Ini Pendapat Warga Jika Pemerintah Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan 8 September 2025

Ini Pendapat Warga Jika Pemerintah Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
 Sejumlah warga menilai pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam aksi unjuk rasa belakangan ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki citra sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.
“Seharusnya ini bisa menjadi momen bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui pemenuhan tuntutan,” kata seorang warga Bandung, Dhela (24), kepada
Kompas.com
, Senin (8/9/2025).
Menurut Dhela, respons pemerintah dari seluruh unsur, baik Eksekutif, Legislatif, TNI, maupun Polri, akan menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai keseriusan pemerintah.
“Dari sini kita juga bisa menilai seberapa serius pemerintah dalam menghadapi gelombang kemarahan masyarakat,” ujarnya.
Senada, warga lainnya, Rara (23), menekankan bahwa masyarakat membutuhkan bukti konkret, bukan sekadar laporan progres.
“Masyarakat ini kan enggak cuma nunggu angka atau laporan progres aja, tapi nunggu bukti nyata,” kata Rara.
Namun, ia menyampaikan keraguannya terhadap kemampuan pemerintah memenuhi seluruh tuntutan rakyat. Transparansi dinilai menjadi kunci dalam merespons tuntutan tersebut.
“Kalau yang dipenuhi hanya sebagian kecil, muncul pertanyaan, apakah ini masalah keterbatasan kapasitas, atau sebenarnya kurang ada kemauan dalam merubah tuntutan yang diajukan masyarakat? Karena kalau pemerintah beneran serius, mestinya ada transparansi yang jelas,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya desakan yang terus-menerus dari masyarakat.
Gelombang protes yang sudah berlangsung dua pekan dinilai dapat menjadi tekanan nyata bagi pemangku kebijakan.
“Tapi kalau tidak ada desakan dari masyarakat dan pemerintah terus bungkam, isu kayak gini bisa aja perlahan tenggelam begitu, dan akhirnya kita lagi yang dirugikan. Makanya perlu dikawal terus,” pungkas Rara.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat ditujukan kepada berbagai lembaga negara dan partai politik. Isinya yakni:
Selain tuntutan mendesak, aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil juga menekankan 8 agenda reformasi dengan tenggat 31 Agustus 2026, yaitu:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.