Xcloud.id

Hewan: Domba

  • Masa Tenang, Bawaslu Juga Larang Media Beritakan Kampanye Paslon

    Masa Tenang, Bawaslu Juga Larang Media Beritakan Kampanye Paslon

    JABAR EKSPRES – Bawaslu Kota Bandung turut melarang media masa untuk memberitakan pasangan calon (paslon) selama masa tenang. Itu disampaikan saat Apel Siaga, Sabtu (23/11).

    Apel itu juga salah satu langkah Bawaslu untuk ancang – ancang penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Bandung. Rencananya mulai Minggu (23/11) dini hari, Bawaslu dan petugas Satpol PP akan bergerak menertibkan APK.

    BACA JUGA: Ekosistem Pembiayaan Peternak Domba yang Diinisiasi OJK Mulai Menunjukkan Hasil

    Mereka akan menyisir sejumlah titik di Kota Bandung tempat APK bertebaran. Itu dilakukan untuk menjaga kondusifitas masa tenang pilkada.

    Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar mengingatkan kepada seluruh pasangan calon, LO hingga media massa. Peringatan itu terkait untuk tidak melakukan aktifitas kampanye dalam bentuk apapun termasuk pemberitaan di media massa. “Hari ini adalah terakhir kampanye,” jelasnya.

    Dimas melanjutkan, pelaksanaan kampanye selama masa tenang tentu dilarang. “Aturan tegas, jadi tidak boleh ada aktivitas kampanye yang dilaksanakan oleh seluruh pihak. Mulai dari paslon, LO, tim pemenangan maupun media,” cetusnya.

    BACA JUGA: Survei Polsight, Haru Dhani Ungguli Farhan Erwin

    Kampanye yang dimaksud bukan hanya menyampaikan gagasan secara langsung. Tapi juga berbagai bentuk lain. “Misal membagikan bahan kampanye baik itu berupa stiker, flyer. Apapun itu yang sesuai diatur PKPU,” ujarnya.

    Jika ditemukan pelanggaran maka yang bersangkutan juga dapat sanksi tegas. Sesuai pasal 187 undang undang 10 tahun 2016 tentang larangan kampanye di luar jadwal, pelaku dapat di kenai sanksi dengan ancaman kurungan badan paling lama 3 bulan dan denda 1 juta rupiah. (son)

  • Survei Polsight, Haru Dhani Ungguli Farhan Erwin

    Survei Polsight, Haru Dhani Ungguli Farhan Erwin

    JABAR EKSPRES – Elektabilitas Pasangan Calon (Paslon) Haru Suandharu – R. Dhani Wirianata berhasil mengungguli Paslon Muhammad Farhan – Erwin. Itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Polsight.

    Dalam survei yang dilakukan 17 – 21 November 2024 itu, Paslon Pilwalkot Bandung Nomor urut 2 Haru Dhani mendapat suara 36,58 persen. Perolehan itu menempatkan Haru – Dhani di posisi teratas.

    Sementara pasangan Farhan – Erwin berada di urutan kedua dengan jarak yang cukup tipis. Mereka dapat suara 34,08 persen.

    BACA JUGA: Ekosistem Pembiayaan Peternak Domba yang Diinisiasi OJK Mulai Menunjukkan Hasil

    Di urutan berikutnya adalah paslon Arfi Rafnialdi -Yena Iskandar Ma’soem dengan 12,33 persen. Lalu berikutnya Dandan Riza Wardana -Arif Wijaya dengan 9,50 persen.

    Analis Politik sekaligus Direktur Riset Polsight, Kiki Pratama menuturkan, Sampel dalam survei itu diperoleh melalui metode riset Stratified-Systematic Random Sampling dengan jumlah Sampel 1.200 orang.

    “Sebarannya di semua kecamatan dan kelurahan Kota Bandung,” jelasnya.

    BACA JUGA: Sentra Abiyoso Salurkan Bantuan Untuk 467 Jiwa Korban Banjir Bojong Soang

    Kiki melanjutkan, Margin of Error dalam survei ini ± 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam survei tersebut responden disodorkan spesimen surat suara Pilkada Kota Bandung lalu ditanya seandainya pemilihan Walikota Bandung diadakan hari ini pasangan mana yang akan responden pilih. Artinya simulasi dibuat semirip mungkin dengan surat suara nantinya.

    Kiki menambahkan, dalam hal alasan memilih pasangan calon Walikota Bandung, tertinggi adalah karena merasa yakin bahwa pasangan yang mereka pilih tersebut akan mampu menyelesaikan masalah di Kota Bandung.

    “Angkanya 26,31 persen. Jadi masyarakat yakin betul bahwa pasangan yang mereka pilih akan membawa Kota Bandung ke arah yang lebih baik” tutupnya.(son)

  • Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Hal ini disampaikan nya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Menjelang Pemungutan Suara yang digelar di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    “(Sesuai dengan arahan) Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang betul-betul menyampaikan dalam beberapa forum mengenai konsepsi beliau tentang demokrasi yang minus kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut-menghasut, demokrasi yang sejuk dan damai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

    “Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil,” tambahnya.

    Dalam laporannya, dia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pilkada serentak sudah dipenuhi oleh daerah.

    Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai 100 persen, meskipun sempat terjadi kendala di beberapa daerah. Selain itu distribusi logistik pilkada juga nyaris rampung.

    Kemendagri juga telah mengadakan serangkaian rapat intensif bersama Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mengevaluasi dan menyerap berbagai dinamika yang terjadi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Dalam rapat tersebut, para kepala daerah diingatkan mengenai pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.

    Selain itu, dalam rapat tersebut disampaikan juga mengenai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu poin utama. “Di situ kami ingatkan (juga) tentang prinsip-prinsip netralitas ASN,” ujar Bima.

    Dalam penutupan rapat, Bima kembali mengingatkan pentingnya menyebarkan narasi demokrasi yang sejuk dan damai. Ia menekankan bahwa untuk memperkuat narasi pilkada yang sejuk dan damai, diperlukan langkah-langkah bersama.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa pilkada serentak harus menjadi momen untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

    Hal ini penting untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk 8 Astacita Presiden Prabowo Subianto, 17 program prioritas, dan 8 program cepat.

    “Artinya saat tahapan pemilu berjalan, 8 program cepat dari pemerintah juga harus sukses. Padahal, kepala daerahnya baru dilantik pada Februari nanti. Nah kita-kita inilah yang menentukan itu. Sukses pilkada tapi sukses (juga) program cepat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” jelas Lodewijk.

    Ia juga menyampaikan apresiasi nya terhadap kesiapan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan. Lodewijk menjelaskan bahwa berdasarkan paparan penyelenggara pemilu, seluruh aspek pelaksanaan pilkada telah siap.

    Ini termasuk kesiapan aparat keamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan pentingnya kerja maksimal untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan baik.

    Sebagai Informasi, rapat ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidun) Kejaksaan Agung, Wakil Kepala Badan Inteligen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Deputi BIN, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta
    Wakil Kepala Badan Inteligen Strategis (Wakabais) TNI.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP Ungkap Anies Masuk Bursa Cagub DKI Sejak Awal: Putusan MK Ubah Peta

    PDIP Ungkap Anies Masuk Bursa Cagub DKI Sejak Awal: Putusan MK Ubah Peta

    Jakarta –

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan jika eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal masuk sebagai kandidat yang akan diusung oleh partainya untuk Pilkada. Ia menyebut pertimbangan terhadap Anies sudah ada sejak Juni 2024, sebelum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditugaskan sebagai pengurus partai di 5 Juli tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan Basarah menyikapi kabar Ahok yang menyebut PDIP tak pernah memasukkan nama Anies sebagai kandidat. Basarah justru mengungkap adanya komunikasi dengan PKB untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta.

    “Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” kata Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu (17/11/2024).

    Basarah lantas menjelaskan kronologi mulanya Anies dibidik partai untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dan PDIP sebagai pendampingnya. Saat itu PDIP dan PKB bersikap realistis lantaran sama-sama tak bisa mengusung kandidat sendiri di Pilkada Jakarta.

    Perolehan kursi kedua partai itu di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai 20 persen. PDI Perjuangan hanya mendapat 15 kursi, sedangkan PKB hanya memperoleh 10 kursi.

    ”Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri sebab putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” tutur Ahmad Basarah.

    ”Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” kata Ahmad Basarah.

    Basarah mengatakan sejumlah pimpinan DPP PDI Perjuangan pernah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Di antara lain, katanya, disampaikan oleh Puan Maharani, Hasto Kristyanto hingga Eriko Sotarduga.

    “Pertemuan pasca Putusan MK nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dengan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu,” ujar Basarah.

    “Mas Anies bersepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi dengan kelompok Islam khususnya para pendukungnya agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois khususnya dengan PDI Perjuangan,” sambungnya.

    Basarah mengatakan meski PDI Perjuangan pada akhirnya tak mengusung, namun Anies menyebut gagasan dan rencana baik untuk menjembatani silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasonalis Soekarnois akan terus dijalankan. Menurutnya hal itu positif supaya kepentingan bangsa tak diadu domba oleh siapapun.

    “Dalam pertemuan saya bersama dan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan bersama-sama,” ujar Ahmad Basarah.

    PDIP mengapresiasi pernyataan Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, terkait ‘Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan’ di kawasan Cilandak, yang ditujukan untuk mendukung Paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta. Basarah menyampaikan terima kasih atas dukungan itu.

    ”Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Mas Anies Baswedan dan timnya itu. Kami merasa satu nasib dan satu penanggungan yang berusaha dihancurkan oleh ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Gerakan rakyat bersatu tak boleh dikalahkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia yang susah payah diperjuangkan hingga melahirkan orde reformasi saat ini,” imbuhnya.

    (dwr/isa)

  • Kampanye Pilkada 2024 sampai Tanggal Berapa? Simak Lagi Jadwalnya!

    Kampanye Pilkada 2024 sampai Tanggal Berapa? Simak Lagi Jadwalnya!

    Jakarta –

    Kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan Pilkada 2024. Masa kampanye dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon pemilihan untuk mempromosikan program kerja mereka, sebelum hari H pemilihan.

    Kampanye dilakukan dalam beberapa waktu sebelum pemungutan suara. Lantas, kampanye Pilkada 2024 sampai tanggal berapa? Berikut informasinya.

    Dikutip dari PKPU Nomor 13 Tahun 2024, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

    Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan kampanye dilaksanakan tiga hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

    Berikut jadwal pelaksanaan kampanye Pilkada 2024.

    Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan: Rabu, 25 September 2024 – Sabtu, 23 November 2024Iklan media massa cetak dan media massa elektronik: Minggu, 10 November 2024 – Sabtu, 23 November 2024.

    Setelah itu, baru dilakukan masa tenang mulai dari Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024 (h-1 pemungutan suara Pilkada 2024). Dengan demikian, kampanye Pilkada 2024 dilakukan sampai tanggal 23 November 2024, h-4 pencoblosan Pilkada 2024.

    Daftar Larangan saat Kampanye Pilkada 2024Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.Menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota dan partai politik.Melakukan kampanye berupa hasutan, fitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan atau partai politik.Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah.Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye.Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah.Menggunakan tempat ibadah dan pendidikan.Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya.Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    (kny/imk)

  • Polresta Bogor Kota Dorong Program Ketahanan Pangan Nasional

    Polresta Bogor Kota Dorong Program Ketahanan Pangan Nasional

    JABAR EKSPRES – Polresta Bogor Kota bersama unsur Forkopimda Kota Bogor meluncurkan program penanaman jagung di atas lahan non-produktif di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan pada Jumat (15/11/2024).

    Program ini bertujuan mendukung kebijakan Presiden RI, Kapolri, dan Kapolda dalam memberdayakan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan yang bernilai ekonomis dan produktif untuk mendukung ketahanan pangan.

    “Kita melaksanakan penanaman jagung untuk mendukung bapak Presiden, Kapolri, dan Kapolda. Kami akan memberdayakan lahan seluas dua hektar yang sebelumnya non-produktif,” katanya kepada wartawan di lokasi acara.

    “Bibit dan pupuknya dari DKPP, dan targetnya tiga kali panen dalam setahun, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan kelompok tani,” imbuh Bismo.

    BACA JUGA:Buntut Rotmut Pejabat, Irjen Kemendagri Sidak Kantor BKPSDM Bandung Barat

    Nantinya, sambung dia, seluruh hasil panen akan dikelola oleh kelompok tani setempat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

    “Tanah ini milik pemda, kami akan mencari lahan-lahan lain yang tidak produktif untuk dijadikan produktif,” jelas dia.

    Program penanaman ini juga sejalan dengan instruksi Mabes Polri yang mengarahkan untuk memilih tanaman jagung, yang dinilai cocok dengan kondisi lahan.

    Dari Polresta Bogor Kota, sebanyak 12 personel Polri dan ASN turut ambil bagian dalam program ini.

    BACA JUGA:LINK Streaming Nonton Timnas Indonesia Vs Jepang Malam Ini, Lengkap dengan Klasemen Sementara

    Selain penanaman jagung, Polresta Bogor Kota juga memiliki program lain untuk meningkatkan produktivitas lahan.

    “Kami sudah memberdayakan ternak seperti kambing, domba, dan sapi, juga ada perikanan dengan ikan mas, nila, dan bawal. Untuk tanaman, ada jambu kristal, kangkung, bayam, dan lainnya,” terang dia.

    Bismo berharap, upaya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan di Bogor dan sekitarnya.

    Hasil produksi nantinya diharapkan bisa menyuplai dapur umum dan program pemerintah lainnya seperti badan gizi nasional.

    “Jadi pentingnya kolaborasi bersama DKPP, Babinsa, dan pihak-pihak terkait agar program ini bisa berjalan berkesinambungan dan terus dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” tandas Bismo. (YUD)

  • Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo, 2 Hektare Lahan di Bogor Ditanami Jagung Megapolitan 15 November 2024

    Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo, 2 Hektare Lahan di Bogor Ditanami Jagung Megapolitan 15 November 2024

    Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo, 2 Hektare Lahan di Bogor Ditanami Jagung
    Tim Redaksi

    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dua hektare lahan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ditanami jagung untuk mendukung program
    ketahanan pangan
    yang dicanangkan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    . Program ini bertujuan mengoptimalkan lahan non-produktif agar menjadi produktif.
    “Kita melaksanakan penanaman jagung untuk mendukung program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Kapolri, dan Pak Kapolda, untuk memberdayakan lahan yang tidak produktif sebelumnya untuk menjadi produktif,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada
    Kompas.com
    , Jumat (15/11/2024).
    Jagung dipilih karena memiliki masa panen yang singkat, dengan target tiga kali panen per tahun. Setiap siklus panen berlangsung sekitar empat bulan, dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh kelompok tani lokal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
    “Setahun bisa tiga kali panen, jadi sekali panen empat bulan, dan hasilnya akan dinikmati oleh para kelompok tani. Mereka akan memutar ekonomi sehingga bisa terus berkesinambungan memberdayakan lahan ini,” jelas Bismo.
    Selain jagung, Polresta Bogor Kota juga menjalankan program ketahanan pangan lainnya, seperti peternakan domba, kambing, sapi, serta budidaya ikan mas, ikan nila, dan bawal. Komoditas hortikultura seperti jambu kristal, kangkung, dan bayam juga ditanam sesuai minat dan keahlian petugas.
    Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari menyambut baik kolaborasi ini, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam mendukung ketahanan pangan.
    “Kita sedang mengidentifikasi ada beberapa lahan yang cocok untuk lahan perkebunan, karena tidak semua cocok untuk pertanian,” ujar Hery.
    Pemkot Bogor juga berencana memfasilitasi distribusi hasil panen agar dapat masuk ke pasar lokal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
    “Kita fikirkan bagaimana rantai distribusinya masuk ke pasar, masuk ke masyarakat. Yang penting harus bernilai ekonomi,” kata Hery.
    Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan di Kota Bogor tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hashim Pede Target Prabowo Ekonomi RI 8% Tercapai Sebelum 2029

    Hashim Pede Target Prabowo Ekonomi RI 8% Tercapai Sebelum 2029

    Baku –

    Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh angka 8%. Target ini cukup tinggi mengingat capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini hanya mentok di angka 5%.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim, Hashim Djojohadikusumo, meyakini target pertumbuhan ekonomi tersebut sangat mungkin dicapai. Bahkan dia meyakini pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai sebelum masa kepemimpinan Prabowo berakhir pada 2029.

    “Saya kira 2-3 tahun lagi, kita sudah, ya.” katanya saat ditemui di sela gelaran COP29 di Baku, Azerbaijan, Kamis (14/11/24).

    Hashim mengatakan, sejumlah program yang dimiliki pemerintah saat ini dapat membantu ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi. Di antaranya program makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya.

    “Ini ada nanti suntikan dana yang begitu masif, ini akan nanti berikan pertumbuhan ekonomi.” kata Hashim.

    Program makan bergizi gratis misalnya, Hashim mencontohkan bagaimana program ini akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi yang bisa memacu konsumsi dengan tumbuhnya lapangan pekerjaan baru dan investasi. Hal ini mengingat program ini akan menyasar sekitar 82 juta orang setiap harinya, mulai dari anak sekolah, prasekolah, dan ibu hamil.

    “Program ini nanti akan perlu 82 juta butir telur tiap hari. Berarti ibu-ibu dan peternak-peternak ayam nanti bisa jadi sumber dari makanan itu. Ini hanya satu contoh saja. Nanti ada suplai telor, ada suplai daging ayam, daging domba, atau kambing, dan sebagainya. Ekonomi pedesaan itu nanti akan hidup.” jelas Hashim.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo juga menargetkan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya. Pembangunan rumah yang menggerakkan hingga 185 bidang usaha pada proses pembangunan hingga setelahnya diyakini dapat ikut menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Contoh kita Korea Selatan, contoh kita adalah Singapura, contoh kita adalah Republik Rakyat Tiongkok. Di mana di China, selama 35 tahun, perumahan merupakan 25% dari GDP. Terus ada program lain, program food estate. Dan ini juga akan menumbuhkan.” kata Hashim.

    “Maka ini semuanya, saya yakin bisa lebih dari 8%. Kalau saya pribadi bisa 9-9,5% ekonomi. Itu saya pribadi, ya.” ungkapnya.

    (eds/ara)

  • Koramil Kunjang Kediri Berbagi Sembako dan Santunan

    Koramil Kunjang Kediri Berbagi Sembako dan Santunan

    Kediri (beritajatim.com) – Koramil 0809/23 Kunjang Kodim Kediri menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan aparat pemerintah dan komponen masyarakat. Berlangsung di Waroeng Sepesial Masakan Ayam (SMA) Kunjang, kegiatan itu juga diisi dengan pembagian sembako ke warga kurang mampu dan santunan anak yatim piatu.

    Danramil 0809/23 Kunjang Lettu Dwi Agung Hariyanto mengatakan, kegiatan ini merupakan program TNI AD khususnya Satkowil dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial di wilayah. Selain wujud kepedulian terhadap sesama, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi dan menunjang pembinaan teritorial antara aparat kewilayahan dengan masyarakat.

    “Komsos merupakan bagian dari salah satu metode Binter yang rutin kita laksanakan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan antara apkowil dengan aparat Pemerintahan dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan dan Tokoh masyarakat di wilayah,” tutur Lettu Dwi Agung Hariyanto, pada Rabu (13/11/2024).

    Koramil 0809/23 Kunjang saat menggelar Komsos dengan Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di Waroeng SMA Kunjang Kabupaten Kediri.

    Komsos dengan aparat pemerintah dan komponen masyarakat ini dihadiri oleh sejumlah unsur Forpimcam Kecamatan Kunjang mulai dari Danramil 0809/23 Kunjang Lettu Inf. Dwi Agus Hariyanto beserta anggotanya, Kapolsek Kunjang AKP Udi Waluyo beserta anggotanya, Camat Kunjang beserta Staf, Tokoh Masyarakat se wilayah Kunjang.

    Selanjutnya, Mitra Koramil Kunjang, Para Pengusaha, Perwakilan Bank, Para Kades se wilayah kecamatan Kunjang, Ketua Persit KCK Ranting Kunjang, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Drs. H. Sentot Djamaluddin, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Drs Sigit Sosiawan, Tokoh Agama dan Anak Yatim Piatu.

    Kegiatan ini, imbuh Lettu Dwi Agung, juga sekaligus untuk meningkatkan hubungan antara TNI dengan seluruh Komponen Masyarakat. “Sehingga akan timbul rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ini semua merupakan gambaran kita sebagai komponen masyarakat jangan sampai kembali seperti masa-masa silam kita yang mudah diadu domba. Oleh sebab itu kita harus tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan kita bersama,” tambahnya.

    Danramil juga mengatakan bahwa komponen masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menjaga serta melindungi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman yang timbul di dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai konsep Sistem Pertahanan Semesta.

    Koramil 0809/23 Kunjang saat menggelar Komsos dengan Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di Waroeng SMA Kunjang Kabupaten Kediri.

    Kapolsek Kunjang AKP Udi Waluyo mengapresiasi kegiatan komsos ini ,ia berharap hubungan sinergitas antara TNI Polri dan Tokoh Masyarakat tetap terjaga dengan baik, Ia juga mengingatkan jika sebentar lagi Kabupaten Kediri punya gawe dalam pilkada serentak 2024. “Untuk itu mari kita jaga kondusifitas wilayah Kediri khususnya kecamatan Kunjang aman, damai dan tertib,” ajaknya.

    Di tempat sama, Sentot Djamaluddin, selaku tokoh masyarakat mengapresiasi kegiatan komsos yang dilakukan oleh Koramil 0809/23 Kunjang. “Semoga dalam pertemuan ini dapat membawa suatu kerukunan dan kebersamaan dalam sinergitas antara TNI Polri, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat,”ucapnya. [nm/but]

  • Fitri Salhuteru Balas Sindiran Nikita Mirzani, Perselisihan Keduanya Makin Memanas

    Fitri Salhuteru Balas Sindiran Nikita Mirzani, Perselisihan Keduanya Makin Memanas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Fitri Salhuteru akhirnya membalas umpatan-umpatan dari Nikita Mirzani yang ditujukan kepadanya.

    Fitri yang sebelumnya disebut anj oleh Nikita Mirzani kini semakin membuat panas suasana keduanya.

    Perseteruan antara mantan sahabat Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru memang menjadi perbincangan hangat saat ini.

    Melalui live media sosialnya, Fitri membahas pernyataan Nikita yang menghujat serta membuka aibnya satu per satu.

    Respons yang diberikan pun cukup singkat, Fitri mengaku tidak mau menanggapi seseorang yang memiliki tiga ciri khusus dan yang bermaksud menyindir.

    “Maaf saya tidak akan pernah menanggapi tiga orang, pertama orang hilang ingatan, kedua bipolar dan ketiga netizen, gak ada gunanya,” kata Fitri Salhuteru.

    Sebelumnya, Nikita Mirzani kali ini terang-terangan menyebut nama Fitri dalam unggahan di Insta Stories miliknya.

    Dalam pernyataan tersebut, Nikita juga memberikan sindiran keras bahkan dengan umpatan ke Fitri Salhuteru.

    “Fitri Anj. Perempuan jalang, perempuan nggak ada otaknya, markus, serakah, pengangguran,” ujar Nikita Mirzani dikutip Selasa (12/11/2024).

    Nikita juga menuduh Fitri sebagai pribadi yang manipulatif, gemar menyebarkan fitnah, dan sering mengadu domba.

    Ibu dari Laura Meizani atau yang akrab disapa Lolly ini menyebut Fitri sebagai seorang pembohong dan juga sosok yang memiliki banyak wajah.

    “Tukang fitnah, manipulatif, tukang bohong, manusia muka 100, tukang jual beli perempuan, suka adu domba, nyalinya ciut, anak durhaka, nggak berani ribut pakai tangan sendiri karena nggak punya nyali,” sebutnya.