Padang, Beritasatu.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap rantai distribusi pangan dan stok harian guna mencegah praktik penimbunan pascabencana hidrometeorologi.
“Termasuk melakukan pemantauan harga dan stok harian di seluruh pasar utama provinsi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang,” ujar Mahyeldi, Sabtu (6/12/2025).
Mahyeldi memberi peringatan keras kepada pelaku usaha agar tidak memanfaatkan situasi bencana untuk menaikkan harga bahan pokok maupun kebutuhan penting lainnya.
“Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini. Siapa pun yang menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah serta aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ia juga meminta instansi terkait memperkuat koordinasi dengan Bulog dan distributor besar guna memastikan suplai beras, gula, minyak goreng, telur, dan kebutuhan utama lainnya tetap terjaga.
Selain itu, ia mengarahkan bupati dan wali kota untuk mengambil langkah konkret, termasuk operasi pasar dan gerakan pangan murah, terutama di wilayah yang terdampak berat.
Mahyeldi turut menekankan pentingnya pendataan sarana industri perdagangan terdampak seperti pasar, sentra industri, pelaku industri kecil menengah (IKM), hingga industri menengah besar (IMB).
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta bersikap antisipatif untuk menjaga ketersediaan barang pokok, barang penting, dan elpiji di tengah keterbatasan akses logistik antarwilayah.
Mahyeldi menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaku usaha yang mencoba menaikkan harga di luar aturan atau tidak wajar.
“Tugas kita bukan hanya menanggulangi bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan harian dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk solidaritas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” katanya.
Mahyeldi mengimbau agar seluruh pelaku usaha menjaga empati dan tidak mencari keuntungan berlebihan di tengah kondisi sulit.
“Mencari keuntungan dengan menekan masyarakat dalam situasi seperti ini adalah tindakan tidak bermoral dan bisa dikenai sanksi hukum. Jangan menambah beban rakyat yang sedang berduka,” pungkasnya.