TRIBUNNEWS.COM – Perundingan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Hamas dengan Israel di Kairo, Mesir pada Senin (14/4/2025) berlangsung sangat alot.
Kedua belah pihak, baik Hamas maupun Israel saling menolak draft yang telah diajukan.
Israel diketahui mengajukan draft yang berisi tentang pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari negosiasi fase kedua gencatan senjata.
Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri mengatakan pihaknya menentang keras usulan tersebut.
“Ini adalah garis merah sejuta kali dan Hamas menolaknya,” kata Abu Zuhri kepada Al Jazeera.
Hamas, lanjut Abu Zuhri, siap membebaskan semua sandera sekaligus, sebagai imbalan diakhirinya perang di Gaza.
Seperti yang diketahui, Hamas setuju untuk membebaskan sembilan sandera Israel dalam perundingan tersebut.
Meski ada persetujuan pembebasan sembilan sandera Israel, sumber Palestina dan Mesir mengatakan bahwa putaran terakhir perundingan gencatan senjata berakhir tanpa terobosan nyata.
Mengutip The Jerusalem Post, sumber Mesir mengatakan bahwa usulan terbaru untuk memperpanjang gencatan senjata akan membuat Hamas membebaskan lebih banyak sandera.
Hamas telah meminta lebih banyak waktu untuk menanggapi proposal terbaru, kata sumber Mesir.
“Hamas tidak memiliki masalah, tetapi menginginkan jaminan bahwa Israel setuju untuk memulai perundingan mengenai tahap kedua perjanjian gencatan senjata, yang mengarah pada berakhirnya perang,” kata sumber Mesir.
Sekitar 33 sandera Israel dibebaskan Hamas dengan imbalan ratusan tahanan Palestina selama fase pertama gencatan senjata selama enam minggu, yang dimulai pada bulan Januari.
Namun, fase kedua, yang seharusnya dimulai pada awal bulan Maret dan mengakhiri perang, tidak pernah tercapai.
Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa kelompoknya siap membebaskan semua sandera Israel dengan imbalan “pertukaran tahanan yang serius”.
Hamas juga menuntut Israel untuk segera mengakhiri perang di Gaza jika ingin semua sandera dibebaskan.
“Kami siap membebaskan semua tawanan Israel dengan imbalan kesepakatan pertukaran tawanan yang serius, diakhirinya perang, penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan masuknya bantuan kemanusiaan,” kata pejabat senior Hamas, Taher al-Nunu kepada AFP.
Namun, ia menuduh Israel menghalangi kemajuan menuju gencatan senjata.
“Masalahnya bukan jumlah tawanan, melainkan pendudukan mengingkari komitmennya, menghalangi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata, dan melanjutkan perang.”
“Oleh karena itu, Hamas menekankan perlunya jaminan untuk memaksa pendudukan (Israel) mematuhi perjanjian tersebut,” imbuhnya.
Situs berita Israel, Ynet, melaporkan pada hari Senin bahwa proposal baru telah diajukan kepada Hamas.
Berdasarkan kesepakatan itu, Hamas akan membebaskan 10 sandera hidup dengan imbalan jaminan AS bahwa Israel akan memasuki negosiasi untuk gencatan senjata tahap kedua.
Upaya menuju gencatan senjata baru telah terhenti, dilaporkan karena perselisihan mengenai jumlah sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas.
Sementara itu, Nunu mengatakan bahwa Hamas tidak akan melucuti senjata, sebuah syarat utama yang ditetapkan Israel untuk mengakhiri perang.
“Senjata perlawanan tidak bisa dinegosiasikan,” tegas Nunu.
Tentara Israel Tuntut Diakhirinya Perang
Lebih dari 1.500 tentara korps lapis baja Israel, termasuk jenderal, menandatangani petisi yang menuntut pemerintah memprioritaskan pengembalian sandera yang ditawan di Gaza.
Menurut harian Maariv, petisi tersebut ditandatangani oleh 1.525 anggota korps lapis baja, mulai dari prajurit bersenjata hingga jenderal.
Mereka meminta pemerintah “untuk melakukan segala hal yang mungkin untuk menjamin pembebasan para sandera – bahkan jika hal itu mengorbankan penghentian pertempuran”.
Para penandatangan termasuk prajurit yang bertugas di unit tank dan kemudian menjadi warga sipil tanpa menghadiri sekolah perwira, prajurit veteran, komandan junior, serta mantan perwira militer senior Israel, termasuk mantan kepala korps lapis baja dan komandan divisi, kata Maariv.
(*)
