Jakarta, Beritasatu.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mendesak pemerintah untuk segera memberikan relaksasi pajak, bantuan finansial, serta meningkatkan promosi pariwisata untuk menopang industri perhotelan yang terdampak kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran.
Ketua bidang Litbang dan IT Badan Pimpinan Pusat PHRI Christy Megawati menyampaikan, kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah telah berdampak signifikan pada operasional hotel dan meningkatkan risiko kerugian besar pada pelaku industri perhotelan.
Berdasarkan survei “Sentimen Pasar Dampak Kebijakan Penghematan Anggaran Pemerintah” yang dilakukan PHRI pada Maret 2025 terhadap 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memprediksi mereka akan menghadapi keputusan sulit dalam upaya mengurangi beban biaya operasional, seperti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan upah karyawan.
Selain itu, sebanyak 58% responden memprediksi gagal bayar pinjaman bank akibat kondisi ekonomi yang semakin sulit. Sementara itu, 75% pelaku industri pariwisata memperkirakan target pajak hotel tidak akan tercapai, dan 71% lainnya khawatir kerugian pendapatan hotel akan mengganggu rantai pasok industri ini.
Apabila kondisi ini dibiarkan, 83% pelaku industri perhotelan yakin sektor pariwisata akan mengalami penurunan lebih lanjut, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang bergantung pada sektor ini.
Christy Megawati menegaskan, intervensi pemerintah sangat diperlukan guna menstabilkan industri perhotelan yang mengalami penurunan drastis.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata,” ujar Christy, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).
Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani turut menyoroti kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga sebesar 50%. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memangkas anggaran, tetapi juga menghentikan pemasukan bagi sektor perhotelan yang bergantung pada pemesanan perjalanan dinas pemerintah.
Melihat dampak yang besar dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan, pemerintah harus segera merelaksasi atau mengaktifkan kembali anggaran perjalanan dinas. Apabila tidak, dampaknya akan semakin luas, tidak hanya bagi industri perhotelan dan pariwisata, tetapi juga terhadap perekonomian nasional.
