Institusi: HIPMI

  • Profil 3 Calon Wali Kota Palembang dan Wakilnya

    Profil 3 Calon Wali Kota Palembang dan Wakilnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pilkada 27 November 2024 besok, di kota Palembang, ada tiga calon pasangan yang akan berebut posisi Palembang 1.

    Ketiga calon pasangan itu yakni pasangan nomor urut 1 yakni Fitrianti Agustinda, dan  Nandriani Octarina, nomor urut dua Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, dan nomor urut 3 Yudha Pratomo dan Baharudin.

    Sebelum masa pencoblosan besok, berikut profil 3 calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Palembang 

    1. Fitrianti Agustinda, S.H., M.H.

    Fitrianti Agustinda, S.H. (lahir 5 Agustus 1976) adalah politikus asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palembang periode 2016 – 2018 dan 2018 – 2023.

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 5 Agustus 1976

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    Universitas Muhammdyah Palembang
    Magister Hukum
    2020
    2023

    2
    S1
    Universitas Muhammdyah Palembang
    Sarjana Hukum
    1994
    1999

    3
    SMA
    SMA Negeri 2 Palembang
    Data tidak ada
    1991
    1994

    4
    SMP
    SMP Negeri 13 Palembang
    Data tidak ada
    1988
    1991

    5
    SD
    SD Negeri 23 Palembang
    Data tidak ada
    1982
    1988

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Pemuda Pancasila Palembang
    Ketua MPO MPC
    2019
    2022

    2
    Palang Merah Indonesia Palembang
    Ketua PMI Palembang
    2017
    2019

    3
    Palang Merah Indonesia Palembang
    Ketua PMI Palembang
    2019
    2024

    4
    PDI-P Palembang
    Bendahara DPC PDI-P Palembang
    2017
    2021

    5
    Gerakan Pramuka Palembang
    Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Palembang
    2021
    2026

    6
    DPD NasDem Palembang
    Ketua DPD NasDem Palembang
    2021
    2024

    7
    Forum Keluarga Komering Ulu (FOKKU)
    Ketua FOKKU
    2023
    2028

    8
    Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)
    Ketua
    2021
    2025

    9
    E-sport Indonesia (ESI) Palembang
    Ketua
    2020
    2024

    2. Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A.

    Nandriani Octarina, lahir di kota Palembang pada tanggal 20 Oktober 1995.

    Pendidikan formal dimulai di SD Islam Al Falah Kota Jambi, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMU Negeri 7 Kota Jambi. Setelah lulus dari SMA, dan melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Psikologi Universitas Sriwijaya dan berhasil meraih gelar Sarjana Psikologi pada tahun 2017.

    Dia aktif sebagai Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA), Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumsel, Ketua Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD) Kota Palembang, dan Ketua IKA Psikologi FK UNSRI. 

    Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Muda Berkarya dan seorang grafolog.

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 20 Oktober 1995

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S1

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S1
    S1 Psikolog Universitas Sriwijaya
    Sarjana Psikologi
    2013
    2017

    2
    S1
    KAROSH International School Of Handwriting Analys
    Certified Handwriting Analys
    2017
    2018

    3
    SMA
    SMA Negeri 1 Kota Jambi
    Data tidak ada
    2010
    2013

    4
    SMP
    SMP Negeri 7 Kota Jambi
    Data tidak ada
    2007
    2012

    5
    SD
    SD Islam Al Falah Kota Jambi
    Data tidak ada
    2002
    2007

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA)
    Ketua
    2016
    2024

    2
    Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
    Sekretaris
    2016
    2024

    3
    Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD) Kota Palembang
    Ketua
    2017
    2024

    4
    IKA Psikologi FK Unsri
    Ketua
    2018
    2024

    3. Drs. Ratu Dewa, M.Si

    Ratu Dewa (lahir 17 Agustus 1969) adalah seorang birokrat Indonesia kelahiran Muara Kuang, Ogan Ilir. Ia lahir sebagai anak ke-8 dari 9 bersaudara dari pasangan Cik Den Tambun dan Zalipah.

    Dia menempuh pendidikan S1 Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Fatah Palembang dan S2 di Universitas Sriwijaya bergelar Magister Kebijakan Publik. Usai menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, ia diangkat menjadi pelaksana jabatan Wali Kota Palembang pada 18 September 2023.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: OGAN KOMERING ILIR (OKI), 7 Juli 1969

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS SRIWIJAYA
    M.Si
    2006
    2008

    2
    S1
    IAIN RADEN FATAH
    Drs.
    1988
    1992

    3
    SMA
    GAJAH MADA
    Data tidak ada
    1984
    1987

    4
    SMP
    GAJAH MADA
    Data tidak ada
    1981
    1984

    5
    SD
    SDN RANTAU SIALANG
    Data tidak ada
    1975
    1981

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    ADUM
    PALEMBANG
    1997
    1997

    2
    DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. III
    PALEMBANG
    2005
    2005

    3
    DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. II
    PALEMBANG
    2018
    2018

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SEMA FU IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    SEKRETARIS UMUM
    1989
    1991

    2
    BKPM IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    WAKIL KETUA
    1989
    1991

    3
    SEMA FU IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    KETUA UMUM
    1990
    1991

    4
    KMA-FBS IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    WAKIL SEKRETARIS
    1991
    1994

    5
    KOORCAB PMII SUMSEL
    SEKRETARIS UMUM
    1992
    1994

    6
    BIRO ORGANISASI IKARAFA
    ANGGOTA
    1992
    1994

    7
    PW IPNU SUMSEL
    WAKIL KETUA
    1993
    1996

    8
    KOORCAB PMII SUMSEL
    KETUA UMUM
    1994
    1996

    9
    DPD KNPI SUMSEL
    WAKIL SEKRETARIS
    1994
    1996

    10
    BIRO ORGANISASI DPD GM. KOSGORO PRO SUMSEL
    ANGGOTA
    1995
    1998

    11
    PW GP ANSOR SUMSEL
    WAKIL KETUA
    1999
    2003

    12
    ANDALAN KEHUMASAN KWARDA GERAKAN PRAMUKA SUMSEL
    ANGGOTA
    2000
    2005

    13
    BIRO HUB. ORGANISASI ICMI ORWIL SUMSEL
    WAKIL KETUA
    2000
    2005

    14
    PLT ANSOR SUMSEL
    KETUA UMUM
    2002
    2003

    15
    DPD KNPI
    WAKIL KETUA
    2004
    2008

    16
    DPD KNPI
    WAKIL KETUA
    2008
    2014

    17
    PC ISNU KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2018
    2024

    18
    PBSI KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2018
    2022

    19
    CLUB PS PALEMBANG
    PRESIDEN
    2020
    2025

    4. Prima Salam, S.H., M.M.

    Prima Salam adalah Ketua DPC Gerindra Palembang sekaligus sebagai bakal calon Wakil Walikota Palembang.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 11 Agustus 1986

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Pekerjaan:

    SEDANG DALAM PROSES PEMBERHENTIAN

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
    M.M
    2019
    2021

    2
    S1
    UNIVERSITAS STIHPADA
    S.H
    2010
    2016

    3
    SMA
    SMA PUSRI PALEMBANG
    Data tidak ada
    2001
    2004

    4
    SMP
    SMP KARTIKA II 1 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1998
    2001

    5
    SD
    SD MUHAMMADYAH 09 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1992
    1998

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    RESIDENT WIRAUSAHA MUDA MANDIRI SUMSEL
    ANGGOTA
    2017
    2024

    2
    PROPERTY DAN KONSTRUKSI
    KETUA
    2016
    2019

    3
    DPD PARTAI GERINDRA
    BENDAHARA
    2019
    2024

    4
    DPC KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2023
    2024

    Riwayat Tanda Penghargaan

    No
    Nama penghargaan
    Lembaga pemberi penghargaan
    Tahun

    1
    Piagam penghargaan Developer Terbaik 1 (PT. Sumatera Muda Propertindo)
    PT Bank Tabungan Negara (persero),Tbk
    2016

    2
    Piagam Penghargaan sebagai Pengembang Realisasi Pembiayaan KPR Platinum IB
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2016

    3
    Piagam Penghargaan sebagai PENGEMBANG DENGAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN TERBAIK (PT. Sumatera Muda Propertindo
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    4
    Piagam penghargaan sebagai THE MOST RELIABLE CONTRACTOR COMPANY OF THE YEAR
    Indonesian creativity & Best Leader Award
    2017

    5
    Piagam penghargaan sebagai THE BEST PROPERTY & DEVELOPER OF THE YEAR (PT. Sumatera Muda Propertindo)
    Business Challenges Award
    2016

    6
    Piagam penghargaan sebagai Program WIRA USAHA MUDA MANDIRI
    PT.Bank Mandiri (persero) Tbk
    2014

    7
    he Role Of Small Medium Entreprise To Support Industry 4.0
    DEC bina darma entrepreneurship centre
    2018

    8
    THE BEST LEADING DEVELOPER PROPERTY COMPANY OF THE YEAR
    Best of 2016 indonesia excellent quality Award
    2016

    9
    REALISASI AKAD TERBANYAK KPR BERSUBSI
    T. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    10
    EALESTAT EXPO
    realestat indonesia
    2018

    11
    ALISASI AKAD KPR BTN IB TERBANYAK DALAM 1 HARI Dari
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    12
    Juara 1 Wirausaha muda mandiri
    MANDIRI
    2014

    5. YUDHA PRATOMO, S.T., M.Sc., Ph.D.

    Yudha Pratomo Mahyuddin, seorang tokoh yang memiliki perjalanan hidup yang penuh prestasi dan komitmen dalam memajukan masyarakat dan kota kelahirannya, Palembang. Ia lahir pada tanggal 20 April 1979 di Palembang, Sumatera Selatan. Yudha adalah anak dari Prof. dr. H. Mahyuddin NS, SpOG(K), dan dr. Hj. Halipah Amin, SpTHT, M.M., yang keduanya berasal dari Lahat, Sumatera Selatan.

    Yudha pernah mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2018. Saat itu, ia mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Ishak Mekki sebagai Calon Gubernur.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: PALEMBANG, 20 April 1979

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S3

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S3
    UNIVERSITAS TEKNOLOGI MALAYSIA
    Ph.D
    2006
    2013

    2
    S2
    UNIVERSITY OF SURREY (GUILDFORD, UK)
    M.Sc
    2002
    2004

    3
    S1
    TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
    ST
    1997
    2002

    4
    SMA
    SMA TARUNA NUSANTARA
    Data tidak ada
    1994
    1997

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPC DEMOKRAT PALEMBANG
    KETUA
    2022
    2027

    2
    BADIKLAT DPP PARTAI DEMOKRAT
    KEPALA
    2020
    2022

    3
    HIPMI SUMATERA SELATAN
    KETUA
    2013
    2016

    4
    KARANG TARUNA SUMATERA SELATAN
    KETUA
    2008
    2013

    5
    ASOSIASI JASA PENYELENGGARA INTERNET INDONESIA (APJII) SUMATERA SELATAN
    KOORDINATOR WILAYAH
    2008
    2011

    6
    MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) SUMATERA SELATAN
    WAKIL KETUA
    2010
    2013

    6. BAHARUDIN, S.T., M.M.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: PALEMBANG, 27 Maret 1968

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
    MM
    2004
    2006

    2
    S1
    UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG
    ST
    1989
    1993

    3
    SMA
    STM NEGERI 2 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1985
    1988

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPC PK ILIR TIMUR SATU
    KETUA
    1998
    2001

    2
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG GENERASI MUDA
    2005
    2010

    3
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG ORGANISASI
    2001
    2005

    4
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG EQUINTEK
    2016
    2020

    5
    DPD PKS KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2020
    2025

  • Profil 2 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Ada Cawagub Termuda

    Profil 2 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Ada Cawagub Termuda

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Provinsi Lampung telah menetapkan dua nama pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam pilkada 2024.

    Pasangan calon itu yakni Arinal Zunaidi dan Sutono (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP melawan Mirhani Djausal dan Jihan Nurlaela (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Buruh, Golkar dan Gerindra.

    1. Ir. ARINAL DJUNAIDI

    Dilansir dari Antara, Arinal Djunaidi adalah mantan Gubernur Lampung periode 2019-2024.

    Arinal lahir di Tanjungkarang, Lampung pada tanggal 17 Juni 1956. Ia berasal dari keluarga petani di Kabupaten Way Kanan. Ayahnya berasal dari Negara Batin dan ibunya berasal dari Negeri Besar.

    Arinal mengenyam pendidikan di SD Negeri 17 Kampung Sawah Bandar Lampung (1964–1970), SMP Negeri 2 Bandar Lampung (1970–1971), dan Sekolah Pertanian Menengah Atas Tanjung Karang (1971–1975, kini SMK PP Negeri Lampung).

    Arinal kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA) dan meraih gelar Sarjana Pertanian pada tahun 1981.

    Pada tahun 2023 lalu, ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang ilmu ekonomi dari Unila. Semasa berkuliah dan sesudah lulus, Arinal aktif mengikuti sejumlah organisasi.

    Dia tercatat menjadi pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung (1978–1981), Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung (1978–1980), Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Lampung (1981–1982), Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung (1982–1984), Komisaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Lampung (1983–1985), Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Lampung dua periode sejak 1985 hingga 1991, dan Sekretaris Umum Persatuan Insinyur Indonesia Lampung dua periode sejak 1995 hingga 2002.

    Arinal memulai kariernya di bidang birokrasi pada tahun 1986 sebagai Kepala Seksi Penyuluhan di Dinas Pertanian Kotamadya Bandar Lampung.

    Empat tahun berselang, ia mendapat promosi menjadi Kepala Seksi Penyuluhan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

    Pada tahun 1994, dia dipindahkan menjadi Kepala Seksi Pengembangan Agribisnis di dinas yang sama.

    Lalu, di tahun 1999, Arinal diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro.

    Tiga tahun kemudian, nama instansi tersebut berubah menjadi Dinas Pertanian. Pada tahun 2005, ia mendapatkan promosi menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

    Antara 2010 hingga 2014, ia berpindah-pindah jabatan setiap tahunnya di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, mulai dari Asisten Pembangunan (2010), Asisten Kesejahteraan (2011), Asisten Pemerintahan (2012), hingga kembali menjadi Asisten Kesejahteraan pada tahun 2013.

    Pada 17 Juli 2014, dia diangkat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung oleh Gubernur Muhammad Ridho Ficardo.

    Arinal kemudian pensiun sebagai pegawai negeri sipil dan sekretaris daerah pada 30 Juni 2016. Setelah pensiun, ia menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) pada 2017.

  • Profil Paslon Banten dalam Pilgub 2024, Berikut Riwayat Pendidikannya

    Profil Paslon Banten dalam Pilgub 2024, Berikut Riwayat Pendidikannya

    Profil Andra Soni

    Andra Soni dikenal sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019 hingga 2024 dan merupakan kelahiran 12 Agustus 1976 di Payakumbuh. Dia juga dikenal sebagai politikus Partai Gerindra serta ketua DPD Gerindra Banten.

    Melansir dari situs DPRD Banten Andra pernah bekerja sebagai kurir ketika kuliah untuk tetap menghasilkan uang. Sementara kariernya dalam dunia politik dimulai ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Partai Gerindra.

    Riwayat Pendidikan

    SD Negeri Gandaria 03 Jakarta Selatan (1983-1989).
    SMP Negeri 240 Jakarta (1989-1992).
    SMA 10 Nopember 1945 Bandung (1992-1995).
    D3 – STIE Bhakti Pembangunan Jakarta (1998-2001).
    S1 – STIE Banten (2020-2021).
    S2 – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2021-2023).

    Riwayat Organisasi

    1. Ikatan Persaudaraan Pelajar Sosial sebagai Ketua (1991).

    2. DPD Gerindra Provinsi Banten sebagai Sekretaris (2017-2023).

    3. DPD Gerindra Provinsi Banten sebagai Ketua (2023-2028).

    4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Provinsi Banten sebagai Dewan Pembina (2017-2022).

    5. DPC Gerindra Kota Tangerang sebagai Ketua (2015-2017).

    Profil Achmad Dimyati Natakusumah

    Achmad Dimyati Natakusumah dikenal oleh publik sebagai mantan anggota DPR RI Fraksi PKS dan pria kelahiran 17 September 1966 di Tangerang. Dia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua MPR RI tahun 2014.

    Kemudian pernah menjabat jadi Bupati Pandeglang untuk dua periode yaitu pada tahun 2000 hingga 2005 dan 2005 hingga 2009. Pria berusia 58 tahun itu juga dikenal sebagai ayah dari anggota DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

    Riwayat Pendidikan

    SDN 3 Labuan Pandeglang (1973-1979).
    SMP Negeri 1 Pandeglang (1979-1982).
    SMA Negeri 1 Pandeglang (1982-1987).
    D3 – WAIC PERTH. WA (1985-1987).
    S1 – Universitas Indonesia Esa Unggul (2000-2004).
    S2 – Universitas Pasundan (2006-2007).
    S2 – Universitas Indonesia (2004-2006).
    S3 – Universitas Padjajaran (2007-2012).

    Riwayat Organisasi

    1. Ketua HIPMI Kab. Pandeglang sebagai Ketua (1990-1995).

    2. Kadin Kab. Pandeglang sebagai Ketua (1990-1995).

    3. GAPENSI Kab. Pandeglang sebagai Bendahara (1990-1995).

    4. Kadin Jawa Barat sebagai Ketua Bidang Dana (1995-2000).

    5. HIPMI Jawa Barat sebagai Ketua (1995-2000).

    6. PERSIPAN sebagai Ketua (2000-2010).

    7. KONI Kab. Pandeglang sebagai Ketua (2000-2010).

    8. PPP Banten sebagai Ketua Majelis Pakar (2001-2006).

    9. PPP Banten sebagai Ketua DPW (2006-2011).

    10. PPP sebagai Ketua DPP (2011-2019).

    11. PKS sebagai anggota (2019-2024).

  • Profil Pasangan Calon Pilgub Lampung 2024, Berikut Partai Pengusungnya

    Profil Pasangan Calon Pilgub Lampung 2024, Berikut Partai Pengusungnya

    Melansir dari KPU pasangan Rahmat Mirjani Djausal dan Jihan Nurlela diusung oleh sembilan partai yaitu PAN, PSI, Demokrat, NasDem, PKS, PKB, Partai Buruh, Golkar, dan Gerindra.

    Profil Rahmat Mirzani Djausal

    Rahmat Mirzani Djausal dikenal sebagai seorang pria kelahiran 18 Maret 1980 di Kotabumi. Ia dikenal sebagai kader dari Partai Gerindra dan anggota DPRD Komisi V Provinsi Lampung periode 2019-2024.

    Pria berusia 44 tahun itu aktif dalam sejumlah organisasi dan sebelumnya sempat bekerja di perusahaan setelah lulus pendidikan sarjana. Sementara itu, karier politiknya dimulai ketika dipercaya Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung sejak 2019.

    Kemudian sempat menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung sejak 2022 hingga saat ini. 

    Riwayat Pendidikan

    SD Negeri 1 Teladan Lampung Utara (1986-1992).
    SMP Negeri 5 Kotabumi Lampung Utara (1992-1995).
    SMA Negeri 2 Bandar Lampung (1995-1998).
    S1 Teknik – Universitas Trisakti (1998-2005).
    S2 Manajemen – Universitas Lampung (2008-2012).

    Riwayat Organisasi

    1. DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung sebagai Ketua (2022-2027).

    2. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Provinsi Lampung sebagai Wakil Ketua (2009-2012).

    3. HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2012-2023).

    4. BPD HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2012-2023).

    5. BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) sebagai Wakil Bendahara (2011-2014).

    6. PII (Persatuan Insinyur Indonesia) sebagai Anggota (2014-2017).

    7. Persatuan Baseball Softball (PERBASASI) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2007-2022).

    8. PB DMI (Dewan Majid Indonesia) Kota Bandar Lampung sebagai Ketua (2022-2027).

    9. Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2023-2028).

    10. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Lampung sebagai Dewan Kehormatan (2020-2025).

    11. Klub Sepak Bola TS Saiburai Lampung sebagai Pembina (2017-2027).

    12. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional (ASPEKNAS) Provinsi Lampung sebagai Sekretaris (2007-2017).

    13. AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia) Provinsi Lampung sebagai Wakil Ketua (2009-2017).

    Profil Jihan Nurlela

    Jihan Nurlela diketahui sebagai seorang perempuan kelahiran 22 April 1994 di Sumber Rejo. Sosoknya sempat jadi perhatian karena menjadi perempuan satu-satunya dalam kontestan Pilkada Lampung 2024.

    Selain itu, Jihan Nurlela menjadi kandidat muda dan dikenal sebagai adik mantan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Sebelum terjun ke dunia politik perempuan berusia 30 tahun ini berprofesi sebagai dokter.

    Kemudian memulai karier politiknya sejak 2019 sebagai Anggota DPD-RI Dapil Lampung periode 2019-2024 dan menjabat sejak 1 Oktober 2019 setelah meraih suara sebanyak 810.373 suara. 

    Riwayat Pendidikan

    SD Negeri 2 Sumber Rejo, Lampung Timur (1999-2000).
    SMP Negeri 1 Waway Karya, Lampung Timur (2005-2008).
    SMA Negeri 1 Mayong, Kab. Jepara, Jawa Tengah (2008-2011).
    S1 Kedokteran – Universitas Lampung (2011-2015).
    S1 Dokter (Gelar Profesi) – Universitas Lampung (2015-2017).
    S2 Manajemen – Universitas Saburai (2021-2023).

    Riwayat Organisasi

    1. Pengurus Pusat Fatayat NU sebagai Kepala Bidang (2022-2027).

    2. DPW IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) Lampung sebagai Ketua (2020-2026).

    3. Pengurus Harian Satuan Komunitas Pramuka Ma’arif (Sako Ma’arif) Provinsi Lampung sebagai Ketua (2023-2025).

    4. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung sebagai Anggota (2022-2025).

    5. Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia (ASKI) sebagai Dewan Pembina (2021-2025).

    6. Lembaga kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) Lampung Timur sebagai Penasihat (2023-2025).

    7. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung sebagai Alumni (2024).

    8. Pimpinan Wilayah Sako Ma’arif Lampung sebagai Ketua (2024-2029).

  • Sebagian Pengurus HIPMI Kota Batu Dukung Paslon Mas Gum dan Haji Rudi

    Sebagian Pengurus HIPMI Kota Batu Dukung Paslon Mas Gum dan Haji Rudi

    Batu (beritajatim.com) – Sebagian besar pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Batu secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu nomor urut 2, Firhando Gumelar dan Haji Rudi.

    Sikap ini berbeda dengan keputusan Ketua HIPMI Kota Batu setempat, yang mendukung pasangan nomor urut 1, Nurochman dan Heli Suyanto.

    Alasan Dukungan ke Paslon Firhando-Rudi

    Sekretaris Umum HIPMI Kota Batu, Erick Herdianto, bersama Bendahara Umum, Jeremy Nata, menjelaskan alasan utama pilihan tersebut. Menurut mereka, Firhando Gumelar adalah sosok muda dan pengusaha yang memiliki visi serta misi yang relevan untuk kemajuan Kota Batu. Mereka percaya bahwa pemimpin muda seperti Firhando mampu memahami dan bergerak selaras dengan semangat serta kecepatan para anggota HIPMI.

    “Ketua boleh mendukung pasangan lain, tetapi tidak bisa mengklaim atau membawa nama HIPMI secara keseluruhan. Kami, bersama lebih dari 20 anggota HIPMI lainnya, memilih mendukung Mas Gum (Firhando Gumelar),” ujar Jeremy Nata, Sabtu (23/11/2024).

    Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

    Cakra Negara, salah satu pengurus HIPMI Kota Batu, juga menekankan bahwa Firhando Gumelar memiliki visi yang kuat untuk pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.

    Ia yakin bahwa dengan fokus pada pengembangan wirausaha lokal, masyarakat Kota Batu dapat menjadi tuan rumah di kota mereka sendiri.

    “Mas Gum memiliki impian untuk menciptakan lebih banyak pengusaha muda di Kota Batu. Dengan menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi, peluang kerja akan meningkat, dan ekonomi daerah akan lebih stabil,” jelas Cakra.

    Pengaruh terhadap Perekonomian Kota Batu

    HIPMI Kota Batu menilai bahwa keberadaan banyak pengusaha muda dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi perekonomian lokal. Langkah ini diyakini akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    “Mas Gum paham bahwa pondasi ekonomi daerah dimulai dari wirausaha. Dengan dukungannya terhadap pengusaha muda, iklim ekonomi Kota Batu akan berkembang pesat,” tambahnya.

    Dengan dukungan mayoritas anggota HIPMI Kota Batu, pasangan Firhando Gumelar dan Haji Rudi diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masa depan Kota Batu. (ted)

  • Menangkan Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, Eri Irawan Keliling Kampung di Surabaya secara Door to Door

    Menangkan Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, Eri Irawan Keliling Kampung di Surabaya secara Door to Door

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Para kader PDI Perjuangan (PDIP) terus menggeber mesin pemenangan jelang hari pemilihan, 27 November 2024.

    Mereka bergerak bersama memenangkan pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans), serta Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji.

    Politisi PDIP, Eri Irawan, misalnya, bergerak keliling kampung.

    Melalui door to door di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Sukolilo dan Mulyorejo, Eri terus mensosialisasikan pasangan calon yang diusung PDIP ini.

    Eri Irawan bersama kader PDIP masuk ke kampung dan gang-gang sempit.

    Mereka menyapa warga yang sedang beraktivitas di luar rumah.

    Sambil mengetuk pintu-pintu rumah warga dengan santun, anggota DPRD Surabaya ini menyapa warga.

    Tak pelak, dia mandapat sambutan masyarakat yang luar biasa.

    “Mampir dulu Mas Eri, monggo pinarak (silakan),” sapa warga antusias, Sabtu (23/11/2024).

    Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur tersebut menyapa warga dengan hangat.

    “Assalamualaikum. Sehat nggeh (ya), Bu? Saya izin silaturahim mampir di sini nggeh. Monggo ini ada brosur Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi,” sapa Eri menyapa Setyorini, salah seorang warga di Kelurahan Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya.

    “Walaikumussalam, Mas Eri. Alhamdulillah sehat. Saya, suami, anak, dan mertua insyaallah milih Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi,” jawab warga tersebut.

    Kehadiran Eri Irawan dan para kader PDIP membuat banyak warga, terutama ibu-ibu ke luar rumah.

    Para kader PDIP di Sukolilo dan Mulyorejo memang terbiasa membantu warga di kampung-kampung.

    Sehingga, aksi ini membuat mereka lebih mudah diterima masyarakat. Termasuk, soal calon yang akan dipilih di Pilkada Surabaya 2024.

    Eri Irawan lantas mensosialisasikan cara mencoblos pada pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    “Nanti panjenengan  (anda) menerima surat suara warna merah marun untuk Pemilihan Gubernur Jatim,” kata Eri.

    “Langsung dicoblos nomor urut 3, yang ada fotonya Bu Risma. Wis gak usah toleh-toleh (sudah tidak perlu lihat kanan kiri), langsung coblos Bu Risma,” ujar Eri kepada warga yang mengerubunginya.

    “Lalu panjenengan juga akan menerima surat suara warna hijau toska untuk Pemilihan Wali Kota Surabaya. Dibuka langsung coblos nomor 1, Eri Cahyadi-Armuji,” imbuh Eri.

    Banyak warga yang ikut berkumpul menyimak seksama penjelasan Eri Irawan tersebut.

    “Cocok wis kita kompak coblos Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi,” teriak warga.

    Rahmawati, warga Sukolilo, mengaku terkesan dengan ketegasan Risma saat menjadi Wali Kota Surabaya 2010-2020.

    “Saya sepakat dukung Bu Risma agar SMA/SMK bisa gratis total,” ujar Rahmawati.

    Suasana keliling kampung tersebut berlangsung guyub.

    Meski sinar matahari cukup terik, semua tetap antusias bergotong royong memenangkan Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji.

    Eri mengatakan, Risma adalah sosok yang paling tepat memimpin Jawa Timur.

    Warga Surabaya sangat mengenal kerja keras dan ketulusan Risma dalam melayani masyarakat.

    Risma juga memberi perhatian khusus pada masa depan generasi muda. Risma dengan getol mendampingi anak-anak, memberi beasiswa, dan mencegahnya terlibat kenakalan remaja serta hal negatif lainnya.

    “Sekarang mari bantu Bu Risma bareng-bareng menata Jawa Timur. Mak’e arek Suroboyo arep noto Jawa Timur (ibunya anak Surabaya mau menata Jawa Timur), maka kita semua arek Suroboyo harus membantu beliau,” ujar Eri yang juga anggota DPRD Surabaya.

    Eri Cahyadi dan Armuji, lanjut Eri Irawan, juga telah menunjukkan kinerjanya.

    “Meski dua tahun awal kepemimpinan Eri-Armuji ada badai pandemi Covid-19, Surabaya mampu bangkit,” tandasnya.

    “Pendidikan sampai kesehatan gratis, berbagai beasiswa, penataan kampung sangat masif, ekonomi kembali tumbuh. Kalau yang sudah baik seperti ini ya harus dilanjutkan,” ujarnya.

  • Gebrakan Empat Hari Kerja Pasca Pelantikan: Pasangan Badami Akan Wujudkan Inovasi di Kota Banjar

    Gebrakan Empat Hari Kerja Pasca Pelantikan: Pasangan Badami Akan Wujudkan Inovasi di Kota Banjar

    JABAR EKSPRES – Dalam momen yang penuh ketegangan dan harapan, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar nomor urut 4, Bambang Hidayah dan Dani Danial Muhklis, mencuri perhatian publik pada debat publik terakhir yang diadakan oleh KPU Kota Banjar pada Rabu, 20 November 2024 malam. Kejutan yang mereka hadirkan memicu antusiasme warga Kota Banjar dan menjadi sorotan media.

    Dengan pernyataan yang tegas dan penuh keyakinan, pasangan yang akrab disapa Badami ini mengungkapkan rencana ambisius mereka untuk memberikan gebrakan dalam empat hari kerja setelah dilantik, jika terpilih sebagai pemimpin daerah. Ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah komitmen untuk membawa perubahan yang nyata.

    Dani Danial Muhklis, dalam penjelasannya, menekankan bahwa salah satu langkah awal yang akan mereka ambil adalah mendatangkan investor ke Kota Banjar.

    BACA JUGA: Lewat Iqtishaduna Conference, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Siap Entaskan Persoalan Krisis Ekonomi Islam Secara Global

    “Kita akan segera membangun jaringan investasi, karena Kota Banjar ini butuh investor. Kami akan menggelar Banjar Investments Summit, dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Himpi), dan berbagai pihak lainnya,” ujarnya dengan semangat.

    Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi Kota Banjar, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menarik minat investasi.

    Dengan adanya investasi yang masuk, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Tak hanya fokus pada investasi, pasangan Badami juga dalam empat hari pertama kerja, akan menekankan pentingnya mesin tata kelola pemerintahan dan struktur birokrasi yang sesuai.

    BACA JUGA: Daftar Aplikasi Game Penghasil Uang ini dan Dapatkan Keuntungan Setiap Harinya

    Dani menegaskan, hal itu penting untuk memastikan bahwa mesin birokrasi berfungsi dengan baik, karena ini adalah dasar untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

    “Kami berkomitmen untuk menciptakan good governance yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Dengan visi yang jelas dan langkah-langkah konkrit, pasangan Badami bertekad untuk membawa Kota Banjar ke arah yang lebih baik.

  • 5
                    
                        Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo
                        Megapolitan

    5 Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo Megapolitan

    Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    MENDEKATI
    hari pencoblosan, persaingan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta kian sengit, terutama antara pasangan calon Ridwan Kamil – Siswono dengan Pramono Anung – Rano Karno. Setidaknya itu ditunjukkan lewat survei dari sejumlah lembaga.
    Pramono-Rano yang pada awal penetapan nomor urut pasangan calon oleh KPU Jakarta masih tertinggal secara popularitas maupun elektabilitas dari Ridwan Kamil-Siswono, kini pasangan calon itu terus naik.
    Bahkan, hasil survei sejumlah lembaga menempatkan mereka di urutan teratas.
    Litbang
    Kompas,
    misalnya, dalam survei yang digelar pada 20-25 Oktober 2024,
    elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 34,6 persen, sementara Pramono-Doel unggul tipis sebesar 38,3 persen.
    Adapun calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen, sementara yang tidak menjawab atau belum memutuskan 23,8 persen. Adapun
    margin of error
    sebesar 2,9 persen.
    Sementara survei terbaru yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 31 Oktober-9 November 2024,
    selisih elektabilitas kedua pasangan membesar.
    Elektabilitas Pramono-Rano mencapai 46 persen. Angka itu terpaut nyaris 7 persen dari Ridwan Kami-Suswono sebesar 39,1 persen.
    Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 5,1 persen. Adapun
    margin of error
    2,9 persen.
    Berdasarkan hasil survei,
    Pilkada Jakarta
    sejauh ini belum dapat dipastikan apakah akan berlangsung dalam satu atau dua putaran, mengingat belum ada kandidat yang elektabilitasnya lebih dari 50 persen. Fakta lain, masih tingginya
    undesided voter
    s atau pemilih bimbang.
    Sehingga hasil akhir pada Pilkada Jakarta kali ini akan sangat ditentukan oleh strategi dan pendekatan politik yang jitu atau relevan di akhir masa kampanye, sampai jelang hari pencoblosan.
    Dengan begitu, dapat mengubah keputusan pemilih di detik terakhir ‘last second decision’.
    Ada sejumlah ceruk pemilih yang dapat terus dipersuasi dan bisa menjadi penentu kemenangan. Salah satu yang menjadi rebutan kontestan adalah para pemilih loyal
    Anies Baswedan
    , bekas gubernur Jakarta yang tidak dapat tiket maju Pilkada Jakarta.
    Loyalis Anies yang kerap disebut ‘Anak Abah’ di antaranya masih menanti kemana Anies akan mengarahkan dukungan politiknya.
    Itu artinya di mana Anies berlabuh, dapat turut memastikan siapa yang akan menang, atau setidaknya Pilkada Jakarta kali ini berlangsung satu atau dua putaran.
    Sikap politik Anies boleh dikata dapat menjadi semacam
    game changer
    yang bisa mengubah peta persaingan, memastikan kemenangan pada salah satu kontestan.
    Setidaknya sampai artikel ini ditulis, Anies belum secara terbuka menyatakan dukungannya. Sesuatu yang tentu dinanti, meski bisa jadi tak akan terjadi sampai di hari pemilihan.
    Kendati demikian, dan sekalipun belum secara gamblang menyatakan dukungan lewat satu pernyataan politik, namun perjumpaan Anies dengan Pramono-Rano di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024), menghadirkan impresi politik tersendiri.
    Apalagi pertemuan itu kemudian diunggah di akun Instagram resmi
    @aniesbaswedan
    , dengan ‘quote’ yang mengesankan adanya sokongan politik. Anies menyebut pertemuan tersebut untuk membicarakan masa depan Jakarta.

    Pagi ini, menyongsong terbitnya matahari, ngobrol soal kota Jakarta dan masa depannya dengan Mas @pramonoanungw dan Bang @si.rano di rumah. Ditemani lontong sayur dan kopi buatan @fery.farhati, bikin percakapan makin hangat dan menyenangkan
    ,” bunyi keterangan di unggahan itu.
    Perjumpaan dengan gestur yang hangat di masa kampanye, kemudian dipublikasikan lewat akun pribadi, dan setelah itu diamplifikasi lewat berbagai kanal media terutama media sosial, membawa pesan politik simbolik yang kuat.
    Menjadi semacam kode keras, yang dapat dibaca dan diinterpretasikan khalayak sebagai bentuk dukungan Anies kepada Pramono-Rano.
    Komunikasi simbolik lewat kode keras ala Pramono-Rano dengan Anies sebenarnya juga dilakukan oleh calon gubernur Ridwan Kamil.
    Makan malam Ridwan Kamil bersama
    Prabowo Subianto
    dengan kemeja warna senada baru-baru ini, kemudian foto-foto momen itu diunggah di media sosial Instagram
    @prabowo
    sejatinya juga adalah kode keras atau dukungan politik sang presiden.
    Dalam akun media sosial Instagram pribadi Prabowo pada Jumat (10/10/2024), ada tiga foto yang diunggah, menunjukkan Prabowo sedang makan dengan Ridwan Kamil.
    Melalui deskripsi unggahannya tertulis, ”
    Makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat
    .”
    Sementara itu, Ridwan Kamil dalam akun Instagram pribadinya
    @ridwankamil
    di waktu yang hampir bersamaan, juga mengunggah momen makan malamnya dengan Prabowo.
    Pertemuan yang melibatkan dua kandidat gubernur dengan dua tokoh politik, tanpa ada pernyataan dukungan politik secara gamblang sejatinya merupakan (sebatas) kode keras sebagai komunikasi simbolik kepada khalayak pemilih.
    Kode keras sebagai komunikasi simbolik adalah penggunaan tanda, simbol, atau bahasa, termasuk gestur (bahasa tubuh) yang memiliki makna spesifik untuk menyampaikan pesan tertentu.
    Dalam konteks komunikasi simbolik, kode keras merujuk pada pesan yang bersifat eksplisit, tegas, dan memiliki interpretasi yang sejalan dengan keinginan penyampai pesan kepada khalayak.
    Dampak kode keras sangat signifikan. Selain untuk memberikan pesan secara terbuka, kode keras juga dapat diandalkan bila satu pesan mau secara implisit, menciptakan makna tersembunyi, tapi efektif dalam menggiring opini publik, atau dalam konteks kampanye politik bisa dengan mudah mempersuasi pemilih.
    Itu sebabnya kode keras bisa digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan terutama dari seorang tokoh sentral kepada pada pendukungnya.
    Sehingga sekalipun tidak atau belum secara verbal menyampaikan sikap politiknya, tapi bila secara simbolik dukungan politik itu sudah diarahkan, maka membuka peluang ‘followers’ mengikuti.
    Kode keras sebagai komunikasi politik dapat menggalang opini khalayak secara kolektif, sehingga sering digunakan dalam membangun citra atau persepsi untuk membingkai suatu isu agar sesuai dengan narasi politik tertentu.
    Dalam ilmu komunikasi, kode keras sebagai komunikasi simbolik dapat dijelaskan melalui beberapa teori komunikasi politik yang berfokus pada penggunaan simbol, tanda, dan makna untuk memengaruhi audiens atau khalayak.
    Seperti Teori Simbolisme Politik yang menjelaskan bahwa simbol-simbol politik digunakan untuk membangkitkan emosi, membangun identitas kelompok, dan memberikan makna kolektif.
    Sehingga dalam konteks kode keras sebagai komunikasi simbolik, sekalipun adalah alat untuk menyampaikan pesan secara implisit, tetapi dampak kuat dalam menggiring opini.
    Murray Edelman dalam bukunya “The Symbolic Uses of Politics” menjelaskan bahwa simbol-simbol politik menciptakan realitas sosial yang memengaruhi perilaku dan preferensi pemilih tanpa perlu adanya penjelasan panjang.
    Begitu pula dalam Teori Semiotika (
    Semiotics
    ) yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure dan dikembangkan oleh Roland Barthes, mempelajari hubungan antara tanda (
    sign
    ), penanda (
    signifier
    ), dan petanda (
    signified
    ).
    Kode keras dalam konteks ini berfungsi sebagai tanda yang memiliki makna tersirat bagi audiens segmen tertentu.
    Roland Barthes dalam “Mythologies” menjelaskan bagaimana tanda-tanda (seperti simbol atau slogan) dalam budaya populer membawa makna ideologis.
    Penggunaan warna (seperti merah untuk revolusi atau putih untuk kebersihan moral) adalah contoh kode keras yang dapat dipahami melalui makna budaya dan konteks politiknya.
    Dalam Teori Framing oleh Erving Goffman juga menjelaskan bagaimana pesan dikemas atau “dibingkai” untuk membentuk cara audiens memahami sebuah isu.
    Dalam konteks ini, di ranah komunikasi politik, kode keras digunakan untuk membingkai pesan secara simbolik agar lebih mudah diterima dan mempersuasi.
    Goffman menjelaskan framing sebagai cara untuk mengorganisasi pengalaman sosial dan makna melalui simbol atau narasi tertentu.
    Kehadiran Pramono-Rano dan diterima secara sadar oleh Anies di kediamannya, juga menyertakan media, termasuk media sosial adalah upaya framing politik yang tentu saja sudah dikalkulasi dampaknya.
    Kode keras juga relevan bila dijelaskan lewat Teori Komunikasi Nonverbal, yang antara lain menekankan pentingnya gestur, ekspresi wajah, pakaian, dan simbol visual lainnya dalam memastikan efektivitas komunikasi politik.
    Seperti yang dikemukakan oleh Albert Mehrabian bahwa komunikasi nonverbal bisa lebih efektif dalam menyampaikan emosi dan makna dibandingkan kata-kata.
    Sehingga kode keras seringkali muncul dalam bentuk nonverbal untuk menghadirkan impresi, memberi pesan kuat.
    Begitu pula dalam Teori Propaganda yang mempelajari bagaimana pesan-pesan politik dirancang untuk memengaruhi opini publik secara luas.
    Dalam propaganda, kode keras melalui narasi atau momen interaksi sederhana yang mudah diingat dan dipahami dapat menggerakkan emosi.
    Harold Lasswell dalam “Propaganda Technique in the World War” menjelaskan pentingnya simbol termasuk melalui kata-kata atau interaksi sederhana untuk menyampaikan pesan kompleks. Penggunaan gestur (seperti simbol-simbol kampanye) adalah bentuk propaganda simbolik.
    Kode keras dalam komunikasi politik menjadi efektif karena dapat memanfaatkan emosi dan identifikasi kelompok. Membangun pesan persuasif sederhana, tetapi memiliki dampak besar.
    Itu artinya, kedatangan Pramono-Doel ke kediaman Anies, bila dibaca atau diterima khalayak, terutama oleh ‘Anak Abah’ sebagai bagian dari kode keras dukungan politik Anies, kemudian secara kolektif beringsut atau memilih Pramono-Rano, lantas mereka memenangkan pemilihan, sejatinya Anies telah ikut menangkan Pramono-Rano.
    Apalagi bila kemudian Anies tidak hanya sebatas memberikan kode keras lewat komunikasi simbolik, tapi langsung tampil memberikan pernyataan politik atau dukungannya secara terbuka, misalnya dalam kampanye akbar atau jelang masa tenang sebelum hari pencoblosan, tentu makin jelas ‘barang itu’ (kontribusinya).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Memastikan Pemberantasan Korupsi Melalui Pemilihan Kepala Daerah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 November 2024

    Memastikan Pemberantasan Korupsi Melalui Pemilihan Kepala Daerah Nasional 15 November 2024

    Memastikan Pemberantasan Korupsi Melalui Pemilihan Kepala Daerah
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    SEOLAH
    tak ada hentinya, masyarakat terus disuguhkan terungkapnya berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Begitu seringnya, masyarakat jadi permisif dengan persoalan korupsi.
    Realitas ini tentu sangat memprihatinkan. Kita seperti terus berkubang pada situasi yang jelas-jelas sangat tidak menguntungkan. Membuat sejumlah daerah, progres pembangunannya lambat atau bahkan cenderung stagnan.
    Terus maraknya kasus
    korupsi
    mengonfirmasi bahwa korupsi adalah persoalan mendasar, tidak saja struktural, kultural, tapi juga personal.
    Persoalan struktur karena nyata-nyata telah melekat pada sistem pemerintahan, termasuk juga partai politik, institusi kepolisian dan militer, hingga aparatur penegak hukum.
    Sementara persoalan kultur karena ada kelaziman kolektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat di berbagai lingkungan sosial.
    Sedangkan persoalan personal karena mentalitas korupsi yang hampir menyatu dalam kepribadian masyarakat pada umumnya, bahkan yang ‘lurus’ dianggap aneh, atau istilah sekarang ‘agak lain’.
    Ketika kondisinya telah kronis seperti ini, ketika penyimpangan dalam bentuk korupsi sudah sistematis, dan merusak semua sektor di berbagai tingkat, termasuk lembaga pengawasan, pertanyaan yang muncul kemudian adalah dari mana memulai pemberantasan korupsi?
    Secara teori, tentu saja ada berbagai pendekatan dan upaya dalam melawan korupsi, di antaranya pendekatan hukum (
    law enforcement
    ), pendekatan politik (
    goodwill
    ), dan pendekatan secara kultur.
    Apapun pilihan atau cara dan pendekatan yang digunakan, yang pasti, dalam melawan korupsi, harus dilakukan secara komprehensif dan sungguh-sungguh. Tidak pula tebang pilih atau tajam ke bawah, tumpul ke atas.
    Tak dimungkiri, dengan adanya desentralisasi kewenangan fiskal ke daerah pascaditerapkannya otonomi daerah, pelaku dan locus korupsi yang sebelumnya lebih terpusat di Jakarta, kini menyebar ke seluruh daerah.
    Meningkatnya kewenangan penguasa di daerah ternyata tidak diikuti dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah daerah secara profesional maupun proporsional.
    Padahal, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula potensi korupsi yang bisa terjadi.
    Seperti ungkapan populer dari Lord Acton “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).
    Korupsi
    dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi tindak pidana korupsi.
    Makin menguatnya kekuasaan politik, baik eksekutif maupun legislatif di daerah yang tidak berjalan paralel dengan kemampuan profesional, semakin membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri dan kelompok.
    Di sinilah persoalannya, karena telah membudaya dan sistematik, maka kebijakan pemberantasan korupsi yang bersifat parsial dan tambal-sulam tentu tidak bisa diandalkan.
    Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan manajemen pemerintah (pemerintah daerah) yang terbuka dengan sistem akuntabel dan bisa menjamin asas pertanggungjawaban kepada publik. Dalam konteks tersebut, otonomi daerah sejatinya memungkinkan hal itu dilaksanakan.
    Begitu pula dalam proses pengambilan kebijakan di berbagai bidang terutama yang berkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran haruslah selalu melibatkan publik, baik itu sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
    Artinya, pemberantasan korupsi mesti dalam satu paket dengan penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan
    good governance
    atau tata kelola pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, efektivitas dan partisipasi). Semua menjadi kesatuan gerak.
    Perang melawan korupsi sistemik harus menjadi agenda perubahan yang lebih luas, yakni bagian dari upaya membenahi administrasi pemerintah, upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan reformasi birokrasi, hingga meningkatkan partisipasi masyarakat sipil (
    civil society
    ) dalam pengambilan kebijakan publik.
    Singkat kata, gerakan antikorupsi mesti berjalan bersama dengan upaya reformasi sistem yang rentan bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan. Tidak parsial.
    Seperti yang kerap kita saksikan di berbagai daerah, sejauh ini belum terlihat ada komitmen yang sungguh-sungguh, nir kemauan politik, ketiadaan sinergitas (
    check and balance
    ) antara eksekutif (pemerintah provinsi, kabupaten dan kota), legislatif (DPRD).
    Aparat penegak hukum (kejaksaan, kehakiman dan kepolisian di daerah) juga belum mampu menunjukan kineja maksimal. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, ada saja yang terlibat mafia kasus atau jual beli pasal.
    Di sisi lain kalangan organisasi masyarakat sipil (LSM, Ormas, akademisi kampus, gerakan mahasiswa, pers, tokoh masyarakat dan agama) masih ‘happy’ pada agenda masing-masing.
    Alih-alih menjadi bagian dari arus besar dalam pemberantasan korupsi, belakangan muncul fenomena ‘pasang badan’ atau menjadi tameng untuk membela orang-orang yang sedang dalam proses hukum atau kasus korupsi.
    Dengan menjadi semacam corong untuk merasionalisasi atau mengklarifikasi tindakan orang-orang yang sedang dibidik dalam pusaran kasus penyalahgunaan kekuasaan (korupsi).
    Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi upaya pemberantasan korupsi. Dampaknya, begitu banyak potensi dan indikasi korupsi nyatanya berbanding terbalik dengan kualitas pencegahan maupun penanganannya.
    Menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi di berbagai daerah masih jauh panggang dari api. Komitmen antikorupsi sekadar slogan.
    Realitas ini harusnya dapat menyadarkan kita. Saatnya seluruh komponen masyarakat bangkit dan mengambil sikap dan peran strategis.
    Terutama organisasi masyarakat sipil, perlu lebih berperan aktif dan konstruktif termasuk lewat sosialisasi secara masif guna mengefektifkan serta memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi.
    Antara lain dengan terus mendorong pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif, yang dipilih secara langsung dapat menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian turut memberi kontrol memadai terhadap jalannya pemerintahan.
    Selanjutnya yang tak kalah penting adalah mengawal setiap proses terkait dengan pemberantasan korupsi, terutama yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
    Sebentar lagi akan ada siklus pergantian kepemimpinan daerah, melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di berbagai tingkatan (provinsi, kabupaten/kota).
    Para kandidat yang ikut dalam pemilihan, di antaranya juga adalah pejabat dan mantan pejabat publik, termasuk dari kalangan birokrat atau pensiunan. Mereka masing-masing tentu memiliki rekam jejak, ada yang positif atau berprestasi, banyak pula yang gagal.
    Di sinilah butuh kecermatan rakyat sebagai pemilih. Para kandidat yang punya reputasi buruk, tidak memiliki kapasitas, minus integritas dan kemampuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, apalagi terindikasi atau terkait kasus korupsi, mesti diwaspadai.
    Mereka yang suka menumpuk harta dengan menilep dana publik adalah contoh kandidat tak bernurani. Pantas dihukum dengan tidak memilih mereka dalam Pilkada.
    Masyarakat juga mesti mencermati politisi birokrat atau yang berasal dari kalangan pejabat publik yang terbukti kerap menggunakan instrumen birokrasi sebagai mesin untuk meriah dan melanggengkan kekuasaannya, itu korupsi politik.
    Mereka yang menggunakan mesin birokrasi untuk kepentingan pribadi adalah cermin kandidat pejabat publik yang tega mengkhianati rakyat.
    Mereka yang tak becus menggunakan kekuasaan saat kekuasaan itu dipercayakan kepada mereka, tak pantas dipilih kembali menjadi pemimpin rakyat.
    Kandidat yang suka menghalalkan segala cara (apalagi dengan korupsi) demi meloloskan ambisi politik-nya, adalah politisi busuk yang tentu saja patut dihindari dan dipinggirkan.
    Dalam momentum seperti Pilkada, rakyat-lah yang berhak memberi dan menarik kembali kekuasaan dari siapapun tergantung pada bagaimana kekuasaan itu digunakan dan diarahkan.
    Kalau kekuasaan digunakan dan diarahkan semata-mata untuk kepentingan rakyat, itulah substansi demokrasi.
    Namun jika kekuasaan dipakai untuk menimbun kekayaan dan membohongi banyak orang, barangkali kekuasaan dalam diri seseorang harus dicegah dan diberikan kepada yang lebih pantas untuk memimpin.
    Dalam Pilkada nanti, rakyat memiliki kewenangan penuh untuk itu. Artinya, di bilik suara saat pencoblosan tanggal 27 November nanti, adalah momentum bagi publik untuk menghukum politisi gagal dan memilih kandidat yang berpotensi menjalankan kepemimpinan dengan lebih baik.
    Dengan begitu, masyarakat pemilih sejatinya telah ikut memberikan kontribusi terhadap hadirnya pemerintahan yang baik, sesuatu yang penting bagi upaya pemberantasan korupsi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tugas Penting Kerek Lifting Pimpinan Baru SKK Migas

    Tugas Penting Kerek Lifting Pimpinan Baru SKK Migas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada Kamis (7/11/2024).

    Bahlil pun langsung mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas. Maklum, lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD).

    Padahal, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Dengan kata lain, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

    “Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil dalam pelantikan  di Kementerian ESDM, Jakarta.

    Pergantian pucuk pimpinan SKK Migas pun seolah menjadi momentum untuk melakukan sejumlah terobosan. Untuk itu, Bahlil juga meminta Djoko menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. 

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

    Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

    “Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting,” tutur Bahlil.

    Lantas, apa sebenarnya terobosan yang bakal dikerjakan SKK Migas untuk memastikan peningkatan produksi dan lifting migas?

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan pihaknya belum bisa memberikan rencana detil terkait peningkatan lifting pasca-Djoko dilantik. Hudi menyebut, saat ini pihaknya asih melakukan konsolidasi.

    Kendati, dia memastikan SKK Migas terus mendukung mandate dari Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil terkait mendorong peningkatan lifting demi kedaulatan energi.

    “Kami tentu saja sangat mendukung hal ini, saat ini kami sedang inventarisasi hal-hal yang bisa kami dorong untuk segera mendukung ke arah itu,” jelas Hudi kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

    Ketika ditanya ihwal masalah yang masih menghambat dalam upaya peningkatan produksi dan lifting migas nasional, Hudi menilai masih terkait faktor alam.

    Dia menjelaskan sebenarnya hal-hal yang menghambat sudah diidentifikasi oleh satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves, di mana hal itu kini dilanjutkan oleh Kementerian ESDM. 

    “Kalau secara operasional di 2024 kendala terbesar adalah kendala cuaca dengan terjadinya banjir yang mengakibatkan tertundanya kegiatan2 pengeboran, perawatan sumur dan kerja ulang,” ucap Hudi.

    “Selain itu, terdapat delay on stream di beberapa proyek,” imbuhnya.

    Bisnis Indonesia telah berupaya menghubungi Djoko Siswanto untuk menanyakan lebih rinci terkait terobosan yang bakal diambil SKK migas untuk mengerek lifting. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Potensi 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

    Adapun demi mendorong peningkatan lifting, SKK Migas belakangan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dalam pertemuan itu, SKK Migas meminta KKKS untuk mengoptimalkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas yang belum tergarap.

    Berdasarkan catatan SKK Migas, terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing. 

    SKK Migas mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas. 

    Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. SKK Migas pun mengklaim telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo). 

    Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan. 

    Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).