Xcloud.id

Institusi: HIPMI

  • Menteri UMKM pacu rasio kewirausahaan capai 3,2 persen tahun 2025 ini

    Menteri UMKM pacu rasio kewirausahaan capai 3,2 persen tahun 2025 ini

    Rasio kewirausahaan kita ini kurang lebih sekarang di 3,1 persen, dan target kami memang kami mau pacu sampai kurang lebih sekitar 3,2 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan bahwa Kementerian UMKM akan terus memacu agar rasio kewirausahaan nasional bisa mencapai 3,2 persen tahun 2025 ini.

    “Rasio kewirausahaan kita ini kurang lebih sekarang di 3,1 persen, dan target kami memang kami mau pacu sampai kurang lebih sekitar 3,2 persen,” kata Maman dalam acara Hari Kewirausahaan Nasional, di Jakarta, Selasa.

    Selain rasio kewirausahaan secara umum, pemerintah juga menargetkan rasio pengusaha yang memiliki karyawan tetap dapat meningkat dari 18,99 persen pada 2024 menjadi 19,40 persen pada 2025, dan melonjak hingga 23 persen pada 2029.

    Untuk mencapai target tersebut, Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM gencar menjalankan beragam program akselerasi, mencakup pelatihan peningkatan kapasitas, pengembangan manajemen, dan perluasan akses pasar.

    Selain itu, Kementerian UMKM juga memiliki proyek-proyek prioritas, di antaranya inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan, penataan kartu usaha, serta peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.

    Kementerian UMKM juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Kerja sama ini mencakup berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas wirausaha sebagai salah satu upaya mencapai target rasio kewirausahaan 3,60 persen pada 2029.

    Kedua kementerian tersebut sepakat untuk mengoptimalkan fasilitas balai-balai latihan kerja sebagai wadah pengembangan kewirausahaan.

    Dalam acara tersebut, Maman juga menegaskan komitmennya untuk selalu mendampingi dan mendukung para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

    Menurutnya, momentum acara Hari Kewirausahaan Nasional ini adalah sebuah bentuk kesetaraan dan penghormatan pemerintah kepada para pengusaha, baik mikro, kecil, maupun menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • HIPMI Minta Pemerintah Perhatikan Pengusaha Menengah – Page 3

    HIPMI Minta Pemerintah Perhatikan Pengusaha Menengah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan afirmasi terhadap pengusaha kelas menengah agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

    Dalam peringatan Hari Kewirausahaan yang pertama, Akbar menyampaikan apresiasi terhadap capaian organisasi di bawah kepemimpinan mantan Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia.

    Ia menyebut, pada awal masa kepemimpinan Bahlil, rasio jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,6 persen. Namun berkat kerja kolektif HIPMI dari Sabang sampai Merauke dalam menebarkan semangat kewirausahaan, rasio tersebut meningkat secara signifikan.

    “Pada saat tahun 2019 beliau selesai menjalankan tugas sebagai Ketua BPP HIPMI jumlah rasio pengusaha kita naik menjadi 3,6%. Ini pencapaian HIPMI juga secara kolektif yang dipimpin oleh Ketum Bahlil pada saat itu menjadi Ketua Umum BPP HIPMI,” kata Akbar dalam Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional, di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Rasio Jumlah Pengusaha

    Saat ini, rasio jumlah pengusaha Indonesia berada di angka 3,8 persen. Meski ada peningkatan, Akbar menekankan bahwa tantangan terbesar kini adalah mendorong pertumbuhan pengusaha kelas menengah.

    “Nah, hari ini jumlah rasio pengusaha kita 3,8%,” ujarnya.

    Adapun berdasarkan data yang diperolehnya dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia baru mencapai 17 persen, jauh di bawah negara-negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang telah mencapai 55 hingga 60 persen.

    “Sementara di negara-negara maju kelas menengah sudah 55-60%. Di China 55%, di Amerika 60%. Ini yang ingin kita minta kepada pemerintah agar memberikan afirmasi, ada affirmative action kepada teman-teman kelas menengah kita,” ujar Akbar.

     

  • 4 Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Sekjen HIPMI: Semua Harus Taat Hukum – Page 3

    4 Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Sekjen HIPMI: Semua Harus Taat Hukum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI) Anggawira, menilai kebijakan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat oleh pemerintah adalah bentuk penertiban. Dia meyakini hal itu memperkuat ekosistem investasi yang sehat.

    “Ini merupakan langkah tegas dalam memastikan hanya investor yang patuh hukum dan memiliki komitmen keberlanjutan yang bisa beroperasi, bukan bentuk anti investasi, justru sebaliknya. Ini seleksi alam bagi investor yang serius, legal, dan berorientasi jangka panjang,” kata Anggawira kepada awak media, seperti dikutip Selasa, (10/6/2025).

    Anggawira berpesan, hal yang perlu dijaga adalah transparansi dalam evaluasi dan pelibatan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Sehingga, pencabutan IUP bukan akhir dari pembangunan sektor pertambangan di Raja Ampat, melainkan awal dari penataan iklim investasi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

    “Pencabutan IUP bukan akhir dari pembangunan industri tambang di Raja Ampat, tapi justru awal dari penataan ekosistem investasi,” yakin dia.

    Anggawira mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam merespons polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut dia, turunnya langsung Bahlil ke lapangan merupakan bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa negara hadir mendengarkan suara masyarakat.

    Soal jarak tambang dengan kawasan wisata, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batubara dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO) ini menjelaskan, berdasarkan verifikasi awal, lokasi tambang berada sekitar 30–40 kilometer dari destinasi utama wisata di Pulau Piaynemo.

    “Dari sisi teknis dan regulasi lingkungan, jarak tersebut tergolong aman selama operasional tambang mematuhi ketentuan hukum dan etika lingkungan hidup sesuai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” tutur Anggawira.

    “Yang penting, kegiatan tambang harus sesuai dokumen AMDAL, dilakukan reklamasi dan pasca tambang sesuai regulasi, serta menghormati hak masyarakat adat dengan menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC),” imbuh dia.

     

  • Vlog Jokowi di Raja Ampat Kembali Viral, Bersamaan Keluar Izin Tambang

    Vlog Jokowi di Raja Ampat Kembali Viral, Bersamaan Keluar Izin Tambang

    GELORA.CO -.Momen vlog Joko Widodo alias Jokowi saat menjabat Presiden ke-7 RI di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali viral. 

    Vlog yang diunggah pada 26 Desember 2017 tersebut tercatat sudah dilihat 238.739 kali.

    Dalam vlog itu Jokowi memuji keindahan alam Raja Ampat. Dia menyebut itu kunjungan kedua ke Papua Barat.

    “Selain pemandangan pantai, laut yang sangat indah, Raja Ampat mempunyai keindahan bawah laut yang luar biasa, sangat-sangat indah. Salah satu yang terbaik di dunia,” kata Jokowi yang dikutip Senin 9 Juni 2025. 

    “Memang saya sendiri belum pernah mencoba untuk menyelam, tapi mungkin nanti jika ada kesempatan datang lagi ke sini saya ingin mencoba untuk menyelam,” imbuhnya.

    Warganet pun ramai-ramai menghubungkan vlog itu dengan izin tambang nikel milik PT GAG Nikel (GN) yang dikeluarkan era Jokowi pada tahun yang sama.

    “Lagi ngechek lokasi tambang,” tulis @dhodysutanto***

    “Rupanya dia sedang men survey buat nambang nikel,” sambung 

    @adistyoariansa***

    “Ini yang merusak rajaa ampatt dampaknya skrng baru terasaaaa kacaww,” tulis @DedeMardian-***

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, izin produksi pertambangan nikel milik PT GAG Nikel (GN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah diterbitkan sejak 2017.

    “IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Saya juga belum pernah ke (Pulau) GAG. Dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih ketua umum HIPMI Indonesia, belum masuk di kabinet,” kata Bahlil kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis 5 Juni 2025.

  • Minta Masyarakat Bijak Sikapi Polemik Tambang, BPP Hipmi Ingatkan Framing Asing

    Minta Masyarakat Bijak Sikapi Polemik Tambang, BPP Hipmi Ingatkan Framing Asing

    JAKARTA – Polemik tambang di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan bahwa sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

    Sekjen BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu bara (Aspebindo), Anggawira, mengatakan bahwa industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Menurutnya, tambang kini berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ujar Anggawira dalam ketergannya, Senin, 9 Juni.

    Ia menambahkan, industri tambang disebut menyumbang 6 hinga 7 persen terhadap PDB nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik. Sejak disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP No. 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

    Namun menurut Anggawira, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:

    PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity. Raih PROPER Hijau.

    PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi.

    PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik.

    PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

    Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK.

    Anggawira juga memperingatkan bahwa isu lingkungan kadang dijadikan alat tekanan oleh aktor asing.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya.

    “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” pungkasnya.

  • Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

    Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Firnando Ganinduto adalah politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar), kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I yang mencakup Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang.

    Dalam Pemilu Legislatif 2024, dia memperoleh 63.881 suara, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Saat ini, Firnando bertugas di Komisi VI DPR, yang fokus pada bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN).

    Lantas, bagaimana sosok Firnando Ganinduto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Firnando Hadityo Ganinduto

    Firnando Hadityo Ganinduto lahir pada 16 April 1980. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Al Azhar Kemang, kemudian melanjutkan ke SMP Al Azhar Pejaten dan Wesly College. Pendidikan tingginya dijalani di Valley Forge Military Academy & College serta Berkeley College, New York, Amerika Serikat, yang menjadi bekal untuk karier profesionalnya.

    Sebelum masuk dunia politik, Firnando berkarier di sektor bisnis dan korporasi. Pada 2006-2008, dia menjabat sebagai relationship manager di DBS Bank. Kariernya berlanjut di PT Indika Energy Tbk sebagai bagian tim business development pada 2008-2012.

    Selanjutnya, dia menempati posisi senior manager of government relations di PT Sorikmas Mining dari 2012 hingga 2016. Hingga akhirnya, pada 2016-2024, dia menjabat sebagai vice president di PT CFLD Indonesia, memperkuat pengalamannya di bidang hubungan pemerintahan dan pengembangan bisnis.

    Firnando memiliki pengalaman panjang di berbagai organisasi kewirausahaan dan kemasyarakatan. Sejak 2021 hingga 2026, dia menjabat sebagai wakil bendahara umum di Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Sebelumnya, dia aktif di dewan pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai ketua kompartemen departemen pada 2015-2019. Firnando juga pernah bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2010-2015, memperluas jejaringnya di dunia bisnis dan sosial.

    Sebagai anggota Komisi VI DPR, Firnando terlibat dalam pengawasan dan kebijakan terkait perdagangan dan BUMN. Pada April 2025, dia mengemukakan pandangannya terkait tarif impor timbal balik 32% dari Amerika Serikat, yang berpotensi merugikan industri garmen Indonesia. Ia mengusulkan negosiasi ulang tarif atau relokasi produksi untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia.

    Selain tugas legislasi, Firnando juga terlibat dalam program sosial. Pada Mei 2025, dia memfasilitasi penyaluran dana CSR dari PT Pusri sebesar Rp 800 juta untuk pengembangan pendidikan dan fasilitas masyarakat di Kendal.

    Program tersebut menyasar peningkatan kualitas sekolah dasar dan kelurahan tertinggal, mencerminkan perhatiannya terhadap pembangunan lokal.

    Dengan basis suara yang solid di Jawa Tengah I, Firnando Ganinduto menunjukkan peran aktif sebagai legislator muda. Fokusnya pada reformasi perdagangan, persaingan usaha, dan sinergi dengan program sosial menjadikannya figur yang relevan di DPR.

    Kombinasi latar belakang pendidikan internasional, pengalaman profesional, dan jejak organisasi memperkuat posisinya dalam berkontribusi untuk masyarakat dan daerah pemilihannya.

    Firnando Ganinduto adalah politikus muda Partai Golkar yang membawa pengalaman luas dari dunia bisnis dan organisasi ke ranah politik. Sebagai anggota Komisi VI DPR, dia aktif dalam isu perdagangan dan BUMN, sambil tetap memperhatikan pembangunan lokal melalui program sosial di Jawa Tengah I.

  • Singgung Raja Ampat, Bos Hipmi Sebut Citra Negatif Tambang RI Ganggu Iklim Investasi – Page 3

    Singgung Raja Ampat, Bos Hipmi Sebut Citra Negatif Tambang RI Ganggu Iklim Investasi – Page 3

    Anggawira mencatat, industri tambang menyumbang sekitar 6-7 persen terhadap Profuk Domestik Bruto (PDB) nasional. Termasuk kontribusi cukup besar pada lapangan kerja, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti.

    Sejak disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP No. 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan. Namun menurut Anggawira, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

     

  • Waspada Tekanan Asing di Isu Tambang Nikel Raja Ampat – Page 3

    Waspada Tekanan Asing di Isu Tambang Nikel Raja Ampat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah bersikap bijak dalam menyikapi polemik tambang Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menegaskan bahwa isu lingkungan sering dimanfaatkan sebagai alat tekanan oleh aktor asing untuk membentuk opini negatif terhadap sektor pertambangan nasional.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” kata Anggawira dikutip dari Antara, Senin (9/6/2025).

    Tambang Nikel Punya Peran Strategis Global

    Menurut Anggawira, industri tambang saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai sektor ekonomi konvensional. Tambang nikel dan tembaga justru menjadi kunci dalam pengembangan teknologi masa depan seperti baterai kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global.

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan memenuhi kebutuhan transisi energi,” ujarnya.

    Anggawira menyebut industri tambang menyumbang sekitar 6–7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membuka ratusan ribu lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP dan royalti.

     

  • BPP Hipmi serukan sikap bijak hadapi polemik tambang

    BPP Hipmi serukan sikap bijak hadapi polemik tambang

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyerukan sikap bijak dalam menyikapi polemik tambang agar tidak terpengaruh framing asing yang merugikan kepentingan nasional.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Hipmi Anggawira memperingatkan isu lingkungan dalam pertambangan terkadang dijadikan sebagai alat tekanan oleh aktor asing.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” kata Anggawira sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Oleh karena itu, Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo) ini menegaskan Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya.

    “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” ujar Anggawira.

    Diketahui, polemik tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

    Menurutnya, industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Namun, berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan.

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ucap Anggawira

    Industri tambang, lanjut Anggawira disebut menyumbang 6–7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik.

    Sejak disahkannya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP Nomor 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

    Namun menurutnya, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di antaranya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity, meraih PROPER Hijau.

    Lalu, PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi; PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik; PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

    “Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK,” kata Anggawira.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing

    Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 14:21 WIB

    Elshinta.com – Polemik tambang di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan bahwa sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

     

    Sekjen BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), Dr. Anggawira, mengatakan bahwa industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Menurutnya, tambang kini berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan.

     

     

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ujar Anggawira 

     

    Sektor Tambang: Pilar Ekonomi & Energi

     

    Industri tambang disebut menyumbang 6–7% terhadap PDB nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik. Sejak disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP No. 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

     

    Namun menurut Anggawira, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

     

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

     

    Praktik Tambang Ramah Lingkungan

     

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:

     

    PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity. Raih PROPER Hijau.

     

    PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi.

     

    PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

     

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik.

     

    PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

     

    Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK.

     

    Waspadai Framing Asing

     

    Anggawira juga memperingatkan bahwa isu lingkungan kadang dijadikan alat tekanan oleh aktor asing.

     

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” ujarnya.

     

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya. “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” pungkasnya. (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta