Jakarta, Beritasatu.com – Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai berdampak signifikan terhadap industri perhotelan. Selain menurunkan tingkat okupansi hotel, sektor MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) juga mengalami kemerosotan tajam.
Wakil Ketua Umum IHGMA Garna Sobhara Swara mengungkapkan, kerugian yang dirasakan hotel juga sangat besar mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan.
“Penurunan pendapatan yang berkepanjangan ini bisa berdampak pada pengeluaran arus kas. Kami tak bisa membayar tagihan listrik, energi, payroll (gaji karyawan), itu yang akan terjadi,” kata Garna Sobhara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Untuk itu, IHGMA memberikan empat usulan ke pemerintah agar industri hotel bisa bertahan. Pertama, adanya insentif pajak atau pengurangan pajak hotel. Kedua, pemberlakuan efisiensi anggaran dilakukan secara bertahap agar dapat dievaluasi.
Ketiga, program subsidi bantuan keuangan langsung untuk menopang industri. Keempat, relaksasi kebijakan terkait operasional hotel.
Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani juga menyoroti pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga mencapai 50% yang akan berdampak pada ekonomi daerah. Pengurangan perjalanan dinas menurutnya akan menurunkan pendapatan daerah, terutama dari pajak hotel dan restoran.
Hariyadi juga menyampaikan, 40% pendapatan hotel secara nasional berasal dari agenda pemerintah. Bahkan di beberapa daerah bisa mencapai lebih dari 70%.
“Apabila ingin memberikan stimulus ekonomi, sektor akomodasi harus diperhatikan karena pangsa pasarnya besar,” ujar Hariyadi terkait dampak efisiensi anggaran pada industri hotel.
