TRIBUNJATENG.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan KB pria jadi syarat menjadi penerima bantuan sosial atau bansos.
Hal itu disampaikan Dedi dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat.
Dikutip dari Kompas.com, alasan Dedi mengusulkan hal itu karena banyak keluarga prasejahtera yang memiliki anak banyak.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak,” ucap Dedi dikutip dari Kompas.com.
Ia menekankan bahwa jangan hanya wanita yang menanggung beban reproduksi.
“Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” ujarnya.
Untuk bisa memastikan kebijakan itu, Dedi menekankan pentingnya integritas data penerima bantuan sosial dengan rata.
Data kependudukan harus mencantumkan informasi mengenai status kepersertaan KB tiap individu atau keluarga.
“Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” kata Dedi,”
KB yang disarankan sendiri adalah vasektomi.
Yaitu tindakan kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran vas deferens (saluran yang membawa sperma dari testis).
Sehingga mencegah sperma keluar saat ejakulasi.
(*)