Hadapi Kebijakan Tarif Impor AS, Apindo: Fokus Kurangi Defisit dan Impor Produk Prioritas – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghadapi adanya kebijakan baru mengenai tarif impor dari Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut harus dilihat dari dua sisi. 

Sebab penerapan kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Donald Trump tersebut tak hanya berlaku pada Indonesia, melainkan seluruh negara. 

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani, mengatakan Indonesia perlu meningkatkan impor produk-produk Amerika yang memang dibutuhkan oleh industri dalam negeri.

Berkaca pada neraca dagang Amerika dengan Indonesia yang mengalami defisit, diduga menjadi faktor dikenakan tarif yang tinggi untuk barang yang masuk ke AS.  

“Kalau mengurangi defisit itu berarti jenis-jenis produk apa yang bisa kita impor dari Amerika yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi bukan mengganggu industri dalam negeri kita. Tapi yang dibutuhkan oleh Indonesia,” ungkap Shinta usai Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Lebih lanjut, produk yang dapat ditingkatkan impornya seperti barang tekstil, di mana Indonesia melakukan ekspor cukup besar ke AS pada sektor ini.

Namun, di sisi lain Indonesia dapat melakukan impor kapas dari Amerika yang memang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. 

“Saya contohkan, kita ada misalnya dari tekstil, apparel. Kita ekspor besar, tapi kita juga bisa impor kapas dari Amerika. Nah ini sedang kita jajaki. Jadi hal-hal semacam itu,” imbuhnya. 

Oleh karenanya, perlu segera dilakukan identifikasi produk-produk Amerika yang dibutuhkan Indonesia, misalnya produk oil and gas, cotton, wheat, bean, corn, hingga produk pertahanan. 

Produk-produk tersebut perlu yang segera dipetakan untuk mempercepat langkah mengatasi penerapan kebijakan yang diambil Donald Trump. “Jadi ini yang mungkin supaya cepat Itu yang harus segera diidentifikasi,” terang Shinta. 

Ketum Apindo menambahkan, tarif impor produk Amerika ke Indonesia sebenarnya sudah cukup rendah. Akan tetapi, tantangan justru muncul dari hambatan non-tarif, terutama di sektor ICT. 

“Masih ada isu dari segi non-tariff barrier dan lainnya, terutama untuk faktor produk ICT. Nah itu lagi diperhatikan apakah itu bisa menjadi satu pertimbangan,” ujarnya.