TRIBUNNEWS.COM – Mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, dan istrinya, Bushra Bibi, baru saja dijatuhi hukuman terkait dengan kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Pada Jumat (17/1/2025), mereka dijatuhi hukuman penjara dalam kasus yang berhubungan dengan Al-Qadir University Project Trust milik Khan.
Dikutip dari Al Jazeera, Imran Khan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, sementara Bushra Bibi mendapat hukuman tujuh tahun.
Selain itu, Khan juga dikenakan denda sebesar 1 juta rupee Pakistan (sekitar $3.500).
Sedangkan istrinya didenda setengah dari jumlah tersebut, NewsX melaporkan.
Keputusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Akuntabilitas di Rawalpindi, yang telah beberapa kali menunda putusan sebelumnya.
Kasus Al-Qadir Trust berfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Imran Khan dan istrinya terkait pendirian Al-Qadir University Trust.
Trust ini merupakan lembaga pendidikan nirlaba yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin.
Khan dan Bibi diduga memperoleh tanah senilai miliaran rupee dari Malik Riaz, seorang taipan properti terkenal, untuk mendirikan universitas tersebut.
Badan Akuntabilitas Nasional (NAB) menyelidiki tuduhan bahwa Khan, sebagai Perdana Menteri Pakistan antara 2018 dan 2022, terlibat dalam kesepakatan quid pro quo dengan Riaz.
Disebutkan bahwa transaksi ini memungkinkan pencucian uang lebih dari $239 juta, yang diduga merugikan negara.
Kasus ini menjadi bagian dari rangkaian panjang kasus hukum yang dihadapi oleh Khan sejak ia digulingkan dari jabatan perdana menteri pada 2022.
Vonis kali ini menambah daftar panjang kasus yang masih menunggu keputusan.
Khan serta pendukungnya menganggap putusan ini sebagai bagian dari perburuan politik terhadapnya.
Selain itu, kasus ini juga melibatkan klaim mengenai pengaruh militer dan dugaan konspirasi yang terkait dengan pemerintah dan militer Pakistan.
Banyak yang berpendapat bahwa pengadilan ini lebih dipengaruhi oleh motif politik ketimbang fakta-fakta hukum yang ada.
Tanggapan Pengacara dan PTI
Pengacara Imran Khan, Faisal Fareed Chaudhry mengecam keputusan ini sebagai kelanjutan dari “penganiayaan palsu.”
Menurutnya, NAB gagal memberikan bukti kerugian finansial terhadap negara atau menunjukkan adanya keuntungan pribadi bagi Khan dan keluarganya.
PTI, partai yang dipimpin oleh Khan, juga menyuarakan hal yang sama.
PTI menyebutkan bahwa kasus ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bahwa semua bukti yang ada menegaskan tidak ada salah urus dalam proyek Al-Qadir Trust.
Perpecahan Internal di PTI
Hukuman terhadap Khan dan Bibi ini datang pada saat negosiasi antara PTI dan pemerintah Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif sedang berlangsung.
Analis politik Majid Nizami memperingatkan bahwa keputusan ini bisa menghambat proses dialog dan memperburuk perpecahan internal dalam PTI, dengan faksi-faksi yang berbeda mengenai pendekatan terhadap situasi ini.
Nizami juga memperkirakan bahwa sikap lebih agresif akan muncul dari PTI setelah putusan tersebut.
Dengan banyaknya kasus yang menunggu proses hukum dan ketegangan politik yang terus meningkat, masa depan Imran Khan dan PTI tetap menjadi perhatian utama di Pakistan.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
