punya kewajiban menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Tidak boleh ada kesan bahwa seseorang bisa hilang begitu saja hanya karena ia punya koneksi politik. Sebaliknya, hukum hanya akan dihormati jika ia ditegakkan dengan adil dan konsisten terhadap semua orang.
Pertanyaan “di mana Silfester Matutina?” memang bisa dimaknai sebagai pencarian fisik—apakah ia bersembunyi, apakah ia kabur ke luar negeri, atau apakah ia diam-diam masih berada di Jakarta.
Namun, pertanyaan itu lebih dalam daripada sekadar lokasi. Ia menyentuh soal keberanian moral: apakah seseorang memilih menghadapi konsekuensi dari tindakannya, atau memilih selamanya menjadi simbol kegagahan yang hancur oleh inkonsistensi.
Dalam jangka panjang, publik mungkin akan melupakan nama Silfester. Namun, ingatan kolektif kita tentang integritas hukum tidak boleh dilupakan.
Hukum yang dibiarkan kalah oleh panggung retorika dan drama politik hanya akan meninggalkan luka lebih besar, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat.
Dan ketika rakyat kehilangan kepercayaan, demokrasi tentu saja menjadi kehilangan rohnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 08:00
Untung Rugi SPBU Swasta Impor Bahan Baku BBM Lewat Pertamina

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo sepakat untuk membeli bahan baku BBM atau base fuel dari Pertamina imbas pasokan habis. Langkah ini pun membawa keuntungan dan kerugian bagi pihak terkait.

Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif, sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina. Adapun pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.

Adapun kesepakatan membeli base fuel Pertamina itu tak lepas dari kelangkaan BBM di SPBU swasta. Kelangkaan BBM di SPBU swasta terjadi lantaran stok yang diberikan pemerintah telah habis sebelum akhir tahun.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai bahwa keputusan SPBU swasta itu merupakan langkah moderat untuk menangani solusi jangka pendek. Menurutnya, hal itu perlu diambil agar SPBU swasta tak berhenti beroperasi.

“Ini langkah moderat yang memang harus diambil daripada lama SPBU swasta kosong BBM dan berhenti beroperasi. Jika [SPBU swasta] setop operasi justru risiko ekonomi lebih besar,” kata Bisman kepada Bisnis, Sabtu (20/9/2025).

Dia pun menyebut keputusan membeli base fuel dari Pertamina memiliki sisi positif dan negatif. Keuntungannya, impor bahan baku BBM bisa menjadi bagian dari cara mengatur neraca perdagangan dengan negara pengekspor. Dia menambahkan kontrol pemerintah terhadap ketersediaan dan harga BBM akan lebih terjamin. Bisman menyebut, hal ini juga wujud penguasaan total atas tata kelola hilir migas yang bisa juga menjaga keamanan energi nasional.

“Ini tentunya akan makin menguatkan dominasi BUMN atas perniagaan BBM,” katanya.

Di sisi lain, dia mengakui seolah-olah SPBU swasta menjadi cabang Pertamina sehingga masyarakat memiliki pilihan produk BBM yang lebih terbatas. Sebagai contoh, dia menyebut perbedaan harga menjadi kian tipis.

“Bisa jadi impor oleh SPBU swasta bisa lebih efisien,” katanya.

Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat keputusan SPBU swasta membeli base fuel Pertamina bukan langkah ideal. Namun, ini jadi tengah untuk memenuhi kebutuhan BBM di Tanah Air.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menuturkan, kesepakatan antara SPBU swasta dan Pertamina masih menyisakan pekerjaan rumah (PR). Ini khususnya untuk memastikan agar produk akhir BBM tetap sesuai spesifikasi di perusahaan swasta masing-masing.

“Model bisnis selama ini swasta langsung impor dari luar. Apakah mereka punya fasilitas blending (pencampuran) di dalam negeri?” kata Hadi.

Dia juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap harga jual produk BBM di tangan konsumen. Alasannya, dia berujar, Pertamina harus mendapat margin dalam transaksi dengan pelaku usaha SPBU swasta.

Kesepakatan SPBU Swasta dengan Pertamina

Kesepakatan SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo membeli base fuel dari Pertamina pertama kali diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9/2025) sore.

Bahlil mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

Namun dalam perjalanannya, jatah SPBU swasta itu habis sebelum akhir tahun. Sebagai gantinya, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.

“Mereka [SPBU swasta] setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya. Artinya belum dicampur-campur,” ucap Bahlil.

Bahlil lantas mengatakan, SPBU swasta kelak bakal mengolah kembali base fuel dari Pertamina sesuai dengan standar masing-masing perusahaan.

“Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” katanya.

Dia mengatakan, Pertamina bakal melakukan impor base fuel yang selanjutnya dibeli SPBU swasta. Dia pun mengimbau agar pemilik jaringan SPBU swasta dan Pertamina bisa menyepakati harga yang ideal dalam jual beli tersebut. Alasannya, transaksi antara perusahaan minyak itu bakal dilakukan secara business to business (B2B). Dia juga belum bisa menyebut berapa volume yang ditentukan karena akan dibicarakan antara perusahaan saja.

“Kami ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” tuturnya.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menambahkan bahwa, dalam transaksi antara perusahaan minyak itu segera rampung. Menurutnya, base fuel itu bisa sampai di Indonesia paling lambat dalam tujuh hari. Dengan begitu, dia memastikan stok BBM di SPBU swasta bisa kembali normal dalam sepekan ke depan.

“Yang penting tujuh hari barang sudah tiba di Indonesia,” katanya.

20/09/2025 18:28
Kadinkes Bengkulu Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Laboratorium

Liputan6.com, Bengkulu – Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Joni Haryadi Thabrani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan UPTD Labolatorium dinkes Kota Bengkulu.

Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik memeriksa sejumlah sksi, mengumpulkan barang bukti dan menyita sejumlah aset milik para tersangka secara maraton.

Tersangka yang ditetapkan yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota, Joni Haryadi Thabrani dan Ahmad Basir Ketua OKK HIPMI selaku pelaksana atau meminjam perusahaan atau broker dan PPTK bernama Doni.

Kajari Bengkulu, Yeni Puspita melalui Kasi Intel Kejari Bengkulu, Fri Wisdom Sumbayak mengatakan, penetapan tersangka usai penyidik menemukan alat bukti yang cukup, atas dugaan korupsi pembangunan Laboratorium Kesehatan. Untuk tersangka lainnya masih didalami.

“Ketiga tersangka ini telah mencairkan dana 100 persen atau Rp 2,7 miliar padahal pembangunan laboratorium kesehatan belum selesai,” kata Fri Wisdom, Jumat (19/9/2025).

Dugaan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum ini mencapai Rp 1 miliar lebih dengan pembangunan labkesda tidak selesai, namum dicairkan sepenuhnya, para tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 tipikor junto pasal 55 KUHP.

19/09/2025 12:30
Hipmi Nilai Paket Ekonomi 8+4+5 Jadi Puzzle Terakhir yang Sempurnakan Kebijakan – Page 3

Meski begitu, Akbar mengingatkan agar kebijakan baru tidak tumpang tindih dengan lembaga lain, seperti Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus). Menurutnya, Tim Akselerasi lebih difokuskan untuk memaksimalkan belanja pemerintah, sementara tujuan pemindahan dana Rp 200 triliun adalah mengalirkan uang ke dalam sistem ekonomi.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

“Penyaluran anggaran bersifat penawaran. Jika permintaannya lemah, sebesar apapun penawarannya, tidak akan maksimal direspons sektor riil,” ungkapnya.

Karena itu, Akbar menilai stimulus Rp 16,23 triliun sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Program ini juga mendukung UMKM serta memperkuat perlindungan sosial di tengah perlambatan ekonomi.

“Paket stimulus ini mencerminkan bahwa Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan memperbaiki agenda struktural. Harapannya, ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik dari kuartal II 2025,” pungkas Akbar.

16/09/2025 18:15
Andi Amar Resmi Lantik Bakastra Sulsel, Fokus Dorong Kajian Ekonomi Strategis

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan, Andi Amar Maruf Sulaiman resmi melantik jajaran pengurus Badan Semi Otonom Badan Kajian dan Strategis (Bakastra) BPD HIPMI Sulsel di ASS Building, Minggu (14/9/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah baru HIPMI Sulsel dalam memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Andi Amar menegaskan, Bakastra dibentuk sebagai wadah kajian multidisipliner yang berfungsi memberikan kontribusi nyata, baik berupa kritik konstruktif maupun solusi strategis.

“Kita ingin Bakastra menjadi tempat kajian strategis yang bisa membantu pemerintah melihat potensi-potensi baru, komunitas-komunitas ekonomi yang belum tergambar, dan memberikan rekomendasi apakah suatu sektor layak didorong atau justru merugikan,” ujar Andi Amar.

Bakastra akan berfokus pada delapan bidang kajian utama, yakni pertanian, pertambangan, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, industri perkotaan, infrastruktur dan energi, investasi dan perdagangan, serta teknologi dan inovasi.

Rijal Madani yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Bakastra Sulsel menekankan pentingnya sinergi antara pengusaha dan pemerintah.

“Kami ingin kajian ini menjadi titik temu antara kebutuhan pengusaha dan arah kebijakan pemerintah. Kadang pengusaha merasa kebijakan tidak mendukung, dan pemerintah tidak tahu apa yang dibutuhkan pengusaha. Di sinilah Bakastra hadir,” jelas Rijal.

Bakastra juga akan menggandeng stakeholder legislatif seperti DPRD dan pemerintah daerah, agar kajian yang dilakukan dapat selaras dengan regulasi dan menjadi dasar penyusunan peraturan daerah yang lebih berpihak pada pengembangan ekonomi.

14/09/2025 18:09
2 Ada Apa dengan Dito Ariotedjo? Nasional

Ada Apa dengan Dito Ariotedjo?
Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
RESHUFFLE
kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu, menyisakan pertanyaan besar yang belum terjawab di ruang publik.
Dari sejumlah pergantian menteri, perhatian tertuju pada satu keputusan yang berbeda dari biasanya: pencopotan Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Bukan hanya karena dilakukan secara tiba-tiba, tetapi juga karena jabatan itu dibiarkan kosong tanpa pengganti definitif atau Ad Interim.
Langkah yang jarang terjadi, sekaligus menyisakan tanda tanya politik memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Dito sejatinya bukan figur sembarangan. Ketika diangkat pada April 2023 oleh Presiden Jokowi menggantikan Zainudin Amali yang mundur, ia dipandang sebagai simbol regenerasi.
Usianya yang kala itu baru 33 tahun menjadikannya menteri termuda dalam kabinet, bahkan di era pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, termasuk pula di kabinet Prabowo.
Dengan latar belakang sebagai pengusaha muda sekaligus kader Partai Golkar, ia tampil sebagai wajah baru yang diharapkan bisa membawa semangat segar bagi dunia kepemudaan dan olahraga Indonesia.
Dalam narasi politik, penunjukannya saat itu sekaligus menjadi cara Jokowi memperlihatkan bahwa kabinetnya masih memberi ruang dan kesempatan bagi generasi baru.
Setelah Jokowi selesai, Dito kemudian dipercaya lagi masuk kabinet, oleh Presiden Prabowo ia kembali memimpin Kemenpora. Sekalipun saat itu ada nama-nama lain yang sempat mengemuka.
Namun, perjalanan Dito di kursi Menpora boleh dikata, berjalan biasa-biasa saja. Program-program kepemudaan belum banyak melahirkan terobosan.
Sementara sektor olahraga masih diwarnai masalah klasik tata kelola, pendanaan, dan konflik internal sejumlah organisasi cabang olahraga.
Prestasi atlet memang tetap ada, tetapi publik menilai hal itu lebih karena kerja keras cabang olahraga dan individu atlet, bukan dampak langsung dari kebijakan struktural kementerian.
Sosok Dito yang cenderung
low profile
juga membuatnya kurang menonjol dalam pemberitaan, seolah keberadaannya tidak memberi warna kuat dalam dinamika pemerintahan, politik, olahraga dan kepemudaan.
Di luar soal kinerja, posisi Dito beberapa waktu lalu dibayangi isu yang lebih serius. Namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus korupsi menara base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Ia memang tidak pernah berstatus tersangka maupun saksi resmi, bahkan sudah membantah keterlibatan. Namun dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta hukum.
Isu keterkaitan dengan kasus besar tetap menempel, dan dalam situasi di mana Presiden membutuhkan stabilitas di awal masa jabatan, keberadaan seorang menteri yang pernah disorot atau setidaknya masih dikaitkan dengan satu kasus bisa dianggap sebagai beban.
Langkah Presiden yang mencopot Dito, mendadak tanpa langsung menunjuk pengganti justru semakin memantik spekulasi atau multi interpretasi.
Tradisi
reshuffle
selama ini hampir selalu menghadirkan pengisi baru dalam waktu yang sama, baik dari kalangan partai politik koalisi maupun dari figur profesional.
Kali ini berbeda. Posisi Menpora dibiarkan kosong, bahkan tanpa diisi. Seperti Menko Polkam Budi Gunawan yang turut dicopot langsung diisi Sjafrie Sjamsoeddin yang juga adalah Menteri Pertahanan sebagai Ad Interim. Begitupun menteri lainnya.
Banyak yang membaca ini sebagai sinyal adanya dinamika politik lebih besar. Namun, bisa jadi Prabowo memang ingin memastikan sosok yang tepat, tidak saja secara kapasitas, juga representasi politik, sehingga perlu waktu.
Bisa pula karena ada alasan yang sangat personal, yang satu waktu akan juga terungkap ke publik. Sehingga langkah ini menjadi bagian dari kalkulasi Prabowo mengurangi beban, sekalipun pada sisi lain turut menambah komplikasi.
Bagi Partai Golkar, keputusan ini jelas kurang menguntungkan secara politik. Bagaimanapun Dito adalah representasi kader muda yang berhasil masuk kabinet, sekaligus simbol distribusi kursi untuk menjaga keseimbangan koalisi.
Menyikapi ini, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agaknya memilih bersikap hati-hati. Ia menekankan bahwa keputusan
reshuffle
adalah hak prerogatif Presiden, sembari tetap mendorong atau mengusulkan kadernya sebagai pengganti.
Namun, sulit dibantah bahwa ada ketidaknyamanan dalam tubuh partai, apalagi ketika kursi itu tidak langsung dikembalikan kepada Golkar atau diisi figur lain yang dekat dengan partai.
Dalam kerangka lebih luas, pencopotan Dito sekaligus bisa dibaca sebagai simbol transisi kekuasaan secara substantif. Melihat realitas politik terkini, tak bisa memungkiri anasir politik Jokowi pelan-pelan mulai digerus dari lingkaran Istana.
Pun presiden tampaknya atau mungkin saja ingin memastikan kabinetnya bersih dari potensi isu hukum—Budi Arie juga relevan dalam konteks ini—meski harus mengorbankan wajah muda yang pernah digadang-gadang sebagai harapan baru.
Bahwa jabatan Menpora kemudian dibiarkan kosong, setidaknya sampai tulisan ini dibuat, menunjukkan Prabowo ingin memastikan sosok pengganti yang selain mampu mendorong prestasi olahraga, juga mampu mengonsolidasikan potensi pemuda, pasca-Agustus kelabu yang lalu.
Kisah Dito Ariotedjo juga sejatinya memperlihatkan betapa rapuhnya posisi seorang menteri di tengah dinamika dan pusaran politik nasional yang kadang sulit diprediksi.
Ia datang dengan harapan besar, tetapi pergi dengan meninggalkan tanda tanya. Pernah dielu-elukan sebagai simbol regenerasi, tetapi akhirnya tersisih karena kombinasi faktor kinerja, persepsi publik, isu personal dan kalkulasi politik.
Pertanyaan “ada apa dengan Dito” mungkin tidak akan menemukan jawaban tuntas, setidaknya dalam waktu dekat ini karena berbagai alasan.
Namun, dari sini publik kembali diingatkan bahwa dalam politik Indonesia, loyalitas, persepsi, dan kepercayaan sering kali lebih menentukan daripada sekadar usia muda atau semangat perubahan yang dibawa seorang tokoh.
Pada akhirnya, episode jatuh atau terjungkalnya Dito dari kursi kabinet bukan hanya soal dirinya sebagai individu. Ia adalah cermin atau konsekuensi dinamika politik yang jauh lebih besar.
Tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana prioritas diatur, dan bagaimana seorang menteri bisa sewaktu-waktu kehilangan jabatan atau didepak tanpa banyak penjelasan.
Politik di Indonesia, seperti yang sudah sering terbukti, selalu penuh dengan kejutan. Dan pencopotan Dito Ariotedjo adalah salah satunya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/09/2025 06:58
8 Peran Wakil Presiden yang Mengecil, Menteri yang Membesar Nasional

Peran Wakil Presiden yang Mengecil, Menteri yang Membesar
Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
DI PANGGUNG
global, nama Indonesia digaungkan oleh seorang menteri. Sementara di panggung lokal, wakil presidennya membagi gula dan kopi ke warga ronda.
Konstitusi mungkin tidak berubah, tapi praktik kekuasaan jelas sedang diputarbalikkan, potret yang anomali.
Menjadi pemandangan politik yang cukup ironis dalam pemerintahan hari ini. Publik seperti atau seolah menyaksikan “wakil presiden yang tertukar”.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sebenarnya hanya Menteri Koordinator, justru tampil di forum internasional strategis: Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil, akhir Juni lalu.
Ia berpidato tentang kota berkelanjutan, perumahan layak, hingga adaptasi perubahan iklim—isu global yang biasanya jadi panggung presiden atau wakil presiden.
Kehadirannya di forum sebesar itu tentu menimbulkan tafsir politik: mengapa AHY yang tampil, bukan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini?
Sebaliknya, Gibran justru tampak sibuk dengan agenda-agenda yang relatif kecil. Awal September lalu, ia berkeliling Jakarta, meninjau pos ronda, membagi senter, kopi, dan gula kepada warga yang berjaga atau ronda malam.
Memang, secara simbolik kegiatan itu bisa dibaca sebagai upaya mendekatkan diri dengan rakyat. Namun, dalam hierarki kenegaraan, seorang wakil presiden mengurusi pos ronda jelas menimbulkan pertanyaan serius pada khalayak.
Kontras ini tidak berhenti di situ. Presiden Prabowo Subianto bahkan secara terbuka memuji AHY di panggung internasional.
Dalam sambutan penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Prabowo menyebut AHY sebagai sosok yang mampu menerjemahkan arahannya dengan baik dalam pembangunan infrastruktur.
Ia menilai AHY tanggap, tidak perlu banyak instruksi, dan berhasil membawa Indonesia berbicara dengan bahasa visi besar di hadapan dunia atau mimbar internasional.
Bahkan, Prabowo menekankan pentingnya memilih “tim terbaik”, dan di hadapan ribuan peserta dari puluhan negara, ia menilai AHY berhasil memainkan peran itu.
Pujian seperti ini jarang sekali dilontarkan presiden kepada menterinya, termasuk untuk wapres Gibran—dan ketika itu terjadi, publik tentu membaca ada makna atau pesan politik di baliknya.
AHY sendiri turut menegaskan pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Prabowo kini berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan kemakmuran jangka panjang.
Ia bicara lantang dan fasih soal kolaborasi global, menyebut dukungan World Bank, ADB, dan IFC sebagai bukti dunia menghormati Indonesia.
Sekali lagi, peran ini biasanya dimainkan atau domain presiden atau wakil presiden.
Fakta lain memperkuat kesan itu. Akhir Agustus lalu, ketika Presiden Prabowo harus memilih siapa yang mewakilinya dalam misi diplomatik ke China, pilihannya jatuh pada AHY, bukan Gibran.
Keputusan ini kembali memicu spekulasi atau pertanyaan publik: mengapa wakil presiden justru tidak dipercaya atau diberikan kesempatan menjalankan agenda strategis luar negeri?
Di saat AHY menjalankan misi kenegaraan di Beijing, Gibran malah menerima perwakilan pengemudi ojek online di Istana Wapres.
Agenda ini tentu penting dalam perspektif sosial, apalagi ia berjanji mengawal kasus kematian Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa.
Namun, dibanding diplomasi internasional, pertemuan semacam itu membuat publik makin melihat jurang perbedaan antara panggung politik yang dimiliki AHY dan Gibran.
Sepulang dari Beijing, AHY langsung melaporkan hasil kunjungannya kepada Presiden Prabowo di Istana. Sementara Gibran tetap tenggelam dalam agenda-agenda domestik yang relatif kecil.
Kontras peran ini melahirkan persepsi publik yang sulit ditepis. Seolah AHY yang sesungguhnya menjalankan fungsi kenegaraan tingkat tinggi, sementara Gibran sekadar mengisi ruang kosong dengan aktivitas seremonial.
Tentu pemerintah bisa berkilah. AHY hadir di Brasil dan Beijing dalam kapasitasnya sebagai Menko yang membidangi infrastruktur dan tata kota.
Sedangkan Gibran meninjau pos ronda atau bertemu driver ojol sebagai bagian dari fungsi menjaga stabilitas sosial yang lagi riskan.
Namun, publik tidak membaca politik sebatas administrasi atau prosedural. Yang mereka tangkap adalah simbol, kesan, dan persepsi.
Dan bila ditelisik kesan yang muncul hari ini amat kuat dan jelas: panggung besar diberikan kepada AHY, sementara Gibran lebih sering tampil dalam peran-peran kecil.
Ini ironis, mengingat Gibran menempati jabatan politik tertinggi kedua atau boleh disebut orang nomor dua di republik ini.
Posisi yang dalam sejarah selalu diasosiasikan dengan kapasitas kenegaraan—dari Mohammad Hatta, Adam Malik, hingga Jusuf Kalla. Kini, jabatan itu justru dipersepsikan “dikecilkan” hanya menjadi simbol seremonial, tanpa membawa narasi.
Konteks politik juga memperburuk keadaan. Gibran sejak awal dipandang sarat kontroversi—mulai dari revisi mendadak aturan usia calon, tudingan nepotisme, hingga gugatan soal legitimasi.
Maka, ketika ia tampak “dipinggirkan” dari agenda strategis, kecurigaan publik kian menguat bahwa ia memang tidak disiapkan untuk benar-benar menjalankan fungsi kenegaraan sesuai kapasitas.
Sementara AHY, yang secara politik merupakan representasi Partai Demokrat dan bagian dari konsolidasi pemerintahan, justru diberi ruang yang luas dan lebar di panggung internasional.
Dalam jangka panjang, ini bisa memperkuat citra AHY sebagai figur kenegaraan berkelas global, sekaligus menempatkan Gibran sekadar sebagai wakil presiden yang tidak menjalankan peran substansial, nir proporsional.
Pertanyaan kemudian adalah, apakah ini terjadi secara kebetulan? Ataukah memang merupakan strategi politik yang sengaja dirancang?
Apapun jawabannya, publik berhak bertanya: apakah konstitusi yang menempatkan wakil presiden sebagai posisi penting dalam negara benar-benar dijalankan, ataukah kita sedang menyaksikan praktik politik yang hanya menjadikan jabatan wakil presiden sekadar pelengkap dinasti?
Pada akhirnya, politik adalah soal persepsi. Dan persepsi yang kini menguat adalah kita sedang menyaksikan anomali: seorang menteri tampil layaknya wakil presiden, sementara wakil presiden sendiri sibuk mengurus pos ronda.
Pertanyaan selanjutnya: sampai kapan demokrasi kita akan membiarkan ironi ini? Apakah bangsa sebesar Indonesia rela mengerdilkan jabatan wakil presiden hanya menjadi pajangan politik?
Atau akankah publik harus menuntut agar jabatan itu dikembalikan ke marwah aslinya: posisi terhormat yang benar-benar menjalankan mandat konstitusi, bukan sekadar simbol dinasti?
Apa jadinya bila jabatan wakil presiden—kursi politik tertinggi kedua di republik ini—lebih sibuk mengurusi senter dan kopi di pos ronda, ketimbang berbicara di forum dunia?
Sementara seorang menteri justru tampil gagah di forum internasional yang bergengsi. Jika ini bukan ironi politik, lalu apa namanya?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/09/2025 06:06
PLN UID Sulselrabar paparkan strategi mencapai NZE 2060

Langkah tersebut merupakan program inisiatif agar NZE 2060 dapat terwujud

Makassar (ANTARA) – General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah memaparkan strategi dan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Edyansyah menyebutkan PLN berkomitmen mempercepat transisi energi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Ini merupakan dukungan terhadap pemerintah yang telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060,” urai Ediyansyah melalui keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Sehari sebelumnya, hal ini telah dipaparkan pada Rakerda BPD Hipmi Sulawesi Tenggara, dan saat membawakan kuliah tamu di Universitas Haluoleo.

Sejumlah upaya yang dilakukan PLN dalam mendorong NZE 2060 yakni melakukan dekarbonisasi batubara dan gas, meningkatkan kapasitas EBT dan sistem pendukungnya serta mengembangkan green ecosystem.

“Langkah tersebut merupakan program inisiatif agar NZE 2060 dapat terwujud,” ujar Edyansyah.

Ia mengatakan potensi besar EBT yang saat ini tengah digarap PLN adalah pembangkit listrik berbasis panas bumi (geothermal), angin (bayu), surya dan air (hydro) yang punya potensi besar untuk menggantikan pembangkit berbasis bahan bakar fosil khususnya di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Edyansyah mencatat bauran EBT di Sistem Kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) adalah sebesar 40 persen.

Ia juga menambahkan PLN UID Sulselrabar telah menyediakan 65 unit SPKLU di 51 lokasi pada provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. SPKLU juga membuka keran bisnis swasta dengan beberapa skema kemitraan.

“Komitmen tersebut telah tertuang dalam program transformasi PLN dimana aspirasi Green menjadi semangat untuk menghadirkan energi ramah lingkungan,” kata Edyansyah.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/09/2025 10:55