Institusi: HIPMI

Bisnis.com, JAKARTA – Riri masih ingat betul momen saat dinyatakan lolos seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Pasalnya, perjuangan panjang untuk menjadi abdi negara terbayar sudah.

Usai menerima pengumuman kelulusan, wanita berumur 24 tahun itu menyiapkan seluruh kebutuhan untuk calon pekerjaan barunya. Salah satunya adalah seragam.

Berdasarkan informasi dari media sosial instansi tempat Dia diterima, para pegawai baru mengenakan seragam sejak hari pertama. Tak ingin terburu-buru di kemudian hari, Dia memutuskan untuk menyiapkan seragam lebih awal.

Riri sangat senang mimpinya untuk kerja di pemerintahan akhirnya kesampaian. Namun, kabar penundaan pengangkatan calon ASN membuat persanaannya campur aduk. 

“Waktu dapat [informasi] itu langsung shock sih. Pertama shock, terus merasa sebal,” keluh Riri kepada Bisnis, dikutip Minggu (16/3/2025). 

Keputusan ini juga berdampak berdampak besar terhadap kelangsungan hidupnya. Riri menuturkan, jika melanjutkan kontraknya dan bekerja hingga April 2025, Riri harus membayar penalti yang besar akibat pemutusan kontrak lebih awal. 

“Kalau pengangkatan sesuai jadwal pada April [2025], model penaltinya dihitung dari sisa bulan yang belum dijalankan dikali gaji, sekitar delapan kali gaji,” ucapnya. 

Namun, jika pengangkatan baru terjadi pada Oktober 2025, Riri masih bisa bekerja lebih lama dan dikenakan penalti tiga bulan gaji. Meski tetap harus membayar penalti, setidaknya Riri mendapat pemasukan dari Januari hingga September 2025.

Kini, Riri kembali menjadi tanggungan keluarga karena kehilangan sumber penghasilan. Dia mencoba bertahan dengan mengambil kerja paruh waktu, sembari berharap ada kepastian dari pemerintah.

Situasi ini tidak hanya dialami Riri. Banyak CASN lain yang mengalami hal serupa, bahkan ada yang sudah membayar penalti puluhan juta rupiah demi menjadi ASN. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, ketidakpastian ini menjadi beban tersendiri.

Adapun, Riri memberi masukan bahwa sebaiknya jika ingin melakukan penyelesaian dapat dilakukan pada rekrutmen berikutnya yang sudah disusun dengan baik. Perubahan kebijakan juga seharusnya tidak dilakukan secara sepihak dan secara tiba-tiba. 

Riri dan ribuan CASN lain kini hanya bisa menunggu. Mereka berharap pemerintah segera memberikan jawaban yang jelas dan kepastian yang layak mereka dapatkan.

“Kalau buat pesanku untuk teman-teman [CASN] lain, infonya masih ada instruksi dari Presiden. Semoga instruksi dari Presiden berpihak pada kita, yang berkeinginan untuk segera dilantik. Jadi, kenceng-kencengin doanya,” jelasnya. 

Kerugian Materi Calon ASN

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat, total besaran pendapatan para calon ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan tersebut yakni Rp6,76 triliun. Angka itu didapatkan berdasarkan asumsi jumlah formasi CPNS pusat dan daerah sebanyak 250.407 orang, serta rata-rata gaji pokok yang hilang selama sembilan bulan sampai dengan Oktober 2025. 

Kerugian itu diperkirakan berasal dari asumsi rata-rata gaji pokok Rp3,2 juta per orang untuk masa kerja 0-3 tahun. Besaran gaji itu sudah dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan, sehingga didapatkan Rp3 juta per bulan. 

Dengan demikian, total potensi pendapatan per kepala CPNS yang hilang akibat harus menunggu 9 bulan sebelum pengangkatan yakni Rp27 juta. 

“Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah. Dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp6,76 triliun,” demikian kajian yang ditulis Celios, dikutip Selasa (11/3/2025).

Potensi kerugian yang muncul diperkirakan berganda. Selain dari sisi pendapatan CPNS, pengangkatan abdi negara yang diundur oleh pemerintah bisa berdampak lebih besar ke total ekonomi. 

Hasil modelling Celios menggunakan metode Input-Output (IO) menemukan, kerugian total output ekonomi bisa mencapai Rp11,9 triliun. 

“Dan pendapatan masyarakat turun Rp10,4 triliun,” bunyi hasil kajian Celios.

Selain itu, pengusaha turut diperkirakan mengalami kerugian (potential loss) karena uang dan gaji tunjangan CPNS harusnya bisa dibelanjakan. Mulai dari untuk produk kebutuhan pokok, perumahan hingga elektronik.

Namun demikian, kerugian yang diperkirakan sebesar Rp3,68 triliun itu tidak berdampak langsung ke pengusaha. Kerugian itu berasal dari sebanyak 110.000 tenaga kerja yang terdampak efisiensi pada sejumlah sektor usaha, serta turut menyebabkan perekrutan karyawan baru ditunda. 

“Secara tidak langsung, penundaan pengangkatan CPNS berimbas luas ke output sektor jasa pemerintah turun Rp3,5 triliun, perdagangan -Rp441,7 miliar, hingga penyediaan makan minuman terpukul Rp286,8 miliar. Sektor tersebut bisa melakukan esiensi, atau menunda juga perekrutan karyawan baru,” ungkap Celios. 

Oleh sebab itu, pemerintah dinilai harus mempertimbangkan efek berantai dari setiap keputusan yang tidak hanya melibatkan ratusan ribu CPNS yang nasibnya tidak pasti. 

“Tapi juga pengusaha dan karyawan swasta yang terdampak kebijakan fatal pemerintah saat ekonomi sedang memburuk,” ujar Celios. 

Pengaruh pada Tenaga Kerja

Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat turut menyuarakan keprihatinannya terhadap penundaan ini. Menurutnya, banyak CASN yang sudah mengorbankan pekerjaan lama demi posisi di pemerintahan.

“Banyak calon-calon yang sudah mempersiapkan dengan matang gitu ya, dengan secara maksimal gitu, sampai ada yang sudah resign dari tempat kerja sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (16/3). 

Mirah mengaku sudah berkali-kali mengatakan bahwa efisiensi boleh dilakukan, terutama jika terdapat pemborosan. Namun, hal ini juga tidak boleh mengurangi hak rakyat ataupun berdampak pada hal-hal krusial yang terkait dengan kepentingan rakyat. 

Kemudian, Wakil Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anthony Leong juga menilai bahwa penundaan ini dapat menambah jumlah tenaga kerja yang masih mencari kepastian. 

“Dalam jangka pendek, hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran terbuka, terutama di kalangan fresh graduate yang sudah merencanakan kariernya di sektor pemerintahan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (16/3).

Namun, Anthony menilai situasi ini juga membuka peluang bagi sektor swasta. Perusahaan dapat menarik talenta terbaik yang sebelumnya lebih memilih stabilitas di pemerintahan.

Selain itu, penundaan ini turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Banyak individu menunda pembelian besar, seperti rumah dan kendaraan, yang berdampak pada sektor ritel serta industri yang bergantung pada daya beli kelas menengah.

Saran Bagi Pemerintah dan CASN

HIPMI memahami bahwa keputusan ini mungkin diambil dengan mempertimbangkan anggaran atau reformasi birokrasi. Namun, HIPMI menyarankan agar pemerintah memberikan kepastian dan strategi yang jelas untuk mengatasi dampaknya.

Jika memungkinkan, pemerintah dapat mempercepat program pemberdayaan tenaga kerja atau mendorong wirausaha bagi calon CASN yang masih menunggu kepastian. Selain itu, HIPMI menilai perlu adanya insentif bagi sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja selama periode penundaan ini.

Bagi para CASN, HIPMI siap berkolaborasi dan menyarankan agar mereka tidak terpaku pada satu jalur karier di pemerintahan. Sektor digital, teknologi, dan ekonomi kreatif saat ini tengah berkembang, sehingga waktu ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan sertifikasi, atau bahkan memulai usaha sendiri.

”Kesimpulannya, meskipun penundaan ini membawa tantangan, ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha dan tenaga kerja,” jelasnya. 

Adapun, ASPIRASI meminta pemerintah untuk mencari solusi agar penundaan ini tidak terjadi. Disamping itu, Mirah menyarankan agar para CASN dapat menambahkan keterampilan atau meningkatkan kompetensi.  Untuk biayanya, pihak pemerintah dapat memberikan bantuan. 

“Jadi [pemerintah] menyiapkan pelatihan untuk kawan-kawan yang sudah mendapatkan imbas penundaan itu. Jadi pemerintah buka pelatihan yang gratis untuk kawan-kawan yang terimbas penundaan, dan itu semua di cover oleh pemerintah seharusnya, itu solusinya,” terangnya. 

Selain pelatihan, pemerintah juga dapat memberikan bantuan sosial bagi mereka yang kehilangan penghasilan akibat penundaan ini, terutama bagi yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.