Xcloud.id

Institusi: HIPMI

  • Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Sarmuji menambahkan, izin penambangan nikel di Raja Ampat diperoleh pada sekitar tahun 2017, ketika Bahlil Lahadalia belum menjadi anggota kabinet pemerintah. Saat itu, Bahlil masih menjabat sebagai ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, menjelaskan asal usul pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. Sementara itu, empat IUP lainnya masih dalam tahap eksplorasi.

    Bahlil menambahkan bahwa IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada tahun 2017 dan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, katanya, PT GAG sudah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Sebagaimana diketahui, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terungkap pada 3 Juni lalu oleh Greenpeace Indonesia. Dalam unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, Greenpeace mengungkapkan keberadaan tambang nikel yang mengancam kawasan konservasi laut Raja Ampat.

    Atas polemik ini, Bahlil Lahadalia mengambil kebijakan dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

    Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.

    Bahlil mengatakan, pihaknya segera turun langsung ke lokasi di lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Ia pun sudah dijadwalkan untuk meninjau lokasi tambang nikel tersebut.

    “Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” tegasnya.

  • Golkar dukung penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat

    Golkar dukung penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terbukti merusak lingkungan.

    “Raja Ampat dilintasi garis khatulistiwa dan memiliki keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Bentang laut kepala burung ini merupakan kawasan yang dilindungi,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Sarmuji, kebijakan Menteri ESDM sudah tepat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Ia mengatakan bahwa undang-undang tersebut secara tegas melarang penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jika menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, budaya, dan merugikan masyarakat.

    Sarmunji menjelaskan bahwa Raja Ampat memiliki 4,6 juta hektare lautan yang mencakup 1.411 pulau kecil, atol, dan beting, yang mengelilingi empat pulau utama, yakni Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu juga menambahkan bahwa konservasi laut dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan di Raja Ampat merupakan prioritas utama pemerintah.

    “Kawasan ini menyimpan kekayaan alam unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat dan lembaga terkait berkomitmen untuk melindungi dan menjaga lingkungan dari keserakahan ekonomi sesaat,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa izin penambangan nikel di Raja Ampat diperoleh pada sekitar tahun 2017, ketika Bahlil belum menjadi anggota kabinet pemerintah. Saat itu, Bahlil masih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6), menjelaskan asal usul pertambangan nikel di Raja Ampat.

    Bahlil mengatakan terdapat lima izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel, yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. Sementara itu, empat IUP lainnya masih tahap eksplorasi.

    Ia menambahkan bahwa IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada tahun 2017 dan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, PT GAG sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

    Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diungkap Greenpeace Indonesia pada Selasa (3/6).

    Dalam unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, Greenpeace mengungkapkan keberadaan tambang nikel yang mengancam kawasan konservasi laut Raja Ampat.

    Atas polemik tersebut, Bahlil mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel di kawasan itu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya  mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah diprotes keras oleh para aktivis lingkungan dan warga hingga viral. Ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di Raja Ampat sejak 2017.

    “Kami mendukung langkah menteri ESDM untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Kami telusuri ada lima IUP yang sudah lama dikeluarkan di dekat kawasan tersebut, ada yang sejak 2017,” ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Bambang mengatakan DPR juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Bahlil Lahadalia untuk langsung meninjau ke lapangan terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

    “Kami dengar Pak Menteri akan meninjau langsung kelapangan ke Raja Ampat, untuk itu kami memberikan apresiasi beliau merespons atensi publik dan langsung meninjau lapangan,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

    Bambang mempersilakan Menteri Bahlil untuk melakukan verifikasi situasi lapangan di Raja Ampat seperti apa. Termasuk, kata dia, apakah aktivitas pertambangan nikel di sana sudah sesuai peraturan perundang-undangan. 

    Menurut dia, langkah tersebut penting sebagai pertimbangan dan masukan untuk mengambil kebijakan atau keputusan final atas polemik aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

    “Kami juga mendapat informasi tim Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah sempat memeriksa ke sana. Nanti akan kita cek bagaimana hasil pemeriksaan  mereka, tentunya menjadi bahan masukan juga bagi Menteri ESDM,” pungkas Bambang.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya akan langsung melakukan perjalanan langsung ke Raja Ampat, untuk melakukan peninjauan perihal adanya kabar kegiatan tambang nikel yang disebut-sebut memberikan dampak negatif di wilayah tersebut.

    Apabila telah sampai di wilayah Raja Ampat, kata Bahlil dirinya akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat dan mendengarkan keluhan dari adanya dampak operasional tambang nikel.

    “Saling mengunjungi, saling silaturahmi. Ini tidak hanya dengan sesama pejabat, dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga,” ungkap Bahlil usai dirinya melakukan ibadah salat id di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Bahlil juga telah menghentikan sementara kegiatan operasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Menurut dia, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di wilayah tersebut. 

    Kontrak karya (KK) perusahaan yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk itu diterbitkan pada 2017 dan mulai aktif berproduksi setahun kemudian, setelah mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, Kementerian ESDM telah mengirimkan tim inspeksi ke lapangan.

    Bahlil menjelaskan, wilayah Raja Ampat terdiri dari berbagai zona peruntukan, mulai dari kawasan konservasi, pariwisata, hingga daerah dengan potensi mineral. Ia menegaskan, lokasi tambang PT GAG Nikel tidak berada di kawasan wisata Piaynemo, melainkan sekitar 30-40 kilometer dari destinasi tersebut.

    “Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG, bukan di Piaynemo seperti yang diberitakan di beberapa media,” kata Bahlil.

    Bahlil menekankan, pemerintah tetap berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi tetap mendukung program hilirisasi industri sebagai strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, penanganan isu ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi disinformasi yang dapat merugikan negara dan sektor industri.

    Bahlil juga menyampaikan, izin tambang tersebut dikeluarkan jauh sebelum dirinya menjabat menteri.

    “Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih menjabat sebagai ketua umum Hipmi dan belum masuk kabinet. Jadi perlu dilakukan verifikasi lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya secara objektif,” pungkas Bahlil.

  • Bahlil Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Izin Tambang PT GAG di Raja Ampat

    Bahlil Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Izin Tambang PT GAG di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan izin tambang PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat terbit sebelum dirinya menjadi menteri.

    Kendati, pihaknya tetap memastikan bahwa Kementerian ESDM memiliki kewenangan pengawasan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).

    Adapun aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat itu tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Aktivitas tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat.

    Bahlil menjelaskan pentingnya verifikasi langsung ke lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Dia menyebut, PT GAG Nikel resmi berdiri pada 19 Januari 1998.

    Perusahaan itu merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII Nomor B53/Pres/I/1998. Awalnya, struktur kepemilikan saham perusahaan ini terdiri dari Asia Pacific Nickel Pty Ltd (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT ANTAM Tbk atau ANTM sebesar 25%.

    Namun sejak 2008, ANTM berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd, sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan perusahaan pelat merah tersebut.

    “Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI dan belum masuk di Kabinet. Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara obyektif,” ucap Bahlil dalam konferensi pers Kamis (5/6/2025) lalu.

    Adapun Kontrak Karya (KK) perusahaan anak usaha ANTM itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Dalam catatan Bisnis, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh Ignasius Jonan. Dia adalah menteri di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    PT GAG Nikel memiliki jenis perizinan berupa Kontrak Karya yang terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akte perizinan 430.K/30/DJB/2017, dengan luas wilayah izin pertambangan 13.136,00 hektare (ha).

    Bahlil pun kini menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat itu. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    Menurutnya, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini berproduksi di wilayah tersebut.

    “Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN”, jelas Bahlil.

    PT GAG Nikel Buka Suara

    Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya menjelaskan bahwa pihaknya menerima keputusan Bahlil untuk menghentikan sementara kegiatan operasional penambangan bijih nikel perseroan. 

    Meski demikian, Arya memastikan bahwa operasional penambangan yang dilakukan pihaknya telah sesuai standar. Selain itu, dia juga memastikan PT Gag Nikel memiliki seluruh dokumen dan izin operasional. 

    “Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” kata Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6/2025).

    Di samping itu, Arya juga menyebut bahwa Gag Nikel beroperasi di luar daerah konservasi ataupun Geopark Unesco. Di mana, izin operasional yang didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah. 

    “Gag Nikel juga telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang,” katanya.

    Pada saat yang sama, manajemen PT Gag Nikel menyebut sejak mendapatkan izin operasi produksi pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, Gag Nikel telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan. 

    Program itu di antaranya melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, melakukan reklamasi area tambang, melakukan konservasi terumbu karang, hingga melakukan pemantauan kualitas lingkungan sepanjang 2024. 

  • Bahlil Sebut Izin PT GAG Sudah Ada Sebelum Dia Jadi Menteri

    Bahlil Sebut Izin PT GAG Sudah Ada Sebelum Dia Jadi Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memberhentikan operasi produksi PT GAG Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Ini dilakukan untuk melakukan review pertambangan yang baik atau good mining practice.

    Langkah ini diambil untuk melakukan verivikasi, setelah viral di publik mengenai lokasi tambang yang berdekatan dengan kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan Indonesia. Bahlil pun ingin langsung melakukan verifikasi ke lapangan guna memahami kondisi sebenarnya.

    “Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum Hipmi Indonesia, Ketua Umum BPP Hipmi dan belum masuk di kabinet. Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara objektif,” jelasnya seperti dilansir dari situs Kementerian ESDM, Jumat (6/6/2025).

    Menurut Bahlil, kabar bahwa aktivitas pertambangan PT GAG Nikel berlangsung di Pulau Piaynemo salah satu ikon pariwisata Raja Ampat, tidaklah benar. Dia menyebut penambangan dilakukan di Pulau GAG, yang memiliki jarak sekira 30-40 km dari Pulau Piaynemo.

    Sekadar informasi, PT GAG Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

    Awalnya, struktur kepemilikan saham perusahaan ini terdiri dari Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebesar 25%. Namun sejak tahun 2008, PT Antam Tbk berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd, sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan PT Antam Tbk.

  • Bahlil Hentikan Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat untuk Verifikasi

    Bahlil Hentikan Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat untuk Verifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara kegiatan operasional tambang yang dilakukan PT Gag Nikel, pemegang konsesi tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan penghentian sementara ini dilakukan untuk proses verifikasi di lokasi tambang oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba). Selama proses tersebut, seluruh aktivitas operasional PT Gag Nikel dihentikan.

    “Kami sudah memutuskan melalui dirjen minerba untuk menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel sampai proses verifikasi lapangan selesai,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menambahkan dirinya juga akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang, yang diduga telah merusak kawasan perairan Raja Ampat—salah satu destinasi wisata bahari paling eksotis di Indonesia.

    Menurut Bahlil, PT Gag Nikel telah melakukan kegiatan produksi sejak 2017 berdasarkan izin usaha berbentuk Kontrak Karya (KK). Perusahaan tersebut juga telah mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ia menegaskan bahwa izin tersebut terbit jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.

    “Waktu itu saya masih menjabat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), belum masuk kabinet,” kata Bahlil menegaskan.

    Meski demikian, ia ingin memastikan kebenaran dugaan kerusakan lingkungan secara objektif dengan turun langsung ke lapangan. Saat ini, tim dari Kementerian ESDM telah lebih dulu melakukan pengecekan awal setelah mencuatnya laporan dari berbagai pihak.

    “Saya sendiri akan turun ke Pulau Gag untuk mengecek langsung. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan data yang objektif,” tuturnya.

  • Bahlil Akan Tinjau Dugaan Kerusakan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Akan Tinjau Dugaan Kerusakan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, akan turun langsung meninjau aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Peninjauan ini dilakukan menyusul laporan bahwa kegiatan tambang tersebut merusak kawasan perairan dan mengancam sektor pariwisata di wilayah yang dikenal sebagai salah satu destinasi paling eksotis di Indonesia.

    Bahlil mengungkapkan bahwa terdapat lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terdaftar di kawasan Raja Ampat, tetapi saat ini hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT Gag Nikel.

    Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT Antam Tbk yang telah menjalankan kegiatan produksi sejak 2017 dan memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

    “IUP di Raja Ampat ada beberapa, mungkin lima. Namun, yang beroperasi saat ini hanya PT Gag, anak perusahaan Antam, BUMN,” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Ia menegaskan, izin operasi PT Gag Nikel diterbitkan jauh sebelum dirinya menjabat menteri. “Saat itu saya masih Ketua Umum Hipmi, belum masuk kabinet,” ujarnya.

    Untuk menjawab kekhawatiran publik, Bahlil menyebut tim dari Kementerian ESDM telah lebih dulu melakukan pengecekan di lapangan. Namun ia menegaskan akan tetap turun langsung ke lokasi tambang di Pulau Gag untuk memastikan laporan yang beredar bersifat objektif.

    “Saya sendiri akan turun langsung ke lokasi Pulau Gag. Saya ingin melihat secara objektif,” tegasnya.

    Sebelumnya, Greenpeace Indonesia melaporkan bahwa kegiatan pertambangan dan hilirisasi nikel di wilayah Papua, termasuk Raja Ampat, perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dampaknya pada lingkungan. 

  • Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar Megapolitan 5 Juni 2025

    Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar Megapolitan 5 Juni 2025

    Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Novyan Bakrie menyalurkan satu ekor sapi kurban ke
    Masjid Al-Azhar
    , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    “Yang sudah berkurban di sini salah satunya adalah Ketua Kadin, Bapak Anindya,” ujar Kepala Kantor Masjid Al-Azhar, Tatang Komara, saat ditemui
    Kompas.com
    , Kamis (5/6/2025).
    Selain Anindya, Tatang juga menyebutkan bahwa salah satu pejabat lainnya, yaitu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah, TB Imam Taufik, juga menyalurkan satu ekor sapi kurban di Masjid Al-Azhar.
    “Yang kedua, Ketua Umum HIPMI Syariah. Beliau juga menitipkan
    hewan kurban
    di sini,” ucap Tatang.
    Hingga saat ini, Tatang belum dapat memastikan apakah masih ada pejabat lain yang akan menyalurkan hewan kurban di masjid tersebut.
    “Biasanya, para pejabat lain baru menyalurkan hewan kurban pada malam takbiran nanti,” jelasnya.
    Hingga Kamis (5/6/2025), Masjid Al-Azhar telah menerima ratusan hewan kurban dari masyarakat. Menurut Tatang, jumlah tersebut terdiri dari 28 ekor sapi dan 210 ekor kambing.
    Proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Azhar direncanakan akan dilaksanakan pada Sabtu (7/6/2025).
    “Karena waktu masih panjang, kami masih punya waktu dua hari. Proses pemotongan akan dilakukan pada hari Sabtu,” tambahnya.
    Pengurus Masjid Al-Azhar juga bakal menerjunkan dokter hewan pada saat proses penyembelihan hewan kurban.
    Langkah ini diambil guna memastikan daging hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak untuk dikonsumsi.
    Tatang menegaskan bahwa para pekurban diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) saat menyerahkan hewan kurbannya ke Masjid Al-Azhar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masjid Al-Azhar Jamin Tak Ada Perlakuan Khusus bagi Hewan Kurban Milik Pejabat Megapolitan 5 Juni 2025

    Masjid Al-Azhar Jamin Tak Ada Perlakuan Khusus bagi Hewan Kurban Milik Pejabat Megapolitan 5 Juni 2025

    Masjid Al-Azhar Jamin Tak Ada Perlakuan Khusus bagi Hewan Kurban Milik Pejabat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus
    Masjid Al-Azhar
    , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memastikan tidak ada perlakuan khusus untuk
    hewan kurban
    milik pejabat.
    “Tidak ada sama sekali, semua sama saja,” ujar Kepala Kantor Masjid Al-Azhar, Tatang Komara, kepada Kompas.com di lokasi, Kamis (5/6/2025).
    Sejauh ini, tercatat ada dua pejabat yang menitipkan hewan kurbannya ke Masjid Al-Azhar, yakni Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan Ketua Hipmi Syariah, TB Imam Taufik.
    Masjid Al-Azhar sendiri telah menerima ratusan hewan kurban per Kamis (5/6/2025).
    Hewan kurban
    itu terdiri dari  28 ekor sapi dan 210 ekor kambing.
    Nantinya, pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada Sabtu (7/6/2025) di lingkungan Masjid Al-Azhar, dengan melibatkan panitia khusus yang sudah dibentuk sejak jauh hari.
    Sebagai informasi, Kementerian Agama telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah jatuh pada 6 Juni 2025.
    Penetapan ini diumumkan setelah sidang isbat yang dilaksanakan pada Selasa (27/5/2025) berdasarkan laporan rukyatul hilal dari berbagai lokasi di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 “Sultan Muda” Lewat Youngpreneur Summit 2025 Bersama OJK

    Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 “Sultan Muda” Lewat Youngpreneur Summit 2025 Bersama OJK

    Palembang, Beritasatu.com – Pegadaian bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program Sumsel GENCARKAN & Youngpreneur Summit 2025 di Kantor OJK Sumsel, pada Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, ditandai dengan Kick Off Bulan Literasi Keuangan, sekaligus peluncuran Program 100.000 Sultan Muda dan peresmian Pusat Edukasi Sultan Muda Sumsel Center (SMSC).

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha. Pada kesempatan tersebut, Ferdian menyampaikan komitmen Pegadaian untuk terus memberikan literasi keuangan dan menghadirkan berbagai produk investasi berbasis emas yang aman bagi masyarakat.

    “Saat ini generasi muda adalah pelaku utama penggerak ekonomi masa depan. Namun, mereka juga menjadi kelompok paling rentan terhadap jebakan keuangan ilegal karena kurangnya paparan mengenai literasi keuangan. Oleh karena itu, Pegadaian hadir memberikan literasi dan solusi investasi yang aman dan terjangkau melalui beragam investasi berbasis emas, seperti Tabungan Emas,” ujar Ferdian.

    Tabungan Emas Pegadaian menjadi sorotan utama dalam ajang ini, sebagai instrumen investasi inklusif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan 0,01 gram atau 10 ribu-an saja, masyarakat dapat mulai menabung emas di Pegadaian. Tidak hanya menabung, nasabah juga dapat memanfaatkan saldo Tabungan Emas untuk digadai, didaftar sebagai jaminan porsi haji, hingga didepositokan melalui produk unggulan Layanan Bank Emas Pegadaian, Deposito Emas.

    Sejak diluncurkan dan diresmikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 lalu, Bank Emas Pegadaian telah mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total transaksi menembus lebih dari 1,1 ton hingga awal Mei 2025, yang menunjukkan tingginya kepercayaan publik pada Pegadaian.

    Program ini turut memperkuat kontribusi Pegadaian terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB nomor 4 yakni Pendidikan Berkualitas dan TPB nomor 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis digital, Pegadaian berusaha memastikan setiap anak muda memiliki akses pada produk keuangan yang legal, mudah dan mendukung keberlanjutan usaha.

    “Kami percaya bahwa literasi keuangan adalah upaya membangun karakter yang tangguh, mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi. Kami berharap makin banyak generasi muda yang bukan hanya sukses berwirausaha, tetapi juga cerdas secara finansial. Apalagi sekarang bisa bertransaksi Tabungan Emas hingga Deposito Emas melalui Pegadaian Digital dengan mudah, cepat, aman dan nyaman,” tambah Ferdian.

    Selain rangkaian seremoni dan peluncuran program, pada kegiatan ini digelar talkshow edukatif yang menghadirkan tiga narasumber inspiratif, diantaranya Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK, Halimatus Sa’diyah, Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan, Puri Andamas, serta Assistant Vice President PT Pegadaian, Mery Andriati Surya yang menjelaskan peran Pegadaian dalam membina wirausaha muda melalui produk-produk keuangan inklusif seperti Tabungan Emas yang mudah diakses serta dapat menjadi awal membangun aset dan kemandirian finansial sejak dini.

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pengukuhan Duta Literasi Keuangan / OJK PEDULI sebagai simbol komitmen bersama dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu Duta yang dikukuhkan dan menerima apresiasi berupa Tabungan Emas dari Pegadaian adalah Elfiza Yuliastini, sosok inspiratif yang selama ini aktif sebagai pengurus Bank Sampah Sakura yang merupakan Bank Sampah binaan Pegadaian Kantor Wilayah III Palembang. Melalui dukungan Pegadaian, para Duta Literasi Keuangan seperti Elfiza diharapkan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dengan memberikan literasi dan mengajak lebih banyak orang untuk mengenal produk keuangan yang legal dan aman.