Xcloud.id

Institusi: Dewan Pers

  • Kabar Duka, Mantan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal Tutup Usia – Espos.id

    Kabar Duka, Mantan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal Tutup Usia – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Mantan Ketua Dewan Pers periode 2003-2010 Prof Ichlasul Amal meninggal dunia pada Kamis(14/11/2024) dini hari di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta. (Istimewa)

    Esposin, JAKARTA — Mantan Ketua Dewan Pers periode 2003-2010 Prof Ichlasul Amal meninggal dunia pada Kamis(14/11/2024) dini hari di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta.

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Jakarta, Kamis, membenarkan kabar meninggalnya Prof Ichlasul Amal yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada.

    Promosi
    BRI Cetak Laba Bersih Rp45,36 Triliun di Triwulan III 2024

    “Iya benar,” kata Ninik saat dikonfirmasi, dilansir Antara.

    Dari informasi yang dihimpun bahwa mantan Ketua Dewan Pers di periode itu meninggal dunia pada pukul 02.40 WIB di RSPI Jakarta.

    Sementara itu dikutip dari laman resmi UGM bahwa jenazah Rektor UGM periode 1998-2002 akan dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan di pemakaman Sawitsari.

    Jenazah akan disemayamkan di Balairung Gedung Pusat UGM di atas pukul 14.00 WIB untuk mendapatkan penghormatan terakhir dan pelepasan dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada.

    “Pastinya di atas pukul 14.00 WIB. Pagi ini jenazah sedang dibawa dari Jakarta,” kata Dekan Fisipol Wawan Mas’udi.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025

    Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025

    Jakarta: Dewan Pers mengapresiasi program BRI Fellowship Journalism 2025. Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya menyambut baik program yang berkelanjutan ini untuk meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.
     
    “Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik,” kata Agung, Senin, 4 November 2024.
     
    Dia mengatakan, jenjang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada karier para jurnalis. Memberikan peluang untuk berkompetisi, meningkatkan kompetensi dan berprestasi. Ujungnya, iklim media di Indonesia semakin sehat terkait pemberitaan.
    “Apa yang dilakukan BRI dalam kurun lima tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya, teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama,” tutur Agung.
     
    BRI Fellowship Journalism merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk meraih beasiswa pendidikan S2. 
     
     

     
    Pada kesempatan terpisah Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI Fellowship Journalism adalah program komprehensif yang melibatkan jurnalis dengan berbagai tahapan kegiatan seperti training, pembelajaran singkat tentang dunia jasa keuangan dan selanjutnya berkesempatan mendapatkan beasiswa dari BRI Peduli untuk melanjutkan studi di jenjang Strata 2 (S2).
     
    “Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia,” ungkap Hendy.
     
    Program ini telah dilaksanakan 5 kali, dan BRI Fellowship Journalism 2025 merupakan pelaksanaan yang ke-6.
     
    Agung mengatakan bahwa dalam program ini BRI bekerja sama dengan Dewan Pers. Beasiswa S2 dari BRI ini ditujukan untuk jurnalis yang masih aktif di media yang sudah diverifikasi Dewan Pers dan memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.
     
    Pembukaan pendaftaran BRI Fellowship Journalism ini berlangsung hingga 30 November 2024. Adapun informasi dan syarat pendaftaran program BRI Fellowship Journalism ini dapat diakses melalui website resmi BRI: https://bri.co.id/fellowshipjournalism.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025 – Page 3

    Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI tingkatkan keamanan dan edukasi nasabah untuk memerangi kejahatan siber. Kejahatan siber (cybercrime) yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet masih marak terjadi.

    Pelaku kejahatan siber pun umumnya menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan data korban yang bersifat privasi.

    Ada banyak tindak kejahatan siber yang terjadi, namun yang paling sering terjadi adalah peretasan. Ini merupakan upaya pelaku kejahatan siber untuk masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Dampaknya, sudah pasti bukan hanya data pribadi yang diambil oknum, namun kerugian finansial pun berpotensi dapat terjadi.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

    “Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI. Tentu saja kami memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman,” ujar Arga dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

    Pengamanan Ketat

    Arga juga menjelaskan, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

    “Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian,” katanya.

     

  • IKP Alami Tren Penurunan, Kebebasan Pers Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja – Page 3

    IKP Alami Tren Penurunan, Kebebasan Pers Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pers mengumumkan hasil survei Indeks Kemerdakaan Pers (IKP) nasional untuk tahun 2024, dalam acara Peluncuran Hasil Survei IKP 2024 Dewan Pers, Selasa (5/11) di Jakarta.

    Seperti diumumkan Atmaji Sapto Anggoro, anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi, IKP nasional untuk tahun 2024 adalah 69,36.

    Angka ini mengindikasikan bahwa pers nasional dalam kondisi atau kategori “cukup bebas”. Namun begitu, angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan capaian tahun lalu di mana IKP mencapai 71,57. Bahkan, pada tahun 2022, Indeks Kemerdekaan Pers mencapai 77,88.

    “Ini memperlihatkan kondisi pers nasional sedang tidak baik-baik saja,” ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat  membuka acara.

    Menurut Ninik, angka IKP nasional  ini dipengaruhi kondisi lingkungan ekonomi, hukum, maupun politik yang berkaitan dengan media. Maka itu, kondisi ini perlu dibenahi sehingga kembali memunculkan IKP nasional yang lebih baik.

    Ninik menyebut, terbentuknya lingkungan ekonomi, politik, dan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pihak swasta dan instansi lain yang terkait dengan pers juga punya peran penting.

    Saat ini, dalam lingkungan ekonomi, masih banyak media yang menggantungkan diri pada kerja sama dengan pemerintah daerah. Kondisi bisa berpengaruh terhadap indepensi pers dalam menjalankan perannya sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintahan.

    “Hormati kerja pers kita yang ingin bekerja secara profesional,” ujar Ninik.

     

    UNESCO menggelar konferensi “A Press for the Planet: Journalism in the face of the Environmental Crisis” di Santiago, Chili pada 3-4 Mei 2024. Konferensi ini digelar dalam menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day).

  • Pemerasan di Pringsewu, Anggota LSM Mengaku Wartawan Ditangkap Polisi

    Pemerasan di Pringsewu, Anggota LSM Mengaku Wartawan Ditangkap Polisi

    Doni dijerat Pasal 45 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 2024 yang mengatur perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sementara Abidin dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. 

    “Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara,” ujarnya.

    Dia menerangkan, banyak oknum yang mengaku sebagai wartawan berasal dari luar Pringsewu, seperti Kabupaten Pesawaran, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Kota Bandar Lampung. 

    Akibatnya, banyak anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian justru digunakan untuk biaya publikasi di media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers.

    Menurut data dari Dinas Kominfo, terdapat sekitar 450 media yang berlangganan publikasi di Pringsewu pada tahun 2024, namun hanya sekitar 50 media yang tersertifikasi oleh Dewan Pers.

    Yunus menegaskan, pihaknya akan terus menindak tegas oknum-oknum yang mencemarkan nama baik profesi wartawan dengan cara-cara pemerasan.

    “Tindakan tegas ini kami lakukan untuk melindungi profesi wartawan yang berintegritas, sehingga mereka dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat dan membangun. Kami siap menindak oknum-oknum dari wilayah luar yang mencoba melakukan tindakan serupa di Pringsewu,” imbuhnya.

  • Dewan Pers Dorong Kapolri dan Kapolda Bentuk Tim Investigasi Mengusut Pembakaran Rumah Wartawan

    Dewan Pers Dorong Kapolri dan Kapolda Bentuk Tim Investigasi Mengusut Pembakaran Rumah Wartawan

    Jakarta, Gatra.com – Dewan Pers meminta pembentukan tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu, yang terjadi di kawasan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara

    Pembentukan tim investigasi guna menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menyelidiki insiden ini secara adil dan tidak memihak.

    Pembentukan tim investigasi ini diharapkan dapat mengungkap penyebab kebakaran dan memastikan bahwa peristiwa tersebut ditangani dengan serius sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam keterangan resmi, diterima Rabu, (3/7).

    Pasalnya, kebakaran itu menewaskan empat orang, yakni Sempurna Pasaribu (47 tahun), Elfrida boru Ginting (48 tahun, istri Sempurna), Sudi Investasi Pasaribu (12 tahun, anak), dan Loin Situkur (cucu, 3 tahun).

    Ninik menyatakan, dari hasil verifikasi dan pendalaman kasus oleh tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut ditemukan bahwa kasus kebakaran terjadi usai korban Sempurna Pasaribu memberitakan perjudian di Karo yang diduga kuat melibatkan oknum TNI.

    Adapun tim pencari fakta KKJ Sumut terdiri dari aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

    “Dewan Pers sangat menyesalkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa tersebut,” ujar Ninik.

    Oleh sebab itu, Dewan Pers pun juga mendesak agar Panglima TNI dan Pangdam turut membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial.

    Selain itu, ujar Ninik versi lain menyebut bahwa kebakaran di rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu itu terjadi karena ada ceceran bensin yang memang dijual oleh korban di rumahnya.

    Atas kejadian ini, Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ.

    Lebih lanjut, Dewan Pers juga meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turut melakukan upaya investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban.

    Secara khusus Dewan Pers mengimbau kepada wartawan dan media agar bekerja secara profesional dengan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta aturan lain yang terkait.

    “Dewan Pers berharap peristiwa semacam ini tak lagi terjadi dan wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik,” kata dia.

    195

  • DKI kemarin, ada pesan Dewan Pers hingga normalisasi Kali Ciliwung

    DKI kemarin, ada pesan Dewan Pers hingga normalisasi Kali Ciliwung

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (31/10) masih layak untuk disimak kembali antara lain Dewan Pers minta penyelenggara pemilu tak persulit media yang bertugas.

    Selain itu DKI normalisasi Kali Ciliwung yang melintasi Pengadegan dan Rawajati.

    Berikut rangkumannya:

    Dewan Pers minta penyelenggara pemilu tak persulit media yang bertugas

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta penyelenggara pemilu tak mempersulit wartawan yang sedang bertugas termasuk dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Media ini kan kerjanya untuk menjalankan hak konstitusional. Masyarakat itu ingin tahu penyelenggaraan pemilu itu seperti apa. Mereka butuh itu, informasi tentang tahapan dan lain-lain. Dan media membantu untuk itu. Oleh karenanya, buka aksesnya ketika mereka bertanya. Jangan dipersulit,” ujar dia di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Disnakertransgi DKI nantikan keputusan MK soal UMP 2025

    Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Cipta Kerja sebelum menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    “Kami lagi menunggu putusan MK kaitan dengan UU Cipta Kerja. Nanti kalau sudah inkrah, di Kementerian akan menyusun aturan main, mekanisme, apakah tetap pakai PP Nomor 51 dengan diskusi atau pakai PP yang baru,” kata Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho di Kepulauan Seribu, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Teguh Setyabudi uji coba makan bergizi gratis di Kepulauan Seribu

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri uji coba makan bergizi gratis (MBG) di SMA Negeri 69, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

    “Sambutan yang positif dan Inshaa Allah kita akan lakukan juga penyempurnaan dari berbagai evaluasi yang sudah kita lakukan, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” kata Teguh saat dijumpai di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Arsip foto – Pekerja menggunakan ekskavator mengeruk lumpur endapan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta, Jumat (13/9/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/tom.

    DKI normalisasi Kali Ciliwung yang lintasi Pengadegan dan Rawajati

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung yang melintasi Kelurahan Pengadegan dan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk mereduksi luapan air yang menjadi penyebab banjir.

    “Sementara tujuan dari normalisasi tersebut yaitu tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Ciliwung sesuai dengan perhitungan rencana tampung saat terjadi debit air maksimal,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Jaksel kejar 65 kelurahan tidak ada lagi warganya yang BAB sembarangan

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengejar sebanyak 65 kelurahan tidak ada lagi warganya yang buang air besar (BAB) sembarangan atau open defecation free (ODF) pada 2024 untuk mewujudkan sanitasi lingkungan yang bersih.

    “Jakarta Selatan saat ini baru 10 kelurahan atau 15,38 persen dari 65 kelurahan di Jakarta Selatan yang mencapai ODF,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin dalam acara pembinaan Kota Sehat Tahun 2024 di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hari Jadi ke-73 Humas Polri, Ketua Dewan Pers Sampaikan Apresiasi

    Hari Jadi ke-73 Humas Polri, Ketua Dewan Pers Sampaikan Apresiasi

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan Humas Polri memiliki fungsi utama untuk selalu menyampaikan fakta kepada masyarakat. Selain itu, Ninik juga berpesan agar Humas Polri berkomunikasi kepada publik dengan cara yang baik, bukan karena jabatan dan kedudukannya.

    Menurut Ninik, di usia ke-73, Humas Polri harus memperlihatkan adanya pergeseran dalam komunikasi, bukan hanya membangun citra baik, namun yang penting adalah menyampaikan secara benar kepada masyarakat mengenai kinerja Polri.

    “Kita tahu saat ini masyarakat secara mandiri sudah mencari tahu seluk beluk kinerja kepolisian, ‘no viral justice’ istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana keadilan tidak tercapai atau diproses melalui media sosial atau platform online, terutama ketika kasus-kasus kejahatan atau ketidakadilan mendapatkan perhatian luas di internet,” ujar Ninik dalam diskusi di Sarasehan Syukuran Hari Jadi Humas Polri ke-73 di The Tribrata, Jakarta Selatan, seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

    Ninik mengatakan komitmen Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho untuk menyampaikan kebenaran patut diapresiasi. Sebab, Humas harus membangun dampak positif pada tindakan lembaga dan bermuara pada kepentingan internal/korporasi/institusi.

    “Hal ini menjadi kewajiban Humas Polri untuk menggugurkan dan menangani kasus hukum, memberikan klarifikasi, atau menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat,” jelas Ninik.

    Ninik mengakui posisi Humas Polri dan jurnalis tak jauh berbeda. Perbedaan di antara keduanya hanya terkait keterbatasan objek semata.

    Kemudian, Irjen. Pol. (Purn) Drs. Saleh Saaf sebagai Kadispen Polri
    Periode 2000-2001 dan Kabahumas Polri Periode 2002; Komjen. Pol. (Purn) Drs. Didi Widayadi sebagai mantan Kapuspen Polri Periode 2001; Irjen. Pol. (Purn) Drs. Basyir Ahmad Barmawi, M.Si sebagai Kadivhumas Polri Periode 2004.

    Ada juga Irjen. Pol. (Purn) Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2006-2008; Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna sebagai Kadivhumas Polri Periode 2009-2010; Irjen. Pol. (Purn) Drs. Edward Aritonang, M.M. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2010. Lalu, Irjen Pol. (Purn) Drs.H. Iskandar Hasan, S.H., M.H. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2010.

    Kemudian, Irjen. Pol. (Purn) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2013-2015; Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2015-2016; Komjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2016-2017; Komjen. Pol. (Purn) Drs. Setyo Wasisto, S.H. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2017-2018; dan Kapolda Riau Irjen. Pol. H. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.J., sebagai Kadivhumas Polri Periode 2018-2020; dan As Log Kapolri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2020-2021.

    (knv/imk)

  • Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,”Jakarta (ANTARA) – Empat lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024.

    Gugus tugas itu secara lengkap bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten dalam media, baik cetak maupun elektronik.

    “Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja.

    Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama, baik fisik maupun virtual, agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik.

    Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut.

    “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah.

    Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

    Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10 – 23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24 – 26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: Kesiapan logistik pilkada sudah 60 persen lebih

    KPU RI: Kesiapan logistik pilkada sudah 60 persen lebih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen lebih.

    “Kalau untuk tinta dan sebagainya sudah 100 persen. Aman semua,” kata Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Afif menargetkan distribusi logistik secara keseluruhan untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat tiba sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024.

    Baca juga: KPU: Distribusi surat suara nasional untuk pilkada sudah 50 persen

    Sebelumnya, Afif mengungkapkan bahwa distribusi surat suara nasional untuk Pilkada 2024 sudah mencapai 50 persen.

    Ia menjelaskan distribusi surat suara sudah dilakukan pabrik percetakan di sejumlah wilayah Indonesia yang telah ditunjuk KPU untuk memproduksi surat suara pilkada.

    “Kalau distribusi sudah di atas 50 persen dan ini sudah sesuai dari waktu yang ditargetkan,” kata Afif usai berkunjung ke salah satu pabrik percetakan surat suara di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/10).

    Baca juga: KPU: TNI-Polri bantu distribusi logistik pilkada ke daerah terluar

    Selain itu, dia mengatakan bahwa surat suara khusus daerah terluar sudah ada yang dikirim hampir 100 persen.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
    – Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    – Pada tanggal 23-26 November 2024: Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di tempat pemungutan suara (TPS)

    – Pada tanggal 26 November 2024: Penyiapan TPS;

    – Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    – Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Baca juga: Ketua KPU: Setiap TPS siapkan “template” braille untuk tunanetra
    Baca juga: Ketua KPU: Daerah terjauh prioritas pencetakan surat suara pilkada

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024