Xcloud.id

Grup Musik: IZ*ONE

  • Drone Junta Myanmar Jatuh di Perbatasannya, Thailand Protes

    Drone Junta Myanmar Jatuh di Perbatasannya, Thailand Protes

    Naypyitaw –

    Sebuah drone junta militer Myanmar, yang menargetkan para pejuang antikudeta, terjatuh di area perbatasan Thailand. Insiden ini memicu protes resmi dari otoritas Bangkok yang terkena dampak berbahaya dari perang sipil yang berlangsung di negara tetangganya tersebut.

    Wilayah Thailand bagian barat turut terkena dampak dari konflik yang berkecamuk di Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih negara tersebut pada tahun 2021.

    Pasukan junta Myanmar yang membelot, para pengungsi sipil yang melarikan diri, dan para migran ekonomi yang putus asa sering kali melakukan penyeberangan tanpa izin di perbatasan sepanjang 2.400 kilometer di kedua negara.

    Militer Thailand dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (23/7/2025), mengatakan pihaknya telah menemukan “drone kamikaze” pada Senin (21/7) waktu setempat di sebuah hutan di Provinsi Tak, yang berjarak 15 kilometer di dalam perbatasan Thailand.

    “Tidak ada warga sipil yang terluka atau tewas, dan tidak ada kerusakan properti yang dilaporkan,” demikian pernyataan militer Thailand pada Selasa (22/7) malam.

    “Investigasi awal menunjukkan bahwa drone tersebut milik militer Myanmar dan dimaksudkan untuk menyerang pasukan perlawanan, tetapi kehilangan kendali dan jatuh di wilayah Thailand,” imbuh pernyataan tersebut.

    Pernyataan militer Thailand itu juga menyebut bahwa tim penjinak telah “menetralkan bahan peledak” dan bahwa “protes resmi” telah dilayangkan terkait insiden tersebut melalui organisasi dialog perbatasan.

    Tonton juga Video: Cina Pamerkan Drone Seukuran Nyamuk untuk Operasi Militer

    Junta militer Myanmar dan berbagai pemberontak yang menentangnya semakin mengandalkan drone untuk mendapatkan keunggulan strategis dalam perang sipil yang terus berlangsung, yang kini telah berlangsung selama lebih dari empat tahun.

    Myanmar menempati peringkat ketiga secara global — hanya di belakang Ukraina dan Rusia — untuk jumlah serangan drone yang tercatat oleh organisasi pemantau Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) dalam laporan mereka bulan ini.

    “Aksesibilitas, kemudahan modifikasi, dan efektivitas biaya drone memungkinkan kelompok perlawanan dan militer untuk mencapai tujuan militer, sekaligus meminimalkan korban jiwa dalam pertempuran,” kata laporan ACLED tersebut.

    Tonton juga Video: Cina Pamerkan Drone Seukuran Nyamuk untuk Operasi Militer

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sebelum Bunuh Wanita Terborgol di Cisauk,Tiga Pelaku Siapkan Borgol hingga Obeng Megapolitan 18 Juli 2025

    Sebelum Bunuh Wanita Terborgol di Cisauk,Tiga Pelaku Siapkan Borgol hingga Obeng Megapolitan 18 Juli 2025

    Sebelum Bunuh Wanita Terborgol di Cisauk,Tiga Pelaku Siapkan Borgol hingga Obeng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga remaja berinisial RRP (19), IF (21), dan AP (17) diduga merencanakan pembunuhan terhadap seorang wanita berinisial APSD di sebuah rumah di Kampung Lamping, Desa Cibogo,
    Cisauk
    , Kabupaten
    Tangerang
    , pada Senin (7/7/2025) sekitar pukul 23.30 WIB.
    “Jadi pelaku RRP nekat akan membunuh korban dengan menyiapkan pisau, gunting, dan borgol yang tersimpan di kursi coklat teras rumah pelaku RRP,” kata Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Truly Sohumuntal Simanjuntak, Jumat (18/7/2025).
    Motif pembunuhan ini diduga karena dendam pribadi. RRP merasa sakit hati setelah korban, yang merupakan mantan kekasihnya, menagih utang sebesar Rp 1,1 juta.
    “Pelaku RRP membunuh korban dengan rasa sakit hati atau dendam karena korban menagih utang sebesar Rp 1,1 juta kepada pelaku,” kata Reonald.
    Korban menagih utang dengan mengunggah status WhatsApp berisi foto kekasih baru RRP tanpa izin. Unggahan itu memicu kemarahan RRP yang kemudian merancang pembunuhan.
    Dengan dalih hendak membayar utang, RRP mengajak APSD datang ke rumahnya pada malam kejadian.
    Sekitar pukul 22.00 WIB, ketiga pelaku sudah berada di lokasi dan menyiapkan peralatan untuk menjalankan aksinya.
    Setibanya korban, RRP mengajaknya masuk ke teras rumah, tempat AP dan IF sudah menunggu. Saat korban kembali menagih utang, RRP tak membayar dan justru menyerang korban yang hendak pergi.
    RRP memiting dan membekap mulut APSD hingga terjatuh tengkurap. AP kemudian memborgol kedua tangan korban, sementara IF memegangi kakinya.
    “Pelaku AP dan IF (juga) menghampiri korban dengan membawa borgol, pisau, dan gunting yang telah dipersiapkan. Pelaku AP memborgol kedua tangan korban dan pelaku IF memegangi kaki korban,” ujar Reonald.
    Setelah itu, korban dibawa ke samping teras rumah dan diperkosa secara bergantian oleh ketiga pelaku. Mereka kemudian memindahkan korban ke lahan kosong berjarak sekitar 30 meter dari belakang rumah RRP.
    Dalam kondisi tangan masih terborgol, korban dibunuh di lokasi tersebut. Jasadnya kemudian ditutupi tanaman liar agar tidak terlihat warga.
    “Selanjutnya pelaku RRP, IF, dan AP menutupi tubuh korban dengan tanaman yang ada di sekitar lokasi agar tubuh korban tidak diketahui masyarakat sekitar,” jelas Reonald.
    Setelah pembunuhan, RRP membawa kabur barang milik korban, termasuk iPhone dan motor Vespa bernomor polisi B 6899 JKD.
    Penemuan jasad APSD bermula dari laporan warga yang mencium bau busuk dari arah kebun di belakang rumahnya, Rabu (16/7/2025).
    “Saksi melakukan pengecekan sumber bau dari belakang rumahnya yang terdapat kebun atau lahan kosong yang ditumbuhi tanaman liar,” kata Reonald.
    Saat diperiksa lebih dekat, saksi terkejut melihat sepasang kaki manusia di bawah tumpukan tanaman kering, lalu segera melapor ke polisi.
    Tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya kemudian menangkap ketiga pelaku di lokasi berbeda, yakni Kabupaten Tegal, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor.
    Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu bilah pisau, satu batu, satu gagang obeng, pakaian korban, hasil visum, motor Vespa korban, dan tiga ponsel milik pelaku.
    Para tersangka dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan disertai tindak pidana lain.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IPOT Luncurkan Wealth Creation Platform Pertama di Indonesia untuk Segala Gaya Investasi

    IPOT Luncurkan Wealth Creation Platform Pertama di Indonesia untuk Segala Gaya Investasi

    IPOT dirancang bukan hanya sebagai platform transaksi, melainkan sebagai platform wealth creation yang komprehensif, mendukung siapa pun dalam membangun dan mengembangkan aset keuangan. IPOT memahami bahwa setiap perjalanan investasi itu unik, dan karena itu, IPOT hadir dengan serangkaian fitur unggulan yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas, kontrol, dan kemudahan bagi setiap investor.

    Multi-Account: Memungkinkan pengguna membuat akun untuk memisahkan setiap strategi ataupun tujuan investasi sehingga risiko lebih mudah untuk dikelola.

    Shared Access: Dapat digunakan oleh keluarga dan komunitas untuk berkolaborasi dan berinvestasi bersama.

    Fleksibilitas Advisor: Mendukung advisor formal/informal dengan opsi akses sesuai izin.

    Produk Lengkap: Saham, ETF, reksa dana, Power Fund Series dan obligasi dengan eksekusi transaksi real-time dan harga terbaik.

    “Transformasi ini bukan hanya tentang kemudahan transaksi, tetapi memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada masyarakat Indonesia untuk berinvestasi sesuai dengan gaya dan tujuan mereka, baik secara mandiri maupun kolaboratif,” ujar Moleonoto The, Direktur Utama Indo Premier Sekuritas.

    Sejalan dengan slogan “One Platform, Your Journey” IPOT hadir untuk mendampingi setiap individu, keluarga, komunitas dan profesional dalam membangun masa depan keuangan mereka melalui Wealth Creation Journey yang terstruktur dan fleksibel, memastikan bahwa setiap langkah investasi dapat dilakukan dengan nyaman dan transparan, sejalan dengan semangat dari tagline terbaru IPOT “Together, We Grow”.(*)

  • Penjaja RTRW Net Menjerit Starlink Setop Tambah Pelanggan Baru

    Penjaja RTRW Net Menjerit Starlink Setop Tambah Pelanggan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah SpaceX yang berhenti menambah pengguna baru, baik residensial maupun mitra, menjadi musibah bagi pengusaha internet lokal khususnya RT/RW Net. Mereka tidak dapat lagi membuka layanan tersebut kepada pihak lain. 

    Sekadar informasi, RT/RW-Net adalah jaringan internet lokal yang dikelola dan dijual kembali oleh  (reseller) kepada masyarakat dalam skala lingkungan RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga). Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) kerap menemukan layanan internet Starlink dijual kembali ke masyarakat. Adapun situasinya kini telah berubah. 

    Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam mengatakan penghentian layanan ini kemungkinan besar akan berdampak pada akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama layanan untuk pengguna residensial.

    “Dan ISP yang melayani layanan ini pun terpaksa gigit jari,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Dia berharap Starlink dapat membantu meminimalkan distribusi internet ilegal, terutama di tengah masa penghentian layanan sementara ini.

    Sebagai anggota APJII, lanjut Zulfadly, Starlink dan para ISP legal lainnya berada dalam pengawasan asosiasi. Oleh karena itu, APJII turut mencatat dan menindaklanjuti keluhan-keluhan dari para penyelenggara layanan internet.

    Menurut Zulfadly, Starlink dan APJII telah sepakat untuk bersama-sama meminimalkan distribusi internet ilegal. Namun, dengan semakin banyaknya jumlah penyelenggara layanan, dia berharap agar ISP lokal dapat tumbuh lebih kuat dan kompetitif dibandingkan dengan pemain asing.

    “Pemerintah harus memiliki tools. Tidak saja hanya berharap dari laporan-laporan kinerja semata. Tools ini akan membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan sekaligus mempelajari potensi gangguan terhadap layanan internet Indonesia,” tandasnya.

    Pada Februari 2025, Zulfadly mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal). 

    “Jadi mereka masih melakukan sharing terhadap satu koneksinya, satu equipment kemudian dibagi dengan beberapa, tetapi dikomersialisasikan. Kalau tidak dikomersialisasikan sebenarnya tidak menjadi satu hal yang masalah, bahkan itu membantu benar-benar membuka mata masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertinggal,” kata Zulfadly kepada Bisnis

    Peluncuran Starlink

    APJII mengaku hingga saat ini belum pernah diperlihatkan bagaimana cara Elon Musk mengatur layanan internetnya agar tidak disharing. Pun dengan cara Starlink memblokir penyalahgunaan jual kembali internet Starlink tanpa izin.

    APJII juga mengkhawatirkan mengenai model terbaru Starlink, yang ke depan memungkinkan internet langsung disuntikan dari satelit ke smartphone tanpa perantara. Terobosan tersebut menurutnya akan berdampak pada keberlanjutan  ekosistem internet Indonesia. 

    “Ini menurut kami akan merusak seluruh ekosistem yang ada, seluruh ekosistem internet yang ada gitu,” kata Zulfadly. 

    Berdasarkan pengamatannya, saat ini kecepatan internet Starlink tak jauh berbeda dengan ketika diperkenalkan pada Mei 2024. 

    “Prinsipnya hampir di semua koneksi satelit itu masih terganggu dengan seperti noise pada hujan gitu ya. Jadi hujan yang deras pasti akan menurunkan kualitas. Itu sudah umum terjadi di hampir semua perangkat satelit,” kata Zul. 

    Diketahui, Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, memulai operasinya di Indonesia pada Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia layanan internet untuk konsumen ritel. 

    Peluncuran ini dilakukan oleh Elon Musk bersama Presiden Joko Widodo di Bali, bertepatan dengan World Water Forum ke-10 pada 19 Mei 2024.  Pada awal kehadirannya, Starlink hanya menggelontorkan investasi sebesar Rp30 miliar  di Indonesia, yang belum terungkap secara jelas pemanfaatannya.

    Sementara itu, berdasarkan laporan awal pasca-peluncuran pada Mei 2024, dikabarkan sekitar 15.000 warga Indonesia menyatakan minat untuk menggunakan layanan Starlink. 

    Secara global, Starlink melayani 4 juta pelanggan pada September 2024, setelah sebelumnya 3 juta pada Mei 2024, menunjukkan pertumbuhan sekitar 1 juta pelanggan dalam 4 bulan.

  • Kelola Pulau-Bangun Resor Tanpa Izin Siap-siap Disegel!

    Kelola Pulau-Bangun Resor Tanpa Izin Siap-siap Disegel!

    Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menutup usaha yang tak melaporkan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Hal ini menyusul masih banyaknya perusahaan yang tak melaporkan kewajiban laporan tahunan ke KKP.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pelaku usaha yang tidak melaporkan KKPRL akan dikenakan sanksi, mulai dari pengenaan denda hingga penutupan izin usaha.

    KKPRL merupakan izin dasar yang harus dimiliki setiap orang atau badan usaha yang ingin melakukan kegiatan menetap di ruang laut, seperti penggelaran pipa dan kabel bawah laut hingga mendirikan bangunan/infrastruktur produksi di laut.

    Penyampaian laporan tahunan dilakukan setiap tahun dan tidak boleh melebihi tanggal diterbitkannya dokumen KKPRL. Misal dokumen KKPRL terbit pada 24 Agustus 2023, maka laporan tahunan pertama wajib diserahkan maksimal pada 23 Agustus 2024. Tanggal tersebut berlaku untuk laporan tahunan di tahun-tahun selanjutnya.

    “Sanksinya ditutup. Didenda, ditutup (jika tidak melaporkan KKPRL),” kata pria yang akrab disapa Trenggono kepada awak media di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    KKP juga mengawasi pemanfaatan pulau oleh orang asing. Trenggono menerangkan KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sempat menyegel resort milik orang asing di Kepulauan Anambas lantaran tak mengantongi izin KKPRL.

    “Itu (Kepulauan Anambas) ada resort miliknya orang asing di sana, yang tidak memiliki izin kesesuaian ruang laut atau izin KKPRL itu, lalu kemudian oleh beliau (Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono) disegel,” ujarnya.

    KKP akan mengecek apakah wilayah tersebut boleh dimaksimalkan untuk pengembangan ekonomi, seperti resort. Usaha tersebut akan tetap disegel jika wilayah tersebut masuk ke dalam zona konservasi.

    “Tapi apabila wilayahnya kemudian itu menjadi zona konservasi, tentu itu sama sekali tidak boleh, harus kembalikan ke fungsi konservasi,” terang dia.

    Untuk mengawasi hal itu, Trenggono akan memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan infrastruktur teknologi Ocean Big Data. Sistem tersebut akan dibangun melalui perangkat berbasis teknologi pemantauan pesisir, laut, dan udara, seperti radar, sensor pengukuran kualitas air dan laut, drone bawah air, drone udara, hingga satelit nano.

    “Ocean Big Data ini sekarang kita tujuannya untuk memonitor mana ada aktivitas di laut yang kemudian tidak, yang bisa kita deteksi tapi kemudian tidak melaporkan kepada kita,” jelas Trenggono.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau para pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk menyelesaikan kewajiban menyerahkan laporan tahunan. Jika mengabaikan, denda administratif sebesar Rp 5 juta per hari telah menunggu.

    “Laporan tahunan dari pemegang dokumen KKPRL itu wajib. Kami sudah selalu mengimbau bahwa ada sanksi bagi yang telat apalagi tidak menyerahkan laporan,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin dalam keterangannya.

    Doni menerangkan pengiriman laporan tahunan merupakan salah satu kewajiban bagi Pemegang Dokumen KKPRL yang diatur dalam Permen KP 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut. Sedangkan pengawasan penataan ruang laut yang mengatur sanksi yang diberikan terhadap Pemegang KKPRL yang tidak memenuhi kewajiban tersebut tertera dalam PermenKP 31/2021.

    “Laporan tahunan ini untuk melihat komitmen dari pemegang KKPRL terhadap kewajiban dalam pemanfaatan ruang laut, salah satunya dalam pengelolaan lingkungan dan tanggungjawab sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir,” tegas Doni.

    (rea/hns)

  • Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI, Kongkalikong Tunjuk Vendor Swasta

    Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI, Kongkalikong Tunjuk Vendor Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus yang digunakan para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) pada 2020-2024.

    Lembaga antirasuah menjelaskan, pengadaan EDC selama 2020-2024 yang diperkarakan ini menggunakan dua skema yakni beli putus dan sewa. Total nilai anggaran pengadaan yang digelontorkan untuk dua skema itu adalah Rp2,1 triliun. 

    Untuk skema beli putus, total nilai pengadaan selama 2020 hingga 2024 mencapai Rp942,7 miliar dengan jumlah EDC Android sebanyak 346.838 unit. 

    Selain skema beli putus, perseroan turut melakukan pengadaan Full Managed Services atau FMS EDC Single Acquirer (skema sewa) untuk kebutuhan merchant BRI. Total realisasi pembayaran pengadaan skema sewa itu selama 2021-2024 adalah Rp1,2 triliun untuk 200.067 unit. 

    Tersangka Catur, Indra dan Dedi diduga menandatangani sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan tersebut. Pengadaan EDC dilakukan oleh sejumlah penyedia mesin tersebut yakni PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) yang dipimpin oleh tersangka Elvizar, dan PT Bringin Inti Teknologi (BRI IT) yang dipimpin tersangka Rudy.

    Pada 2019, Catur bersama dengan Indra menyepakati bahwa perusahaan Elvizar akan menjadi vendor pengadaan EDC BRI dengan menggandeng PT BRI IT. 

    Indra kemudian memerintahkan dua anak buahnya agar EDC Android merek Sunmi P1 4G yang dibawa Elvizar dan PT PCS, serta merek Verifone yang dibawa PT BRI IT untuk menjalani proof of concept (POC) agar bisa kompatibel dengan sistem di BRI.

    KPK menduga hanya merek Sunmi dan Verifone yang melalui uji kelayakan teknis atau pengujian kompatibilitas POC pada 2019. Proses POCC itu juga tidak dipublikasikan secara luas atau kepada masyarakat. Padahal, vendor rekanan lain sudah membawa merek EDC Android di antaranya Nira, Ingenico dan Pax.

    Sementara itu, harga perkiraan sendiri (HPS) yang digunakan untuk pengadaan mesin EDC dari PT PCS dan PT BRI IT bersumber dari informasi harga vendor yang sudah di-plotting untuk memenangkan PT PCS, PT BRI IT dan PT Prima Vista Solusi.

    Di sisi lain, untuk pengadaan mesin EDC dengan skema sewa atau FMS, baik PT PCS, PT BRI IT dan PT Verifone Indonesia turut mensubkontrakkan seluruh pekerjaannya kepada perusahaan lain tanpa izin BRI.

    KPK lalu menduga terdapat tiga dari lima orang tersangka yang diduga menerima hadiah atau janji maupun keuntungan dari pada vendor EDC. Tersangka Catur diduga menerima Rp525 juta dari Elvizar (PT PCS) dalam bentuk sepeda dan kuda sebanyak dua ekor.

    Kemudian, tersangka Dedi diduga menerima sepeda Cannondale dari Elvizar Rp60 juta.

    Selanjutnya, tersangka Rudy diduga menerima sejumlah uang dari Country Manager Verifone Indonesia, Irni Palar serta Account Manager Verifone Indonesia, Teddy Riyanto sebesar Rp19,72 miliar atas pekerjaan EDC BRIlink dan FMS. 

    Adapun mengenai nilai kerugian keuangan negara, KPK menyebut akan bekerja sama dengan BPK atau BPKP untuk menghitung besaran final atas kerugian negara dari pengadaan tersebut. 

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Tiga orang di antaranya berasal dari bank BUMN itu yakni Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI) serta Dedi Sunardi (mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI). 

    Dalam catatan Bisnis, Catur sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil direktur utama BRI, sedangkan Indra kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. atau Allobank. 

    Kemudian, dua tersangka lain adalah dari pihak swasta atau vendor pengadaan EDC yakni Elvizar (Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi) dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi). 

    Elvizar juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus KPK lain terkait dengan BUMN, yakni digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero). 

    “Yang memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dihitung dengan metode real cost, sekurang-kurangnya sebesar Rp744.540.374.314,00,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (9/7/2025). 

    Asep menjelaskan, hitungan kerugian keuangan negara oleh accounting forensic KPK tersebut menggunakan metode real cost atau biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh BRI, dibandingkan dengan harga yang perseroan secara riil bayarkan kepada vendor. 

    Kerugian itu diduga timbul dari total nilai anggaran pengadaan sebesar Rp2,1 triliun untuk pengadaan EDC selama 2020-2024, baik dengan metode beli putus maupun sewa. 

    Hasilnya, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara lebih dari 30% nilai pengadaan yakni Rp744,5 miliar.

    “Atau kita bandingkan dengan nilai anggarannya tadi Rp2,1 triliun kira-kira tadi sekitar 33%-nya, sepertiga nya [anggaran], hilang dari situ. Kehilangan sekitar 33%, Rp744 miliar dari pengadaan Rp2,1 triliun. Ini yang sudah terjadi,” terang Asep.

    Atas kasus tersebut, lima orang tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Jerman Ingin Bikin ‘Perisai Langit’ Cegah Ancaman Drone

    Jerman Ingin Bikin ‘Perisai Langit’ Cegah Ancaman Drone

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt, mengemban tugas pelik: Menghadang ancaman bahaya yang datang dari langit: Drone. Wahana nirawak yang bisa dibeli di toko elektronik pinggir jalan dengan harga terjangkau itu, bisa berubah menjadi momok bagi keamanan.

    Bagi banyak orang, drone hanyalah alat untuk hiburan, bagai bermain layang-layang modern yang melayang dengan gaya kekinian. Dobrindt pun tahu itu. Tapi jika drone terbang tanpa izin di atas markas militer atau bandar udara, maka di sinilah kapabilitas aparat keamanan diuji, terutama Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) Jerman.

    Dalam kunjungannya ke kantor BKA, Dobrindt mendapat kuliah tentang cara kerja drone oleh para ahli Kantor Polisi Kriminal Federal di Berlin.

    Unit khusus perlindungan di garis depan

    BKA punya satuan elite yang melindungi kepala negara Frank-Walter Steinmeier dan seluruh pemerintahan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz . Satuan khusus ini menggunakan perlengkapan berteknologi tinggi, termasuk kamera drone dan sistem khusus untuk melawan perangkat musuh.

    Ketika Dobrindt dan Wakil Presiden BKA, Sven Kurenbach, menelusuri arsenal yang dimiliki BKA, bayangan perang di Ukraina mengusik pikirannya. “Kita semua mengenal gambaran-gambaran dari agresi Putin: Drone biasa yang diberi bom dengan lakban,” ujar Dobrindt. Pesawat nirawak mungil itu sudah meruntuhkan wilayah-wilayah luas di Ukraina dan menelan banyak korban jiwa, sementara Ukraina juga membalas dengan drone mereka sendiri.

    Risiko tersembunyi dalam ransel

    Namun ancaman tak hanya jauh di medan perang. Di Jerman, Dobrindt ingin aparat mampu menghadapi kemungkinan drone berbahaya. “Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa hal ini dapat menimbulkan ancaman kapan saja dalam situasi apa pun?”

    Teknologi sekelas film ‘Star Wars’

    Untuk menghadapi ancaman ini, BKA punya teknologi yang tampak seperti di film ‘Star Wars’. Radar mendeteksi drone mencurigakan, lalu pemancar gelombang mengacaukan sinyalnya hingga drone itu membeku di udara, seolah tersihir.

    Seorang ahli dari satuan pengamanan BKA mendemonstrasikan cara kerjanya: Sebuah drone kendali jarak jauh perlahan melayang mendekat, sekitar lima meter di atas tanah. Suaranya mendengung tajam—mirip bunyi kawanan lebah raksasa yang gelisah.

    Jaring langit sebagai senjata terakhir

    Kalau ancaman berlanjut, Jerman punya ‘Sky Wall 100’—senjata yang menembakkan jaring halus ke udara untuk menjebak drone, kemudian menurunkannya dengan parasut.

    Dobrindt tampak sangat terkesan dan menjanjikan dukungan tambahan: “Kami akan terus memperkuat bidang ini.” Itu berarti lebih banyak uang untuk teknologi dan personel. “Tugas kami adalah mengembangkan kompetensi yang juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.”

    BKA adalah pelopor dalam pertahanan pesawat nirawak, ujarnya dan berterima kasih kepada setiap spesialis dengan jabat tangan atas pekerjaan mereka yang menurutnya “luar biasa”.

    Pertahanan menyeluruh, bukan sekadar militer

    Sang Menteri berbicara soal ‘pertahanan menyeluruh Jerman’—yang meliputi perlindungan militer dan sipil. Tak hanya itu, perlindungan bagi tokoh-tokoh berisiko di luar negeri juga makin diperketat. Karena saat pejabat tinggi bertugas jauh dari tanah air, BKA selalu siap sedia.

    Terutama di wilayah yang tak termasuk dalam kawasan wisata pada umumnya,” kata Dobrindt. Di saat yang bersamaan, ia dikelilingi oleh pasukan khusus berwajah tertutup dengan seragam kamuflase. Pria-pria bertubuh tegap dan bersenjata lengkap itu nyaris tak bisa dibedakan dari tentara.

    SPD dan Partai Hijau ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan

    Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan di Jerman. Kepolisian negara bagian federal pada umumnya bertanggung jawab atas pencegahan ancaman dalam negeri. Mereka sebagian besar tidak memiliki peralatan dan kemampuan untuk menembak jatuh pesawat nirawak yang mencurigakan.

    Oleh karena itu, koalisi Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau, yang masih bekerja pada awal tahun 2025, ingin mengubah Undang-undang Keamanan Penerbangan.

    Tujuannya adalah agar, bila diperlukan, Bundeswehr bisa dimintai turun tangan ketika polisi kewalahan menghadapi serangan drone, baik dari segi teknologi maupun personel. Namun, karena pemilihan umum Bundestag yang dipercepat pada 23 Februari, rencana revisi undang-undang ini dipeti-eskan.

    BKA tak perlu cemas

    Dalam perjanjian koalisi partai-partai yang kini berkuasa—Uni Kristen Demokrat CDU -Kristen Sosialis CSU dan SPD—pembicaraan soal perubahan undang-undang keamanan udara, tak lagi disinggung-singgung,

    Sebagai gantinya, aparat keamanan di tingkat federal dan daerah akan terus diperkuat. Tampaknya, BKA tak perlu lagi khawatir soal pertahanan terhadap ancaman drone. Menteri Dalam Negeri Dobrindt sendiri sudah berjanji akan memastikan melindungi Jerman dari ancaman drone berbahaya adalah prioritas—dan dia yakin BKA sudah berada di garis depan untuk melindungi langit negeri tersebut.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • soal Larung hingga Sri Rejeki Hastomo

    soal Larung hingga Sri Rejeki Hastomo

    Jakarta –

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sederet hal ini terungkap di persidangan.

    Hasto tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta mengenakan rompi tahanan dengan nomor 18. Sebelum sidang dimulai, Hasto yakin kebenaran akan menang.

    “Saya kenakan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang Satiam Eva Jayate. Karena itulah hari ini saya juga dengan penuh keyakinan untuk mengikuti persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum,” ujar Hasto, kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

    Dalam persidangan, jaksa KPK membeberkan tiga perbuatan Hasto yang diyakini merintangi penyidikan kasus suap Harun Masiku. Jaksa meyakini Hasto melanggar Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi tentang perintangan penyidikan.

    “Dengan demikian, kami berpendapat, unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah dapat dibuktikan,” kata jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan analisa yuridis surat tuntutan Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Jaksa meyakini Hasto memerintahkan Harun Masiku menenggelamkan ponsel. Perintah itu, kata jaksa, membuat penyidik tidak dapat menemukan bukti komunikasi dan informasi terkait Harun.

    “Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, penyidik juga menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat menemukan bukti komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku dengan dihilangkannya HP yang berisi jejak kejahatan tersebut, maka penyidik tidak dapat merangkai fakta secara hukum terkait dengan penyidikan perkara Tersangka Harun Masiku,” ujarnya.

    Berikut 3 perbuatan Hasto yang diyakini jaksa KPK telah merintangi penyidikan kasus Harun Masiku:

    1. Pada 8 Januari 2020, Hasto melalui satpam di kantor DPP PDIP, Nurhasan, memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon seluler miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di kantor DPP PDIP dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK.

    2. Hasto Kristiyanto memerintahkan staf kesekretariatan DPP PDIP, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon selulernya sebagai upaya untuk menghilangkan bukti dalam keterlibatan dan keberadaan Harun Masiku sehingga tidak bisa ditemukan oleh penyidik.

    3. Pada 10 Juni 2024, Hasto menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai saksi di KPK dan membawa HP merek Vivo 1713 warna putih dalam kondisi kosong sebagai upaya mengelabui penyidik dan menitipkan HP-nya yang lain kepada Kusnadi sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Jaksa Heran Hasto Urus Pakaian

    Hasto Kristiyanto. (Foto: Pradita Utama)

    Jaksa Takdir tergelitik oleh pengakuan Kusnadi yang menyebut perintah Hasto untuk ‘menenggelamkan’ dimaknai melarung pakaian, bukan terkait ponsel. Jaksa Takdir mengaku heran Hasto sebagai sekjen partai sampai mengurusi pakaian.

    Jaksa mengatakan perintah menenggelamkan tidak logis jika diartikan untuk melarung pakaian. Di mana, kata jaksa, ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI), Frans Asisi Datang, juga telah mengatakan maksud perintah menenggelamkan itu merujuk pada ponsel.

    “Dengan demikian, kata ‘itu’ pada kata yang ‘itu ditenggelamkan’ jelas mengacu pada HP dan kalau merujuk kepada baju menjadi tidak logis atau tidak masuk akal,” kata Takdir.

    Jaksa Takdir tergelitik dengan dalih Kusnadi yang menyebut Hasto memerintahkan melarung pakaian. Jaksa heran Hasto sebagai sekjen partai sampai mengurusi pakaian stafnya.

    “Untuk kepentingan apa Terdakwa, yang merupakan seorang sekjen partai, sampai mengurusi pakaian yang dikenakan stafnya setelah ritual melarung? Seberapa berharga pakaian tersebut sehingga Kusnadi diminta agar tidak sayang jika membuangnya?” kata Takdir.

    Jaksa Yakin Sri Rejeki Hastomo adalah Hasto

    Hasto Kristiyanto. (Foto: Pradita Utama)

    Jaksa meyakini Sri Rejeki Hastomo adalah Hasto, meski staf PDIP Kusnadi membantah hal itu. Jaksa KPK Takdir Suhan awalnya membacakan keterangan staf kesekretariatan DPP PDIP, Kusnadi yang menyebut nomor Sri Rejeki bukan Hasto melainkan nomor kesekretariatan.

    Jaksa Takdir menilai keterangan Kusnadi tak sesuai dengan data administrasi kependudukan Hasto. Jaksa mengatakan nama Hastomo berasal dari nama anak pertama Hasto yakni Ignatius Windu Hastomo.

    “Keterangan Kusnadi tersebut tidak berkesesuaian dengan bukti berupa data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atas nama Ir Hasto Kristiyanto, MM dalam kartu keluarga, izin majelis terlampir dalam tuntutan kami,” kata jaksa.

    “Di mana dalam data tersebut diketahui bahwa nama Hastomo sendiri berasal dari nama anak pertama terdakwa yaitu Ignatius Windu Hastomo,” tambah jaksa.

    Jaksa menyebut Hasto juga menggunakan nama profile pada WhatsApp dengan nama Sri Rejeki Hastomo. Jaksa menuturkan ada kontak istri Hasto, Maria Ekowati dalam nomor Sri Rejeki dengan nama Mama, Mama 1 hingga Mama 2.

    “Sedangkan Sri Rejeki adalah nama yang biasa digunakan oleh terdakwa sebagai nama profile WhatsApp seperti pada, satu, nomor contact 447474947808 dengan nama Sri Rejeki 3.0. Nomor contact 447401374259 dengan nama Sri Rejeki Hastomo. Di samping itu dalam phone book telepon genggam berisi nomor 447474947808 dengan nama Sri Rejeki 3.0 tersimpan nomor-nomor telepon Maria Ekowati yang merupakan istri terdakwa dengan nama Mama,” kata jaksa.

    “Kemudian nomor 081282238009 dengan nama contact Mama adalah milik Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi get contact. Kemudian nomor 0885776329518 dengan nama contact Mama 1 adalah milik Maria Ekowati, sebagaimana informasi dalam aplikasi get contact. Nomor 0812800008498 dengan nama contact Mama 2 adalah Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi get contact,” tambah jaksa.

    Jaksa meyakini nomor Sri Rejeki bukan milik kesekretariatan DPP PDIP, melainkan milik Hasto. Jaksa meminta majelis hakim mengesampingkan keterangan Kusnadi.

    “Fakta ini semakin menguatkan bahwa telepon genggam tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik sekretariat sebagaimana bantahan terdakwa dan keterangan saksi Kusnadi. Dengan demikian keterangan saksi Kusnadi yang menerangkan bahwa nomor 447401374259 yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo dan nomor 447474947808 dengan nama Sri Rejeki 3.0 merupakan telepon genggam milik sekretariat DPP PDIP adalah tidak benar dan patut dikesampingkan,” tuturnya.

    Hasto Pakai Nomor HP Luar Negeri

    Hasto Kristiyanto. (Foto: Pradita Utama)

    Jaksa KPK mengatakan Hasto juga menggunakan nomor luar negeri. Jaksa menyebut hal itu agar Hasto menyamarkan jejak komunikasi dengan Harun Masiku.

    “Terdakwa dengan sengaja menggunakan nomor luar negeri sebagai tindakan antisipasi terhadap perkara atas nama Harun Masiku yang masih berproses yaitu adanya pemeriksaan saksi dan penggeledahan dengan maksud untuk menyamarkan jejak komunikasi dan menghindari pantauan penyidik KPK yang menangani perkara Harun Masiku,” kata Jaksa KPK Takdir.

    Jaksa mengatakan bukti di persidangan menunjukkan adanya komunikasi Hasto dengan Kusnadi menggunakan nama samaran Sri Rejeki Hastomo. Jaksa meyakini pemilik nomor dengan nama Sri Rejeki Hastomo itu merupakan Hasto.

    “Hal ini bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa komunikasi antara Terdakwa dengan Kusnadi selaku ajudan yang menggunakan nama-nama samaran yang tidak terikat langsung dengan identitas asli Terdakwa maupun Kusnadi, seperti nama Gara Bhaskara yang digunakan Kusnadi untuk nomor 447455782005. Sedangkan Terdakwa menggunakan nama Sri Rejeki Hastomo untuk nomor 447401374259 dan nama Sri Rejeki 3.0 untuk nomor 4474747947808,” ujar jaksa.

    “Hal ini sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk memutus rantai komunikasi antara Terdakwa dengan Harun Masiku yang seolah-olah tidak ada komunikasi langsung antara terdakwa sebagai pemberi perintah dengan Harun Masiku,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • JAKIM 2025 diikuti 31 ribu pelari dari dalam dan luar negeri

    JAKIM 2025 diikuti 31 ribu pelari dari dalam dan luar negeri

    Jakarta International Marathon ini diikuti pelari dari 51 negara

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta International Marathon (JAKIM) 2025 yang berlangsung pada Minggu diikuti sebanyak 31 ribu pelari dari dalam dan luar negeri.

    “Pelaksanaan Jakarta International Marathon ini diikuti pelari dari 51 negara,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Minggu.

    Ajang lari marathon yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) itu berlangsung meriah.

    Sejumlah pelari saat meninggalkan garis start pada ajang JAKIM 2025 di Jakarta, Minggu (29/6/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Para pelari sudah berkumpul di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) sejak dini hari. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.

    JAKIM 2025 dilepas secara resmi pada pukul 05.15 WIB dari Silang Barat Laut Monas melewati Jalan Medan Barat dan berakhir di kawasan Gelora Bung Karno.

    Pramono mengatakan bahwa Pemprov DKI sepenuhnya mendukung acara JAKIM yang menjadi agenda marathon penutupan di Jakarta.

    “JAKIM sepenuhnya diberikan dukungan oleh pemerintah Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menutup 32 ruas jalan di Jakarta dalam menyukseskan gelaran BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2025 pada Minggu (29/6) mulai pukul 03.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB.

    “Kami menutup jalan menggunakan barikade, water barriers, dan traffic cone,” ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyebutkan 32 ruas jalan yang akan ditutup selama ajang BTN JAKIM 2025 mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur, Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan Thamrin sisi Timur, Simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan Thamrin sisi Timur, dan sejumlah jalan lainnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Serahkan Barang Bukti Pemalsuan Dokumen Kapal Ikan HSN 8 ke Kejari Pati

    KKP Serahkan Barang Bukti Pemalsuan Dokumen Kapal Ikan HSN 8 ke Kejari Pati

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merampungkan penyidikan tindak pidana perikanan berupa pemalsuan dokumen kapal di Pati, Jawa Tengah.

    Hal ini ditandai dengan penyerahan tersangka atas nama AP dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pati pada Rabu, 25 Juni.

    Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono atau Ipunk menyampaikan, proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan usai proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU.

    “Tersangka dan sejumlah barang bukti telah diserahterimakan kepada JPU. Ini berarti proses penyidikan dokumen palsu telah tuntas di tingkat penyidikan,” kata Ipunk seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 Juni.

    Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal PSDKP KKP Teuku Elvitrasyah menjelaskan, kasus ini bermula dari pelanggaran pelabuhan pangkalan oleh kapal ikan KM. HSN 8 (98 GT) pada awal April 2025. Kemudian, dilakukan pendalaman dan ditemukan pidana pemalsuan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atas nama kapal perikanan KM. HSN (98 GT).

    “Penyidikan mengungkap dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipalsukan, kemudian digunakan dalam pengurusan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan kapal (STBLKK) di Pelabuhan Bajomulyo, Pati,” jelasnya.

    Adapun barang bukti yang diserahkan ke JPU, di antaranya satu buah KTP atas nama tersangka, satu buah smartphone milik tersangka, surat keputusan penunjukan AP sebagai staf perusahaan kapal dan dua buah flashdisk berisi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan palsu atas nama KM.

    Selanjutnya, HSN 8, satu lembar dokumen STBLKK KM. HSN 8 serta dua lembar perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atas nama KM. HSN 8.