Xcloud.id

Institusi: HIPMI

  • Prabowo Minta HIPMI Bantu Sisihkan Uang, untuk Sekolahkan Anak Kurang Mampu

    Prabowo Minta HIPMI Bantu Sisihkan Uang, untuk Sekolahkan Anak Kurang Mampu

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya menyumbangkan uang Rp100 ribu perbulan untuk membantu menyekolahkan anak kurang mampu.

    Ia menyebut, Apabila satu orang menyumbang Rp1,2 juta per tahun, maka hal itu sama saja bisa menyekolahkan satu anak.

    “Jadi kalau diantara kita bisa menyisihkan Rp1,2 juta satu tahun saja, berarti Rp100 ribu sebulan, itu sudah bisa menyekolahkan satu anak,” kata Prabowo pada acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, GBK, Sabtu (2/11/2024).

    Menurut Prabowo, APBN ke depan siap memberi makan bergizi gratis, namun untuk anak tak bersekolah butuh bantuan semua pihak membantu pemerintah.

    “APBN nanti insyaallah kita kerahkan untuk makan bergizi tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya karena itu dia tidak bisa sekolah,” tuturnya.

    Oleh karena itu, ia meminta HIPMI turun tangan membantu pemerintah menyekolahkan anak kurang mampu.

    “Di sini banyak HIPMI kan, HIPMI banyak, Bahlil kan banyak rekan rekanmu disini, coba panitia saya minta difoto anggota HIPMI semua di sini,” sambungnya.

    “Jadi saudara-saudara jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon, sekarang aksi-aksi,” sambung Prabowo.

    Momen Prabowo Minta Wiranto-AHY Bernyanyi dan Hibur Relawan GSN

    Momen unik terjadi saat peresmian Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada Sabtu (2/11/2024). Sebelum akhiri sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Mayor TNI (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bernyanyi.

    Awalnya, Prabowo bertanya kepada ribuan relawan GSN yang hadir apakah masih mau mendengarkan dirinya berpidato lagi atau mendengar anak buahnya bernyanyi saja.

    “Ini ada band enggak ya? Kalian lebih suka dengar saya pidato atau mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi? Nah, pilih mana?” kata Prabowo.

    Prabowo lantas meminta anak buahnya yang berpangkat jenderal untuk menghibur rakyat yang hadir. Ia menyebut selama ini Jenderal selalu dihormati rakyat tapi jarang menghibur rakyat.

    “Aku minta rekan-rekan ada kabinet merah putih pintar nyanyi, ada. Di sini ada beberapa jenderal yang hebat nyanyinya. Pak Wiranto sama pak Dudung, ini jago nyanyi. Saya minta pak Wiranto sama pak Dudung bersediakah Anda menghibur rakyat? Sekali-kali ya,” kata Prabowo.

    Resmikan GSN, Prabowo: Agar TKN Tidak Bubar Begitu Saja

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada Sabtu (2/11/2024). GSN merupakan hasil gagasan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Prabowo juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina GSN.

    Acara yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno itu turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri kabinet merah putih, Kapolri hingga para Ketua Umum KIM.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan acara hari ini adalah reuni relawan dan TKN yang berjuang selama Pilpres 2024.

    “Ini salah satu langkah untuk mengumpulkan para relawan, dan tokoh organisasi yang membela perjuangan kita. Kesempatan kita untuk reuni, kesempatan untuk saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawah di seluruh Indonesia di mana pun berada,” kata Prabowo dalam sambutannya, Sabtu (2/11/2024).

    Menurut Prabowo, akan sayang sekali bila TKN dengan relawan sangat besar dibubarkan begitu saja.

    “Maksud dan tujuan usulan saya TKN yang tadinya jaringan organisasi cukup besar masif tidak bubar begitu saja, karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan, Indonesia emas?” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Umum GSN, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo dalam menyatukan dan mengoptimalkan kekuatan seluruh rakyat Indonesia.

    Rosan mengatakan, kondisi Indonesia saat ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Namun, masih ada perang-perang lokal di dalam negeri yang harus di menangkan.

    “Seperti yang berulang kali diserukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, masih ada perang melawan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, kesenjangan, dan yang paling utama adalah perang melawan ketidakpedulian terhadap sesama rakyat Indonesia,” tutur Rosan dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

  • Prabowo ungkap GSN telah berikan pakaian sekolah untuk 10 ribu anak

    Prabowo ungkap GSN telah berikan pakaian sekolah untuk 10 ribu anak

    GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor, kalau tidak salah sudah memberi pakaian sekolah untuk 10 ribu anak-anak.10 ribu anak-anak itu kelihatannya banyak tetapi masih kurang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI yang juga Ketua Dewan Pembina Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa GSN telah memberikan pakaian sekolah untuk 10 ribu anak-anak.

    “GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor, kalau tidak salah sudah memberi pakaian sekolah untuk 10 ribu anak-anak.10 ribu anak-anak itu kelihatannya banyak tetapi masih kurang,” ujar Prabowo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu sore.

    Prabowo menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pakaian sekolah, seorang anak memerlukan sekitar Rp1,2 juta per tahun, mencakup seragam sekolah, sepatu, kaos kaki, dan pakaian olahraga.

    Dia menyampaikan bahwa kontribusi sebesar Rp100 ribu per bulan dari setiap orang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah untuk satu anak.

    Prabowo pun mengajak kalangan pengusaha, terutama anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), untuk turut serta dalam gerakan ini. Jika setiap anggota HIPMI menyisihkan Rp100 ribu per bulan, mereka dapat membantu satu anak.

    “Jadi ini real saya minta saudara-saudara bergerak. Masing-masing yang bisa Rp100 ribu ya Rp100 ribu, yang bisa Rp500 ribu berarti lima anak dan seterusnya,” ucap Prabowo.

    Dia menegaskan pentingnya peran masyarakat dengan ekonomi mampu untuk membantu pendidikan anak-anak Indonesia melalui kontribusi nyata.

    “Jadi kalau APBN insya Allah nanti kita kerahkan untuk makan siang bergizi, tapi kalau pakaian masih ada jutaan anak kita yang masih belum punya pakaian. Orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya dan karena itu dia tidak bisa sekolah,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo turut meminta agar GSN meminimalisasi kegiatan seremonial, dan lebih mengedepankan aksi-aksi nyata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan.

    Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) resmi dideklarasikan oleh mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani di Indonesia Arena, Jakarta.

    GSN yang diketuai Rosan Roeslani menggantikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun pembentukan GSN telah diusulkan Prabowo pada Maret lalu.

    Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa deklarasi ini dilakukan agar para relawan yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 lalu tidak bubar dan dapat terus melanjutkan perjuangan.

    “Maksud dan tujuan usul saya bahwa TKN yang sudah tadinya merupakan suatu jaringan organisasi yang cukup besar, cukup masif, tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai,” ujar Prabowo.

    “Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan Indonesia emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera,” sambung dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akademisi Anti Korupsi Ikut Bersuara Bebaskan Mardani Maming

    Akademisi Anti Korupsi Ikut Bersuara Bebaskan Mardani Maming

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus Zarof Ricar yang baru ini mengejutkan publik, memperkuat kajian para akademisi anti korupsi dan guru besar terkait kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam kasus Mardani H Maming.

    Mengingat, perkara yang menjerat Mardani H Maming ini menyoal perizinan tambang. Dimana perizinan itu telah melalui kajian di daerah hingga pusat.

    Bahkan, IUP yang dikeluarkan telah mendapatkan sertifikat clear and clean (CNC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 11 tahun.

    Diketahui dari fakta persidangan, proses peralihan IUP ini juga telah mendapatkan rekomendasi dari kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Tanah Bumbu yang menyatakan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, ditambah paraf dari Sekda, Kabag Hukum, dan Kadistamben

    Fakta tersebut, memunculkan kritik dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita. Ia mengkritik dalam penanganan hukum dalam kasus Mardani Maming, ada sejumlah kekeliruan yang sangat serius.

    “Menurut saya, ada delapan kekeliruan yang bisa dikategorikan sebagai kesesatan dalam penerapan hukum,” ungkapnya.

    Prof Romli menilai bahwa proses penuntutan kasus ini dipaksakan dengan penerapan pasal yang kurang tepat. Menurutnya penerapan Pasal 12 b UU Nomor 20 tahun 2001 oleh Hakim Kasasi dalam perkara Mardani Maming mestinya tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan wessensschau .

    Pasal tersebut, lanjutnya bertujuan untuk memberikan efek pencegahan agar penyelenggara negara menjalankan tugas sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum menerapkan UU Tipikor Tahun 1999/2001.

    “Jadi, pola pemikiran sistematis, historis, dan teleologis dalam putusan Kasasi perkara Nomor 3741/2023 atas nama Mardani Maming tidak dijalankan. Putusan tersebut sudah memenuhi alasan adanya novum serta kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim,” ujarnya.

    Senada dengan Prof Romli, Guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof Yos Johan Utama, menyebut, putusan dalam perkara itu syarat dengan kekeliruan.

    Berdasarkan kajiannya, mantan Rektor Undip ini, mengkritisi penghukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Mardani H Maming terkait pasal yang dijeratkan kepada terdakwa.

    Menurutnya, majelis hakim pidana diduga khilaf dan keliru karena ketentuan yang dijadikan dasar dituduhkan kepada terpidana yakni pasal 97 ayat 1 undang-undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara adalah salah Alamat, karena larangan itu ditujukan hanya untuk pemegang IUP dan IUPK

    “Fakta yuridis menunjukkan bukti bahwa Mardani H. Maming selaku Bupati dan sekaligus pejabat tata usaha negara mempunyai kewenangan atributif menerbitkan IUP dan IUPK sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batu bara,” jelasnya.

    Prof Yos menjelaskan, dalam kasus yang menjerat Mantan Ketum BPP HIPMI yang saat itu menjabat sebagai Bupati merupakan orang yang memberikan bukan yang memegang izin.

    Dengan demikian Prof Yos Johan berpendapat agar putusan hakim tersebut dapat dikaji ulang, sebab Mardani H Maming diketahui sebagai pihak yang mengeluarkan izin seharusnya tidak bisa dijerat dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut.

    Terpisah, Aktivis hak asasi manusia (HAM) Todung Mulya Lubis menyoroti terjadinya miscarriage of justice (peradilan sesat) dalam penanganan perkara korupsi atas nama Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Periode 2010-2015 dan 2016-2018.

     

  • KPK Yakin MA Profesional Tangani PK Kasus Mardani Maming – Page 3

    KPK Yakin MA Profesional Tangani PK Kasus Mardani Maming – Page 3

    Sebelumnya, masyarakat tengah dihebohkan dengan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. Terpidana korupsi Mardani H Maming sendiri telah kalah 3 kali berturut-turut baik di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.

    Pengadilan tingkat pertama sedianya telah memvonis Mardani H Maming bersalah dan harus menjalani kehidupan di bui selama 10 tahun, serta denda Rp500 juta.

    Mantan Ketua Himpunan pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, terbukti menerima suap atas penerbitan SK Pengalihan IUP OP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN). Itu dilakukan saat Mardani H Maming menjabat Bupati Tanah Bumbu.

    Majelis hakim yang diketuai Hero Kuntjoro juga mengenakan pidana tambahan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp110,6 miliar dengan ketentuan, jika tidak membayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang, atau diganti dengan 2 tahun kurungan.

    Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani H Maming mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Majelis hakim yang dipimpin Gusrizal justru menambah hukuman penjara Mardani menjadi 12 tahun.

    Masih tak terima, Mardani H Maming mengajukan kasasi ke MA. Hakim Agung Suhadi didampingi Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto, tegas menolak kasasi tersebut.

    Selain itu, majelis hakim MA menghukum Mardani H Maming harus membayar uang pengganti Rp110.604.371.752 (Rp110,6 miliar) subsider 4 tahun penjara.

    Nama Mardani H Maming pun kembali mencuat usai kedapatan mendaftarkan PK secara diam-diam pada 6 Juni 2024. PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024.

    Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024. Saat ini PK Mardani H Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

     

  • DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029. Akankah revisi beleid tersebut menjadi jalan masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui, rekan-rekannya di Komisi XI sudah menyetujui RUU Keuangan Negara menjadi salah satu usulan Prolegnas 2024—2029 yang akan diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR.

    Persetujuan tersebut didapatkan dalam rapat internal Komisi XI pada Selasa (19/10/2024). Meski demikian, Anis menegaskan bahwa usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR.

    “Perancangan Prolegnas dari Komisi XI kan ada sekitar 9 yang akan diusulkan. Itu nanti akan digodok lagi. Ini sifatnya usulan. Dari usulan itu akan digodok di Baleg,” ujar Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/10/2024).

    Dia tidak menjelaskan fraksi mana yang mengusulkan revisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut. Hanya saja, dia menegaskan bahwa beleid tersebut sudah berumur lebih dari 20 tahun.

    Oleh sebab itu, sambungnya, anggota Komisi XI ingin menyesuaikan agar UU Keuangan Negara tetap relevan dengan keadaan saat ini—terutama dengan pemerintahan baru.

    “Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

    Lebih lanjut, dia juga tidak menampik revisi UU Keuangan Negara berhubungan dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan sekarang kita belum rapat lagi dengan Kementerian Keuangan, dan belum ada penjelasan juga apakah memang pemerintah jadi membentuk itu [Badan Penerimaan Negara]. Kita lihat perkembangannya nanti,” jelasnya.

    Hanya saja, Anis meminta setiap pihak bersabar karena revisi UU Keuangan Negara tidak diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025—namun sekadar Prolegnas 2025—2029.

    Sejalan dengan itu, dia menjelaskan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Keuangan Negara belum ada. Menurutnya, nantinya Baleg DPR yang akan menyusun DIM-nya.

    Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara sudah digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2024. Kendati demikian, pembentukannya tertunda usai Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu).

    Usai bertemu dengan Prabowo sebelum diangkat menjadi Menkeu, Sri Mulyani memang menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap satu. Dia menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu untuk menjadi Badan Penerimaan Negara.

    Kendati demikian, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menegaskan bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka lebar ke depannya. Dia berpendapat, pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini.

    Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang sehingga tidak harus langsung terbentuk. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait penarikan pajak.

    Menurut ketua sekretaris jenderal HIPMI ini, akan ada pembahasan lebih lanjut di pemerintahan terutama terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada.

    “Jadi, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

    Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
    RUU tentang Statistik
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
    RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
    RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    RUU tentang Keuangan Negara
    RUU tentang Perbendaharaan Negara
    RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

    Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

  • Kodim 0808/Blitar Gandeng Komunitas untuk Donor Darah

    Kodim 0808/Blitar Gandeng Komunitas untuk Donor Darah

    Blitar (beritajatim.com) – Menyambut HUT Ke-79 TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2024 mendatang, Kodim 0808/Blitar bersama komunitas dan elemen masyarakat menggelar bhakti kesehatan.

    Komandan Kodim 0808/Blitar, Letkol Inf Hendra Sukmana menyampaikan pada momentum peringatan HUT Ke-79 TNI tahun 2024, menggelar bhakti kesehatan donor darah dan senam bersama.

    “Rangkaian kegiatan dalam peringatan HUT Ke-79 TNI tahun ini diawali mulai 21-22 September 2024, berupa senam bersama dan donor darah di Sport Center Kota Blitar,” ujar Hendra, Minggu(22/9/2024).

    Beberapa pihak terlihat hadir dan mendukung kegiatan ini, diantaranya Batalyon 511, Polres Blitar Kota dan Blitar, Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

    “Termasuk dari komunitas, juga kita ajak diantaranya komunitas otomotif Blitar Land Rover Community (BLC), Blitar Hardtop Community (BHC) dan Serumpun Scooter Blitar (Scroob). Kemudian elemen masyarakat Relawan Tandur Gati Blitar dan pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) juga hadir,” jelasnya.

    Alasan mengapa Kodim 0808/Blitar menggandeng komunitas dan elemen masyarakat di Blitar, Hendra menandaskan karena selama selalu mendukung kegiatannya.

    “Teman-teman dari komunitas dan elemen masyarakat selalu mendukung, setiap kegiatan Kodim 0808/Blitar,” tandasnya.

    Mengenai target dari kegiatan Bhakti Kesehatan ini, untuk donor darah selama 2 hari ini sebanyak 250 kantong darah.

    “Alhamdulillah sampai pagi ini, sudah mendapat 175 kantong. Harapannya bisa terpenuhi, karena masih ada waktu sampai siang atau habisnya pendobor yang datang,” terangnya.

    Selain Bhakti Kesehatan, menyambut HUT Ke-79 TNI juga digelar beberapa lomba seperti tenis meja di Talun, bola voli di Selorejo. Kemudian lomba PBB Piala Panglima TNI pada 30 September – 1 Oktober 2024.

    “Untuk 28 September, direncanakan akan dilakukan ziarah ke Makam Proklamator Bung Karno. Direncanakan akan dihadiri pejabat di lingkup Jawa Timur,” papar Hendra.

    Donor darah yang digelar Kodim 0808/Blitar

    Ditambahkan Hendra, pihaknya sengaja dalam peringatan HUT Ke-79 TNI tahun ini merangkul semua komunitas dan elemen masyarakat.

    “Sehingga tidak hanya untuk internal saja, tapi semua kegiatan akan melibatkan seluruh komunitas dan elemen agar bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua BLC, Rais Abin mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan menyambut HUT Ke-79 TNI yang digelar Kodim 0808/Blitar, karena bermanfaat untuk masyarakat dan sesuai dengan tagline ‘Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami’.

    Demikian juga Ketua Scroob, Rahendra mengucapkan selamat kepada HUT Ke-79 TNI, semoga semakin jaya dan bermanfaat untuk masyarakat.

    Sedangkan dari elemen masyarakat, Koordinator Relawan Tandur Gati Blitar, David Khumaini mengaku sepakat dengan kegiatan Bhakti Kesehatan Kodim 0808/Blitar.

    “Inilah bentuk nyata dari Tandur Gati personel TNI terhadap masyarakat, yang bisa dirasakan manfaatnya untuk kesehatan,” ujarnya. (owi/but)

  • Aktivis Disabilitas Ini Mencalonkan Diri Ketua BPC HIPMl Sidoarjo

    Aktivis Disabilitas Ini Mencalonkan Diri Ketua BPC HIPMl Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketua Bidang X HIPMI Sidoarjo Jainul Rahmat Aripin bakal maju mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Sidoarjo periode 2024-2027.

    Pengambilan formulir calon ketua itu diambil Jainul sebagai bentuk komitmen dan tekad nya kepada pengusaha di wilayah HIPMI Sidoarjo dapat sepenuhnya mendapatkan manfaat dari organisasi tersebut.

    “Tentunya, langkah saya mengambil formulir ini sudah melalui pertimbangan matang. Meskipun nanti pada finalnya terpilih atau tidak, saya ingin membawa pertumbuhan ekonomi melalui para pengusaha untuk kemajuan Sidoarjo,” kata Jainul Senin (6/5/2024).

    Pria yang juga Aktivis disabilitas itu menambahkan HIPMI selaku mitra pemerintah bekomitmen membantu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena kesejahteraan masyarakat tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua pihak. “Yang jelas pengambilan formulir calon ketua ini sebagai ikhtiar saya untuk kemajuan bersama pengusaha di Sidoarjo khususnya BPC HIPMI Sidoarjo. Mohon dukungan dan doanya,” pungkasnya. (isa/kun)

  • Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres, Relawan: Momentum Anak Bangsa Bersatu

    Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres, Relawan: Momentum Anak Bangsa Bersatu

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Anggawira, menilai penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh KPU hari ini, Rabu (24/4/2024), sebagai momentum anak bangsa bersatu. Penetapan tersebut, kata Anggawira, juga menjadi langkah strategis menuju pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2024.

    Anggawira mengungkapkan harapannya agar terbangun solidaritas lebih kuat selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia juga berharap, kabinet akan diisi para menteri yang kompeten.

    “Tentunya para menteri yang mengakselerasi program dengan sangat cepat dan akseleratif,” ujar Anggawira.

    Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini juga berharap sektor usaha turut memberikan dukungan pada akselerasi program. Sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dan merata demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

    “Kami ucapkan selamat atas penetapan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” kata dia.

    Koordinator Nasioal Penerus Negeri, Muhammad Pradana Indraputra, mengaku optimistis Prabowo-Gibran bakal merangkul semua kalangan anak bangsa untuk membangun Indonesia. Apalagi, kata dia, para pendukung pada Pemilu 2024 ini tidak terlalu fanatik sehingga perbedaan pandangan dapat segera berakhir, tidak berlangsung berkepanjangan.

    “Terlihat dari berbagai aksi dan gerakan kubu lain tidak seintens dulu. Kedua, masyarakat Indonesia cukup rasional. Apalagi perbandingan persentase pemilih sangat jauh. Saya rasa masyarakat cukup rasional dan tidak terjebak dengan diksi-diksi atau redaksional yang menjebak dan mengadu domba,” ungkapnya.

    Pradana menyebut, pilpres 2024 menjadi sejarah baru dengan partisipasi anak muda terbanyak. Dia pun berharap Prabowo-Gibran bisa terus menjaga kepentingan anak muda Indonesia.

    Tak hanya itu, sambung Pradana, kepada dunia internasional juga menunjukkan bahwa Indonesia 5 tahun ke depan punya pemerintahan yang solid dan punya visi yang sejalan dengan masyarakat Indonesia.

    “Harapan kami juga dengan presentasi pemilih tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan dunia usaha dan perdagangan Indonesia bahwa kita punya presiden yang sah dan satu visi degan masyarakat Indonesia,” harapnya. [beq]

  • PJ Wali Kota Kediri Launching Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024

    PJ Wali Kota Kediri Launching Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri Zanariah launching program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024. Launching ini diselenggarakan di Insumo Kediri Convention Center (IKCC) dan disiarkan langsung di Dhoho TV dan instagram @dinkopumtk_kotakediri.

    Pada Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024 ini, ada 26 jenis pelatihan yang disediakan dengan kuota peserta sebanyak 2.682 orang. Pelatihan ini gratis dan dapat diikuti oleh warga ber-KTP Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Kediri menekankan bahwa Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen agar pelatihan keterampilan dan kewirausahaan ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat.

    “Oleh karena itu, di tiap tahunnya selalu ada evaluasi dan terus berbenah serta membuka pintu saran selebar-lebarnya. Tujuannya nya agar kegiatan ini bisa berjalan optimal,” kata Zanariah.

    PJ Wali Kota Kediri Launching Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024

    Zanariah menambahkan bahwa yang perlu menjadi perhatian Dinkop UMTK, dalam menyiapkan jenis pelatihan harus dengan menu pembelajaran yang update sesuai dengan kebutuhan terkini. “Caranya dengan menggali informasi dari pelaku usaha serta mencermati tren kebutuhan dunia kerja yang terus bergerak dinamis,” tambahnya.

    PJ Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa pada pelatihan tahun ini juga memfasilitasi masyarakat rentan dan para disabilitas, untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem. “Karena penyandang disabilitas dan warga renta ini juga memiliki potensi yang dapat dieksplore lebih jauh untuk memberi kesempatan berkarya dan menjadi mandiri,” ucapnya.

    Tak lupa, PJ Wali Kota Kediri mengundang warga Kota Kediri yang berusia produktif untuk bergabung dalam program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan 2024, cara daftarnya melalui tautan online bit.ly/PELATIHANKEDIRI2024 mulai 23,April 2024.

    “Saya minta pilih pelatihan yang sesuai dengan passion dan kualifikasi. Karena hal ini bisa menjadi bekal berharga untuk bersaing di pasar kerja atau merintis usaha mandiri. Sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sesama,” jelasnya.

    Pada launching Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan ini juga diberikan penghargaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kota Kediri yang turut mendukung program pelatihan yang diselenggarakan Dinkop UMTK ini.

    Selain itu, juga diserahkan sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada perwakilan peserta Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2023, dan sertifikat halal kepada 646 pelaku UMKM Kota Kediri. Ada pula penyerahan piagam untuk koperasi berpredikat sehat. Serta penyerahan penghargaan hubungan industrial atas kepatuhan ketenagakerjaan.

    Hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Choirur Rofiq, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Kediri Imam Haryono, Ketua Kadin Kota Kediri Muhammad Sholikhin, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri Boma Wira Gumilar, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari.

    Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, PJ Ketua Dekranasda Kota Kediri Novita Bagus Alit, camat se-Kota Kediri, Ketua HIPMI Kota Kediri Tintus Radityo Kusumo, Kepala Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan pimpinan perusahaan serta pengurus koperasi dan pelaku UMKM. [nm/ted]

  • Masuk Bursa Pilkada Kediri 2024, Ketua HIPMI: Saya Serahkan ke Warga

    Masuk Bursa Pilkada Kediri 2024, Ketua HIPMI: Saya Serahkan ke Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Kediri Tintus Radityo Kusumo masuk dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kediri tahun 2024. Namanya tembus dalam 10 besar bakal calon Wali Kota Kediri 2024 dalam situs pollingkita.com.

    Dari total 7.068 suara, Tintus mendapatkan 89 suara atau sekitar 3 persen. Dia berada satu level dibawah pengusaha perhotelan ternama Kediri Adi Suwono yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Kediri.

    Tintus menanggapi secara diplomatis hasil polling tersebut. Menurutnya, setiap orang memiliki keinginan menjadi kepala daerah, termasuk dirinya. Tapi harus bisa mengukur kemampuan diri.

    “Saya serahkan ke masyarakat semua itu,” jawab Tintus disela agenda HIPMI Kota Kediri berbagi takjil dan buka bersama (bukber) beberapa hari lalu.

    Tintus mengaku, hanya sebatas keinginan dan belum memiliki wacana lebih serius untuk mengikuti bursa Pilkada Kediri, baik di kota maupun Kabupaten Kediri. Selain itu, belum ada satu pun partai politik yang berkomunikasi denganya.

    “Kalau keinginan ada. Pasti setiap orang ingin menjadi kepala daerah, itu ada. Tapi kita harus mengukur kemampuan diri kita masing-masing,” ucapnya diplomatis.

    Namun, atas nama Ketua HIPMI Kota Kediri, Tintus sebenarnya tidak ingin hanya menjadi pendukung atau sekedar penonton dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Dia merasa bangga apabila ada diantara keluarga besar HIPMI Kota Kediri bisa menjadi kepala daerah di daerahnya sendiri.

    Sekedar diketahui, polling tentang Bakal Calon Wali Kota Kediri 2024 dalam situs pollingkita.com ini dibuat sejak 17 Februari 2024 pukul 17.09 WIB lalu. Polling ini memiliki opsi jawaban dan sudah menerima 7.68 suara.

    Ada ketentuan bagi peserta polling yaitu, tidak diperkenankan melakukan pemilihan berulang kali. Pemeriksaan duplikasi berdasarkan pada alamat IP pemilih. Pihak situs tidak mentoleransi setiap kecurangan yang dilakukan dan akan menganulir semua suara yang berindikasi dilakukan oleh bot. [nm/aje]