Xcloud.id

Hewan: Ayam

  • Startup Hangry Raih Pendanaan Rp174 Miliar, Siap Ekspansi ke Malaysia

    Startup Hangry Raih Pendanaan Rp174 Miliar, Siap Ekspansi ke Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Startup kuliner berbasis cloud kitchen atau virtual restaurant, Hangry mengumumkan perolehan pendanaan sebesar US$10,5 juta atau sekitar Rp174 miliar (kurs Rp16.598 per dolar AS) dalam putaran Seri A5 yang dipimpin oleh Alpha JWC Ventures.

    Dana hasil pendanaan terbaru ini akan digunakan untuk memperluas jaringan operasional, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat infrastruktur dan peralatan dapur agar setiap gerai mampu melayani volume pesanan yang lebih tinggi dengan kualitas dan pengalaman pelanggan yang konsisten.

    Selain fokus pada peningkatan efisiensi, Hangry juga berinvestasi dalam inovasi produk guna menjaga kualitas dan kepuasan konsumen. Setiap brand di bawah naungan Hangry terus melakukan penyempurnaan resep dan proses untuk meningkatkan cita rasa serta tekstur makanan.

    “Konsumen Indonesia kini menginginkan dua hal sekaligus: kualitas dan keterjangkauan, itulah celah yang diisi oleh Hangry. Konsep restoran multi-brand virtual kami memungkinkan setiap pesanan untuk disajikan dengan efisien tanpa mengorbankan harga maupun rasa,” kata Pendiri dan CEO Hangry  Abraham Viktor dalam keterangan resmi pada Rabu (22/10/2025). 

    Abraham melanjutkan Hangry juga tengah mempersiapkan ekspansi internasional, dengan Malaysia menjadi pasar luar negeri pertamanya. Dia menyebut portofolio Hangry terus mendapat sambutan positif karena mampu menghadirkan variasi menu berkualitas dengan harga mulai dari US$1 atau sekitar Rp16.598.

    Dari total 18 merek yang dioperasikan, Hangry memiliki 17 brand yang berfokus pada olahan ayam dengan berbagai konsep, mulai dari ayam goreng bergaya lokal hingga internasional. Satu-satunya brand non-ayam adalah Dari Pada, yang menawarkan menu kopi dan minuman.

    Beberapa merek andalan seperti Moon Chicken, Ayam Mak Dura, dan Ayam Koplo menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan.

    “Di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli, makanansederhana yang memberi rasa nyaman seperti ayam menjadisemakin penting; baik sebagai santapan sehari-hari maupunsebagai bentuk comfort food yang menghadirkan keakraban dan kebahagiaan kecil di tengah rutinitas harian,” kata Abraham. 

    Dalam operasionalnya, Hangry mengandalkan model bisnis berbasis dapur efisien dan dapat diskalakan. Setiap gerai mengelola beberapa brand dalam satu alur produksi, memungkinkan perusahaan memproduksi lebih dari 1.000 porsi per hari per outlet dengan biaya operasional yang efisien dan kualitas yang tetap konsisten.

    Sementara itu, Co-Founder & General Partner Alpha JWC Ventures, Chandra Tjan, menilai Hangry telah menunjukkan kemampuan eksekusi yang luar biasa dalam membangun platform F&B yang efisien dan dapat dikembangkan lebih luas. 

    “Pemahaman mendalam mereka terhadap konsumen Indonesia menempatkan Hangry dalam posisi kuat untuk menjadi pemimpin di fase pertumbuhan berikutnya,” katanya. 

  • Penjaga makam Menteng Pulo 2 siap direlokasi terkait bangunan liar

    Penjaga makam Menteng Pulo 2 siap direlokasi terkait bangunan liar

    Jakarta (ANTARA) – Penjaga makam Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo 2, Tebet, Jakarta Selatan menyatakan siap direlokasi terkait bangunan liar yang ada di lahan pemakaman.

    “Siap saja direlokasi, kita sih silahkan saja kalau memang dibongkar,” kata penjaga makam, Jamil saat ditemui di TPU Menteng Pulo 2 Jakarta, Rabu.

    Jamil yang sudah bekerja di sana sejak 2014 mengatakan sudah menjadi hak pemerintah lantaran lahan tersebut milik mereka.

    Kendati demikian, dia menegaskan bangunan liar yang berada di lokasi kebanyakan ditempati penjaga makam, pemulung dan warga lainnya dengan jumlah sekitar 100 kepala keluarga (KK).

    Lalu, berdasarkan pantauan di lokasi juga makam menjadi tempat kandang ayam, sehingga terkesan kumuh dan kotor.

    “Sebenarnya bukan tempat tinggal buat orang-orang luar. Itu buat penjaga makam yang punya rumah aslinya di Bogor, di Depok. Itu untuk meringankan beban ongkos mereka,” ujarnya.

    Menurut dia, para warga itu tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga hidupnya bergantung dengan bekerja membersihkan makam. Terlebih, warga tersebut juga sudah beberapa kali diminta pindah oleh pemerintah setempat.

    Oleh karena itu, jika nantinya ada relokasi diharapkan adanya bantuan dana kompensasi agar mereka bisa mudah untuk pindah.

    “Pengennya sih dibiarin dulu sampai tempat itu dibutuhkan. Terus kita nggak cuma diusir begitu saja. Paling nggak harus ada uang kompensasi lah,” ucapnya.

    Alih fungsi lahan TPU berubah menjadi permukiman ilegal terjadi di TPU Menteng Pulo 2.

    Minimnya sumber daya manusia (SDM) dan kesadaran warga menjadi tantangan dalam pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU) di wilayahnya.

    Maka itu, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Jakarta Selatan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada warga ataupun pemilik usaha terkait penggunaan lahan TPU yang tidak sesuai peruntukannya atau melanggar aturan karena telah digunakan sebagai rumah tinggal ataupun tempat usaha.

    Kemudian, mengadakan rapat koordinasi bersama instansi terkait serta masyarakat yang menghuni lahan TPU untuk berdialog mengenai rencana relokasi keluar dari lahan TPU tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikuti Perintah Prabowo, Kejagung Pastikan Hukum Tajam ke Atas dan Humanis ke Bawah

    Ikuti Perintah Prabowo, Kejagung Pastikan Hukum Tajam ke Atas dan Humanis ke Bawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons perintah Presiden Prabowo Subianto agar penindakan hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menekankan bahwa pihaknya memiliki prinsip penegakan hukum humanis ke bawah, namun tajam ke atas.

    “Yang jelas tagline kami sudah menilaikan, bahwa kejaksaan saat ini tagline hukumnya tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (21/10/2025).

    Dia menambahkan penegakan hukum secara humanis itu diupayakan melalui keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Pada intinya, RJ ini dilakukan untuk mendamaikan suatu perkara agar tidak sampai ke meja hijau alias pengadilan.

    “Restoratif justice ini keadilan restoratif, di mana diusahakan sebelum naik ke pengadilan, diusahakan untuk didamaikan, dan nanti perkara ini tidak berlangsung ke pengadilan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan agar lembaga penegak hukum di Indonesia tidak melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Presiden ke-8 RI itu mengingatkan Kejaksaan dan Kepolisian agar berhati-hati dalam menjalankan tugas penegakan hukum. 

    Dia menekankan pentingnya keadilan yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan, bukan sekadar penindakan formalitas hukum. 

    Kepala negara pun menyinggung sejumlah kasus hukum yang menimpa masyarakat kecil, seperti anak di bawah umur yang ditangkap karena mencuri ayam dan seorang ibu yang diproses hukum karena mencuri pohon.

    “Hakim, jaksa, ada apa ngejar anak kecil mencuri ayam? Itu tidak masuk akal. Penegak hukum harus punya hati, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, angkara murka, jahat,” ujar Prabowo di Kejagung, Senin (20/10/2025).

  • Dari Tangan-Tangan Warga, Tumbuh Kekuatan Desa: Cerita Inspiratif Koperasi Merah Putih

    Dari Tangan-Tangan Warga, Tumbuh Kekuatan Desa: Cerita Inspiratif Koperasi Merah Putih

    Liputan6.com, Jakarta Puluhan ibu Desa Sukawana, Curug, Kota Serang, Banten, memenuhi pekarangan depan rumah Ketua RT setempat, sejak pagi hari. Bukan sekadar bersantai. Mereka sedang menanti kedatangan ‘warung’ keliling membawa sembako dengan harga miring.

    Tak berselang lama, mobil pikap putih tiba. Bagian belakangnya sudah dimodifikasi. Ditambahkan jerjak besi dengan tinggi kira-kira satu meter dan ditutupi terpal kuning.

    Wajah kaum ibu mendadak semringah. Mereka segera beranjak dari tempat duduknya dan mendekati arah mobil berhenti. Antusias para ibu membuat sopir buru-buru turun dan membuka terpal. Di dalamnya, sudah tersusun lengkap sembako berbagai jenis. Antara lain, minyak, gula, telur ayam negeri. Semuanya dibandrol dengan harga murah.

    “Diborong-borong, murah-murah,” teriak sopir lewat pengeras suara

    Suasana mendadak riuh. Ibu-ibu bergerak cepat mengelilingi mobil. Mereka sibuk memilih bahan pangan akan dibeli. Sesekali terdengar celutukan agar barang tak diborong satu orang. Setelah puas berbelanja, ibu-ibu kemudian membayarkan pada seorang wanita yang bertindak sebagai kasir. Rupanya, ini kali kedua mobil bak putih membawa sembako masuk ke kampung mereka.

    Kegiatan sembako keliling ini rupanya digagas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sukawana, Curug, Kota Serang, Banten. Selain menawarkan sembako murah dengan cara menjemput bola, KKMP Sukawana juga sering mengadakan bazar murah keluar masuk perkampungan warga.

    “Macam-macam, untuk harga paket yang jelas sangat jauh dengan harga di warung, Minyak Kita saja kita jual untuk anggota cuma Rp 15.700. Beras SPHP yang 5kg, kita jual Rp 60.000, telur ayam sekilo nya itu Rp 26.000,” ujar Ketua KKMP Sukawana Curug, Saeful, saat berbincang dengan Liputan6.com melalui pesan elektroniknya, Kamis, (16/10/2025).

    Biasanya, mobil bak putih membawa sembako akan mendatangi perkampungan warga setiap hari Minggu. Sebelumnya, pihak koperasi akan menginformasikan ke pihak RT dan RW. Baru kemudian diteruskan ke warga. Pembentukan KKMP Sukawana Curug diinisiasi dari program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 09 tahun 2025, koperasi ini bertujuan memperkuat perekonomian kerakyatan dan ketahanan pangan di lingkungan masyarakat kelurahan maupun pedesaan.

    Kick off program ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 lalu. Di momen itu, Prabowo meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Mengutip data https://merahputih.kop.id/ per tanggal 17 Oktober 2025, di fase I ini, ada 82.066 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum. Rinciannya, 8.587 koperasi kelurahan berbadan hukum, dan 73.477 koperasi desa berbadan hukum.

    Prabowo mengibaratkan koperasi seperti sebuah lidi yang banyak. Bisa memperkuat ekonomi, utamanya bagi masyarakat desa. Konsep gotong royong menjadi kekuatannya.

    Saeful bercerita, KKMP Sukawana Curug kini memiliki anggota 300 lebih. Latar belakangnya beragam. Ada petani, pelaku UMKM, pedagang kecil, peternak, hingga karyawan. Selain mengadakan bazar sembako murah, KKMP Sukawana Curug juga aktif memberikan pelatihan manajemen administrasi, pendampingan hingga pelatihan bagi pelaku UMKM agar lebih berkembang lagi.

    “Kami juga mensuplai produk kemasan makanan UMKM, membina UMKM yang ingin tumbuh bersama koperasi, hingga memberikan pemahaman management administrasi usaha tingkat UMKM,” jelasnya.

    Sama dengan KKMP Sukawana, KKMP Tegal Maja di Banten juga belum menyediakan fasilitas peminjaman uang untuk anggotanya. Mereka memilih fokus menjual barang-barang kebutuhan dapur dengan harga murah. “Sudah ada simpanan tapi pinjam enggak dulu, simpan pinjam juga besar bunganya kan membebani masyarakat juga. Jadi itu kita hindari dulu,” ujar Kepala Desa Tegal Maja, Muhamad Iksan, kepada Liputan6.com.

    Simpanan yang dimaksud ada yang sifatnya wajib dan pokok. Simpanan pokok dan wajib bisa diambil ketika mereka keluar dari keanggotaan koperasi. Berapa besarannya, Iksan tak merinci. Namun menurut dia, Koperasi Tegal Maja sudah memiliki 300 anggota.

    Sejak beberapa bulan beroperasi, KKMP Tegal Maja sudah mendapatkan keuntungan. Tidak terlalu besar, tetapi buat mereka itu pencapaian yang baik di awal.

  • Tidak Ada Revisi: Harga MBG di Jawa Rp10.000 per Porsi, Papua Rp30.000

    Tidak Ada Revisi: Harga MBG di Jawa Rp10.000 per Porsi, Papua Rp30.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) belum berencana merevisi besaran anggaran per porsi untuk menu makanan bergizi (MBG). Harga di Pulau Jawa relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di Maluku dan Papua. 

    Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menilai Rp10.000 per porsi masih mencukupi untuk sebagian besar wilayah di Indonesia, meskipun terdapat pengecualian untuk daerah-daerah dengan tingkat harga bahan pokok yang lebih tinggi seperti Papua dan Maluku.

    “Belum [ada revisi anggaran MBG per porsi], karena masih cukup Rp10.000 itu kita hitung masih cukup, kecuali wilayah-wilayah tertentu,,” kata Nanik saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk satu porsi MBG sangat tergantung pada kondisi geografis dan ekonomi di masing-masing daerah. Kendati demikian, BGN menyadari harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti di Pulau Jawa.

    “Yang memang daerah di situ memang tinggi kan bahan bakunya. Itu nggak mungkin Rp10.000 cukup, ya kan? Pokoknya berapa gitu ya, pokoknya lebih tinggi lah. Artinya yang mencukupi kan sekarang juga udah berjalan,” imbuhnya.

    Dalam hal pelaksanaan MBG, Nanik menjelaskan, setiap pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam penyesuaian harga sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, dia menegaskan pelaksanaan program makanan bergizi di lapangan akan tetap melibatkan pemda sebagai mitra utama.

    Dia juga mencontohkan perbedaan mencolok dalam kecukupan anggaran antarwilayah, seperti yang terjadi di Papua. Dia menyebut harga satu porsi MBG bisa mencapai lebih dari Rp30.000.

    “Di Papua belum tentu Rp30.000 cukup satu porsinya. Nah itu kita sesuaikan dengan wilayah masing-masing,” tegasnya.

    Sebelumnya, BGN menu program makan bergizi gratis (MBG) dengan harga Rp10.000 per porsi sudah diperhitungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kala itu, Nanik mengatakan Rp10.000 per porsi penerima manfaat sudah bisa menggunakan ayam dan telur dalam bahan baku MBG.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar seluruh SPPG tidak mengambil keuntungan berlebih dari bahan baku makanan. 

    Mekanismenya, dia menjelaskan setiap porsi MBG harus memiliki dua lauk. “Anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” terangnya.

    Adapun, Nanik juga mengingatkan agar seluruh unsur pelaksana saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program MBG. “Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini,” tandasnya.

  • KPKP Jaktim rutin awasi keamanan pangan di enam pasar tradisional

    KPKP Jaktim rutin awasi keamanan pangan di enam pasar tradisional

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur terus berkomitmen menjaga keamanan pangan bagi masyarakat di enam pasar tradisional.

    “Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan terpadu yang dilaksanakan di enam pasar tradisional wilayah Jakarta Timur,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Taufik menyebut, kegiatan ini bertujuan memastikan bahan pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional aman, layak konsumsi, dan bebas dari bahan kimia berbahaya.

    Selain itu, pengawasan ini merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

    “Kami ingin memastikan bahwa produk pertanian maupun peternakan yang beredar benar-benar aman dikonsumsi,” ujar Taufik.

    Enam pasar yang menjadi lokasi pemeriksaan, antara lain Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar Kramat Jati, Pasar Jambul, Pasar Cijantung, dan Pasar Lokbin Makasar.

    “Jadi kegiatan di Pasar Ciracas juga disertai pemeriksaan langsung di tempat (on the spot) oleh petugas teknis di lapangan,” jelas Taufik.

    Dari seluruh lokasi tersebut, tim gabungan mengambil total 78 sampel pangan, yang terdiri dari komoditas pertanian dan peternakan.

    Setiap pasar diambil 13 sampel, terdiri dari 11 komoditas pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, serta dua komoditas peternakan berupa daging ayam dan daging sapi.

    Berbagai jenis uji yang dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya zat berbahaya dalam bahan pangan, meliputi uji residu pestisida, formalin, klorin, dan eber.

    Uji residu pestisida bertujuan mengetahui kandungan zat kimia yang mungkin tersisa pada produk pertanian, sementara uji formalin dan klorin memastikan tidak ada bahan pengawet berbahaya yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan pangan.

    “Hasil pengujian ini menjadi dasar kami dalam mengambil langkah tindak lanjut, termasuk pembinaan atau tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran,” ucap Taufik.

    Adapun pelaksanaan pengawasan pangan terpadu ini melibatkan sejumlah instansi lintas sektor. Selain Sudin KPKP Jakarta Timur, kegiatan juga diikuti oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Korwas PPNS Polda Metro Jaya.

    Lalu, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Jakarta Timur, unsur Kecamatan Ciracas dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait seperti PPUPKM, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup.

    Taufik berharap sinergi berbagai pihak ini mampu memperkuat sistem pengawasan pangan di wilayah Jakarta Timur, khususnya pada jalur distribusi bahan pangan segar yang berasal dari petani, pedagang grosir, hingga pengecer di pasar tradisional.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam Regional 20 Oktober 2025

    Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam Regional 20 Oktober 2025

    Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam
    Tim Redaksi
    KARANGANYAR, KOMPAS.com
    — Barisan abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta melangkah perlahan menuju Alas Krendowahono, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (20/10/2025) pukul 14.00 WIB.
    Dengan busana keprabon lengkap, jarik, dan keris yang tersemat rapi, rombongan bergerak khidmat untuk melaksanakan prosesi akhir Hajad Dalem Mahesa Lawung — sebuah tradisi sakral yang dipercaya memiliki makna mendalam tentang manusia, kehidupan, dan hubungan dengan alam.
    Ritual Mahesa Lawung diawali dengan kirab dari lingkungan keraton.
    Doa-doa lirih dilantunkan para pinisepuh, sementara prajurit keraton mengawal langkah abdi dalem dengan khidmat.
    Kepala kerbau sebagai sesaji utama — yang selama hidupnya tidak pernah membajak dan tidak pernah dikawinkan — dipikul oleh empat orang.
    Kepala kerbau tersebut sebelumnya telah melalui tahapan penyucian dan dibungkus kain putih sebelum disemayamkan.
    Selama sekitar 30 menit, doa dilantunkan di Sithinggil, sebelum rombongan bergerak menuju Alas Krendowahono, kawasan yang sejak masa Mataram diyakini sebagai penjaga keseimbangan alam.
    Di bawah rindangnya pepohonan alas sakral itu, puncak prosesi berlangsung. Kain putih pembungkus kepala kerbau dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang tanah, disusul kepala kerbau, kemudian ditimbun dan ditaburi bunga.
    Beberapa batang dupa dinyalakan, asapnya perlahan membubung ke langit. Setelah itu, sejumlah hewan — seperti ular, kelabang, burung, dan ayam — dilepaskan ke alam bebas, melambangkan keseimbangan empat unsur alam: bumi, air, api, dan angin.
    “Penanaman kepala kerbau adalah bentuk filosofi bahwa dalam diri manusia yang paling utama adalah kejelekan. Itu harus ditanggalkan,” ujar Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, GKR Koes Moertiyah Wandasari atau Gusti Moeng.
    Tradisi Mahesa Lawung telah lama dikenal sebagai upacara tolak bala sekaligus permohonan keselamatan.
    Ritual ini digelar sekali dalam setahun, tepat pada bulan Sapar dalam kalender Jawa.
    Pemerhati sejarah Kota Solo, KRMAP L. Nuky Mahendranata Adiningrat, menyebut Mahesa Lawung sudah ada sejak masa Mataram Islam, bahkan memiliki akar lebih tua dari masa Majapahit dan Mataram Hindu, sebelum sempat meredup pada era Kesultanan Demak.
    “Tradisi ini adalah cerminan hubungan spiritual manusia dengan alam dan Tuhannya, sekaligus pengingat agar manusia menjaga keseimbangan hidup,” ujarnya.
    Meski zaman berubah, tradisi Mahesa Lawung tetap lestari sebagai warisan budaya takbenda Keraton Surakarta.
    Upacara ini bukan sekadar ritual, melainkan refleksi moral bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa tumbuh di dalam diri manusia sendiri.
    Melalui simbol penguburan kepala kerbau, manusia diajak untuk menanggalkan sifat buruk dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, dan ekologis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

    Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada September 2025 tercatat sebesar 11,49 persen, turun dari 11,69 persen pada tahun 2024. Penurunan ini setara dengan 2.430 jiwa.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengklaim, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang digagas oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Program-program tersebut menyasar peningkatan pendapatan keluarga, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penurunan kemiskinan juga didorong oleh sinergisitas antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat.

    “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan di Bojonegoro,” ujar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Senin (20/10/2025).

    Salah satu program unggulan Pemkab Bojonegoro adalah Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) yang pada tahap awal menyasar 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui APBD 2025. Program ini akan diperluas melalui P-APBD dengan target penerima yang lebih besar.

    “Berdasarkan data lapangan, 70 hingga 90 persen peserta telah mulai produksi dengan estimasi keuntungan bulanan antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu,” jelas Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki.

    Selain GAYATRI, Pemkab juga menjalankan program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) yang menyasar 415 KPM pada 2025 dan 335 KPM pada 2026, dengan total penerima manfaat mencapai 750 keluarga.

    Program lain seperti Domba Kesejahteraan, yang dimulai pada 2023, juga menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 1.320 keluarga telah menerima 2.640 ekor domba, dengan populasi ternak saat ini mencapai 3.070 ekor. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp8,2 miliar selama dua tahun.

    Selain program pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan, bantuan sosial di bidang pendidikan juga terus digencarkan. Melalui program beasiswa Scientist dan Sepuluh Sarjana per Desa, Pemkab telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada lebih dari 5.000 penerima manfaat pada 2025. Program ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

    Sementara itu, pembangunan infrastruktur desa juga menjadi prioritas utama. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp757 miliar, Pemkab menyalurkan dana langsung ke desa-desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Proses verifikasi dokumen masih berlangsung dengan target pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bojonegoro.

    Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat 12,18 persen (153.250 jiwa), menurun menjadi 11,69 persen (147.330 jiwa) pada 2024, dan kembali turun menjadi 11,49 persen (144.900 jiwa) pada 2025. [lus/kun]

  • Produksi MBG SPPG Polsek Palmerah bakal naik secara bertahap

    Produksi MBG SPPG Polsek Palmerah bakal naik secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polsek Palmerah, Jakarta Barat, bakal memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap, mulai dari 500 porsi dalam sehari.

    Kepala SPPG Polsek Palmerah, Mustaqim menyebutkan, hal itu ditujukan untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan.

    “Setelah banyak KLB seperti keracunan, sekarang ada arahan dapur baru, porsi MBG maksimal di 500 sehari,” kata Mustaqim saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Di minggu pertama, pihaknya menyiapkan 500 porsi. “Nanti minggu kedua baru naik di 1.000 dengan evaluasi di tiap minggunya,” kata dia.

    Mustaqim mengatakan, jumlah tersebut (1.000 porsi) akan bertahan sampai para karyawan SPPG yang berjumlah 47 orang sanggup untuk memproduksi lebih banyak dalam seharinya.

    Hal itu mengingat penerima manfaat MBG SPPG Polsek Palmerah berjumlah sekitar 4.000 orang yang tersebar di delapan sekolah, termasuk golongan 3 B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.

    “Kami mengikuti arahan, bakal mulai dari porsi minimal dulu. Kita sambil mengecek kesiapan relawan. Karena kalau yang saya lihat dari kejadian-kejadian (keracunan) di SPPG itu, relawan biasanya banyak yang enggak sanggup,” katanya.

    Selain itu, kata dia, jika para karyawan dipaksa memproduksi jumlah porsi maksimal, maka konsekuensinya karyawan yang ada tidak akan bertahan lama. -Karyawan keluar-masuk dan itu enggak efektif untuk SPPG,” kata dia.

    Sebelumnya, SPPG Polsek Palmerah, Jakarta Barat, menggelar demonstrasi operasional perdana, mulai dari uji coba peralatan masak, tes makanan hingga pengambilan sampel untuk sertifikasi halal dan laik higiene sanitasi.

    “Kami melakukan demonstrasi operasional untuk mengecek semua elemen, mulai dari kesiapan relawan, alat-alat, hingga kelancaran pasokan dari supplier (pemasok),” katanya pada Selasa (14/10).

    Dalam uji coba perdana ini, menu yang disajikan adalah nasi putih, ayam fillet goreng krispi dan semur tahu. “Kemudian ada cah tauge, buah pisang dan susu UHT,” kata dia.

    Jajaran Polres Metro Jakarta Barat serta relawan SPPG pun menjadi peserta dalam percobaan menu MBG tersebut.

    Mustaqim mengaku mendapat respon positif dari hasil percobaan makanan, baik secara pemilihan menu maupun takaran porsi.

    “Sepertinya menyukai makanan yang kami produksi. Terus kalau untuk pengambilan sampel makanan, tadi ada dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sama dari MUI untuk sertifikasi halalnya,” ujar Mustaqim.

    Kendati demikian, Mustaqim menyebutkan, bahwa percobaan perdana operasional itu masih perlu evaluasi.

    “Jujur karena baru pertama, paling kalau rasa, kurangnya penyesuaian saja ya beberapa. Misal masih kurang bumbulah,” ujar Mustaqim.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah.

    Tito menjelaskan tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

    Menurut Tito, Pemda berperan dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

    “(Pemda) operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    “Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” sambungnya.

    Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

    “Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1% kenaikannya,” ujar Tito.

    Selain membahas stabilisasi beras, Tito juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65%.

    Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

    “Harga emas naik 40% saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” kata Tito.

    Untuk kelompok makanan, Tito menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2%.

    “Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga (beras)-nya mungkin di atas 2% lah. Nah, kalau di atas 2%, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkap Tito.

    Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

    Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

    (akd/ega)