Xcloud.id

Hewan: Sapi

  • PIHPS: Harga bawang merah Rp42.550/kg, cabai rawit Rp49.800/kg

    PIHPS: Harga bawang merah Rp42.550/kg, cabai rawit Rp49.800/kg

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas bawang merah mencapai Rp42.550 per kilogram (kg), sedangkan cabai rawit merah Rp49.800 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Sabtu pukul 10.30 WIB, menunjukkan selain bawang merah dan cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp38.900 per kg.

    Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.400 per kg, begitu pun beras kualitas bawah II Rp14.300 per kg.

    Sedangkan, beras kualitas medium I Rp15.850 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.700 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.050 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.550 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp57.350 per kg, cabai merah keriting Rp56.650 per kg, dan cabai rawit hijau Rp40.200 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp39.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp141.400 per kg, begitu pun daging sapi kualitas II di harga Rp133.050 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.800 per kg, gula pasir lokal Rp18.050 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.650 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.400 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.400 per liter.

    PIHPS juga mencatat harga telur ayam ras di harga Rp31.600 per kilogram.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HLM TPID Kota Kediri, Gus Qowim Tegaskan Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

    HLM TPID Kota Kediri, Gus Qowim Tegaskan Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin memberikan arahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri, Kamis (20/11/2025). Ada beberapa hal yang dibahas dalam HLM TPID ini, terkait dengan inflasi di Kota Kediri. Terutama dalam penguatan ketersediaan stok dan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Serta pembahasan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027.

    Berdasar data dari BPS Kota Kediri, pada bulan Oktober inflasi month to month Kota Kediri sebesar 0,40%. Berada di atas rerata inflasi Jawa Timur 0,30% dan inflasi nasional 0,28%. Inflasi year to date sebesar 1,98%, setara dengan inflasi Jatim dan di bawah inflasi nasional sebesar 2,10%. Untuk inflasi year on year sebesar 2,68%, berada di bawah rerata inflasi Jatim 2,69% dan inflasi nasional 2,86%. Di bulan Oktober ada 11 komoditas utama penyumbang inflasi. Yakni, emas perhiasan, telur ayam ras, cabai merah, apel, daging ayam ras, daging sapi, sepeda motor, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin, buncis, dan beras.

    Gus Qowim memaparkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup besar setiap bulannya. Pada bulan Oktober kebutuhan akan telur ayam ras terjadi peningkatan hal ini seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan di seluruh SPPG di Kota Kediri. Dengan melihat kondisi seperti ini, semua stakeholder harus berupaya mencapai target pengendalian inflasi daerah pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Agar terjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Harapannya hal ini dapat menjaga daya beli masyarakat akibat tidak terjadinya inflasi komponen.

    Dalam arahannya Gus Qowim memaparkan menjelang Natal dan tahun baru 2026, perlu ada sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Sehingga terwujud pengendalian inflasi di Kota Kediri. Dalam mewujudkannya diperlukan angkah-langkah yang harus segera dilaksanakan. Pertama, menjamin ketersediaan bahan pokok yang terjangkau. Hal ini perlu dilakukan kerjasama antar daerah agar terwujud keseimbangan antara ketersedian barang pokok dan permintaan.

    Kedua, OPD terkait berkolaborasi dengan BULOG untuk penyelenggaraan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Tentunya dalam upaya keterjangkauan harga dan ketersediaan stok menjelang nataru di kelurahan yang ada di Kota Kediri. Ketiga, peningkatan arus lalu lintas orang dan barang menjelang Natal dan tahun baru berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. OPD yang membidangi dapat berkolaborasi bersama Polres Kediri Kota dalam rangka mewujudkan kelancaran distribusi barang dan orang.

    “Harapan kami dalam forum ini dapat menghimpun berbagai saran dan masukan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kediri agar terwujud Roadmap TPID 2025-2027. Nantinya dapat menjadi bentuk komitmen dalam menjaga laju inflasi tetap stabil di rentang 1,5-3,5% di Kota Kediri,” pungkasnya.

    Kepala KPwBI Kediri Yayat Cadarajat menambahkan ke depan inflasi 2026 masih diperkirakan berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Terdapat beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi. Yakni ada tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan Ramadhan dan Idul Fitri, efektivitas implementasi program stabilisasi harga dan pasokan, serta strategi pemenuhan pasokan terutama timing dan jumlah. Sementara tantangan jangka panjang, seperti, perbaikan produktivitas pangan dan kelancaran distribusi perlu terus didorong, integrasi data harga dan pasokan dari pusat hingga daerah, penyelarasan program kerja pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi strategi 4K dalam pengendalian harga.

    Turut hadir, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Raden Roro Theresia, Pj Sekretaris Daerah M.Ferry Djatmiko, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Kediri, Pimpinan Cabang Bulog Kediri Harisun, Direktur Perumda Pasar Djauhari Luthfi, perwakilan BPS, perwakilan Polresta Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • DKPP Lumajang Musnahkan Ratusan Bangkai Ternak Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    DKPP Lumajang Musnahkan Ratusan Bangkai Ternak Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    Lumajang (beritajatim.com) – Aktivitas pemusnahan bangkai hewan ternak mulai dilakukan di sejumlah titik terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Petugas turun langsung sejak pagi untuk memastikan tidak ada bangkai yang dibiarkan membusuk di kawasan tersebut.

    Hingga Jumat pagi tercatat empat sapi dan 139 domba telah dimusnahkan. Langkah ini dilakukan secara bertahap karena lokasi penyebaran bangkai cukup luas dan sebagian tertimbun material erupsi.

    Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Lumajang, Hendra Novianto, menjelaskan bahwa tindakan ini wajib dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. “Jika bangkai-bangkai ini dibiarkan, risiko penyebaran penyakit bisa meningkat,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

    Menurut Hendra, bau tidak sedap dari bangkai juga bisa mengganggu pernapasan warga sekitar. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu penyakit lain apabila tidak segera ditangani.

    Petugas di lapangan menggunakan metode pembakaran dan penguburan untuk memusnahkan ternak yang mati. Dalam setiap penanganan, mereka memastikan area sekitar aman sebelum proses pemusnahan dimulai.

    Hendra menyebut dalam sehari timnya mampu menuntaskan lima hingga enam pemusnahan bangkai ternak. “Kami bekerja semaksimal mungkin untuk mempercepat pembersihan di wilayah terdampak,” tambahnya.

    Salah satu domba yang dimusnahkan ditemukan tertimbun reruntuhan rumah warga. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena petugas harus membongkar puing material vulkanik yang menutupinya.

    Tim relawan hewan ikut membantu dalam tiga hari terakhir untuk mempercepat pencarian bangkai. Meski begitu, Hendra mengakui masih banyak lokasi yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

    Pemerintah memperkirakan proses pemusnahan masih berlanjut beberapa hari ke depan mengingat banyak titik yang belum terjamah. Warga diminta turut membantu dengan memberikan informasi apabila menemukan bangkai di sekitar permukiman.

    Dengan kerja sama berbagai pihak, DKPP berharap kawasan terdampak bisa segera bersih dari bangkai ternak. Hal ini menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan masyarakat pascaerupsi. [ada/aje]

  • BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG

    BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG

    BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melarang pabrik-pabrik besar terlibat dalam penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
    Wakil Kepala
    Badan Gizi Nasional
    (
    BGN
    )
    Nanik S Deyang
    menyebut, aturan itu nantinya bakal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program
    MBG
    .
    Nanik mengatakan, nantinya seluruh penyediaan menu MBG akan diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian dan perikanan, serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah setempat.
    “Kita larang loh pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, suplier. Jadi semua, misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    “Insya Allah itu, itu masuk dalam Perpres nanti, dalam Perpres antara lain itu, bahwa tidak ada lagi bahan pabrikan yang digunakan untuk MBG,” katanya menjelaskan lagi.
    Apalagi, dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas susu yang kini mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
    SPPG
    ).
    Pemerintah akan menyiapkan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi dengan target produksi 3 juta liter per hari untuk memenuhi kebutuhan MBG sekaligus konsumsi nasional.
    Selain susu sapi, menurut Nanik, produksi susu kedelai juga akan ditingkatkan untuk kebutuhan bahan baku di dapur MBG.
    Untuk sayur-mayur, dia mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan membuka lahan-lahan baru. Sementara untuk kedelai yang selama ini bergantung impor, akan mulai dibudidayakan secara masif.
    Nanik mengungkapkan, kebutuhan kedelai sangat besar karena dapur MBG mengolah 200-300 kilogram tahu atau tempe per hari, per dapur.
    Tak hanya melarang pabrik besar menjadi suplier MBG, Nanik mengatakan, BGN akan buat aturan terkait kepemilikan SPPG sehingga tidak dikuasai oleh segelintir orang.
    Pasalnya, belakangan ramai informasi bahwa 41 dapur umum dimiliki oleh anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan.
    “Yang, yang ke depan, yang ke depan nanti. Yang ke depan saya awasi, ya. Insha Allah (dibuat aturan),” kata Nanik.
    Menurut dia, sejauh ini memang belum ada aturan yang spesifik mengatur hal tersebut. Kemudian, awalnya Presiden Prabowo ingin yayasan di bidang pendidikan dan sosial turut serta membangun dapur umum.
    Namun, pembangunan akhirnya dipercepat untuk menuntaskan target 82,9 juta penerima MBG pada akhir tahun 2025.
    “Tapi kan kemudian juga dikejar, ‘Oh kita kan targetnya harus’, anak-anak kan pada minta tuh. ‘Aduh, kita belum dapat nih MBG, MBG’. Akhirnya oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun ya membangun dapur itu, begitu ya. Ya nanti kita sambil lihat, ya,” ujarnya.
    Adapun saat ini, banyak pihak yang berminat membangun dapur umum. Bahkan, pendaftaran harus ditutup karena kuota sudah terpenuhi.
    “Banyak banget, sampai kan ditutup. Mungkin sudah ratusan ribu kali ya yang ngantri. Enggak mestinya, enggak mestinya (enggak sama satu orang 20). Tapi waktu dulu kan enggak banyak,” kata Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Usul Lauk MBG Diganti Telur Puyuh atau Daging, Antisipasi Kelangkaan Pangan Akhir Tahun

    Prabowo Usul Lauk MBG Diganti Telur Puyuh atau Daging, Antisipasi Kelangkaan Pangan Akhir Tahun

    Liputan6.com, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penggantian sementara beberapa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mengantisipasi kelangkaan bahan baku. Dia menyarankan pengurangan menu telur ayam dan menggantinya dengan daging sapi atau telur puyuh agar stok pangan masyarakat tetap terjaga.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, mau Nataru, kemudian lebaran, ya kan. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,’ gitu,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 20 November 2025.

    “Supaya enggak ganggu kebutuhan masyarakat yang mau Nataru dan mau lebaran untuk kue, terutama telur ya,” sambungnya.

    Menurut dia, beberapa daerah sudah mulai mengalami kenaikan harga bahan baku makanan menjelang Nataru. Khususnya untuk sumber protein yakni, ayam dan telur.

    “Ya sekarang masih, masih kecil, ya, tapi kan tanda-tanda itu mulai ada. Saya kasih contoh kalau yang SPPG-nya sudah mulai penuh di kabupaten itu sudah mulai naik,” ujarnya.

    Selain ayam dan telur, Nanik mengungkapkan buah-buahan di pasar juga mulai mengalami kelangkaan. Padahal, buah-buahan dibutuhkan untuk menu makan bergizi gratis.

    “Terus yang mengkhawatirkan juga ini buah. Dulu buah ini di pasar induk aja tumpuk-tumpukan, sekarang udah susah juga nyari buah,” tutur Nanik.

  • Prabowo Minta Telur Ayam MBG Diganti Telur Puyuh Demi Redam Inflasi

    Prabowo Minta Telur Ayam MBG Diganti Telur Puyuh Demi Redam Inflasi

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan telur ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk sementara dikurangi dan diganti dengan daging sapi atau telur puyuh.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan arahan Presiden Prabowo itu untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) saat permintaan telur di masyarakat biasanya meningkat.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” kata Nanik meniru pernyataan Presiden Prabowo seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 November dilansir ANTARA.

    Nanik mengungkapkan gejolak harga pangan sudah mulai terasa di lapangan, terutama pada komoditas daging ayam, telur, dan buah.

    “Saat ini kenaikan masih kecil, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada,” ujarnya.

    Selain mengatur substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk kemandirian bahan baku MBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Nanik mengatakan TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Kodim untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan peternakan.

    BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW bagi produksi pangan.

    Untuk memudahkan pasokan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung ke rantai penyediaan MBG.

  • Prabowo Minta Telur Ayam MBG Diganti Telur Puyuh Demi Redam Inflasi

    Prabowo Minta Telur Ayam MBG Diganti Telur Puyuh Demi Redam Inflasi

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan telur ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk sementara dikurangi dan diganti dengan daging sapi atau telur puyuh.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan arahan Presiden Prabowo itu untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) saat permintaan telur di masyarakat biasanya meningkat.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” kata Nanik meniru pernyataan Presiden Prabowo seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 November dilansir ANTARA.

    Nanik mengungkapkan gejolak harga pangan sudah mulai terasa di lapangan, terutama pada komoditas daging ayam, telur, dan buah.

    “Saat ini kenaikan masih kecil, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada,” ujarnya.

    Selain mengatur substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk kemandirian bahan baku MBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Nanik mengatakan TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Kodim untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan peternakan.

    BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW bagi produksi pangan.

    Untuk memudahkan pasokan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung ke rantai penyediaan MBG.

  • Rakyat dan Dapur MBG Berebut Telur, Prabowo Minta Menu Diubah Pakai Daging Sapi

    Rakyat dan Dapur MBG Berebut Telur, Prabowo Minta Menu Diubah Pakai Daging Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa tanda-tanda gejolak harga telur dan ayam mulai muncul karena kebutuhan yang makin tinggi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) diubah. 

    Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai potensi inflasi akibat kompetisi pembelian bahan pangan antara masyarakat umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Nanik membenarkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas.

    “Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, sudah mulai. Misalnya ayam sama telur ya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia juga menyampaikan pesan Prabowo untuk melakukan penyesuaian sementara dalam menu MBG agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tetapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,’ gitu,” kata Nanik.

    Meski belum signifikan, Nanik menegaskan bahwa tanda-tanda kenaikan harga sudah mulai terlihat di lapangan. Dia menjelaskan bahwa salah satu indikatornya adalah kapasitas SPPG di daerah yang mulai penuh.

    Selain ayam dan telur, buah-buahan juga menunjukkan tren ketersediaan yang menurun.

    “Dulu buah ini di pasar induk aja tumpuk-tumpukan, sekarang udah susah juga nyari buah,” ujarnya.

    Untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan makanan, BGN kini mengaktifkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

    Dia merinci beberapa langkah konkret, antara lain nantinya angkatan Darat mengerahkan Kodim untuk beternak ayam dan menanam sayur. Lalu, Kementerian Koperasi membiayai koperasi yang menanam buah, sayur, dan beternak dengan alokasi awal Rp300 miliar.

    Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri menggerakkan para bupati untuk memastikan lahan-lahan RT/RW dimanfaatkan untuk ternak atau tanaman sayuran.

    Kendati demikian, Nanik mengakui ada kendala ketika petani ingin masuk ke sistem SPPG secara individu. Sebagai solusi, pemerintah meminta petani membentuk kelompok usaha.

    “Nah itulah, kalau yang belum ada koperasi, kita minta mereka membuat UD, usaha dagang, misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG,” tandas Nanik.

  • BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG

    Prabowo Minta Lauk MBG Diganti Daging Sapi hingga Telur Puyuh Jelang Nataru

    Prabowo Minta Lauk MBG Diganti Daging Sapi hingga Telur Puyuh Jelang Nataru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto meminta lauk Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan alternatif menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).
    Menu ayam dan telur, misalnya, diganti menjadi
    daging
    dan
    telur puyuh
    .
    Hal ini untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan masyarakat menjelang momen hari besar keagamaan dan libur panjang tersebut.
    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau
    Nataru
    nih, mau Nataru, kemudian Lebaran, ya kan. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,’ gitu,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang, usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11/2025).
    “Supaya enggak ganggu kebutuhan masyarakat yang mau Nataru dan mau Lebaran untuk kue, terutama telur, ya,” imbuh Nanik.
    Ia menyampaikan, sejauh ini potensi kenaikan atas sejumlah bahan baku mulai terlihat di berbagai kabupaten.
    “Sekarang masih, masih kecil, ya. Tapi, kan tanda-tanda itu mulai ada. Saya kasih contoh kalau yang SPPG-nya sudah mulai penuh di kabupaten itu sudah mulai naik,” ucap dia.
    Tak hanya sumber protein, kelangkaan juga terjadi pada buah.
    Ia mulai merasakan kesulitan mencari buah untuk menu MBG.
    Oleh karenanya, BGN bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga untuk
    penyediaan bahan baku
    .
    Dengan TNI, misalnya, BGN bekerja sama dalam penyediaan protein hewani dan sayur mayur.
    Begitu pun dengan
    Kementerian Koperasi
    untuk menanam buah hingga sayur.
    Total anggaran yang disiapkan Kementerian Koperasi mencapai Rp 300 miliar.
    “Kemudian saya sudah kerja sama dengan Menteri Koperasi. Nanti Koperasi, Menteri Koperasi akan membiayai koperasi-koperasi yang menanam buah, menanam sayur, maupun beternak. Sampai tahap awal mungkin Rp 300 miliar mereka akan biayai koperasi itu. Lalu saya juga kerja sama dengan Mendagri,” ujar Nanik.
    Tak hanya itu, pihaknya juga menggandeng Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meminta kepala daerah menggerakkan RT-RW memproduktifkan lahan kosong.
    “Di RT-RW ini sekarang lahannya enggak boleh kosong lagi, entah itu untuk ternak atau untuk nanam sayuran. Memang yang jadi persoalan, kalau mereka masuk sendiri-sendiri di SPPG kan susah. Nah itulah, kalau yang belum ada koperasi, kita minta mereka membuat UD, usaha dagang, misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG,” ujar Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Longsor Pulung Ponorogo Putuskan Jalan Poros Desa dan Isolasi Ratusan Warga

    Longsor Pulung Ponorogo Putuskan Jalan Poros Desa dan Isolasi Ratusan Warga

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tanah longsor kembali menghantam wilayah pegunungan Ponorogo. Kali ini, Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, menjadi titik paling terdampak. Material longsor yang meluncur dari lereng pada Rabu (19/11) sore itu, bukan hanya merobohkan rumah warga, tetapi juga memutus jalan poros penghubung antardesa, yakni Desa Wagir Kidul dengan Desa Banaran. Akibatnya, ratusan warga dari 4 RT terisolir sejak Kamis (20/11) pagi.

    Di lokasi kejadian, suasana evakuasi berlangsung penuh keprihatinan. Puluhan warga bergotong-royong menyingkirkan tanah dan batuan yang menimpa rumah Jempirin hingga rata dengan tanah, serta merusak satu rumah lainnya. Dengan peralatan seadanya, mereka membersihkan material sambil menunggu alat berat dari BPBD Ponorogo.

    “Selain merusak 2 rumah warga, longsor juga memutus jalan antar desa dan mengakibatkan ratusan warga terisolir,” kata Nur Wijanarko, perangkat Desa Wagir Kidul.

    Nur Wijanarko mengungkapkan bahwa dampak longsor, tidak berhenti pada kerusakan fisik, tetapi juga memukul ekonomi warga. Mayoritas penduduk Wagir Kidul adalah peternak sapi perah. Mereka biasanya membawa susu hasil perahan setiap pagi ke konsumen dan pengepul. Namun sejak akses tertutup total, aktivitas itu terhenti.

    “Ekonomi warga nyaris lumpuh karena susu tidak bisa keluar dari desa,” lanjut Wijanarko.

    Anggota DPRD Ponorogo, Ribut Riyanto, yang meninjau lokasi memastikan bahwa ada 4 RT terdampak paling parah. Dia menyebut koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait telah dilakukan untuk mempercepat penurunan alat berat.

    “Kami sudah menghubungi instansi terkait agar alat berat segera diterjunkan untuk membuka jalan yang tertutup material longsor,” kata Ribut Riyanto.

    Hingga Kamis siang, petugas BPBD bersama warga masih berupaya mengevakuasi material longsor yang diperkirakan memiliki ketebalan hingga 5 meter. Evakuasi masih dilakukan secara manual sambil menunggu armada alat berat tiba. Pemulihan akses jalan menjadi prioritas yang sangat mendesak, tidak hanya untuk membuka isolasi, tetapi juga untuk menggerakkan kembali roda ekonomi warga Wagir Kidul.(end/but)