Xcloud.id

Hewan: Kambing

  • Purbaya Tak Sama dengan Dedi Mulyadi

    Purbaya Tak Sama dengan Dedi Mulyadi

    Oleh: Erizal 

    BERUNTUNG Purbaya Yudhi Sadewa tak seperti Dedi Mulyadi, disamakan dengan Joko Widodo alias Jokowi. Dedi Mulyadi sedang naik daun dan populer dikatakan banyak orang, termasuk oleh Rocky Gerung, adalah Mulyono Jilid II. Mulyono Jilid I, siapa lagi kalau bukan Jokowi. Bisa habis juga Dedi Mulyadi.

    Jokowi dulu, dikritik oleh banyak orang, bisa dipastikan bukan Jokowinya yang salah, tapi banyak orang yang mengkritik itu, meski kritikan itu benar sekalipun. Kini justru sebaliknya, siapa pun yang mengkritik Jokowi dipastikan benar, meski kritikan itu salah sekalipun.

    Di situlah ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi, karena akhirnya bisa buruk. Hanya keledai yang mau masuk pada lubang yang sama. Artinya, orang tak melihat yang dilakukannya tulus. Hanya pencitraan. Padahal, bisa jadi memang berbeda dengan Jokowi.

    Dulu, jangankan IKN dan kereta cepat Whoosh, mobil Esemka saja dijual Jokowi banyak orang yang percaya. Kini, jangankan mobil Esemka, ijazahnya pun orang banyak yang tak percaya, meski sudah diakui oleh UGM dan Bareskrim melalui pengujian forensik sekalipun. 99,9% palsu kata Roy Suryo cs.

    Betapa ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi saat ini. Kalau dulu, baru untung. Banyak kepala daerah yang meniru-niru gaya Jokowi, meski tak semua beruntung. Blusukan orang, blusukan pula dia. Blusukan Jokowi tetap pakai bansos, tidak hanya tangan kosong.

    Secara personal, tak ada yang bisa disamakan antara Dedi Mulyadi dan Jokowi. Dedi Mulyadi orator, Jokowi tidak. Kalau ditanya wartawan, jawabannya panjang, Jokowi pendek saja. Malah, tak dijawab sama sekali. Sudah, tapi belum. Dedi Mulyadi mana bisa begitu.

    Pendukung Dedi Mulyadi memang terlihat tak suka idolanya disamakan dengan Jokowi. Tapi pendukung Jokowi, terlihat sebaliknya. Mungkin agar sosok Jokowi terlihat masih relevan. Padahal setiap zaman tak hanya orangnya saja yang berbeda, tapi juga karakteristiknya.

    Tak hanya pendukung Jokowi yang terlihat suka mendekatkan diri pada tokoh populer seperti Dedi Mulyadi. Gibran Rakabuming Raka pun terlihat begitu. Ia mendekatkan diri kepada Dedi Mulyadi saat melesat. Malah saat Purbaya  melesat pun ia ikut nimbrung dengan mengatakan dukungan terhadap gaya ceplas-ceplos Purbaya. Entah untuk apa pula dukungan seperti itu sebagai Wapres?

    Pengalaman tiga kali menang Pilpres, termasuk Gubernur dan Wali Kota, membuat Jokowi dan para pendukungnya hafal betul tokoh mana yang sedang dielu-elukan. Kalau ketemu dengan tokoh seperti itu, maka mendekati lebih baik daripada menjauhi, apalagi melawan. Cita rasa pemilih pada pemimpin, mungkin sudah hafal di luar kepala. Kekuasaan adalah candu.

    Purbaya beruntung, karena tak seperti Dedi Mulyadi, yang disamakan Jokowi. Bagaimana pula bisa menyamakan Purbaya dan Jokowi? Bak langit dan bumi. Purbaya bisa jadi penyakit pula buat Jokowi. Justru Purbaya lebih bisa disamakan dengan Prabowo.

    Ceplas-ceplos, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Yang terasa dalam hati itulah yang disampaikan. Bukan harimau dalam perut, tapi kambing juga yang keluar. Jokowi dalam perutnya entah apa dan yang keluar anaknya bisa jadi Wapres. Purbaya dan Prabowo lebih mudah ditafsirkan. Lurus dan tak banyak belok-belok.

    Tidak saja publik yang menghakimi, kalau Purbaya diserang orang lain seperti Jokowi dan Dedi Mulyadi, tapi Purbaya itu sendiri. Purbaya mana ada relawan, apalagi buzzer. Bahkan, Dedi Mulyadi menyerangnya langsung diserang balik, tanpa peduli persepsi publik.

    Sayang, Dedi Mulyadi tak mau mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan bagi pemimpin populer memang tak mudah. Tapi Purbaya santai saja dan tak peduli lagi.

    Jokowi pun dibenarkannya sedikit saat mengatakan transportasi publik seperti Whoosh memang bukan untuk mencari untung. Dibenarkan sedikit, karena mungkin saja ia tahu kesalahan yang banyak dalam persoalan itu.

    Hasan Nasbi yang ikut-ikutan mengkritik jadi tak berkutik. Ini tak akan terjadi pada sosok Jokowi dulu. Jadi kalau fenomena Dedi Mulyadi masih bisa disamakan dengan Jokowi, Purbaya tidak. Sama sekali berbeda.

    Purbaya bukan fenomena masuk gorong-gorong atau membersihkan sungai. Ia menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan dipahami semua orang. Ini permainan otak yang tak bisa dimainkan oleh otak kosong. Bukan pula olah tubuh ke sana-sini melihat gestur dan politik simbol yang multitafsir.

    Kelemahannya, orang jadi menuntut lebih dari Purbaya, bahkan di atas dari semua yang dikatakannya. Tapi ini pula bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar bekerja tanpa agenda apa-apa.

    Sangat berkebalikan dengan Jokowi dan mungkin juga Dedi Mulyadi, tak banyak dituntut diawal, tapi terbukti mengambil jauh lebih banyak diakhir daripada yang dikerjakannya. 

    Purbaya enteng menolak masuk partai politik.dan memilih fokus pada pekerjaan yang diberikan Presiden. Tapi nanti kita tak pernah tahu.

    Direktur ABC Riset & Consulting

  • Venezuela Gagalkan Operasi CIA untuk Provokasi Perang

    Venezuela Gagalkan Operasi CIA untuk Provokasi Perang

    Caracas –

    Pemerintah Venezuela mengklaim telah menggagalkan operasi yang direncanakan oleh badan intelijen pusat Amerika Serikat (AS), CIA, untuk memprovokasi perang di kawasan Karibia, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat.

    Caracas menyebut serangan itu melibatkan kelompok yang didanai CIA, yang merencanakan serangan “false flag” atau serangan “bendera palsu” terhadap kapal-kapal perang AS yang dikerahkan ke kawasan Karibia bagian selatan, untuk kemudian secara keliru menyalahkan Venezuela.

    Serangan atau operasi bendera palsu merujuk pada operasi kambing hitam untuk menyamarkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dan menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam.

    Otoritas Venezuela, seperti dilansir AFP, Selasa (28/10/2025), mengatakan mereka telah membongkar sebuah operasi yang menargetkan kapal perang AS, USS Gravely, yang berlabuh di Trinidad dan Tobago untuk latihan militer gabungan pada Minggu (26/10) waktu setempat.

    Trinidad dan Tobago yang merupakan negara pulau kembar berpenduduk 1,4 juta jiwa di kawasan Karibia, terletak di dekat lepas pantai Venezuela dan berada dalam jarak tembak dari daratan utama Caracas.

    Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, mengatakan pada Senin (27/10), bahwa sebuah sel yang “didanai oleh CIA” berencana menyerang USS Gravely dan menyalahkan Caracas.

    Cabello menyebut empat orang telah ditangkap oleh otoritas Venezuela, namun identitas mereka yang tidak ditangkap tidak diungkap ke publik. Caracas diketahui secara rutin mengklaim telah menangkap tentara-tentara bayaran yang didukung AS yang diklaim bekerja untuk mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Kedatangan kapal perang AS itu ke dekat wilayahnya itu memicu kemarahan Venezuela, yang menyebutnya sebagai “provokasi” dan mengklaim pengerahan kapal itu “bertujuan untuk memprovokasi perang di Karibia”.

    Sebagai bagian dari kampanye militer Presiden AS Donald Trump, Pentagon sejauh ini telah mengerahkan tujuh kapal perang AS ke Karibia dan satu kapal perang lainnya ke Teluk Meksiko. Washington juga telah mengumumkan kedatangan segera kapal induk USS Gerald R Ford, kapal induk terbesar di dunia, beserta armada pendampingnya.

    Venezuela dan beberapa pengamat meyakini pemerintahan Trump menggunakan pengerahan militer ini untuk menekan pemerintah Caracas dan menggulingkan Maduro, yang tidak diakui oleh Washington sebagai presiden yang sah.

    Selain meningkatkan pengerahan militer, Trump baru-baru ini mengonfirmasi dirinya memberikan izin untuk operasi CIA di Venezuela dan mempertimbangkan serangan darat terhadap kartel di negara tersebut.

    Sejak September lalu, pasukan AS telah menghancurkan setidaknya 10 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, dan menurut penghitungan AFP berdasarkan data AS, telah menewaskan sedikitnya 43 orang di perairan internasional di kawasan Karibia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kini, Pemuda Bersumpah Tanpa Keteladanan

    Kini, Pemuda Bersumpah Tanpa Keteladanan

    Kini, Pemuda Bersumpah Tanpa Keteladanan
    Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
    SEMBILAN
    puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bangsa ini masih sibuk merayakannya dengan upacara dan pidato yang sama.
    Sementara makna persatuan yang dulu diperjuangkan generasi muda kini terasa asing di tengah kepemimpinan yang kehilangan teladan.
    Generasi muda kini hidup dalam dunia yang jauh berbeda. Mereka tumbuh di tengah ketimpangan ekonomi, ketidakpastian kerja, dan sistem sosial yang menua sebelum memberi mereka kesempatan.
    Di saat pemerintah menuntut idealisme, kejujuran, dan nasionalisme dari generasi muda, mereka justru jarang diberi figur yang dapat diteladani.
    Sumpah untuk bersatu menjadi simbol yang kehilangan penuntun moral karena ruang kepemimpinan publik semakin miskin contoh.
    Generasi muda bukan tidak peduli pada bangsa, tetapi mereka hidup dalam kondisi yang membuat kepedulian terasa tidak cukup.
    Data Badan Pusat Statistik (BPS, Statistics of Indonesian Youth 2024) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pemuda usia 15–24 tahun mencapai 16,3 persen, tertinggi di Asia Tenggara.
    Sekitar 63 persen pekerja muda berada di sektor informal dengan pendapatan di bawah upah minimum.
    Harga rumah meningkat hampir 12 kali lebih cepat ketimbang pertumbuhan upah rata-rata selama dekade terakhir.
    Biaya kuliah naik 8 persen per tahun, sementara lapangan kerja berkualitas semakin sedikit.
    Di tengah tekanan ini, anak muda dituduh tidak tahan banting, padahal struktur ekonomi yang membuat daya juang mereka menjadi tak terlihat.
    Generasi boomer yang kini mendominasi panggung politik dan birokrasi sering lupa bahwa mereka tumbuh dalam masa ketika negara menyediakan subsidi pendidikan, pekerjaan stabil, dan harga kebutuhan dasar masih rasional. Kini semua itu telah hilang.
    Ironisnya, generasi yang pernah diuntungkan sistem itu pula yang justru paling keras menilai generasi penerusnya secara negatif.
    Mereka menuntut keteladanan dari bawah, tetapi lupa bahwa keteladanan harus dimulai dari atas.
    Bagi banyak anak muda, negara kini tidak lagi tampak sebagai pelindung atau pengarah moral, melainkan sebagai institusi yang sibuk menegur dan mencari kambing hitam.
    Presiden Prabowo Subianto, yang seharusnya menjadi figur pemersatu bangsa, terlalu sering tampil sebagai konfrontator moral.
    Dalam berbagai pidato, ia menegur rakyat dengan nada tinggi, menyalahkan masyarakat karena tidak bersyukur, dan menepis kritik sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap kebijakan negara.
    Gaya komunikasi seperti ini memperlihatkan relasi kuasa yang timpang: pemimpin memosisikan diri sebagai sumber tunggal kebenaran, sementara rakyat hanya merupakan pendengar yang harus menerima.
    Ketika seorang presiden merasa selalu benar dan masyarakat selalu salah, di situlah keteladanan berhenti.
    Bahaya dari model seperti ini terletak pada efek reproduksinya. Ketika presiden bersikap tidak mau dikritik, pejabat di bawahnya akan meniru.
    Menteri meniru gaya marah di depan publik; kepala daerah meniru gaya menyalahkan rakyat; rektor meniru gaya menggurui mahasiswa.
    Dalam waktu singkat, sistem kekuasaan berubah menjadi rantai peniruan tanpa refleksi.
    Ketegasan hanya bahasa ikut-ikutan belaka. Dari pusat hingga daerah, masyarakat menyaksikan pejabat yang memamerkan kemarahan, bukan ketenangan; pembenaran, bukan tanggung jawab.
    Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan publik tidak mungkin tumbuh karena contoh yang baik sudah berhenti di puncak.
    Zygmunt Bauman dalam
    Liquid Modernity
    (2000) menyebut masyarakat modern sebagai dunia yang kehilangan stabilitas moral.
    Ketika figur publik tidak konsisten antara kata dan tindakan, rakyat akan menggantinya dengan budaya performa.
    Kebenaran bergeser menjadi tontonan, dan keaslian diganti oleh kepiawaian memainkan citra. Pemimpin tampil bukan untuk memimpin, tetapi untuk dipertontonkan.
    Media sosial memperkuat ilusi ini. Anak muda tumbuh di tengah masyarakat yang menilai keaslian bukan dari integritas, tetapi dari aneka gaya.
    Christopher Lasch dalam
    The Culture of Narcissism
    (1979) menjelaskan bahwa ketika masyarakat kehilangan figur panutan, individu akan mencari pengakuan melalui citra diri.
    Fenomena ini tampak dalam cara banyak anak muda mengekspresikan diri di dunia digital.
    Mereka sering dicemooh sebagai generasi narsistik, tetapi sebenarnya mereka sedang mengisi kekosongan simbolik yang ditinggalkan oleh negara.
    Mereka belajar dari contoh yang mereka lihat. Jika pejabat marah di depan kamera dan tetap mendapat tepuk tangan, maka mindset yang terbentuk adalah performa memang lebih dihargai daripada integritas.
    Jika pejabat mengaku paling benar dan kebal kritik, maka kejujuran tampak seperti kelemahan.
    Pemerintah sering berbicara tentang gotong royong dan nasionalisme, tetapi dalam praktiknya lebih suka menimpakan kesalahan kepada masyarakat.
    Ketika terjadi kemacetan, rakyat disalahkan karena tidak tertib. Ketika harga pangan naik, rakyat disalahkan karena tidak efisien. Ketika ada kegelisahan politik, media sosial disalahkan karena dianggap provokatif.
    Dalam setiap masalah, yang bersalah selalu masyarakat; yang benar selalu negara.
    Padahal, inti dari pemerintahan yang bermoral adalah kesediaan untuk bertanggung jawab terlebih dahulu sebelum menuntut tanggung jawab orang lain.
    Pierre Bourdieu dalam
    Outline of a Theory of Practice
    (1977) menyebut bahwa manusia bertindak dalam kerangka habitus, yakni kebiasaan sosial yang dibentuk oleh struktur kekuasaan.
     
    Ketika struktur itu mengajarkan bahwa menyalahkan lebih aman daripada mengakui salah, maka seluruh kebiasaan sosial akan mengikuti pola itu.
    Inilah yang terjadi di Indonesia hari ini. Dari politik hingga pendidikan, kita menyaksikan budaya menyalahkan mengakar sebagai norma.
    Pemimpin yang memaki rakyat dianggap tegas, sedangkan pemimpin yang mau mendengar justru dianggap lemah.
    Dalam jangka panjang, bangsa akan kehilangan kemampuan untuk belajar dari kesalahan karena tidak ada yang mau mengakuinya.
    Generasi muda akhirnya tumbuh di tengah kekacauan simbolik ini. Mereka tidak kehilangan moralitas, tetapi kehilangan konteks untuk menghidupkannya. Mereka tidak kehilangan cita-cita, tetapi kehilangan ruang untuk memperjuangkannya.
    Banyak di antara mereka yang memilih diam bukan karena apatis, tetapi karena lelah menghadapi sistem yang tidak mendengar dan tidak menghargai.
    Ada pula yang memilih jalur sendiri, membangun komunitas sosial, gerakan lingkungan, koperasi digital, atau platform pendidikan daring, sebagai cara baru untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan tanpa harus menunggu izin dari negara.
    Data Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa meskipun hanya 28 persen anak muda tertarik pada partai politik, lebih dari 70 persen terlibat dalam kegiatan sosial berbasis komunitas.
    Mereka mungkin tidak mempercayai elite politik, tetapi mereka masih mempercayai solidaritas. Artinya, semangat kebangsaan belum mati; ia hanya mencari bentuk baru yang lebih jujur.
    Namun, jika pemerintah terus memperlakukan mereka sebagai ancaman atau objek penghakiman, maka koneksi moral antara negara dan rakyat muda akan semakin retak.
    Krisis keteladanan yang terjadi sekarang memperlihatkan kegagalan moral institusional.
    Negara lebih sibuk menjaga citra ketimbang menegakkan teladan. Dalam situasi ini, tuntutan moral dari pemimpin kepada rakyat menjadi kehilangan bobot.
    Setiap seruan untuk bersatu terdengar hampa ketika yang menyerukan tidak memberi contoh kesediaan untuk berubah.
    Seorang Presiden yang marah di depan kamera tidak sedang mengajar disiplin, melainkan menunjukkan kehilangan kendali atas kepercayaan. Ia bukan sedang memimpin bangsa, tetapi sedang menegaskan jarak antara dirinya dan rakyatnya.
    Bahaya paling serius dari hilangnya keteladanan ialah efek psikologisnya terhadap generasi muda.
    Dalam teori Bauman, modernitas cair melahirkan masyarakat yang kehilangan jangkar moral. Anak muda tumbuh dengan banyak tuntutan, tetapi sedikit panduan.
    Mereka diminta disiplin, tapi melihat pejabat korup; diminta jujur, tapi menyaksikan kebohongan di televisi; diminta mencintai bangsa, tapi melihat kemewahan yang tidak bisa mereka capai.
    Dalam kondisi seperti itu, moralitas tidak lagi terasa sebagai panggilan bersama, tetapi sebagai beban yang sepihak.
    Krisis hanya bisa dipulihkan dengan contoh atau teladan. Jika teladan adalah figur pemimpin tertinggi, maka Presiden harus menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan panggung, melainkan tanggung jawab. Begitu pun pejabat lainnya.
    Anak muda sebenarnya butuh dilibatkan dengan kepercayaan. Jika pejabat terus tampil sebagai figur yang menolak kritik dan melempar beban moral kepada rakyat, maka gaya kepemimpinannya akan menjadi cermin yang buruk bagi bangsa.
    Kepala daerah akan belajar bahwa menegur rakyat lebih mudah daripada memperbaiki kebijakan. Pejabat publik akan belajar bahwa marah di depan kamera lebih efektif ketimbang bekerja dalam diam.
    Dalam waktu singkat, seluruh birokrasi akan meniru cara yang sama, dan generasi muda akan menyaksikan bagaimana kekuasaan semakin kehilangan kebijaksanaan. Mereka akan belajar bahwa kemarahan adalah bahasa resmi negara.
    Namun, harapan belum sepenuhnya hilang. Di tengah semua kekecewaan itu, masih banyak anak muda yang memilih jalan reflektif.
    Mereka tidak menunggu teladan dari atas, melainkan membangunnya dari bawah. Komunitas pendidikan gratis, gerakan sosial digital, inisiatif lingkungan, hingga proyek ekonomi solidaritas terus bermunculan di berbagai kota.
    Di situ lahir bentuk keteladanan baru, yakni kesediaan untuk menolong tanpa pamrih, bekerja lintas identitas, dan menjaga integritas dalam ruang kecil dan tidak terekspos sekalipun.
    Sumpah Pemuda dulu adalah pernyataan untuk bersatu sebagai bangsa. Kini sumpah itu perlu diperbarui menjadi janji untuk saling percaya.
    Generasi muda perlu percaya bahwa suara mereka sesungguhnya berarti, dan generasi tua perlu percaya bahwa yang muda bukanlah ancaman.
    Begitu kepercayaan publik runtuh, moral negara ikut retak. Pemimpin yang tak mau memberi contoh bukan hanya gagal memimpin, tetapi sedang membiarkan masyarakat tumbuh tanpa pedoman. Dari situ, hilangnya keteladanan berubah menjadi awal disorientasi bangsa.
    Sebuah bangsa tidak bisa hidup hanya dari kebanggaan masa lalu. Ia harus memberi alasan moral bagi generasi muda untuk tetap percaya pada masa depan.
    Presiden, menteri, kepala daerah, wakil rakyat hingga rektor dan semua yang berada di puncak kekuasaan harus mengerti bahwa keteladanan adalah satu-satunya bentuk kepemimpinan yang tidak bisa dipalsukan.
    Ia tidak lahir dari kemarahan dan arogansi, tetapi dari kesediaan untuk belajar bersama rakyat.
    Bila negara ingin generasinya bersumpah kembali untuk Indonesia, maka negara harus terlebih dahulu menepati sumpahnya sendiri, dengan menjadi teladan yang adil, rendah hati, dan manusiawi. Semoga!
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan dan Angin Kencang Sapu 4 Desa di Blitar, 15 Rumah Rusak Tertimpa Pohon

    Hujan dan Angin Kencang Sapu 4 Desa di Blitar, 15 Rumah Rusak Tertimpa Pohon

    Blitar (beritajatim.com) – Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Senin (27/10/2025) siang, menyebabkan setidaknya 15 rumah warga mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang dan atap yang terbang akibat sapuan angin.

    Laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Blitar menyebutkan, bencana ini terjadi sekitar pukul 14.00 WIB dan berdampak signifikan di empat desa: Modangan, Kemloko, Dayu, dan Penataran.

    Plt. Kepala Pusdalops BPBD Blitar, Bajoe Poerna Siswa menyatakan bahwa kerusakan terparah terjadi di Desa Modangan. Salah satu rumah di sana, milik Bapak Busono di Dusun Modangan RT 03 RW 02, dilaporkan mengalami kerusakan berat setelah tertimpa pohon sengon buto yang besar.

    “Total kerugian akibat pohon tumbang dan angin kencang mencakup 15 titik rumah dan infrastruktur. Sebagian besar mengalami rusak ringan, namun ada satu rumah di Modangan yang rusak berat,” Plt. Kepala Pusdalops BPBD Blitar, Bajoe Poerna Siswa pada Selasa (28/10/2025).

    Di Desa Modangan, selain rumah Bapak Busono, empat rumah lain juga tertimpa pohon (manggis, waru, dan petai). Bahkan, pohon tumbang sempat menutup akses jalan raya arah Karangrejo, namun segera ditangani oleh petugas gabungan.

    Situasi serupa terjadi di Desa Kemloko. Delapan titik dilaporkan rusak. Pohon durian, kelapa, dan loloan menjadi biang keladi yang menimpa atap teras hingga kandang kambing.

    “Atap teras Pak Rozak terbawa angin. Sementara atap teras Bu Reni tertimpa pohon durian, dan atap rumah Pak Jamai serta Pak Amat tertimpa pohon kelapa,” jelasnya.

    Di Desa Penataran, kerusakan dilaporkan terjadi pada gudang kayu milik Bapak Budiono yang tertimpa pohon kelapa. Dan sejumlah rumah warga lainnya rusak akibat angin kencang tersebut.

    BPBD Kabupaten Blitar segera bergerak ke lokasi usai kejadian untuk melakukan asesmen kerusakan, pembersihan pohon, dan penanganan darurat. Sebagian besar pohon tumbang yang menutup akses jalan raya dan dusun dilaporkan sudah tertangani.

    Mengingat kondisi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi, BPBD Kabupaten Blitar mengimbau masyarakat di seluruh wilayah agar selalu waspada dan berhati-hati, terutama saat hujan deras disertai angin kencang. [owi/beq]

  • 2.500 Starlink Diblokir SpaceX, Dipakai Sindikat Penipuan Online

    2.500 Starlink Diblokir SpaceX, Dipakai Sindikat Penipuan Online

    Jakarta –

    SpaceX menonaktifkan lebih dari 2.500 terminal Starlink yang diduga digunakan oleh sindikat penipuan online di Myanmar. Langkah ini diambil setelah laporan bahwa militer Myanmar membongkar jaringan kejahatan siber besar di kawasan perbatasan dengan Thailand.

    Lauren Dreyer, Wakil Presiden Operasi Bisnis Starlink, mengumumkan langkah ini melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa malam (22/10/2025). Ia menegaskan bahwa SpaceX selalu mematuhi hukum di lebih dari 150 pasar tempat Starlink beroperasi.

    “SpaceX terus mengidentifikasi pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan yang diterima dan hukum yang berlaku. Dalam kasus langka, kami mengambil tindakan tegas, termasuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia,” tulis Dreyer.

    Menurutnya, di Myanmar, SpaceX secara proaktif menemukan dan menonaktifkan ribuan terminal Starlink yang digunakan untuk mendukung operasi kejahatan siber lintas negara.

    Operasi Militer Bongkar Pusat Penipuan

    Berdasarkan laporan Associated Press, militer Myanmar sebelumnya menggerebek kompleks kejahatan siber ‘KK Park’ di dekat perbatasan Thailand. Operasi ini menyasar 260 bangunan ilegal, menyita 30 perangkat Starlink, dan menahan lebih dari 2.000 orang yang terlibat.

    Pihak militer menuding kelompok etnis bersenjata Karen National Union (KNU) berada di balik proyek penipuan tersebut. Namun, KNU membantah tuduhan itu dan menilai pemerintah militer hanya mencari kambing hitam.

    Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand dikenal sebagai pusat operasi penipuan online yang menargetkan korban global. Modusnya melibatkan bujuk rayu romansa digital, investasi palsu, dan kerja paksa. Ribuan pekerja dari Asia dan Afrika direkrut dengan janji pekerjaan sah, tetapi kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi seperti perbudakan.

    Laporan AFP mengungkap bahwa kompleks penipuan di kawasan Myawaddy menggunakan Starlink secara ilegal untuk mengakses internet berkecepatan tinggi di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau sinyal.

    Secara resmi, Starlink tidak memiliki izin operasi di Myanmar maupun Thailand, namun perangkatnya diselundupkan dan digunakan oleh sindikat kriminal. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Terorganisir (Oktober 2024), sekitar 80 antena Starlink yang digunakan dalam operasi penipuan disita dalam periode April-Juni 2024.

    SpaceX diketahui memiliki kemampuan geofencing untuk menonaktifkan terminal di wilayah tertentu, serta dapat memblokir perangkat berdasarkan ID unik. Namun, sindikat kriminal tampaknya menemukan cara untuk menghindari pembatasan ini.

    Kasus ini menarik perhatian politisi Amerika Serikat. Pada Juli 2025, Senator Maggie Hassan mendesak Elon Musk untuk memastikan Starlink tidak disalahgunakan oleh pelaku penipuan internasional. Ia meminta transparansi terkait langkah SpaceX mencegah penyalahgunaan jaringan internet satelit tersebut.

    Menanggapi hal ini, Dreyer menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan teknologinya. “Tindakan di Myanmar menjadi contoh nyata komitmen kami terhadap keamanan global,” ujarnya.

    (afr/afr)

  • Komdigi Sebut Nilai Deposit Judi Online Tembus Rp17 Triliun

    Komdigi Sebut Nilai Deposit Judi Online Tembus Rp17 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan nilai deposit judi online pada semester I/2025 sudah mencapai Rp17 triliun.

    Safriansyah Yanwar Rosyadi, Direktur Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyampaikan sepanjang 2025, Komdigi telah melakukan penanganan terhadap lebih dari 7,2 juta konten perjudian daring. Nilai deposit judi online pada semester I/2025 sudah mencapai Rp17 triliun. Namun, fenomena ini terus berevolusi dengan cepat.

    “Kami sudah memblokir jutaan konten, tapi yang tumbuh juga tak kalah cepat. Ini tantangan global yang menuntut kerja bersama,” ujar Safriansyah, di Jakarta, Selasa (21/10).

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam forum group discussion (FGD) bertema Membangun Kolaborasi Digital Bebas Perjudian Daring. Acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara Katadata dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan mulai dari regulator, aparat penegak hukum, industri keuangan, hingga perwakilan asosiasi internet.

    Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp927 triliun selama periode 2017 hingga kuartal I/2025. Angka ini menunjukkan bahwa praktik ilegal tersebut tidak lagi berskala kecil, melainkan sudah menjadi fenomena sistemik yang menembus berbagai lapisan masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda menjelaskan, upaya pemerintah berlandaskan kerangka hukum yang kuat seperti UU ITE, UU PDP, hingga PP 71/2019. Namun, imbuhnya, regulasi saja tidak cukup.

    “Kita butuh AI-based detection system, integrasi database lintas instansi, serta kerja sama internasional dalam mengurangi masifnya perjudian daring di Indonesia.”

    Dalam konteks pemberantasan judi daring, Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kerap kali dijadikan kambing hitam atas maraknya praktik transaksi perjudian daring. Padahal, dalam ekosistem tersebut, layanan keuangan tidak berada di hulu, melainkan di tahap akhir yang kerap disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan netralitas sistem pembayaran digital.

    PJP, menurut Huda, menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam menutup celah transaksi yang digunakan jaringan judi daring. Untuk itu, perlu kolaborasi ideal antara Komdigi, industri pembayaran, PPATK, dan Polri yang mencakup pemblokiran rekening mencurigakan, sistem deteksi transaksi ilegal, serta kampanye literasi keuangan yang masif.

    Menurut Erika, Kabid Perlindungan Data pada Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, persoalan judi daring kini juga terkait keamanan nasional.

    “Rantai operasinya kompleks, dari pendaftaran domain massal hingga transaksi lintas negara menggunakan e-wallet, QRIS, bahkan kripto,” jelasnya.

    Ia menambahkan, 70% pemain judi daring berpenghasilan di bawah Rp5 juta, dan sebagian adalah penerima bansos. Pada Juli 2025, sebanyak 603.000 penerima bantuan sosial diketahui terlibat dalam aktivitas judi daring, dan bantuan mereka dihentikan.

    Kemenko Polkam kini mendorong grand strategy pemberantasan judi daring dari tiga lapis. Yakni pemutusan domain dan hosting di hulu, patroli siber kolaboratif di tengah, hingga interdiksi finansial di hilir.

    “Pendekatannya harus pentahelix, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat,” tegas Erika.

    Erika juga mengapresiasi salah satu perusahaan dompet digital, DANA, yang secara konsisten berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian daring serta aktif berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan praktik perjudian daring.

    Danang Tri Hartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi, judi daring sebagai silent killer ekonomi nasional. Menurutnya, uang yang berputar dalam praktik ini tidak menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

    “Uangnya lari ke luar negeri, ekonomi kita kehilangan sirkulasi. Karena itu, diplomasi multilateral antarnegara sangat penting,” tandasnya.

    Sementara itu, AKBP Alvie Granito Pandhita dari Dittipidsiber Polri menyoroti aspek kemanusiaan di balik praktik ini. Polri mencatat, sepanjang 2024–2025 telah dilakukan penyitaan aset senilai hampir Rp925 miliar dari jaringan perjudian daring.

    “Ada pekerja Indonesia yang direkrut untuk mengoperasikan situs judi di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, tapi berujung eksploitasi,” ungkapnya.

    Ketua Bidang Hukum dan Kepatuhan Perbanas Fransiska Oei menyampaikan industri keuangan juga berada di garis depan pencegahan. Pihaknya telah memperkuat lapisan deteksi terhadap rekening dan transaksi ilegal.

    “Bank dan PJP sudah melaporkan rekening mencurigakan ke PPATK, dan kami mendukung penuh integrasi data lintas otoritas. Teknologi crawling AI dapat membantu mempercepat deteksi rekening yang terlibat dalam jaringan judi daring,” ujarnya.

    Fransiska menambahkan, industri juga berupaya menjaga kepercayaan publik agar tidak tergerus akibat penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Transaksi digital adalah tulang punggung ekonomi masa depan. Karena itu, industri keuangan berkomitmen memastikan sistem pembayaran tetap aman, transparan, dan beretika.

    Pada kesempatan yang sama, Syarif Lumintarjo, Ketua Bidang Koordinator Infrastruktur dan IDNIC APJII menilai, pertumbuhan internet dan digitalisasi pasti membawa sisi lain yang saling bertolak belakang.

    “Teknologi mempercepat apa yang sebelumnya kita lakukan. Dulu judi dilakukan offline, sekarang online. Inilah paradoks teknologi,” ujarnya.

    Syarif menambahkan, paradoks itu muncul lantaran teknologi yang diciptakan untuk mempermudah hidup justru juga mempercepat penyebaran perilaku negatif. Persoalan perjudian daring tidak berhenti pada aspek teknologi. Di balik maraknya situs-situs ilegal itu, terdapat pula paradoks sosial.

    Dalam membangun ruang digital yang bebas dari perjudian daring, bukan sekadar soal memblokir situs atau menindak pelaku, tetapi membentuk ekosistem kepercayaan yang melibatkan seluruh pihak. Pemerintah sebagai regulator, industri pembayaran sebagai penjaga gerbang transaksi, media sebagai penyampai data dan edukasi publik, serta masyarakat sebagai garda terdepan.

    Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi fondasi bagi Indonesia menuju ekonomi digital yang sehat, beretika, dan berdaulat, di mana teknologi tidak lagi menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana pemberdayaan bagi seluruh warganya.

    CEO & Co-Founder Katadata Metta Dharmasaputra menilai peran media berbasis data menjadi penting untuk memperkuat kesadaran publik.

    “Sangat disayangkan melihat angka deposit perjudian daring mencapai Rp17 triliun. Padahal, jika digunakan untuk pembangunan bisa jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Metta.

  • Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Tetap jadi Magnet Investasi dan Ekspor Dunia di Tengah Ketidakpastian Global 

    Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Tetap jadi Magnet Investasi dan Ekspor Dunia di Tengah Ketidakpastian Global 

    Liputan6.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa wilayah yang dipimpinnya masih menjadi salah satu magnet investasi dan ekspor dunia, meskipun situasi global tengah diliputi ketidakpastian.

    Menurutnya, di tengah tantangan besar seperti pandemi, konflik geopolitik, dan perang di sejumlah kawasan, Jawa Tengah justru mampu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang menjadi fondasi utama bagi dunia usaha.

    “Selama ini tidak ada konflik komunal atau gangguan keamanan di Jawa Tengah. Iklim masyarakat kita adem, ayem, dan nyaman. Investasi di sini aman,” ujar Luthfi dalam seminar bertema “Tantangan dan Peluang Ekspor Pasca Kebijakan Trump” di Semarang, Senin (20/10/2025). 

    Jaga Iklim Investasi dan Perkuat Daya Saing Daerah 

    Luthfi menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus memperkuat iklim investasi yang sehat dan kompetitif dengan melakukan berbagai langkah strategis, termasuk mempermudah proses perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

    Ia juga menekankan, tenaga kerja di Jawa Tengah memiliki daya saing tinggi baik dari sisi keterampilan maupun etos kerja, sehingga menjadi nilai tambah bagi para investor.

    “Pandemi Covid-19 dan berbagai krisis global seperti perang Ukraina–Rusia hingga konflik Timur Tengah memang mengguncang ekonomi dunia, namun Jawa Tengah mampu bertahan berkat semangat kebersamaan dan kesiapan menghadapi perubahan,” kata Luthfi. 

    Kebijakan Global Justru Buka Peluang Baru 

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemprov Jateng)… Selengkapnya

    Dalam kesempatan yang sama, Luthfi mengungkapkan bahwa kebijakan perdagangan era Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru membawa dampak positif bagi ekonomi daerah.

    Alih-alih menjadi hambatan, kebijakan tersebut mendorong arus investasi baru dari berbagai negara ke Jawa Tengah.

    “Bahkan, banyak negara yang menggantungkan ekspor sejumlah komoditas dari Jawa Tengah,” jelasnya.

    Berdasarkan data ekspor, Amerika Serikat masih menjadi pasar utama dengan kontribusi 47,9 persen dari total ekspor Jawa Tengah.

    Disusul Uni Eropa (11,2%), Jepang (8,1%), ASEAN (6,4%), dan Tiongkok (4,2%).

    Sepanjang Januari–Agustus 2025, nilai ekspor Jawa Tengah tercatat mencapai US$ 7,95 miliar, atau naik 10 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, surplus perdagangan mencapai US$ 2,19 miliar. Produk-produk unggulan seperti sarang burung walet, kulit kambing, ikan, udang, rajungan, dan olahan kayumenjadi primadona ekspor ke pasar Amerika dan Uni Eropa.

    Kawasan Industri jadi Motor Pertumbuhan Baru 

    Luthfi menuturkan, pengembangan kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    “Kami juga mendorong konektivitas antar wilayah seperti Soloraya, Semarang Raya, Pati Raya, hingga Banyumas Raya untuk pemerataan ekonomi,” jelasnya.

    Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ini agar memberikan manfaat ekonomi merata di seluruh daerah.

    Dorong Ekonomi Hijau dan Ekspor Berkelanjutan 

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemprov Jateng)… Selengkapnya

    Menyesuaikan dengan tren global, Gubernur Luthfi memperkenalkan program Rengganis Pintar (Revitalisasi Green Industry untuk Peningkatan Ekspor Jawa Tengah) sebagai langkah konkret menuju ekonomi hijau dan industri berkelanjutan.

    “Uni Eropa dan negara lain tertarik karena kita sudah mulai menerapkan ekonomi hijau. Ini peluang besar yang harus kita tangkap,” ujarnya optimistis.

    Program ini sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan Jawa Tengah dalam mengembangkan ekspor yang tidak hanya berorientasi pada volume dan nilai, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

    Jateng Siap Bersaing di Kancah Global 

    Mengakhiri paparannya, Luthfi mengajak seluruh pelaku usaha di Jawa Tengah untuk memanfaatkan momentum positifini guna memperkuat ekspor serta meningkatkan daya saing global.

    “Tugas saya itu seperti manajer marketing, tukang jualan Jawa Tengah. Saya ingin dunia tahu bahwa Jawa Tengah siap bersaing,” katanya disambut tepuk tangan peserta.

    Luthfi optimistis, kombinasi antara stabilitas daerah, potensi sumber daya, dan dukungan kebijakan ekonomi hijau akan membuat Jawa Tengah semakin menarik bagi investor dan eksportir dunia.

  • Lapas Mojokerto Andalkan 44 Kolam Lele Bioflok untuk Ketahanan Pangan Warga Binaan

    Lapas Mojokerto Andalkan 44 Kolam Lele Bioflok untuk Ketahanan Pangan Warga Binaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

    Meski memiliki keterbatasan lahan, Lapas Kelas IIB Mojokerto berhasil mengembangkan 44 kolam lele bioflok sebagai salah satu program andalan.

    Tidak hanya menopang untuk kebutuhan pangan warga binaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan kemandirian mereka.

    Tak hanya kolam lele, juga ada ketahanan pangan di bidang pertanian seperti budidaya cabe, terong, kangkung dan sawi hidroponik. Selain itu juga peternakan kambing dan ayam.

    Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 65 ribu ekor lele yang dibudidayakan secara aktif di seluruh kolam tersebut. Panen dilakukan secara bergilir setiap 2 hingga 5 hari sekali, dan hasilnya digunakan sebagai lauk pauk konsumsi harian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

    “Serta dijual kepada rekanan pemborong makanan untuk diolah di dapur Lapas. Di tengah keterbatasan lahan, kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan dan mendukung penuh program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya, Senin (20/10/2025).

    Selain itu, lanjutnya, juga menjadi program akselerasiMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang ketahanan pangan, pemajuan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia WBP Lapas Kelas IIB Mojokerto. Selain budidaya lele, Lapas Kelas IIB Mojokerto juga memiliki berbagai kegiatan produktif lainnya.

    “Di sektor pertanian, warga binaan menanam terong, cabai, kangkung, dan sawi hidroponik. Sementara di bidang peternakan, terdapat kambing dan ayam yang dikelola secara mandiri. Tak hanya itu, pembinaan juga menyentuh sektor kerajinan kulit, kuliner UMKM, dan pengelolaan resto oleh blok wanita,” katanya.

    Program tersebut melibatkan langsung para WBP Lapas Kelas IIB Mojokerto. Setidaknya ada 10 orang WBP yang bertugas mengelola kolam lele, tiga orang di peternakan kambing, lima orang di kerajinan kulit, 14 orang di unit UMKM makanan, serta lima orang di bidang pertanian dan hidroponik.

    Salah satu warga binaan, Afik Munandar yang terlibat dalam pengelolaan kolam lele mengaku mendapat banyak pelajaran dari kegiatan tersebut. Sejak tiga bulan lalu, ia terlihat dalam peternakan kambing. Sebanyak 10 ekor kambing tersebut mempunyai nama masing-masing, seperti Asmara, Celin, Grace dan lainnya.

    “Saya sendiri yang memberi nama agar mudah diingat. Perawatannya mudah, dikasih makan dan minum cukup dan yang terpenting keberhasilan kandang. Kotorannya ini untuk pupuk. Selain bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari di dalam Lapas, kami juga merasa punya keterampilan yang bisa digunakan setelah bebas nanti,” ujarnya.

    Melalui berbagai kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Mojokerto berharap dapat terus mendukung program pembinaan kemandirian serta memperkuat ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. [tin/ted]

  • Panen Padi Demak Tembus 10 Ton per Hektare, Taj Yasin Optimis Jateng Nomor Wahid Lumbung Pangan Nasional Regional 16 Oktober 2025

    Panen Padi Demak Tembus 10 Ton per Hektare, Taj Yasin Optimis Jateng Nomor Wahid Lumbung Pangan Nasional Regional 16 Oktober 2025

    Panen Padi Demak Tembus 10 Ton per Hektare, Taj Yasin Optimis Jateng Nomor Wahid Lumbung Pangan Nasional
    Tim Redaksi
    DEMAK, KOMPAS.com –
    Di tengah cuaca yang tidak menentu, berkah panen melimpah justru dirasakan para petani di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
    Salah satunya adalah Rianto (49), warga Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, yang berhasil menjadi pemenang dalam ajang lomba Panen Raya Padi 10 Ton Per Hektare, dengan hasil panen yang diukur mencapai 13,8 ton per hektare.
    Capaian panen padi yang melimpah di Demak ini membuat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen optimis terhadap ketahanan pangan.
    “Alhamdulillah untuk musim ini luar biasa, ya hitungan tonnya itu melebihi gitu. Ini dapat tiga kambing,” ujar Riyanto, dikonfirmasi Kamis (16/10/2025).
    Hasil kemenangan itu didapat dari metode ubinan atau uji sampel sebagian tanaman padi miliknya, apabila dikalkulasi luasan satu hektare mampu panen 13,8 ton.
    “Satu hektar kalau dihitung 13,8 ton, itu kan ubinannya 2,5 (kali 2,5) meter persegi mendapat 9,2,” jelasnya.
    Riyanto sendiri mengaku hanya memiliki lahan seluas satu bahu (sebutan untuk sepetak sawah dengan ukuran tidak menentu). Namun ia merasa bersyukur karena panen musim ini melimpah.
    Dari hasil panen sebelum yang berkisar 5 ton per bahu, kini diperkirakan meningkat lebih dari 7 ton.
    “Biasanya satu bahunya dapat lima ton, ini lebih banyak,” ujarnya
    Riyanto menambahkan, peningkatan panen di sawah miliknya didukung dengan cuaca kemarau, pupuk, dan irigasi dari Sungai Jajar.
    “Di samping cuaca iklim, juga obat pupuk ditambah. Alhamdulillah pengairan bagus, dikarenakan nyedot dari Sungai Jajar pakai pompa,” tutup Riyanto.
    Gelaran panen raya secara simbolis di Desa Tlogorejo juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen dan Bupati Demak Eisti’anah.
    Taj Yasin menyampaikan rasa syukurnya karena ketahan pangan di Jateng terus meningkat.
    “Alhamdulillah, jadi ketahanan pangan saat ini di Jawa Tengah sudah ada, kendala kita hanya beberapa, yang pertama adalah pengurangan lahan, akan tetapi lahan yang sudah ada ini kita maksimalkan,” kata Tak Yasin, usai menghadiri acara, Rabu.
    Dia menyoroti area persawahan di Demak yang sebelumnya terkendala irigasi dah lahan tergenang yang kini bisa ditanam lagi.
    “Kemarin-kemarin banyak lahan yang belum bisa dikerjakan, Alhamdulillah khususnya di Kabupaten Demak ini sudah ada ribuan hektare yang bisa ditanam lagi, akibat dari saluran persawahan yang kurang baik, kita bangun, kita perbaiki, irigasi kita perbaiki,” tuturnya.
    Selain itu, tanam padi melimpah juga didukung oleh perusahaan penyedia bibit dan pupuk swasta sehingga satu hektare sawah kini mampu panen 10 ton dari sebelumnya yang kurang dari jumlah tersebut.
    Dengan hasil tersebut, Taj Yasin optimis ketahanan pangan di Jateng ke depan menjadi nomor secara nasional.
    “Ini artinya apa, kita yakin untuk surplus di Jawa Tengah untuk pertanian bisa kita capai dengan baik, dan semoga bisa naik level, yang kemarin masih juara dua kita menjadi juara satu,” katanya.
    Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jateng targetkan panen padi 11 juta ton pada tahun 2025.
    “Hasil padinya selama satu tahun hampir 11 juta ton, jadi kita sudah nomor dua. Ini pertengahan kemarin ya, nanti bisa berlanjut bisa naik,” tutup Taj Yasin.
    Sementara Bupati Demak Eisti’anah, mengatakan meningkatkan produktivitas pertanian padi 10 ton per hektare merupakan capaian yang luar biasa dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
    “Capaian ini tentu tidak lepas dari peran para petani, dukungan teknologi pertanian, penyuluhan pertanian serta sinergi pemerintah daerah dan pusat,” kata Eisti’anah.
    Dia juga menyinggung pembangunan fisikal Demak yang difokuskan ke irigasi untuk mencegah banjir dan mendukung kebutuhan air petani sesuai kemampuan Pemda.
    “Jadi bisa dilihat tahun ini Demak memang kita pembangunannya banyak di normalisasi, selain untuk mencegah banjir ini juga sebagai upaya pengairan di persawahan,” katanya.
    Kepala Dinas Pertanian Demak, Agus Herawan, menyatakan panen padi di Demak kini sudah mencapai 69.000 hektare melebihi target tahun ini.
    “Tahun 2025 kita sekitar 51.000 hektare, ini sudah 69.000 ribu hektare dari Januari sampai ini MT1, 2 dan 3,” kara Agus.
    Ditambahkannya, pencapaian berlebih ini dikarenakan beberapa petani bisa menanam padi pada musim tanam ketiga atau MT3.
    Sebagai informasi musim tanam di Demak dikenal dengan MT1, MT2, dan MT3. Pada musim tanam pertama dan kedua sawah ditanam padi sedangkan untuk musim tanam ketiga atau MT3 petani biasanya hanya bisa menanam palawija yang hemat air karena bertepatan musim kemarau dan minimnya pasokan irigasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Delapan Ekor Kambing Antarkan Seorang Residivis ke Tahanan Polres Jombang

    Delapan Ekor Kambing Antarkan Seorang Residivis ke Tahanan Polres Jombang

    Jombang (beritajatm.com) – Delapan ekor kambing senilai Rp23 juta menjadi barang bukti yang mengantarkan seorang residivis berinisial MS (42) ke tahanan Polres Jombang. MS ditangkap di Nganjuk setelah melancarkan aksi penipuan dengan modus berpura-pura membeli pakan ternak.

    Aksi penipuan ini bermula dari transaksi jual beli kambing yang dilakukan melalui media sosial Facebook. MS yang berpura-pura ingin membeli pakan ternak kemudian menemui korban, Yuliatin (47), seorang ibu rumah tangga asal Kediri.

    Korban sepakat untuk menjual delapan ekor kambing dengan harga Rp23 juta. Namun, saat proses pembayaran, MS menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia mengajak korban beserta suami dan anak kandungnya untuk ikut ke Jombang dengan alasan mengambil uang.

    Setibanya di Kecamatan Tembelang, MS beralasan ingin membeli pakan kambing dan mengajak suami korban ke lokasi lain. Namun, setelah sampai di Kecamatan Gudo, MS berbuat licik. Ia berpamitan untuk memutar mobil Grand Max agar lebih dekat, namun justru tancap gas dan kabur meninggalkan suami korban di lokasi. Puncak penipuan terjadi di situ, meninggalkan korban dalam kebingungannya.

    Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, menjelaskan bahwa pelaku berhasil diamankan berkat laporan dari korban dan petunjuk yang diberikan oleh pimpinan Polres Jombang. “Atas arahan dan petunjuk pimpinan Bapak Kapolres Jombang, pelaku berhasil kami amankan di Nganjuk lengkap dengan barang buktinya,” ujar AKP Margono dalam konferensi pers, Rabu (15/10/2025).

    MS yang merupakan residivis dengan catatan kriminal pada kasus pencurian tahun 2002 dan penipuan mobil pada tahun 2023 kini terancam dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun, MS kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Tim Resmob Polres Jombang berhasil menyita barang bukti berupa satu unit mobil Grandmax warna hitam (N-8148-RF), delapan ekor kambing, dan satu unit sepeda motor Honda Beat (S-2391-OBI). Pelaku yang kembali beraksi setelah bebas dari penjara kini harus menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat.

    Dengan penangkapan MS, polisi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi secara online dan selalu waspada terhadap modus-modus penipuan yang kerap muncul di tengah masyarakat. [suf]