Xcloud.id

Hewan: Domba

  • Dukung Kemerdekaan Palestina, Pidato Prabowo di KTT D-8 Diapresiasi

    Dukung Kemerdekaan Palestina, Pidato Prabowo di KTT D-8 Diapresiasi

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir. Foto/BPMI Setpres

    JAKARTA – Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-11 D-8di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir. Menurut Ilham, Presiden Prabowo memahami masalah yang tengah dihadapi dunia Islam saat ini sehingga bersikap berani dan tegas dalam pidatonya.

    “Kami lihat Bapak Presiden dalam hal ini adalah sosok yang benar-benar memahami permasalahan. Pidato berani beliau di KTT D-8 Mesir tawarkan solusi konkret atasi kondisi Suriah dan dukung kemerdekaan Palestina ,” ujar Ilham dalam keterangan yang diterima, Senin (23/12/2024).

    Ilham menilai Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan masalah dunia Islam dengan tegas dan lugas, di antaranya terpecah belah di dalam maupun antarnegara. Hal ini membuat posisi tawar negara-negara Islam sangat lemah di mata dunia.

    “Akibatnya seperti yang kita rasakan saat ini, bagaimana dunia seakan memiliki standar ganda ketika berbicara urusan HAM pada masyarakat muslim seperti pada kondisi Suriah dan juga kemerdekaan Palestina,” kata Ilham.

    Menurut Ilham, pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya tentang perpecahan adalah sesuatu yang terukur. “Kalau kita amati, solusi yang ditawarkan Presiden Prabowo bukanlah fatamorgana belaka. Indonesia pada masa lalu sudah kenyang diadu domba oleh kolonial. Ketika, para elite bangsa dan masyarakat mulai mengedepankan persatuan daripada kepentingan masing-masing, di saat itulah bibit-bibit kemerdekaan muncul dan akhirnya membuahkan hasil,” jelasnya.

    Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah. Foto/Istimewa

    Ilham mengatakan, dengan persatuan antarpemimpin dunia Islam, akan berdampak pada kemajuan ekonomi, teknologi, dan sosial masyarakat muslim dunia.

    “Kita akan mampu memaksimalkan potensi ekonomi seperti pertumbuhan PDB yang besar, pengelolaan sumber daya alam yang efektif-efisien, manajerial dan organisatoris SDM yang tepat, maupun potensi lainnya. Sehingga, ke depan kita akan dapat berbicara banyak pada dunia, terutama pada pelanggaran HAM kepada masyarakat muslim, termasuk situasi Suriah terkini dan juga kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel sesegera mungkin,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). Prabowo menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

  • Sosok Yos Suprapto, Pelukis yang Kerap Angkat Isu Kritik Sosial Kini Pameran Tunggalnya Ditunda

    Sosok Yos Suprapto, Pelukis yang Kerap Angkat Isu Kritik Sosial Kini Pameran Tunggalnya Ditunda

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Yos Suprapto, pelukis yang dijadwalkan akan mengadakan pameran tunggal.

    Pameran itu bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” di Galeri Nasional Indonesia (GNI).

    Jika mengacu pada jadwal pameran tunggal Yos Suprapto sebenarnya digelar pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025.

    Pameran itu bertempat di Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta Pusat.

    Bahkan, Yos Suprapto sudah menyiapkan lebih dari 30 lukisan dengan tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia untuk tampil dalam pameran yang disiapkan sejak 2023 tersebut.

    Namun sayangnya, pameran Yos Suprapto yang digelar dengan bantuan kurator Suwarno Wisetrotomo itu ditunda karena ada faktor teknis soal kurasinya.

    Lalu, siapakah sosok Yos Suprapto yang lukiasannya dipamerkan Galeri Nasional Indonesia tersebut?

    Sosok Yos Suprapto

    Yos Suprapto lahir di Surabaya pada 26 Oktober 1952.

    Ia dikenal sebagai seniman, peluki, serta pernah menjadi konsultan lepas untuk teknologi tepat guna dan pertanian biodinamik.

    Dikutip dari tesis Pembuatan Buku Biografi: Yos Suprapto Naskah Akademik Skripsi Berbasis Karya (2018) karya Dorothy Ryani Honesty dari Universitas Multiedia Nusantara (UMN), Yos merupakan pelukis yang kerap menyuarakan kritik sosial melalui karyanya. 

    Lukisannya kerap memiliki makna simbolis yang abstrak dengan garis dan warna khas, seperti hitam, merah, biru, hijau, coklat, kuning, dan putih.

    Pelukis yang menekuni dunia seni sejak SMA ini, sedari dulu peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Yos Suprapto pernah belajar di ASRI Yogyakarta pada 1970. Namun, dia keluar pada 1973.   

    Dia pernah terlibat sebagai aktivis mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru. 

    Saat itu, Yos juga menjadi kontributor majalah bawah tanah independen sebagai ilustrator sampul. 

    Yos kemudian menyandang gelar PhD bidang Sosiologi Kebudayaan dari Southern James Cook University, North Queensland, Australia dan pernah tinggal di sana selama lebih dari 25 tahun. 

    Selain pelukis, dia juga dikenal sebagai ahli pertanian yang meneliti kandungan mineral selama lebih dari 10 tahun dan memahami penerapan teknologi pertanian. 

    Kemampuannya dalam pertanian tampak dalam buku yang ditulis bersama penulis-penulis lain berjudul Aplikasi Pupuk Kandang yang Ramah Lingkungan dalam Persepktif Budaya (2022). 

    Yos juga pernah menjadi ketua umum The Rainforest Information Centre di Lismore, NSW Australia, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan Walhi, CUSO organisasi sosial Kanada, dan NGO lain.

    Pameran Yos Suprapto

    Sepanjang kariernya, Yos sudah beberapa kali menggelar pameran yang mengangkat isu kritik sosial dan lingkungan.

    Seperti pada 1994, ia menggelar pameran tunggal bertajuk “Bersatu Dengan Alam” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 

    Dia kembali menggelar pameran tunggal bertema “Barbarisme: Perjalanan Anak Bangsa” di Galeri Nasional Indonesia pada 2001. 

    Setahun kemudian, pameran “Mata Hati Demokrasi” digelar di Taman Budaya Surakarta, Jawa Tengah. 

    Pada 2005, dia kembali mengangkat isu sosial berupa kritikan atas korupsi di lingkungan elit birokrasi dalam pameran tunggal bertajuk “Republik Udang” di Tembi Gallery, Yogyakarta. 

    Pameran tersebut mengkritik praktik korupsi di kalangan elite rezim Presiden Soeharto. 

    Tindakannya kala itu sempat membuat nyawanya terancam, meski dia berada di Australia. 

    Yos terakhir menggelar pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia pada 2017 bertema evaluasi mendalam perjanan budaya bangsa, terutama budaya maritim dengan judul “Arus Balik Cakrawala”. 

    Pameran-pameran lukisan yang digelarnya hampir semuanya menunjukkan ekspresi keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang terpecah, serta mengkritik pemerintah yang korup. 

    Salah satu lukisannya berjudul “Adu Domba” yang dipamerkan pada 2017 menggambarkan masyarakat Indonesia saat ini suka adu domba untuk mendapatkan kekuasaan politik.

    Penjelasan Galeri Nasional

    Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional Indonesia, Jarot Mahendra mengatakan, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena mempertimbangkan faktor teknis. 

    “Yakni mundurnya kurator pameran, Suwarno Wisetrotomo akibat ketidaksepakatan antara kurator dan seniman mengenai karya-karya yang akan dipamerkan,” ujar Jarot dalam keterangan resmi yang diterima , Jumat (20/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Pihak galeri menjelaskan, pameran tunggal Yos Suprapto telah disetujui sejak 2023 dan direncanakan dengan tema awal “BANGKIT!”. 

    Pameran ini bertujuan menyajikan karya seni lukis dan instalasi dari Yos Suprapto dengan fokus pada tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia. 

    Usai proses seleksi dan evaluasi kuratorial, tema pameran dipertegas bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”. 

    Tema ini dipilih karena mencerminkan pesan pembangunan dan kerja pemerintahan saat 

    “Dalam proses penataan karya-karya Yos Suprapto di area tata pamer, terdapat beberapa karya yang ditampilkan tanpa melalui persetujuan dan kesepakatan antara seniman dan kurator pameran terlebih dahulu,” terang Jarot. 

    Menurutnya, karya-karya yang dipamerkan atas inisiatif pribadi Yos. 

    Namun setelah dievaluasi kurator, karya-karya tersebut dianggap tidak sesuai tema pameran yang ditetapkan. 
    Atas kondisi ini, Yos Suprapto dan Suwarno Wisetrotomo melakukan proses mediasi. 

    Sayangnya, tidak tercapai kesepakatan mengenai karya-karya yang akan ditampilkan.

    Karena itu, kurator Suwarno Wisetrotomo pun menyatakan mundur dari tugasnya dalam pameran Yos Suprapto.

    “Sebagai langkah untuk menjaga keselarasan kuratorial dan memastikan kualitas pameran, Galeri Nasional Indonesia memutuskan untuk menunda acara ini,” tegas Jarot. 

    Jarot memastikan, hubungan GNI dengan Yos Suprapto dan Suwarno Wisetrotomo sangat dihargai. 

    GNI pun berkomitmen berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kedua pihak untuk mencari solusi yang kolektif dan konstruktif. 

    Penundaan pameran tersebut juga mencerminkan prinsip good governance yang selalu dijunjung tinggi oleh Galeri Nasional Indonesia. 

    Dia menekankan, setiap keputusan diambil dalam tahap penyelenggaraan pameran selalu dengan prioritas untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. 

    “Sejalan dengan itu, kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa proses kuratorial dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta serta memastikan keberagaman ekspresi seni di ruang publik kami,” lanjut Jarot. 

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini dan berharap dapat menyambut publik kembali di pameran Galeri Nasional Indonesia lainnya di masa depan,” imbuhnya.

    Kurator Suwarno Wisetrotomo buka suara

    Jurator Suwarno Wisetrotomo turut buka suara atas keputusannya tidak menerima beberapa karya Yos Suprapto dalam proses kurasi pameran. 

    Suwarno menuturkan, dirinya mengusulkan tema “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” untuk pameran tersebut. 

    Tema itu pun telah disepakati. 

    “Yos Suprapto telah menghasilkan instalasi tanah dan sejumlah lukisan yang berasal dari riset yang memadai dan relevan untuk tema yang disepakati ini,” terangnya dalam rilis resmi yang diterima, Jumat. 

    Menurut Suwarno, terdapat dua karya Yos Suprapto yang menggambarkan opini seniman tentang praktik kekuasaan. 

    Namun, dia tidak mengungkapkan karya mana yang dipersoalkan. 

    Suwarno lalu menyampaikan kepada Yos perihal karya tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan tema kuratorial pameran. 

    Dia menganggap keberadaan karya itu berpotensi merusak fokus seniman terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran tersebut. 

    “Menurut pendapat saya, dua karya tersebut ‘terdengar’ seperti makian semata, terlalu vulgar sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya,” jelasnya. 

    “Saya tidak menyetujui dua karya tersebut untuk dipajang dalam pameran ini,” tegas Suwarno.

    Meski begitu, dia menyebutkan bahwa Yos tetap mempertahankan keinginannya untuk memamerkan dua karya tersebut. 

    Perbedaan pendapat ini bahkan terjadi selama proses kurasi yang dimulai secara intensif sejak Oktober 2024 hingga hari H pembukaan pameran pada Kamis (19/12/2024). 

    “Karena tidak ada kesepahaman yang berhasil dicapai, saya menyampaikan kepada seniman, disaksikan rekan-rekan Galeri Nasional Indonesia, meski saya menghargai pendirian seniman, namun saya tetap memutuskan mundur sebagai kurator pameran,” lanjutnya. 

    Suwarno menambahkan, rencana mundur dari pameran itu pertama kali disampaikan kepada Yos Suprapto pada Senin (16/12/2024). 

    Pernyataan pengunduran diri Suwarno sebagai kurator ini disampaikan tidak dengan maksud menghentikan pameran Yos Suprapto. 

    Menurutnya, seorang kurator bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara tema yang disepakati dengan materi pameran. 

    “Bagi saya, sebagai seorang kurator, pendapat saya penting untuk dipertimbangkan oleh seniman,” tandas Suwarno.

    Mendadak ditunda

    Ada pun, acara pameran tunggal Yos Suprapto menjadi pembicaraan lantaran penundaannya disebut terkesan penuh tekanan. 

    Saat hendak pembukaan acara, pameran tiba-tiba tak bisa digelar karena adanya kendala teknis berupa lima karya dari 30 lukisan diminta diturunkan, tapi Yos Suprapto menolak. 

    Pengunjung pameran tunggal Yos Suprapto yang telah hadir pada 19 Desember malam pun tak bisa memasuki area pameran karena pintu masuknya dikunci. 

    Lima lukisan yang diminta diturunkan itu disebut berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia. 

    Yos Suprapto pun enggan mengikuti permintaan diturunkannya lima lukisan tersebut dan memilih membawa pulang semua karya lukisannya ke Yogyakarta.

  • PDIP Surabaya Tegaskan Kesetiaan ke Megawati dan Tolak Intervensi Jelang Kongres 2025

    PDIP Surabaya Tegaskan Kesetiaan ke Megawati dan Tolak Intervensi Jelang Kongres 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Keluarga besar PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya mencetuskan lima sikap tegas yang menegaskan kesetiaan dan solidaritas di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sikap ini sekaligus sebagai penolakan terhadap upaya intervensi dan pecah belah yang diduga dilakukan pihak tertentu menjelang Kongres ke-VI PDIP pada 2025.

    Pernyataan sikap ini dideklarasikan oleh “banteng-banteng” Surabaya dalam sebuah video yang kini beredar luas di media sosial dan grup-grup percakapan seperti WhatsApp. Dalam video tersebut, Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono bersama para pengurus tingkat kecamatan serta Satgas Cakra Buana PDIP menegaskan kebulatan tekad kader PDIP di Surabaya.

    Adi Sutarwijono menyampaikan lima poin penting yang menjadi sikap resmi keluarga besar PDIP Surabaya.

    Pertama, setia dan solid mendukung Megawati. Adi menegaskan bahwa PDIP Surabaya selalu setia dan kompak mendukung kepemimpinan Megawati Soekarnoputri serta menjalankan seluruh amanat yang diberikan Ketua Umum.

    Kedua, dukungan untuk Megawati di Kongres 2025. PDIP Surabaya mendukung penuh Megawati untuk kembali terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres ke-VI PDIP yang akan digelar pada 2025.

    “Suara arus bawah menghendaki Ibu Megawati Soekarnoputri kembali memimpin partai,” ujar Adi.

    Ketiga, menolak upaya adu domba dan intervensi. Adi juga menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk upaya adu domba dan politik pecah belah yang mencoba mencampuri pelaksanaan Kongres PDIP.

    Keempat, mendukung pemecatan tiga tokoh. Seluruh simpatisan dan kader PDIP Surabaya mendukung keputusan DPP PDIP yang memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Mohammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai.

    “Keputusan ini menjaga prinsip konstitusi, demokrasi, dan AD/ART partai,” tegas Adi.

    Kelima, konsisten bergerak di tengah rakyat. Adi menekankan bahwa PDIP Surabaya akan terus aktif membantu masyarakat, bukan hanya menjelang Pemilu, sesuai arahan Megawati Soekarnoputri.

    “Kami menjaga konsistensi pergerakan sebagai partai wong cilik,” imbuhnya.

    Pada akhir pernyataan, keluarga besar PDIP Surabaya turut mendoakan Megawati agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin PDIP. “Semoga Allah SWT meridhoi dan menjaga persatuan PDI Perjuangan,” tutup Adi. [beq]

  • 9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    Ketika Spanduk “Serang” Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah spanduk berukuran sekitar 3×3 meter dengan latar belakang hitam muncul di dinding pinggir Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), pada Rabu (18/12/2024).
    Spanduk tersebut menampilkan gambar Ketua Umum PDI-Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang disertai tulisan ‘Megawati Ketum Ilegal’.
    Dalam gambar tersebut, wajah Megawati tampak menunjukkan raut muka sedih.
    Selain itu, spanduk tersebut menyampaikan tuduhan bahwa Megawati melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 70 Ayat 1, yang menyatakan bahwa kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai.
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menegaskan bahwa pihaknya tetap solid mendukung kepemimpinan Megawati dan tidak akan terpengaruh oleh provokasi semacam ini.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI Perjuangan. PDIP Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” ungkap Dadang saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Dadang juga menyatakan bahwa spanduk tersebut dipasang secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
    “Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal,” kata Dadang.
    Ia menambahkan bahwa spanduk tersebut segera dicopot oleh DPC PDIP Bogor, dan menduga bahwa pemasangannya dilakukan pada malam hari.
    Pihaknya pun telah melaporkan pemasangan spanduk ilegal ini ke aparat keamanan.
    “Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor,” kata Dadang.
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu dalam menghadapi upaya pihak luar yang berusaha mengacak-acak internal partai.
    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menjelaskan bahwa instruksi itu disampaikan setelah pengurus partai mengendus adanya serangan menjelang
    kongres 2025
    .
    “Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-autkan, kira-kira seperti itu,” ujar Deddy dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024).
    Deddy juga mengungkapkan bahwa isu-isu yang menyudutkan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati muncul melalui pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.
    “Kami melihat bahwa bertebaran spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan
    buzzer-buzzer
    dan informasi-informasi sesat tentang PDI Perjuangan,” kata Deddy.
    Ketika ditanya lebih lanjut, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menambahkan bahwa kondisi ini menciptakan situasi siaga satu di internal partai untuk merespons upaya yang dianggap mengancam PDI Perjuangan.
    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” katanya.
    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Ahmad Bakit Ihsan, menilai bahwa kemunculan spanduk ilegal yang menyerang Megawati bisa jadi simbol kekecewaan dari sejumlah pihak setelah partai memecat kader-kader yang dianggap tidak loyal.
    “Banyak makna yang bisa ditangkap di balik pemasangan spanduk bernada gugatan terhadap Megawati. Satu, adanya kekecewaan terhadap pemecatan kader-kader PDIP yang dianggap tidak loyal,” kata Ahmad saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Jumat (20/12/2024).
    Ahmad juga melihat bahwa Megawati sebagai tokoh sentral PDIP menjadi target manuver pihak-pihak tertentu, terutama menjelang kongres yang akan datang.
    “PDIP di tingkat pusat di bawah kendali Megawati masih mengambil jarak dengan pemerintah, sehingga beragam gerakan dilakukan oleh yang berkepentingan untuk menggoyang Megawati,” imbuhnya.
    Dia mengatakan, keberadaan PDIP sebagai partai yang menguasai lembaga eksekutif dan legislatif selama dua periode terakhir, masih dinilai sebagai tantangan bahkan ancaman oleh partai lain.
    Ahmad menilai, ada pihak-pihak yang ingin mengucilkan atau mengkanalisasi PDI-P dari konstelasi politik Indonesia. Dan, upaya ini dinilai cukup berhasil setelah melihat hasil Pemilu.
    “PDIP yang berhasil menguasai eksekutif dan legislatif selama dua periode merupakan tantangan bagi partai lainnya, sehingga perlu “dikanalisasi” dan berhasil. PDIP periode sekarang hanya menang di legislatif dan itu pun dibuat sendirian,” kata Ahmad.
    Ia menganggap spanduk tersebut sebagai bagian dari kompetisi politik antar elite yang berusaha meraih kekuasaan di luar mekanisme prosedural.
    “Ya, ini bagian dari dinamika kompetisi politik antar elite yang berusaha meraih kekuasaan melampaui mekanisme prosedural,” tutup Ahmad.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Dukung Amarah Prabowo di Depan Erdogan Cs

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Dukung Amarah Prabowo di Depan Erdogan Cs

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim memberikan dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait pernyataan kerasnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, yang berlangsung Kamis (19/12/2024).

    Sebagai gambaran, KTT ke-11 D-8 itu dihadiri juga oleh Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi, Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan kepala negara lainnya.

    “Saya sampaikan dukungan penuh terhadap ucapan sahabat karib saya, Presiden Prabowo Subianto semasa Sidang Kemuncak D-8 baru-baru ini di Kaherah, Mesir,” terang Anwar Ibrahim melalui akun instagram resminya @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (21/12/2024).

    Anwar Ibrahim menegaskan, bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran yang pahit namun penting untuk dikedepankan dengan baik dan bijaksana. Terutama berkaitan dengan hak kenegaraan Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Justru, Malaysia dengan tuntas dan tegas mendukung kepengerusan Bapak untuk D-8 pada tahun 2026. Saya menantikan kerjasama erat dengan Indonesia untuk memastikan ia menjadi organisasi yang lebih dinamik dan terangkum,”

    “Sebagai negara serumpun, Malaysia akan bersama dalam lipatan sejarah ini bagi mengangkat suara rakyat negara-negara membangun,” tegas Anwar Ibrahim.

    Sebagiamana diketahui dalam Presiden Prabowo Subianto menyoroti perselisihan yang sering terjadi di antara negara muslim pada Sesi khusus terkait Palestina dan Lebanon di KTT Ke-11 D-8 itu.

    Menurut Prabowo hal ini lah yang membuat negara muslim saat ini tidak dihormati, sehingga sulit untuk memberikan pengaruh terhadap negara yang sedang berkonflik seperti Palestina.

    “Realitas situasi ini adalah bahwa dunia muslim tidak dihormati, populasi muslim di dunia mencapai 2 miliar orang, yaitu 25% dari populasi dunia,” katanya.

    Negara muslim juga memiliki sumber daya yang besar. Namun menurut Prabowo jika tidak bersatu dan sering berselisih paham, maka negara muslim tidak bisa memberikan bantuan kepada Palestina.

    “Kita sering berselisih di antara kita sendiri, dan ketika saudara-saudara kita dihancurkan maka hanya (bisa) memberikan deklarasi dukungan dan kemudian mengirimkan bantuan kemanusiaan,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo Devide et Impera atau politik adu domba adalah hukum imperialisme yang telah berlaku selama ribuan tahun, yang membuat negara muslim terpecah.

    “Setiap hari kita melihat Sudan, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim, Kita melihat Libya pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kita melihat Yaman, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kapan ini berakhir? kapan kita bisa membantu Palestina jika kita harus berselisih di antara kita sendiri,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan sering menghadiri berbagai pertemuan internasional. Namun yang sampai saat ini bisa dilakukan hanya memberikan deklarasi dukungan.

    “Indonesia telah berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa kami lakukan. Tapi saya menyerukan persatuan. Saya menyerukan kerja sama. Saya menyerukan agar negara – negara muslim menyadari bahwa kita tidak dihormati, suara kita tidak didengarkan,” tutur Prabowo.

    (pgr/pgr)

  • [POPULER JABODETABEK] Spanduk "Megawati Ketum Ilegal" Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan Megapolitan 21 Desember 2024

    [POPULER JABODETABEK] Spanduk "Megawati Ketum Ilegal" Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan Megapolitan 21 Desember 2024

    [POPULER JABODETABEK] Spanduk “Megawati Ketum Ilegal” Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berita populer Jabodetabek sepanjang Jumat (20/12/2024) didominasi seputar persoalan keberadaan spanduk “Megawati Ketum Ilegal”.
    Berita mengenai kemunculan spanduk “Megawati Ketum Ilegal” di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) menjadi berita terpopuler di kanal Megapolitan.
    Berikutnya, artikel tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bogor yang menyatakan spanduk itu dibuat orang pengecut untuk adu domba banyak dibaca pembaca.
    Sementara itu, berita tentang
    warga Cinere
    divonis membayar Rp 40 miliar ke pengembang karena masalah akses jalan turut menarik perhatian banyak pembaca.
    Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebutkan di atas:
    Sebuah spanduk bertuliskan “Megawati Ketum Ilegal” menggemparkan publik setelah ditemukan terpasang di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024).
    Pesan provokatif tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bogor.
    Ketua DPC PDI-P Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata berujar, partainya tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Ia juga memastikan bahwa upaya provokasi seperti ini tidak akan menggoyahkan kekompakan partai.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI Perjuangan. PDI-P Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” ujar Dadang kepada
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Spanduk tersebut juga menuduh Megawati melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan Undang-Undang Partai Politik.
    Menyikapi hal ini, Dadang memastikan bahwa spanduk tersebut langsung dicopot oleh pihaknya setelah ditemukan.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Dadang mengecam keras keberadaan spanduk itu dengan menilai sebagai upaya provokasi yang sengaja dilakukan untuk memecah belah internal partai menjelang Kongres PDI-P 2025.
    Dadang menduga bahwa pemasangan spanduk itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari agar luput dari perhatian.
    Ia memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
    “Pemasangan secara ilegal, bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal, sepertinya,” ujar Dadang.
    Sikap tegas ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan-tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu persatuan partai.
    “Kami DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” kata Dadang.
    Baca selengkapnya
    di sini
    Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, menghadapi vonis dari Pengadilan Tinggi Bandung yang mewajibkan mereka membayar sekitar Rp 40 miliar kepada pengembang perumahan berinisial M.
    Putusan ini menjadi puncak dari konflik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.
    Heru, salah satu tergugat, mengungkapkan bahwa polemik ini bermula dari rencana pengembang untuk membangun perumahan bernama CGR.
    Lokasi proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru, dengan sekitar 20 persen lahan proyek masuk dalam wilayah RW mereka, sementara sisanya terletak di Kelurahan Pangkalan Jati.
    “Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru.
    Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amarah Prabowo Memuncak di Depan Erdogan CS: Kita Tidak Dihormati!

    Amarah Prabowo Memuncak di Depan Erdogan CS: Kita Tidak Dihormati!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyoroti perselisihan yang sering terjadi di antara negara muslim pada Sesi khusus terkait Palestina dan Lebanon di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024), waktu setempat.

    Menurutnya hal ini lah yang membuat negara muslim saat ini tidak dihormati, sehingga sulit untuk memberikan pengaruh terhadap negara yang sedang berkonflik seperti Palestina.

    Dalam kesempatan itu juga dihadiri Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi, Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan kepala negara lainnya.

    “Realitas situasi ini adalah bahwa dunia muslim tidak dihormati, populasi muslim di dunia mencapai 2 miliar orang, yaitu 25% dari populasi dunia,” katanya.

    Negara muslim juga memiliki sumber daya yang besar. Namun menurut Prabowo jika tidak bersatu dan sering berselisih paham, maka negara muslim tidak bisa memberikan bantuan kepada Palestina.

    “Kita sering berselisih di antara kita sendiri, dan ketika saudara-saudara kita dihancurkan maka hanya (bisa) memberikan deklarasi dukungan dan kemudian mengirimkan bantuan kemanusiaan,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo Devide et Impera atau politik adu domba adalah hukum imperialisme yang telah berlaku selama ribuan tahun, yang membuat negara muslim terpecah.

    “Setiap hari kita melihat Sudan, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim, Kita melihat Libya pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kita melihat Yaman, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kapan ini berakhir? kapan kita bisa membantu Palestina jika kita harus berselisih di antara kita sendiri,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan sering menghadiri berbagai pertemuan internasional. Namun yang sampai saat ini bisa dilakukan hanya memberikan deklarasi dukungan.

    “Indonesia telah berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa kami lakukan. Tapi saya menyerukan persatuan. Saya menyerukan kerja sama. Saya menyerukan agar negara – negara muslim menyadari bahwa kita tidak dihormati, suara kita tidak didengarkan,” tutur Prabowo.

    (emy/mij)

  • Pemkab Labura Gelar Perayaan Natal Oikumene 2024

    Pemkab Labura Gelar Perayaan Natal Oikumene 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura) menggelar perayaan Natal Oikumene 2024 di Aula Ahmad Dewi Syukur, Kamis (19/12).

    Pada perayaan yang dihadiri seluruh umat Kristiani dari berbagai gereja se-Kabupaten Labura, dalam sambutan Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus yang dibacakan oleh Wakil Bupati Samsul Tanjung disampaikan ucapan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani.

    “Semoga Natal tahun ini, membawa kedamaian dan kasih bagi kita semua, serta mari kita sambut tahun 2025 dengan penuh suka cita dan penuh harapan,” katanya.

    Bupati Hendri juga meminta warga agar senantiasa menciptakan dan meningkatkan rasa persaudaraan dan kerukunan, baik internal seagama maupun antar umat beragama, serta menghindari perselisihan ataupun potensi adu domba di tengah masyarakat.

    “Selamat merayakan Natal untuk saudara-saudaraku umat kristiani dengan penuh suka cita, mari kita pupuk toleransi beragama sehingga masyarakat Labura dapat hidup rukun dan damai,” kata Hendri.

    Pada perayaan yang sama, Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Partai Golkar, Trinovi Khairani Sitorus turut menyampaikan bahwa Natal membawa pesan universal tentang kasih, pengorbanan, dan kedamaian.

    Dia menekankan tentang pentingnya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, mencintai sesama, hidup dalam harmoni, dan menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman.

    “Hari Natal mengajarkan kita untuk saling mencintai, hidup rukun, dan bersatu. Semangat Natal tahun ini hendaknya menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berkontribusi demi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi negeri Basimpul Kuat Babontuk Elok,” kata Trinovi.

    Pada kesempatan yang sama, Wabup Samsul Tanjung juga menyampaikan apresiasi atas kerukunan umat beragama di Kabupaten Labura. Pemkab Labura ditegaskan akan terus berkontribusi, baik pemikiran maupun pendanaan demi kesuksesan perayaan hari-hari besar keagamaan untuk semua agama yang ada di Bumi Basimpul Kuat Babontuk Elok.

    “Kami sangat menghargai semua usaha yang saudaraku umat Kristiani lakukan. Saya berharap momentum ini dapat kita jadikan sebagai bentuk perjuangan bersama dalam menghadirkan masyarakat yang taat dalam beragama, santun antar sesama dan ramah dalam bermasyarakat,” tutur Samsul.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • 9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    DPC PDIP Kota Bogor Gerak Cepat Copot Spanduk Provokatif Berkait Megawati di Tol BORR Megapolitan 20 Desember 2024

    DPC PDIP Kota Bogor Gerak Cepat Copot Spanduk Provokatif Berkait Megawati di Tol BORR
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Spanduk provokatif bertuliskan “
    Megawati
    Ketum Ilegal” yang terpasang di pinggir Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024), langsung ditindak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Bogor.
    Ketua DPC
    PDI-P
    Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, memastikan spanduk tersebut langsung dicopot segera setelah diketahui keberadaannya.
    “Kami, DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” ujar Dadang saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Spanduk berukuran sekitar 3×3 meter itu memuat gambar Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dengan ekspresi wajah sedih dan simbol banteng bertuliskan “Banteng Nangis, Takut Virus.”
    Spanduk tersebut juga menuding Megawati melanggar AD/ART partai dan Undang-Undang Partai Politik.
    Dadang menduga spanduk tersebut dipasang oleh pihak tidak bertanggung jawab yang bertujuan memprovokasi dan memecah belah partai menjelang Kongres 2025.
    “Sepertinya dipasang malam-malam, lalu menghilang. Pemasangan secara ilegal, bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal,” tegas Dadang.
    Dadang menegaskan seluruh pengurus dan kader PDI-P Kota Bogor tetap solid meskipun ada upaya provokasi tersebut.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI-Perjuangan.
    PDI-Perjuangan Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” kata Dadang.
    Dengan dicopotnya spanduk tersebut, Dadang berharap kejadian serupa tidak terulang dan situasi politik di internal partai tetap kondusif menjelang agenda penting partai.
    “Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    PDIP Bogor: Spanduk Serang Megawati di Tol BORR Dibuat Orang Pengecut untuk Adu Domba Megapolitan 20 Desember 2024

    PDIP Bogor: Spanduk Serang Megawati di Tol BORR Dibuat Orang Pengecut untuk Adu Domba
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menilai spanduk bertuliskan “Megawati Ketum Ilegal” yang terpasang di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024), sebagai bentuk provokasi yang bertujuan memecah belah internal partai menjelang Kongres PDI-P 2025.
    Dadang menduga pemasangan spanduk dilakukan pada malam hari untuk menghindari perhatian.
    Ia memastikan tindakan ini dilakukan secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
    “Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya,” ucap Dadang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/12/2024).
    Spanduk berwarna hitam dengan ukuran sekitar 3×3 meter tersebut langsung dicopot DPC PDI-P Kota Bogor.
    “Kami DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” kata Dadang.
    Selain itu, terdapat tuduhan bahwa Megawati melanggar AD/ART Pasal 70 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang bertujuan memecah belah partai. Kami tetap fatsun dan setia kepada Ketua Umum, Ibu
    Megawati Soekarnoputri
    ,” ujar dia.
    Lebih lanjut, Dadang meminta kader untuk tidak terpancing provokasi semacam ini dan terus menjaga kekompakan.
    “Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor,” kata Dadang.
    Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu menghadapi upaya pihak luar untuk mengacak-acak internal partai.
    Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan, instruksi itu disampaikan setelah seluruh pengurus partai mengendus adanya upaya menyerang PDI-P menjelang kongres pada 2025 mendatang.
    Upaya itu disebut Deddy dilakukan secara terorganisir dengan memunculkan isu bahwa PDI-P dan kepengurusan Megawati adalah Ilegal.
    Sebab, salah satu agenda Kongres PDI-P pada 2025 adalah pemilihan Ketua Umum Partai untuk periode selanjutnya.
    “Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, dalam bahasa Ibu Megawati mengaut-autkan, kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan,” ujar Deddy saat konferensi pers, Kamis (19/12/2024) malam.
    Deddy mengungkapkan, isu yang menyudutkan PDI-P di bawah kepengurusan Megawati tersebut dimunculkan lewat pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.
    “Kami melihat bahwa bertebaran spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat tentang PDI Perjuangan,” kata Deddy.
    Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menambahkan, Megawati menyerukan kepada seluruh kader partai agar menerapkan sistem “siaga satu” di internal, sebagai upaya mempertahankan kedaulatan partai.
    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.