Xcloud.id

Institusi: HIPMI

  • Profil Syaharuddin Alrif, Bupati Sidrap yang Tuntut Nathalie Holscher

    Profil Syaharuddin Alrif, Bupati Sidrap yang Tuntut Nathalie Holscher

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyatakan keprihatinannya terhadap aksi DJ Nathalie Holscher yang tampil di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dan menuntutnya untuk meminta maaf.

    “Saya sudah menyampaikan tadi malam kepada artis Nathalie Holscher, agar meminta maaf kepada masyarakat Sidrap. Saya pun difasilitasi untuk menyampaikan permintaan maaf atas aktivitas yang terjadi di wilayah kami,” ujar Syaharuddin.

    Menurut Syaharuddin aksi tersebut telah mencoreng citra Sidrap yang tengah berusaha menanamkan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Ia menilai kejadian itu tidak mencerminkan semangat daerah dalam menjunjung norma dan etika sosial yang berlaku.

    Menanggapi permintaan maaf dari pihak pemerintah daerah, Nathalie Holscher menyampaikan bahwa kehadirannya di Sidrap adalah murni untuk memenuhi undangan pekerjaan.

    Dalam sebuah siaran langsung di akun TikTok-nya, Nathalie mengaku tidak mengetahui adanya tuntutan untuk meminta maaf, dan menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mengajukan permohonan maaf. Ia merasa telah menjalankan tugas secara profesional sesuai kontrak yang diterimanya.

    Lantas, siapa sebenarnya sosok Syaharuddin Alrif ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut informasi lengkapnya!

    Sosok Syaharuddin Alrif

    Syaharuddin Alrif, pria kelahiran Sidrap pada 20 November 1980, saat ini mengemban amanah sebagai bupati Sidenreng Rappang berpasangan dengan Nurkanaah.

    Di usianya yang ke-44 tahun, ia dikenal sebagai politisi muda yang aktif dan berdedikasi, baik di bidang politik maupun organisasi sosial.

    Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Muhammadiyah Makassar, tempat ia meraih gelar magister antara tahun 2017 hingga 2019.

    Sebelumnya, ia menuntaskan studi S1 di STISIP Muhammadiyah Sidrap pada periode 2003-2009. Latar belakang pendidikannya dimulai dari Pesantren DDI Kaballangan Pinrang hingga SMA 3 Muhammadiyah Makassar.

    Dalam perjalanan karier organisasinya, Syaharuddin memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD KNPI Sulsel (2010–2013), wakil ketua HIPMI Sulsel (2013-2016), serta sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2014-2018). Sejak 2015, ia juga aktif sebagai sekretaris DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan.

    Pada 2019, Syaharuddin menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sulsel, peran yang memperkuat posisinya dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat provinsi.

    Pengalamannya ini kemudian mengantarkannya mencalonkan diri sebagai bupati Sidrap dalam pilkada 2024. Kemenangan dalam kontestasi tersebut menjadi langkah awal baginya untuk membangun Sidrap ke arah yang lebih baik.

    Sebagai bupati Sidrap, Syaharuddin fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemajuan daerah.

  • Hipmi Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional, Tapi…

    Hipmi Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional, Tapi…

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi menilai Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi nasional, tetapi posisinya mulai goyah oleh wilayah penyangga lainnya.

    Sekjen Hipmi Anggawira menjelaskan meskipun infrastruktur, jaringan bisnis, dan peluang kerja menjadi keunggulan Jakarta, tetapi masalah klasik seperti kemacetan, biaya hidup tinggi, dan tekanan urbanisasi perlahan menggerus daya tariknya.

    Anggawira menyebut kota-kota penyangga seperti Bumi Serpong Damai atau BSD, Karawang, dan rencana besar Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dilirik sebagai alternatif baru.

    Sejauh ini, Jakarta memang masih mampu menyerap tenaga kerja, terutama di sektor jasa, teknologi, kreatif, dan informal. Namun, dengan kompetisi yang kian ketat. 

    Otomatisasi dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan lama ditinggalkan, sementara keahlian baru belum dimiliki sebagian besar angkatan kerja.

    “Jakarta masih bisa menampung tenaga kerja tapi tidak semua bisa langsung terserap. Butuh peningkatan skill, adaptasi cepat, dan kesiapan mental menghadapi industri yang terus berubah,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Anggawira melihat sektor digital, startup, logistik, dan industri kreatif masih tumbuh dan membuka peluang besar. Namun, sektor padat karya seperti manufaktur mulai bergeser dari Jakarta ke wilayah lain dengan biaya operasional lebih rendah.

    Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian atau mismatch antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja yang ada.

    Selain itu, dia juga membenarkan bahwa perusahaan-perusahaan masih melakukan efisiensi, terutama pasca pandemi. Digitalisasi mempercepat otomatisasi dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa lini.

    “Namun, HIPMI menilai ini bukan sekadar ancaman, tapi juga peluang. Justru di sinilah pentingnya reskilling dan dorongan untuk kewirausahaan,” imbuhnya.

    Untuk meningkatkan peluang kerja, Hipmi mengusulkan langkah konkret seperti mendorong pertumbuhan UMKM dan startup, memberikan insentif bagi perusahaan pencipta lapangan kerja, serta menyederhanakan regulasi agar usaha makin mudah tumbuh.

    Selanjutnya pendidikan vokasi dan pelatihan ulang juga perlu dipercepat agar SDM bisa mengikuti perubahan industri.

    Tak hanya itu, Anggawira juga mengatakan membangun pusat ekonomi baru di luar Jakarta bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. 

    Kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga IKN harus dilengkapi dengan infrastruktur dan ekosistem bisnis yang kuat agar mampu menyerap pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu di Jakarta.

    Oleh karena itu, agar dunia usaha kembali ekspansif dan membuka lapangan kerja, dia menekankan menekankan perlunya kepastian hukum, regulasi yang ramah bisnis, stabilitas ekonomi-politik, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan. 

  • Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam Acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta, 16 April 2025, Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tenang dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS.

    “Menurut saya ini hal yang biasa saja, jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    Indonesia, seperti yang sudah diketahui, terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Namun Donald Trump menunda pemberlakuannya hingga 3 bulan mendatang. Saat ini, Pemerintah AS hanya memberlakukan tarif impor sebesar 10%.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hal biasa dalam proses negosiasi. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah gebrakan tambahan agar negara lain datang untuk bernegosiasi.

    “Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orang datang,” ujarnya. Hal ini didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Pengurus HIPMI.

    Bahlil pun mengutarakan solusi yang bisa dilakukan kementrian yang dipimpinnya bila Indonesia benar-benar terkena tarif impor AS sebesar 32%. Situasi bisa menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS menjadi defisit.

    Bahlil menjelaskan Kementrian ESDM bisa mendatangkan pemasukkan sebesar $10 hingga $14 miliar untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara tersebut.Untuk mendatangkan pemasukkan tersebut, ia menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi hal penting.

    Bahlil mengutarakan bahwa Golkar menjadi bagian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. “Nah di sinilah Gokar memainkan peran sebagai bagian daripada pemerintah untuk bisa mengimplementasikan,” katanya.

    Proses Negosiasi dengan AS Sedang Berlangsung

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga Hartarto sedang bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Negosiasi ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April.

    Pemerintah mengajukan tawaran strategis kepada Donald Trump. Tawaran ini mencakup 4 hal. Pertama, kerangka Investment Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Dengan tawaran ini, pemerintah berharap negara adidaya ini menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Kita tunggu hasil negosiasi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    Jangan Ditanggapi Seperti Dunia Mau Berakhir

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam Acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta, 16 April 2025, Ketua Umum Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tenang dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS.

    “Menurut saya ini hal yang biasa saja, jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    Indonesia, seperti yang sudah diketahui, terkena tarif resiprokal sebesar 32%. Namun Donald Trump menunda pemberlakuannya hingga 3 bulan mendatang. Saat ini, Pemerintah AS hanya memberlakukan tarif impor sebesar 10%.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi hal biasa dalam proses negosiasi. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah gebrakan tambahan agar negara lain datang untuk bernegosiasi.

    “Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orang datang,” ujarnya. Hal ini didasarkan dari pengalamannya saat menjadi Pengurus HIPMI.

    Bahlil pun mengutarakan solusi yang bisa dilakukan kementrian yang dipimpinnya bila Indonesia benar-benar terkena tarif impor AS sebesar 32%. Situasi bisa menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS menjadi defisit.

    Bahlil menjelaskan Kementrian ESDM bisa mendatangkan pemasukkan sebesar $10 hingga $14 miliar untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan dengan negara tersebut.Untuk mendatangkan pemasukkan tersebut, ia menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi hal penting.

    Bahlil mengutarakan bahwa Golkar menjadi bagian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi. “Nah di sinilah Gokar memainkan peran sebagai bagian daripada pemerintah untuk bisa mengimplementasikan,” katanya.

    Proses Negosiasi dengan AS Sedang Berlangsung

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga Hartarto sedang bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Negosiasi ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 23 April.

    Pemerintah mengajukan tawaran strategis kepada Donald Trump. Tawaran ini mencakup 4 hal. Pertama, kerangka Investment Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Dengan tawaran ini, pemerintah berharap negara adidaya ini menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Kita tunggu hasil negosiasi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Forum Komunikasi Personalia Mojokerto Raya Perkuat Sinergi antara Dunia Usaha dan Pemda

    Forum Komunikasi Personalia Mojokerto Raya Perkuat Sinergi antara Dunia Usaha dan Pemda

    Mojokerto (beritajatim.com) – Masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Forum Komunikasi Personalia Mojokerto Raya menggelar halal bi halal, Rabu (16/4/2025). Halal bi halal tersebut sebagai momen istimewa untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah (pemda).

    Halal bi halal dengan mengusung tema ‘Merajut Silaturahmi untuk Menciptakan Ekosistem Usaha yang Harmonis’ digelar di salah satu hotel di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Halal bi halal dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta jajaran pejabat dan tokoh penting di wilayah Mojokerto dan Jawa Timur.

    Ketua Forum Komunikasi Personalia Mojokerto Raya, Imron Hadi dalam sambutannya menegaskan, bahwa keharmonisan ekosistem usaha tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

    “Melalui silaturahmi yang kuat dan ruang dialog yang terbuka seperti ini, kami yakin tantangan ketenagakerjaan dan dinamika industri di daerah dapat dihadapi secara bersama-sama. Kami berharap forum ini melahirkan program yang berpihak pada pengembangan SDM lokal serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan inklusif,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan peluang kerja yang berkualitas bagi masyarakat Mojokerto.

    “Pemerintah daerah sangat mendukung upaya dunia industri dalam merekrut tenaga kerja lokal. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan kualitas masyarakat di Kabupaten Mojokerto agar semakin produktif, mandiri, dan berdaya saing,” harapnya.

    Halal bi halal tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Mojokerto.

    Turut hadir Kepala Bangkesbangpol, Kepala Disnakertrans, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto, Ketua Koordinator Wilayah Wasnaker Jawa Timur, Ketua APINDO, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, HIPMI Mojokerto, serta para praktisi HRD seluruh Mojokerto Raya. [tin/ian]

  • Bahlil Santai Hadapi Tarif Trump: Jangan Seolah-olah Dunia Mau Berakhir – Halaman all

    Bahlil Santai Hadapi Tarif Trump: Jangan Seolah-olah Dunia Mau Berakhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi secara santai tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sebagaimana diketahui, pada awal April 2025, Donald Trump secara resmi menetapkan tarif resiprokal terhadap 180 negara. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Namun, Donald Trump kemudian mengumumkan bahwa pemberian tarif tinggi terhadap 56 negara, termasuk Indonesia, ditunda selama 90 hari.

    Bahlil pun meminta agar publik tidak bereaksi berlebihan menanggapi kebijakan tarif Trump. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah bagian dari strategi dagang biasa.

    “Ini biasa-biasa aja. Kalau di HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) ini biasa. Harus bikin masalah dulu, baru kompromi. Jadi jangan juga kita membuat seolah-olah dunia sudah mau berakhir. Ini bagian strategi dagang saja,” katanya dalam acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 di Jakarta International Convention Center, Selasa (15/4/2025).

    Bahlil menjelaskan, alasan di balik pemberlakuan tarif tersebut adalah karena AS mengalami defisit perdagangan dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 10 tahun terakhir atau pada 2015-2024, neraca perdagangan Indonesia terhadap AS selalu surplus.

    Terakhir pada 2024, AS menjadi penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia dengan nilai 16,84 miliar dolar AS.

    Menurut Bahlil, AS memberlakukan tarif ini karena mereka menginginkan neraca perdagangan yang seimbang.

    “Maka atas arahan Presiden Prabowo, kami coba mengecek komoditas apa lagi yang bisa kita beli di Amerika Serikat,” ujarnya.

    Ia pun mengusulkan rencana peningkatan impor LPG dari AS.

    Impor LPG dari AS akan ditingkatkan kurang lebih di atas 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 168,2 triliun (kurs Rp 16.822).

    Penambahan impor LPG dari AS ini akan dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan pengalihan impor LPG dari negara lain ke AS, sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Kalau ini aja kita geser, maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance. Ini yang kita akan lakukan,” ucap Bahlil.  

  • Menyoal Perang Tarif Trump, Bahlil: Jangan Seolah-Olah Dunia Berakhir!

    Menyoal Perang Tarif Trump, Bahlil: Jangan Seolah-Olah Dunia Berakhir!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengerek tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%.

    Menurut Bahlil, Indonesia sejatinya jangan merasa khawatir atas kebijakan tersebut. Justru, ‘perang tarif’ ini dinilainya jangan dianggap sesuatu yang luar biasa.

    “Ini biasa-biasa aja. Kalau di ilmu, di HIPMI ini biasa. Harus bikin masalah dulu baru kompromi, jadi jangan juga kita membuat seolah-olah dunia sudah mau berakhir,” ungkap Bahlil, Selasa (15/4/2025).

    Bagi Bahlil, kebijakan yang dikeluarkan Trump adalah strategi perdagangan sebuah negara. Hal itu, membuat sadar bahwa suatu blok pada sebuah negara tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa dipercaya secara pasti.

    Sehingga. “Hampir semua negara sekarang berpikir tentang bagaimana kedaulatan negaranya masing-masing,” tegas Bahlil.

    Nah, dalam perspektif Indonesia, ungkap Bahlil, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif terhadap energi hijau yang kemudian bisa menjadi penetrasi kepada pasar di mana pun. Diantaranya Eropa, Amerika Serikat.

    “Karena kita saling membutuhkan. Kita harus membangun komunikasi politik, komunikasi ekonomi yang win-win. Yang saling menguntungkan. Tidak saling mengintervensi antara negara satu dengan negara yang lain,”

    “Di sini hakikat keberadaan sebuah negara untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain,” tandas Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, SDM RI Bakal Naik Kelas – Page 3

    Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, SDM RI Bakal Naik Kelas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan ada sekitar 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri. Menurutnya, kesempatan ini bisa dimanfaatkan Indonesia dengan menyiapkan pelatihan yang tertarik untuk bekerja di luar negeri.

    Terkait ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memandang peluang 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri sebagai potensi besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh angkatan kerja Indonesia. Hal ini dinilai bisa menjadi solusi sementara untuk menyerap tenaga kerja muda yang belum tertampung di dalam negeri.

    Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menyatakan peluang tersebut tidak hanya memberikan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kompetensi dan pengalaman global bagi para pekerja Indonesia. 

    “Ini bukan hanya peluang kerja, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh penghasilan lebih baik, serta membuka jalan bagi transfer pengetahuan dan budaya kerja global,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com, Selasa (15/4/2025).

    Namun demikian, Anggawira menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur agar peluang ini tidak berakhir menjadi jebakan bagi tenaga kerja yang belum siap. 

    Menurutnya, pelatihan, perlindungan hukum, dan akses informasi harus menjadi bagian integral dari strategi penempatan tenaga kerja ke luar negeri. 

    “Potensi ini harus dimanfaatkan dengan pendekatan yang terstruktur agar tenaga kerja kita benar-benar siap secara kompetensi dan mental,” jelasnya.

    Banyak Tenaga Kerja Belum Terserap di Dalam Negeri

    Angga melihat masih banyak lulusan SMK dan angkatan kerja muda di dalam negeri yang belum terserap oleh industri. Dalam konteks ini, peluang kerja di luar negeri dinilai dapat menjadi solusi sementara untuk menekan angka pengangguran sembari menunggu industri dalam negeri terus berbenah.

    “Kerja di luar negeri bisa menjadi buffer yang membantu mengurangi angka pengangguran. Namun perlu digarisbawahi, ini bukan solusi jangka panjang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan sesuai kebutuhan industri.”

     

  • Peluang di Balik Tarif Trump, Indonesia Bisa Bidik BRICS & ASEAN

    Peluang di Balik Tarif Trump, Indonesia Bisa Bidik BRICS & ASEAN

    Mataram, Beritasatu.com – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan tarif impor era Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia menilai kebijakan tersebut tidak berdasar pada ilmu ekonomi dan cenderung bersifat “asal tembak”.

    Secara khusus, Akbar menyoroti tarif 32% yang dikenakan pada produk Indonesia, yang menurut Trump didasarkan pada surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 17 miliar. Bagi Akbar, alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak mencerminkan pemahaman atas dinamika perdagangan internasional.

    “Kita melihat kebijakan Trump ini tidak ada dasar ilmunya. Pemerintah AS melihat surplus perdagangan US$ 17 miliar lalu mengenakan tarif 32%, padahal tak ada perhitungan ekonominya,” ujar Akbar di Mataram saat pelantikan Hipmi NTB, Sabtu (12/4/2025).

    Ia menilai tarif tinggi Trump tersebut hanya langkah taktis untuk membuka ruang negosiasi, terbukti dengan penurunan tarif menjadi 10% baru-baru ini. Ini dianggap sebagai sinyal dibukanya kembali dialog dagang antara kedua negara.

    “Artinya, ini kebijakan sementara untuk membuka ruang negosiasi. Sekarang sudah ada keputusan sela dari AS menurunkan tarif menjadi 10%,” jelasnya.

    Hipmi mendorong pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini guna menyusun kebijakan perdagangan yang menguntungkan kedua pihak secara berimbang.

    “Kita harap pemerintah bisa bernegosiasi dengan baik, membuat formulasi kebijakan yang win-win dan tidak didominasi ego sektoral,” tegasnya.

    Akbar juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasar ekspor bagi para pelaku usaha Indonesia, terutama yang selama ini bergantung pada AS. Ia menyarankan ekspansi ke negara-negara lain guna mengurangi ketergantungan.

    “Teman-teman pelaku ekspor perlu mulai mendiversifikasi pasar, tidak hanya ke satu negara,” katanya.

    Selain itu, ia mendorong penguatan pasar domestik sebagai respons atas tantangan eksternal. Kebijakan tarif AS disebutnya sebagai momentum untuk mempercepat hilirisasi industri dan mendorong konsumsi produk dalam negeri.

    “Kita perlu meningkatkan pasar domestik agar program hilirisasi bisa menyasar konsumen lokal secara maksimal.”

    Beberapa sektor industri, seperti tekstil dan alas kaki, disebut akan terdampak langsung akibat kebijakan tarif Trump tersebut. Meski kontribusi ekspor ke AS hanya sekitar 20% dari total ekspor nasional, dampaknya tetap signifikan bagi sektor terkait.

    Namun di balik tantangan, Akbar melihat peluang. Ia menyebut kemitraan Indonesia dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sebagai potensi besar, mengingat kelompok ini mewakili 40 persen pasar dunia.

    “BRICS adalah potensi market besar. Kita harus manfaatkan momentum ini untuk masuk ke sana,” ujarnya terkait tarif Trump.

    Tak hanya BRICS, kawasan ASEAN juga dinilai memiliki potensi yang belum tergarap optimal. Menurut Akbar, tekanan dari kebijakan AS justru bisa memperkuat solidaritas regional dan menciptakan pasar baru di Asia Tenggara.

    “Jangan lupa kita bagian dari ASEAN. Kebijakan Trump ini justru bisa jadi pemicu lahirnya market baru di kawasan.”

    Pernyataan Akbar menyajikan perspektif kritis sekaligus konstruktif terkait dampak kebijakan tarif AS terhadap ekonomi Indonesia. Ia menekankan pentingnya adaptasi strategis, baik melalui perluasan pasar ekspor, penguatan pasar domestik, maupun pemanfaatan potensi kerja sama dengan BRICS dan ASEAN.

    Pemerintah Indonesia diharapkan dapat merespons secara cermat tarif Trump ini demi mencapai kesepakatan dagang yang adil dan saling menguntungkan.

  • Sejak Dulu Sudah Naik Jet Pribadi

    Sejak Dulu Sudah Naik Jet Pribadi

    Jakarta: Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira angkat bicara soal video viral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama keluarganya yang menggunakan pesawat jet pribadi. 

    Dalam narasi video tersebut, Bahlil dan keluarga disebut mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Anggawira pun menyoroti soal spekulasi video yang banyak beredar di jagat maya itu bahwa jet pribadi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan uang negara. 

    Anggawira yang juga rekan lama sekaligus mantan Ketua Bidang Organisasi HIPMI saat Bahlil menjabat ketua umum HIPMI periode 2015-2019 ini mengatakan, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil bukan hal yang luar biasa, terlebih dalam konteks mobilitas tinggi dan kebutuhan akan fleksibilitas waktu.

    “Kalau dibilang sering juga enggak, cuman kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya urgent, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, ya itu opsi. Dulu pas di HIPMI juga kita beberapa kali pakai private jet untuk efisiensi waktu,” ujar Anggawira saat dihubungi, Jumat, 11 April 2025.

    Anggawira pun menegaskan bahwa sejauh yang dia tahu, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil tersebut bukan dibiayai negara karena kepentingan pribadi, yakni silaturahmi Lebaran ke kampung halaman Bahlil di Fakfak, Papua Barat dan kampung halaman sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    “Itu dana pribadi. Nggak ada kaitannya dengan APBN. Apalagi saat ini momen libur Lebaran, dan beliau pulang kampung ke Papua, juga ke Maluku menghadiri pernikahan tenaga ahlinya. Lalu ke Sragen. Kan semua rute itu nggak ada pesawat komersil yang direct, jadi menggunakan private jet,” terang Angga.

    Lebih lanjut, Anggawira juga menjelaskan bahwa dalam setiap perjalanan dinas Bahlil sebagai pejabat negara kerap menggunakan pesawat komersial. Dia pun menyayangkan pemberitaan media yang menggiring opini negatif tanpa klarifikasi langsung kepada Bahlil.

    “Sebaiknya media klarifikasi dulu. Jangan langsung beritakan tanpa cover both side. Ini kan konteksnya Lebaran, orang silaturahmi. Mau pakai transportasi apa kan opsional, tergantung kemampuan dan kebutuhan,” ucapnya. 

     

    Kendati demikian, Anggawira pun menyadari sebagai tokoh politik dan pejabat publik, Bahlil tidak bisa lepas dari sorotan masyarakat luas.

    “Namanya tokoh publik ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Nggak semua orang suka, pasti ada yang cari-cari kesalahan. Tapi saya rasa yang dilakukan Pak Bahlil itu masih dalam batas wajar,” tutupnya.

    Seperti diketahui, Bahlil bersama keluarga pada momen libur Lebaran lalu bersilaturahmi ke kampung halamannya di Fakfak, Papua Barat serta di kampung sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    Saat silaturahmi ke Sragen Bahlil dan keluarga bertemu keluarga besar istri dan saling melepas rindu. Dalam kunjungan itu terlihat mereka juga melakukan ziarah kubur ke sejumlah makam keluarga di Sragen.

    Sebelum menjadi pejabat negara, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses dari tanah Papua. Adapun usaha Bahlil terdiri dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi yang kemudian mengantarkannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019. 

    Sukses di dunia bisnis, Bahlil pun dipercaya menjadi menteri ekonomi pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024. Adapun sejak awal Bahlil menjabat kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis mencapai Rp295.149.680.731 (Rp295 miliar) berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Bahlil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

    Jakarta: Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira angkat bicara soal video viral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama keluarganya yang menggunakan pesawat jet pribadi. 
     
    Dalam narasi video tersebut, Bahlil dan keluarga disebut mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Anggawira pun menyoroti soal spekulasi video yang banyak beredar di jagat maya itu bahwa jet pribadi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan uang negara. 
     
    Anggawira yang juga rekan lama sekaligus mantan Ketua Bidang Organisasi HIPMI saat Bahlil menjabat ketua umum HIPMI periode 2015-2019 ini mengatakan, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil bukan hal yang luar biasa, terlebih dalam konteks mobilitas tinggi dan kebutuhan akan fleksibilitas waktu.

    “Kalau dibilang sering juga enggak, cuman kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya urgent, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, ya itu opsi. Dulu pas di HIPMI juga kita beberapa kali pakai private jet untuk efisiensi waktu,” ujar Anggawira saat dihubungi, Jumat, 11 April 2025.
     
    Anggawira pun menegaskan bahwa sejauh yang dia tahu, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil tersebut bukan dibiayai negara karena kepentingan pribadi, yakni silaturahmi Lebaran ke kampung halaman Bahlil di Fakfak, Papua Barat dan kampung halaman sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
     
    “Itu dana pribadi. Nggak ada kaitannya dengan APBN. Apalagi saat ini momen libur Lebaran, dan beliau pulang kampung ke Papua, juga ke Maluku menghadiri pernikahan tenaga ahlinya. Lalu ke Sragen. Kan semua rute itu nggak ada pesawat komersil yang direct, jadi menggunakan private jet,” terang Angga.
     
    Lebih lanjut, Anggawira juga menjelaskan bahwa dalam setiap perjalanan dinas Bahlil sebagai pejabat negara kerap menggunakan pesawat komersial. Dia pun menyayangkan pemberitaan media yang menggiring opini negatif tanpa klarifikasi langsung kepada Bahlil.
     
    “Sebaiknya media klarifikasi dulu. Jangan langsung beritakan tanpa cover both side. Ini kan konteksnya Lebaran, orang silaturahmi. Mau pakai transportasi apa kan opsional, tergantung kemampuan dan kebutuhan,” ucapnya. 
     
     

     
    Kendati demikian, Anggawira pun menyadari sebagai tokoh politik dan pejabat publik, Bahlil tidak bisa lepas dari sorotan masyarakat luas.
     
    “Namanya tokoh publik ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Nggak semua orang suka, pasti ada yang cari-cari kesalahan. Tapi saya rasa yang dilakukan Pak Bahlil itu masih dalam batas wajar,” tutupnya.
     
    Seperti diketahui, Bahlil bersama keluarga pada momen libur Lebaran lalu bersilaturahmi ke kampung halamannya di Fakfak, Papua Barat serta di kampung sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
     
    Saat silaturahmi ke Sragen Bahlil dan keluarga bertemu keluarga besar istri dan saling melepas rindu. Dalam kunjungan itu terlihat mereka juga melakukan ziarah kubur ke sejumlah makam keluarga di Sragen.
     
    Sebelum menjadi pejabat negara, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses dari tanah Papua. Adapun usaha Bahlil terdiri dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi yang kemudian mengantarkannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019. 
     
    Sukses di dunia bisnis, Bahlil pun dipercaya menjadi menteri ekonomi pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024. Adapun sejak awal Bahlil menjabat kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis mencapai Rp295.149.680.731 (Rp295 miliar) berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Bahlil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)