Xcloud.id

Institusi: Dewan Pers

  • Regional BTN Sulampua dan Ketua PWI Sulsel Sambut Baik Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

    Regional BTN Sulampua dan Ketua PWI Sulsel Sambut Baik Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Regional Head Bank BTN Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bagus Hendri Setiawan menanggapi rencana pemerintah terkait program rumah subsidi untuk wartawan.

    “Program rumah subsidi untuk wartawan ini kan sebenarnya memang salah satu bagian dari program yang dicatatkan oleh pemerintah yang saat ini dinahkodai oleh Kementerian Rumahan dan Pemukiman saat ini,” katanya saat berkunjung ke Graha Pena Senin (21/4/2025).

    Bagus mengungkap setelah beberapa tenaga profesi seperti guru, ASN, TNI dan Polri dicanangkan untuk program ini, kini giliran pers yang digadang mendapat fasilitas tersebut.

    “Kemarin juga sudah disampaikan dengan Pak Menteri bahwa salah satu yang mendapatkan fasilitas program ini adalah tenaga-tenaga profesi. Kemarin sudah ada dari guru, ada juga dari ASN, polisian ataupun TNI. Saat ini yang menjadi concern kembali dari Pak Menteri dan Pak Presiden yang bisa mendapatkan fasilitas adalah rekan-rekan dari Insan PERS,” jelasnya

    Bank BTN dalam hal ini menyambut baik hal dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjalin kerjasama dengan Dewan Pers.

    “Jadi program ini tentu saja sangat baik, yang kita sambut baik dari Bank BTN, kita untuk menyalurkan ke teman-teman Insan PERS,” imbuhnya.

    Sementara ini, Bagus belum memastikan berapa banyak kuota yang akan diberikan untuk wilayah Sulawesi Selatan.

    Dalam kesempatan yang sama, Bagus juga menyebut besar kemungkinan untuk menjalin kerja sama dengan Fajar Group.

    “Kalau saya rasa sih dengan diskusi yang tadi juga dengan Fajar Group, dengan PWI juga yang ada di Sulsel, kuota dari kami masih sangat mencukupi untuk bisa diberikan kepada teman-teman Insan PERS di Sulsel,” pungkasnya.

  • Politik kemarin, ijazah Jokowi hingga Hasan Nasbi tepis isu mundur

    Politik kemarin, ijazah Jokowi hingga Hasan Nasbi tepis isu mundur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Jokowi tegaskan tidak memiliki kewajiban menunjukkan ijazah ke TPUA

    ​​​​Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    “Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Anggota DPR minta pemerintah lindungi mahasiswa RI ditahan di AS

    Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan seluruh jajaran perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat untuk secara aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia (WNI) dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

    “Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” kata Junico dalam keterangannya saat menanggapi soal penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta negara untuk tidak menoleransi setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh dokter.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons sejumlah kasus yang melibatkan dokter belakangan ini, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), berinisial PAP, di Bandung, serta tindak asusila yang dilakukan seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Dewan Pers dukung program pemberian subsidi perumahan untuk wartawan

    Dewan Pers mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.

    Pernyataan itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers pun memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan yang bekerja pada ranah pengawasan.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Hasan Nasbi berkantor seperti biasa, tepis isu dirinya mundur

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut dirinya berkantor seperti biasa, saat merespons isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya.

    “Saya masih berkantor seperti biasa,” kata Hasan Nasbi.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dewan Pers dukung program pemberian subsidi perumahan untuk wartawan

    Dewan Pers dukung program pemberian subsidi perumahan untuk wartawan

    Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut.

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.

    Pernyataan itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers pun memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan yang bekerja pada ranah pengawasan.

    “Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah yang memberikan bantuan subsidi perumahan kepada wartawan,” kata Ninik dalam siaran pers tersebut yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dalam hal ini, dia pun menyarankan kepada para pihak yang memerlukan pengajuan secara teknis data-data wartawan agar berhubungan dengan media atau perusahaan pers tempat wartawan bekerja.

    “Semua prosesnya hendaknya memakai skema standar sebagaimana masyarakat yang butuh perumahan pada umumnya,” kata dia.

    Di samping itu, rencana tersebut seyogianya ditempuh melalui mekanisme normal dalam pengadaan perumahan. Misalnya, dengan memberikan diskon yang terbaik dan kredit terjangkau terhadap warga, termasuk di dalamnya wartawan.

    “Jika para pihak memerlukan data media/wartawan, Dewan Pers hanya bisa mengeluarkan setelah ada persetujuan dari organisasi wartawan/organisasi media,” katanya.

    Menurut dia, Dewan Pers tidak akan ikut menyerahkan data 100 nama wartawan pertama yang akan menerima kunci perumahan. Dewan Pers mempersilakan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian PKP untuk menggunakan data sebatas yang tersedia di laman resmi Dewan Pers.

    Ninik Rahayu menilai akan lebih tepat bila Kementerian PKP mengadakan kerja sama subsidi perumahan untuk wartawan dengan cara berhubungan langsung media-media yang ada.

    “Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jurnalis Asing Diwajibkan Lapor Polisi, Akademisi: Ini Ancaman Demokrasi

    Jurnalis Asing Diwajibkan Lapor Polisi, Akademisi: Ini Ancaman Demokrasi

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing memantik reaksi keras dari komunitas pers di Indonesia bahkan akademisi. Pasalnya, beleid ini memuat ketentuan yang mengharuskan jurnalis asing mengantongi Surat Keterangan Kepolisian (SKK) jika hendak melakukan peliputan di wilayah tertentu di Indonesia.

    Ketentuan tersebut dinilai problematik karena dianggap berpotensi membatasi ruang gerak jurnalis asing dan mengancam prinsip dasar kebebasan pers. Kecaman datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

    Menurut Dr. Wisnu Prasetya Utomo, dosen komunikasi politik dan jurnalisme dari Universitas Gadjah Mada, kebijakan tersebut tidak seharusnya dikeluarkan oleh Kepolisian karena menyangkut wilayah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. “Polisi bukan lembaga yang berwenang mengatur kegiatan jurnalistik. Ini sudah masuk ranah Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi,” tegasnya dalam siaran pers kemarin.

    Wisnu menilai, aturan itu bersifat overreaching atau melebihi batas kewenangan lembaga, dan dikhawatirkan memperlemah ekosistem pers nasional. Terlebih lagi, ketentuan ini disebut-sebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

    Polri berdalih aturan tersebut dibuat demi menjaga stabilitas nasional dan keselamatan jurnalis asing selama bertugas. Namun, publik mempertanyakan urgensi hingga proses pembentukan aturan itu, yang tidak melibatkan stakeholder utama di dunia pers, seperti Dewan Pers, KPI, organisasi jurnalis, hingga perusahaan media.

    “Kalau alasannya stabilitas, ya selesaikan masalahnya, bukan malah membatasi pemberitaan,” tambah Wisnu. Ia khawatir, langkah ini justru menciptakan kesan bahwa pemerintah menutup-nutupi kondisi dalam negeri dari sorotan dunia internasional.

    Dalam beberapa tahun terakhir, media asing diketahui aktif meliput situasi sosial-politik Indonesia, terutama isu-isu demokrasi dan HAM. Sementara itu, banyak jurnalis lokal justru menghadapi tekanan dan kekerasan saat menjalankan tugasnya.

    “Keberadaan media asing sangat penting karena mereka menjadi penghubung antara isu domestik dan komunitas global. Mereka membantu menyuarakan ketika jurnalis lokal dibungkam,” ujar Wisnu.

    Ia pun mendesak agar Perpol ini segera ditinjau ulang dengan melibatkan komunitas pers. Ia menegaskan bahwa negara yang menjunjung demokrasi semestinya tidak membuat regulasi yang menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

    “Jika ingin mengatur atau mengawasi pers, libatkan semua pihak. Jangan buat aturan sepihak yang bisa merusak fondasi demokrasi,” pungkasnya. [aje]

  • Dewan Pers Apresiasi Keterbukaan Presiden Prabowo ke Media Massa

    Dewan Pers Apresiasi Keterbukaan Presiden Prabowo ke Media Massa

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pers memberikan apresiasi atas sikap terbuka Presiden Prabowo Subianto yang secara aktif berdialog dengan media massa terkait isu-isu strategi dan terkini tanpa sensor maupun batasan. 

    Hal tersebut tampak dalam wawancara eksklusif Presiden Prabowo dengan tujuh jurnalis senior dari berbagai grup media nasional, yang digelar di Hambalang, Bogor, pada Minggu (6/4/2025) lalu. 

    Wakil Ketua Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, Muhammad Agung Dharmajaya, menyebut keterbukaan tersebut merupakan contoh positif dalam menjunjung tinggi kebebasan pers dan transparansi komunikasi publik. 

    “Dalam konteks kemerdekaan pers dan perpisahan yang vital, kami memberikan apresiasi tinggi atas keterbukaan Presiden yang bersedia berbicara langsung melalui media, tanpa memandang platformnya,” ujar Agung di Jakarta dikutip dari Antara, Sabtu (12/4/2025).

    Dikatakan Agung, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan peran kontrol sosial. Media yang bertanggung jawab, dikatakannya wajib menyuarakan baik pencapaian maupun kritik terhadap pemerintah dengan tetap menjunjung kaidah jurnalistik.

    Menurut Agung, seorang narasumber, termasuk presiden, berhak memilih saluran komunikasi yang dinilainya paling tepat untuk menyampaikan pesan.  Untuk itu Dewan Pers memberikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo yang melakukan wawancara dengan tujuh jurnalis.

    “Tidak ada keharusan presiden berbicara hanya kepada media tertentu. Selama medianya profesional, semua punya fungsi yang sama dalam menyampaikan informasi ke publik,” tambahnya. 

    Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Totok Suryanto menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

    “Kita bisa melihat bagaimana presiden menyikapi kritik-kritik masyarakat yang disampaikan melalui media dengan serius dan penuh respek,” ujar Totok.

    Dengan itu dia menilai wajar Dewan Pers memberikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo yang mau menerima kritik dengan penuh respek.

  • Politik kemarin, pertemuan Presiden Prabowo dan Erdogan hingga wacana evakuasi Gaza

    Politik kemarin, pertemuan Presiden Prabowo dan Erdogan hingga wacana evakuasi Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (11/4) menjadi sorotan, mulai dari Presiden Prabowo dan Erdogan sepakat terus membela Palestina, membangun kembali Gaza hingga anggota DPR mengingatkan rencana evakuasi warga Gaza harus dipertimbangkan matang.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo, Erdogan sepakat terus bela Palestina, bangun kembali Gaza

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk terus membela kemerdekaan Palestina, dan keduanya juga berkomitmen membantu membangun kembali Gaza setelah luluh lantak dibombardir militer Israel.

    Komitmen itu masuk dalam pernyataan bersama (joint statement) Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan setelah keduanya merampungkan pertemuan empat mata dan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis (10/4) malam waktu setempat.

    “Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina,” kata Presiden Erdogan.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Dewan Pers acungi jempol keterbukaan Presiden ke media massa

    Dewan Pers memberikan acungan jempol atas keterbukaan Presiden RI Prabowo Subianto ke media massa melalui wawancara seputar persoalan terkini secara spontan dan tanpa sensor.

    “Dalam konteks kemerdekaan pers dan peran penting pers, kami patut memberi acungan jempol terhadap Presiden yang sudah dengan terbuka berkomunikasi dengan publik melalui pers, apa pun medianya,” kata Wakil Ketua Dewan Pers dan Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, Muhammad Agung Dharmajaya, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Agung menekankan bahwa pers memiliki fungsi-fungsi informatif, yaitu memberikan informasi atau berita yang dianggap berguna dan penting kepada khalayak ramai dengan cara yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Wapres Gibran layat dan ikut shalatkan jenazah Titiek Puspa

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut memberikan penghormatan terakhir bagi maestro Titiek Puspa dengan melayat dan mengikuti rangkaian shalat jenazah.

    Dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, Wapres turut menyampaikan rasa belasungkawa atas kepergian Titiek Puspa.

    “Atas nama pribadi dan negara, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya beliau,” kata Gibran.

    Baca selengkapnya di sini

    4. 325 imigran Rohingya masih ditampung di Aceh Timur

    Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyebutkan sebanyak 325 imigran etnis Rohingya masih ditampung di lokasi penampungan sementara di Lapangan Seuneubok Rawang, Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur.

    Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Syamsul Bahri di Aceh Timur, Jumat, mengatakan bahwa petugas dari UNHCR, lembaga dunia yang menangani pengungsi internasional, dengan melibatkan masyarakat setempat menjaga mereka.

    “Kami juga berharap semua imigran etnis Rohingya bisa segera dipindahkan dari penampungan sementara di Kabupaten Aceh Timur. Apalagi, banyak di antara mereka melarikan diri dari penampungan tersebut,” kata Syamsul Bahri.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Anggota DPR: Rencana evakuasi warga Gaza harus dipertimbangkan matang

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan agar rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

    “Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” kata TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia lantas menyoroti kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Dewan Pers Apresiasi Kinerja Pengamanan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Ketua Dewan Pers Apresiasi Kinerja Pengamanan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menilai bahwa pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025 merupakan yang terbaik dalam lima tahun terakhir. Ia secara khusus mengapresiasi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik tahun ini.

    “Arus mudik Lebaran 2025 dapat di katakan arus mudik terbaik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tingkat kecelakaan sangat minim,” kata Adies, Selasa,(8/5/2025).

    Dalam laporan terbarunya, kepolisian mencatat terjadi penurunan signifikan sebesar 30 persen selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Berdasarkan data resmi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, tercatat hanya 2.637 insiden kecelakaan lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2025.

    Angka tersebut, jauh menurun dari 3.728 kejadian pada periode yang sama tahun 2024. Penurunan ini dianggap sebagai hasil nyata dari strategi pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang lebih efektif di lapangan.

    Adies pun memuji kerja tanggap yang cepat, cerdas dan cermat dari Polri, Kementerian Perhubungan serta stake holder terkait dalam pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025 ini.

    “Salut untuk kerja- kerja tanggap yang cepat, cerdas dan cermat dari Polri dan Kemenhub serta seluruh stakeholder terkait,” imbuh Adies.

    Adies juga menilai keberhasilan pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025 tak bisa dilepaskan karena adanya sinergitas antara stakeholder terkait.

    Adies pun mengatakan, kelancaran pelaksanaan mudik Lebaran 2025 yang minim kecelakaan membuktikan kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

    “Negara hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama mudik Lebaran 2025,” tandasnya.

  • Dewan Pers Apresiasi Kapolri dan Jajaran Sukses Amankan Mudik Lebaran 2025

    Dewan Pers Apresiasi Kapolri dan Jajaran Sukses Amankan Mudik Lebaran 2025

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan apresiasi setinggi-setingginya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jajaran kepolisian yang telah bekerja keras dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Para personel Polri telah mengorbankan waktu bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk mengabdi dengan mengamankan jalannya mudik.

    “Selamat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah berhasil melakukan pengamanan, memberikan rasa aman bagi para pemudik dan arus balik kembali ke Jakarta atau ke daerah di wilayah, di 38 provinsi negara Republik Indonesia kita tercinta,” kata Ninik dalam keterangannya, Jumat (11/5/2025).

    Ninik mengatakan lebih dari 1.300.000 pemudik melakukan perjalanan ke berbagai wilayah. Para pemudik bisa kembali ke kampung halaman dengan lancar.

    Menurut Ninik, pengamanan itu tak terlepas dari kontribusi yang sangat luar biasa dari jajaran aparat keamanan. Hal itu terlihat dari penurunan angka kecelakaan sampai 30%. Capaian ini dinilai memberikan kontribusi yang sangat positif karena bisa menjamin keselamatan dan ketenangan para pemudik.

    “Sekali lagi terima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran teman-teman kepolisian di pusat maupun di daerah terutama yang bekerja di lapangan, di lantas ya. Selamat bekerja kembali untuk keselamatan warga masyarakat kita,” ujar Ninik.

    Apresiasi terkait penanganan mudik juga sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memuji kerja keras petugas di lapangan yang mengatur dan mengamankan arus mudik dan balik Lebaran.

    “Yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis, 30 persen lebih rendah kecelakaan dibanding dengan tahun lalu,” imbuhnya.

    Prabowo mengapresiasi kerja keras petugas kepolisian hingga TNI di lapangan. Prabowo mengucapkan terima kasih atas kerja keras para petugas libur Lebaran.

    Para petugas tanpa libur mengatur dan menjaga lalu lintas arus mudik dan balik libur Lebaran. Prabowo mencontohkan petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas saat panas terik.

    “Kementerian Perhubungan, orang libur, dia terus mengawaki pusat-pusat yang penting. Menara bandara tidak boleh berhenti, tidak boleh libur, air traffic control kalau salah, itu musibah yang besar,” ucap Prabowo.

    “Para polisi yang sering dicaci maki sering disalah-salahkan, padahal mereka di terik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas,” imbuhnya.

    (knv/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi Dapatkan Kurir tapi Pengirim Belum Jelas

    Polisi Dapatkan Kurir tapi Pengirim Belum Jelas

    Pengusutan teror kepala babi yang ditujukan pada redaksi Tempo bergerak satu langkah. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil menemukan kurir pembawa paket yang merupakan sopir ojek online (ojol) dan telah memeriksanya sebagai saksi.

    “Hari ini, salah satu saksi, yaitu sopir Gojek yang mengirim (paket berisi kepala babi), sedang kami periksa,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 10 April 2025.

    Pada 19 Maret 2025, Francisca Christy Rosana atau Cica, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco, menerima kiriman paket berisi kepala babi yang dipotong kedua telinganya.

    Menurut Brigjen Djuhandhani, pemeriksaan driver ojol ini merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan. Namun, polisi belum bisa menemukan siapa pengirim paket itu.

    “Sopir Gojek-nya sudah kami periksa. Ternyata ini semacam terputus karena sopir tersebut mendapat kiriman dari sopir ojol Grab,” katanya seperti dikutip Antara.

    Terkait asal objek teror tersebut, Djuhandhani belum bisa membeberkan lantaran masih dalam tahapan pemeriksaan saksi.

    “Lagi diperiksa. Nanti kalau lebih jelas baru kami sampaikan,” ucapnya.

    Ia memastikan bahwa penyidik terus menyelidiki dengan memeriksa titik-titik CCTV serta memeriksa saksi-saksi.

    Saat ini, kata dia, penyidik telah memeriksa delapan orang saksi.

    Proses pemeriksaan saksi ini sempat terhenti lantaran penyidik ikut serta dalam proses pengamanan Lebaran. Namun, usai arus balik Lebaran, penyidik kembali melanjutkan pemeriksaan, salah satunya dengan memeriksa sopir ojol tersebut pada hari ini.

    “Semoga ini juga bisa membuka tabir permasalahan ini. Sampai saat ini, masih proses penyelidikan dan kami terus melaksanakan upaya penyelidikan untuk mengungkap kasus ini,” ucapnya.

    Brigjen Djuhandhani mengatakan bahwa penyidik dalam kasus ini mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Selain kepala babi, Redaksi Tempo juga menerima teror dalam bentuk enam ekor tikus got yang sudah dipotong kepalanya. Bangkai itu dimasukkan dalam kardus dibungkus kertas kado, yang dilemparkan dari gang samping Kantor Tempo pada 22 Maret 2025. Bungkusan ini ditemukan seorang sekuriti sekitar pukul 8 WIB.

    Teror Pertama dengan Makhluk Hidup

    Teror kepala babi dan bangkai tikus yang diterima redaksi Tempo bulan lalu terus mendapat sorotan publik. Menurut Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat, dari serangkaian teror yang pernah diterima Tempo sejak berdiri 54 tahun lalu, untuk pertama kalinya, redaksi Tempo mendapatkan teror dengan memakai hewan sebagai perantara pesan.

    “Sebelum-sebelumnya teror memakai serangan digital, penyadapan, intersepsi Pegasus, penggerudukan oleh massa, bahkan bom,” kata Bagja Hidayat, pada Jumat, 28 Maret 2025.

    Bagja mengatakan, teror ini sebagai tindakan pengecut dan tak bermoral. “Ada orang yang coba menakuti orang lain dengan membunuh makhluk hidup,” katanya.

    Kendati kebebasan pers dan keselamatan jurnalis sudah dibeleidkan, nyatanya kesadaran sejumlah pihak akan hal itu masih minim. Ini terbukti dari banyaknya serangan-serangan yang dialami Tempo dalam kurun tiga tahun terakhir.

    Berikut kronologi rentetan serangan teror kepada Tempo:

    – Juli 2022:

    Ketika kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang didalangi eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo sedang naik, kediaman jurnalis Tempo Riky Ferdianto didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal dan memfoto rumah serta daerah sekitarnya

    – 31 Oktober 2023:

    Wakil Pemimpin Redaksi atau Wapemred Tempo Bagja Hidayat mendapat notifikasi dari Apple bahwa email dan ID-nya kemungkinan terkena serangan diduga Pegasus. Notifikasi email ini terjadi dua hari setelah Tempo menerbitkan laporan utama “Timang-timang Dinastiku Sayang”.

    Laporan itu tentang keluarga Joko Widodo atau Jokowi yang memajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Bagja baru mengganti telepon seluler setelah mendapat notifikasi susulan pada 2 November 2023.

    – Februari 2024:

    Ada orang tidak dikenal yang memfoto-foto daerah rumah Cica, barang bukti berupa kesaksian orang-orang sekitar.

    – 22 Juli 2024:

    Penyebaran surat audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terjadi doksing nomor WhattsApp, email kantor, email pribadi dari Tim Iklan oleh akun buzzer, dikaitkan dengan narasi “Tempo Has Fallen”.

    – 6 Agustus 2024:

    Pengrusakan pertama mobil jurnalis Tempo sekaligus host Bocor Alus Politik Tempo, Hussein Abri Dongoran, oleh orang tidak dikenal di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan—di belakang Markas Besar Kepolisian RI. Sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dengan barang bukti foto. Belum ada update sejak pemanggilan pelapor pada 12 Agustus 2024.

    – 3 September 2025:

    Pengrusakan kedua mobil Hussein oleh dua orang tidak dikenal di Pos Polisi Kukusan. Sudah dibuatkan laporan di Polda Metro Jaya dengan memberikan barang bukti dashcam dan CCTV daerah sekitar. Belum ada update lagi hingga saat ini.

    – Januari 2025 sampai sekarang:

    Serangan massif akun-akun anonim di media sosial sejak Januari hingga sekarang dengan menyebarkan narasi bahwa Tempo adalah antek asing, kaki tangan George Soros karena Tempo didanai Media Development Investment Fund (MDIF), hingga dituding sebagai agen Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA).

    – 19 Maret 2025:

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Media (KMPSM) melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Pers dan kantor Meta, meminta agar Dewan Pers memanggil Tempountuk diperiksa karena terafiliasi sebagai agen asing George Soros, dan meminta Meta agar memblokir platform Instagram Bocor Alus dan Tempo

    – 19 Maret 2025:

    Pengiriman paket kepala Babi ke kantor Tempo. Mulanya paket itu diterima oleh sekuriti gedung pada Rabu sore. Namun Cica baru mengambil dan membuka paket berbungkus stirofian itu pada keesokan harinya, Kamis, 20 Maret 2025, sepulang dari liputan bersama Hussein.

    Setelah stirofoam dibuka, terpampang jelas kepala babi dengan kedua telinga yang terpotong. Kepala babi tersebut masih mengeluarkan darah. “Sudah tercium bau busuk ketika kardus dibuka,” kata dia.

    Teror ini sudah dibuatkan laporan ke Bareskrim Mabes dengan barang bukti CCTV lengkap, kepala babi yang sudah dijaga kondisinya

    – 20 Maret 2025:

    Terjadi hacking nomor orang tua Cica. Orang tidak dikenal ini menelepon keponakan Cica. Saat keponakan Cica bertanya siapa dia, orang yang dicurigai laki-laki menjawab “Kalau mau tau siapa saya, ketemu saja di luar.”

    – 22 Maret 2025:

    Tempo kembali mendapat teror kiriman paket. Kali ini berisi 6 tikus yang dipenggal, tanpa penyebutan tujuan untuk siapa.

    – 20 Maret 2025 hingga sekarang:

    Akun @derrynoah di instagram melakukan doksing akun email Cica, dan ancaman penyerangan lanjutan di direct message Tempo.

    – 6 April 2025:

    Situs berita Tempo mendapatkan serangan siber berupa Distributed Denial of Service (DDoS) setelah menerbitkan laporan berjudul “Tentakel Judi Kamboja”. Serangan terjadi sejak Ahad siang, 6 April 2025. “Beberapa jam setelah artikel judi online terbit. Sampai hari ini sudah lebih dari 700 juta request DDoS,” kata Bagja, pada Rabu, 9 April 2025.

  • SMSI tunda pengusulan RM Margono Djojohadikusumo jadi pahlawan nasional

    SMSI tunda pengusulan RM Margono Djojohadikusumo jadi pahlawan nasional

    nanti kita kasihan juga dengan Presiden, kalau tiba-tiba baru ditandatangani, besok digoreng-goreng kan gitu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengungkapkan bahwa pengusulan Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pahlawan nasional ditunda.

    Menurut dia, penundaan itu didasarkan permintaan dari keluarga agar pemberian gelar pahlawan nasional kepada RM Margono tak dilakukan ketika Prabowo sedang menjabat sebagai Presiden.

    “SMSI menyatakan tidak masalah ini kita tunda sampai waktu kita tetapkan di kemudian hari, tetapi penundaan ini bukan menunda proses,” kata Firdaus dalam Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis.

    Adapun RM Margono merupakan tokoh ekonomi dan perbankan bangsa yang menjadi salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

    Selaku penanggung jawab pengusulan, ia mengatakan SMSI tidak sendiri dalam mengusulkan RM Margono menjadi calon pahlawan nasional karena usulan itu juga datang dari organisasi-organisasi lain.

    Mulanya, usulan gelar pahlawan bagi RM Margono terinspirasi ketika ada seminar usulan calon pahlawan bagi Herman Fernandez beberapa waktu lalu.

    Menurut Firdaus, proses pengusulan RM Margono untuk menjadi pahlawan nasional pun sudah dilakukan sejak Prabowo Subianto belum menjadi presiden. Namun, pihak keluarga tidak ingin pengusulan gelar pahlawan itu seolah-olah jadi kesempatan saat Prabowo menjadi Presiden.

    “Karena penanda tangan dari sertifikat itu Presiden. Nah, nanti kita kasihan juga dengan Presiden, kalau tiba-tiba baru ditandatangani, besok digoreng-goreng kan gitu, wajar kakeknya yang ditandatangani,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo Budhisedjati, selaku penasihat panitia pengusul, mengatakan bahwa permintaan penundaan pengusulan gelar pahlawan nasional itu disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo.

    Dia mengatakan bahwa permintaan penundaan itu merupakan kebesaran hati dari pihak keluarga.

    Menurut dia, Prabowo dan Hashim selalu menyatakan bahwa pihaknya ingin betul-betul bekerja untuk rakyat.

    “Jadi, saya melihat kebesaran hati dan adalah apa yang diungkapkan yang dilakukan sesuai dengan keinginan hati dan hati presiden tulus yang ingin bekerja untuk rakyat,” kata Yohanes.

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniati mengatakan bahwa RM Margono sepanjang hidupnya telah mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara yang kontribusinya sangat besar.

    Sebagai salah satu pendiri, menurut dia, BNI salah satu pilar ekonomi bangsa yang lahir pada masa awal kemerdekaan. Selain sebagai ekonom, RM Margono juga merupakan negarawan yang sudah berkontribusi kepada negara.

    “Tentunya dengan seminar ini diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami lebih jasa beliau serta mendukung usulan ini secara lebih luas,” kata Mira.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025