Liputan6.com, Jakarta- Raut wajah Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, tampak serius saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor di aula Pemkab Gunungkidul, Jumat (31/10/2025) petang. Suasana hening berubah tegang ketika dia memaparkan hasil temuan yang jauh dari ekspektasi.
Dari laporan yang disampaikan ke pusat, seolah-olah program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gunungkidul berjalan mulus. Namun kenyataannya, lapangan berbicara lain.
“Ternyata yang benar-benar operasional baru 27 dapur. Empat ditutup, dan dari target 59 baru 44 yang terverifikasi. Tapi laporan ke kami seolah semua sudah berjalan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Endah dalam paparan.
Rapat itu digelar sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 400, yang menegaskan bahwa pelaksanaan program gizi nasional harus diiringi koordinasi berjenjang dari tingkat pusat hingga kelurahan.
Mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Gizi Provinsi dan Kabupaten, hingga kepala kapanewon, lurah, dan Puskesmas wajib membangun komunikasi rutin agar program MBG berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran.
Namun, menurut Endah, amanat itu belum berjalan sebagaimana mestinya. “Permennya sudah jelas, tapi di lapangan kita lihat sendiri, koordinasi tidak jalan. Bahkan ada instansi yang tidak tahu pembangunan dapur di wilayahnya. Ini masalah serius,” ujarnya tegas.
Endah menyinggung, bahkan Komandan Detasemen Angkatan Udara yang wilayahnya berdekatan dengan salah satu dapur MBG tidak mengetahui adanya pembangunan fasilitas dapur tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas instansi, padahal program MBG bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar anak-anak sekolah.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5399332/original/057056500_1761930972-KMF00218.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)