Xcloud.id

Grup Musik: BTS

  • Internet Rakyat Rp100.000 Ubah Persaingan Industri Fixed Broadband?

    Internet Rakyat Rp100.000 Ubah Persaingan Industri Fixed Broadband?

    Bisnis.com, JAKARTA — Hadirnya layanan Internet Rakyat yang menawarkan harga dengan sangat murah Rp100.000 untuk kecepatan 100 Mbps dinilai tidak serta merta mengubah peta persaingan bisnis internet rumah atau fixed broadband. Selain harga, masyarakat juga kritis terhadap kualitas yang diberikan.

    Diketahui, berbeda dengan layanan internet rumah pada umumnya yang menawarkan harga Rp300.000 ke atas untuk kecepatan 100 Mbps, Telemedia Komunikasi Pratama justru menawarkan harga sepertiganya atau hanya Rp100.000 untuk kecepatan yang sama.

    Selain menawarkan harga murah, Telemedia Komunikasi Pratama sebagai pemenang lelang 1,4 GHz juga menargektan menghubungkan 25 juta rumah dengan internet dalam 5 tahun sebagai salah satu komitmen saat memenangkan pita frekuensi menengah itu.

    Dalam menjangkau puluhan juta pelanggan dalam waktu singkat Telemedia menggunakan teknologi fixed wireless access (FWA) 5G dengan lebar pita 80 MHz.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan harga murah layanan Internet Rakyat tidak menjamin produk tersebut berjalan dengan mulus di pasar. Meski secara pemasaran dan harga sudah baik, masyarakat tidak serta merta akan kepincut dan menggunakan layanan internet milik anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) tersebut.

    Keberhasilan dari program tersebut baru akan terlihat beberapa bulan atau tahun setelah produk tersebut diluncurkan. Produk akan berhasil jika dapat memberikan harga dan kualitas yang sesuai. 

    “Karena kan bagi masyarakat pengguna bukan cuma murah tetapi kualitasnya stabil dan jika ada masalah, penanganannya kan diharapkan cepat,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

    Pekerja memperbaikin menara pemancar sinyal

    Heru juga menambahkan tantangan lain yang harus diantisipasi adalah menghadirkan layanan ke seluruh daerah sesuai dengan izin penggunaan pita 1,4 GHz. Dengan mengantongi pita 1,4 GHz, Telemedia harus menggelar layanan Internet Rakyat di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. 

    “Apakah semua daerah bisa mendapatkan layanan yang ditawarkan atau hanya daerah tertentu saja,” kata Heru.

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan sebagai layanan fixed wireless acces (FWA) 5G, Internet Rakyat butuh banyak pemancar yang saling berdekatan untuk menjaga kecepatan tetap tinggi dan stabil.

    Investasi dalam pengadaan BTS ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Telemedia Komunikasi Pratama sebagai perusahaan penggelaran layanan Internet Rakyat.

    “⁠Hambatanya hanya di perluasan covarage area, karena butuh banyak BTS agar dapat melayani banyak pelanggan,” kata Tesar kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025). 

    Berdasarkan informasi yang beredar, untuk membangun BTS baru membutuhkan investasi di tanah, menara, hingga radio akses. Nilai investasi beberapa hal tadi beragam, namun ditaksir menyentuh miliaran rupiah khususnya untuk membangun radio akses.

    Setelah memilki jaringan, perusahaan telekomunikasi juga harus melakukan perawatan dengan nilai per site sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per bulan tergantung kelengkapan alat.

    Tesar menambahkan hambatan lain yang harus diantisipasi oleh anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) adalah potensi interferensi jaringan 1,4 GHz. Kondisi di mana jaringan terganggu akibat sinyal data dari satu perangkat atau jaringan terhalangi.

    Kondisi di lapangan yang penuh dengan gedung, pohon, dan lain sebagainya berisiko menutup sinyal yang diberikan kepada pelanggan.

    “Ini menyebabkan sinyal bisa drop atau menjadi lambat, teknologi ini agak kurang cocok di daerah yang padat penduduk,” kata Tesar.

    Pekerja memasang kabel internet

    Sebelumnya, Indonesia akan memiliki internet rumah dengan harga murah tanpa serat optik atau fixed wireless access (FWA) 5G yang diberi nama Internet Rakyat. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan data yang inklusif dan dapat digunakan oleh siapapun. 

    “Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah deklarasi yang kuat akan visi, komitmen, dan tindakan bersama menuju Indonesia yang berdaya digital,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025).

    Internet Rakyat hadir setelah penandatanganan kontrak komersial antara SURGE melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama, OREX SAI Jepang, dan distributor lokal.

    Nezar menegaskan kolaborasi penyediaan layanan internet cepat menjadi terobosan nyata untuk mempercepat akses digital di seluruh Indonesia.

    Teknologi yang diadopsi dalam proyek ini berbasis Fixed Wireless Access (FWA) 5G di frekuensi 1,4 GHz. Teknologi ini memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa perlu menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala utama di banyak wilayah.

    Sementara itu dilansir dari lama resmi, Telemedia membanderol layanan Internet Rakyat dengan harga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps untuk 30 hari. Harga tersebut penyesuaian dari harga sebelumnya yaitu Rp29.000 untuk 7 hari, Rp49.000 untuk 14 hari dan Rp79.000 untuk 30 hari.

  • Wilayah Padat hingga Rawan Interferensi

    Wilayah Padat hingga Rawan Interferensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Layanan Internet Rakyat seharga Rp100.000 membutuhkan dukungan base transceiver station (BTS) yang masif untuk menjaga kualitas, terlebih kecepatan yang ditawarkan mencapai 100 Mbps.

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan sebagai layanan fixed wireless acces (FWA) 5G, Internet Rakyat butuh banyak pemancar yang saling berdekatan untuk menjaga kecepatan tetap tinggi dan stabil.

    Investasi dalam pengadaan BTS ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Telemedia Komunikasi Pratama sebagai perusahaan penggelaran layanan Internet Rakyat.

    “⁠Hambatanya hanya di perluasan covarage area, karena butuh banyak BTS agar dapat melayani banyak pelanggan,” kata Tesar kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025). 

    Berdasarkan informasi yang beredar, untuk membangun BTS baru membutuhkan investasi di tanah, menara, hingga radio akses. Nilai investasi beberapa hal tadi beragam, namun ditaksir menyentuh miliaran rupiah khususnya untuk membangun radio akses.

    Setelah memilki jaringan, perusahaan telekomunikasi juga harus melakukan perawatan dengan nilai per site sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per bulan tergantung kelengkapan alat.

    Tesar menambahkan hambatan lain yang harus diantisipasi oleh anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) adalah potensi interferensi jaringan 1,4 GHz. Kondisi di mana jaringan terganggu akibat sinyal data dari satu perangkat atau jaringan terhalangi.

    Kondisi di lapangan yang penuh dengan gedung, pohon, dan lain sebagainya berisiko menutup sinyal yang diberikan kepada pelanggan.

    “Ini menyebabkan sinyal bisa drop atau menjadi lambat, teknologi ini agak kurang cocok di daerah yang padat penduduk,” kata Tesar.

    Sebelumnya, Indonesia akan memiliki internet rumah dengan harga murah tanpa serat optik atau fixed wireless access (FWA) 5G yang diberi nama Internet Rakyat. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan data yang inklusif dan dapat digunakan oleh siapapun. 

    “Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah deklarasi yang kuat akan visi, komitmen, dan tindakan bersama menuju Indonesia yang berdaya digital,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025).

    Internet Rakyat hadir setelah penandatanganan kontrak komersial antara SURGE melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama, OREX SAI Jepang, dan distributor lokal.

    Nezar menegaskan kolaborasi penyediaan layanan internet cepat menjadi terobosan nyata untuk mempercepat akses digital di seluruh Indonesia.

    Teknologi yang diadopsi dalam proyek ini berbasis Fixed Wireless Access (FWA) 5G di frekuensi 1,4 GHz. Teknologi ini memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa perlu menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala utama di banyak wilayah.

    Sementara itu dilansir dari lama resmi, Telemedia membanderol layanan Internet Rakyat dengan harga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps untuk 30 hari. Harga tersebut penyesuaian dari harga sebelumnya yaitu Rp29.000 untuk 7 hari, Rp49.000 untuk 14 hari dan Rp79.000 untuk 30 hari.

  • Telkomsel Terapkan AI dalam Sistem Anti-Scam, Dukung Kebijakan Komdigi

    Telkomsel Terapkan AI dalam Sistem Anti-Scam, Dukung Kebijakan Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah menerapkan teknologi keamanan berbasis kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) guna menekan aktivitas penipuan digital, termasuk spoofing dan phishing. 

    Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mendorong operator memperkuat perlindungan pelanggan.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan Komdigi yang mendorong penguatan sistem anti-scam berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan AI. 

    “Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk meningkatkan perlindungan pelanggan dan menjaga ekosistem digital,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025). 

    Fahmi mengatakan selama ini Telkomsel telah menerapkan berbagai langkah penguatan keamanan jaringan dan layanan, seperti penggunaan sistem deteksi anomali berbasis AI, pemblokiran trafik yang berindikasi spoofing atau phishing, serta pemantauan pola panggilan dan SMS mencurigakan. 

    Untuk memperkuat aspek responsif, Fahmi bolam, Telkomsel juga menyediakan kanal pelaporan melalui Call Center 188, fitur Bantuan di aplikasi MyTelkomsel, email layanan pelanggan (cs@telkomsel.com), akun media sosial resmi Telkomsel, kanal pelayanan di GraPARI, serta menggunakan nomor SMS pengaduan khusus melalui sms ke 1166 dengan format: penipuan #nomor#isi sms penipuan. 

    “Sehingga pelanggan dapat dengan mudah menyampaikan laporan indikasi penipuan atau aktivitas digital mencurigakan untuk ditindaklanjuti,” katanya. 

    Selain itu, lanjut Fahmi, Telkomsel terus berkolaborasi dengan Komdigi dan pemangku kepentingan lain dalam program pencegahan dan pemblokiran konten ilegal, peningkatan literasi digital, serta pemantauan jaringan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan perangkat ilegal seperti Base Transceiver Station (BTS) palsu. Termasuk kampanye edukasi publik soal judi online dan kejahatan siber.

    “Telkomsel mengintegrasikan pesan kampanye ini dengan program literasi digital seperti Internet BAIK dan inisiatif Telkomsel Jaga Data, untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan siber,” ungkap Fahmi.

    Kendati demikian, Fahmi mengakui bukan tanpa tantangan untuk memperkuat perlindungan pelanggan dari penipuan. Dia mengatakan tantangan utama adalah cepatnya evolusi modus penipuan. 

    Menurutnya pola spoofing, masking, phishing, hingga pemanfaatan perangkat ilegal seperti Fake BTS terus berubah sehingga sistem AI harus dapat diperbarui secara adaptif dan berkelanjutan untuk tetap efektif. Selain itu, penanganan harus lintas ekosistem.

    Pasalnya, aktivitas penipuan digital kini melibatkan banyak platform telekomunikasi, aplikasi pesan, hingga layanan finansial yang membuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting agar deteksi dan penanganan bisa dilakukan secara komprehensif.

    Dengan pendekatan kolaboratif, Telkomsel menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah.

    “Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, Telkomsel siap mendukung implementasi kebijakan anti-scam pemerintah demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan,” ungkapnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi menegaskan maraknya penipuan digital menuntut penguatan teknologi anti-scam di industri telekomunikasi. Modus pelaku disebut berkembang dari spoofing dan masking hingga manipulasi nomor melalui celah teknis di jaringan.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan penipuan kini tidak hanya terjadi via panggilan, tetapi lintas kanal komunikasi.

    “Saat ini, isu yang paling sering muncul adalah mengenai scam call atau panggilan penipuan. Penipuan ini terjadi melalui telepon, SMS, messenger service, surat elektronik, dan berbagai saluran lain. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencegah hal ini?” kata Edwin dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

  • PR Program 1 Juta Panel Interaktif Prabowo di 3T: Internet, Listrik, dan Perawatan

    PR Program 1 Juta Panel Interaktif Prabowo di 3T: Internet, Listrik, dan Perawatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto perlu mematangkan terlebih dahulu perihal ketersediaan internet, listrik, hingga perawatan sebelum menebar 1 juta panel layar televisi interaktif di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan tantangan pertama yang harus diperhatikan di wilayah 3T adalah ketersediaan listrik yang stabil. 

    Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan materi ajar yang dibuat interaktif melalui komputer. 

    Selain itu, kata Ian, perangkat elektronik seperti panel digital memiliki usia pakai tertentu sehingga aspek pemeliharaan juga menjadi krusial.

    “Sehingga perlu diperhatikan after sales atau tempat perbaikan terdekat, waktu perbaikan dan biaya yang dikeluarkan,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Sementara itu, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan jaminan konektivitas internet bagi sekolah-sekolah penerima. Dia mengatakan wilayah yang belum terjangkau layanan internet dapat dimasukkan sebagai daerah kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO). 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan menjelaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan USO, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BLU Bakti Komdigi). 

    “Bakti bisa saja bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet yang ada. Bakti dapat mengoptimalkan kapasitas satelit Satria 1, Palapa Ring Fiber Optic (serat optik), Base Transceiver Station (BTS) 4G. 

    Sarwoto menilai penugasan pemasangan flat panel ini menjadi sinyal kebutuhan digitalisasi pemerintahan akan terus meningkat di berbagai sektor. 

    Dia menunjukkan dorongan tersebut terlihat dari berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Government Technology (GovTech), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional, program Universal Service Obligation (USO) untuk daerah 3T, hingga pembangunan Jaringan Intra Pemerintah. 

    Karena itu, menurutnya, Mastel memandang perlu dibentuk kembali lembaga sejenis Perumtel sebagai pelaksana utama pemerintahan digital, sementara Peruri tetap berfokus pada aplikasi. Dia menilai bentuk Perusahaan Umum (Perum) akan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi internal maupun eksternal terkait kebutuhan digital pemerintah.

    “Sedangkan TelkomGroup fokus kepada penciptaan nilai berbasis korporasi pasar terbuka [B2B atau B2C),” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam digitalisasi pembelajaran pada 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar satu juta unit IFP.

    “Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Prabowo juga menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama distribusi panel tersebut. Dia mengakui adanya tantangan logistik di sejumlah wilayah, terutama 140 sekolah yang berada di kawasan pegunungan.

    “InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

    Selain distribusi perangkat, Prabowo mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara serentak oleh seluruh sekolah. Materi digital tersebut nantinya juga dapat diakses siswa maupun orang tua dari rumah.

    “Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

  • Perusahaan Pencipta Baby Shark Melantai di Bursa, Sahamnya Meroket 62%

    Perusahaan Pencipta Baby Shark Melantai di Bursa, Sahamnya Meroket 62%

    Jakarta –

    Perusahaan pencipta tokoh fiksi Baby Shark telah melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di bursa efek Korea Selatan. Saham Pinkfong Company melonjak 62% dalam debut perdagangannya menyusul permintaan tinggi pada saat IPO.

    Dilansir dari Bangkok Post, Selasa (18/11/2025), saham Pinkfong melonjak ke level tertinggi 61.500 won pada perdagangan Selasa pagi setelah dibuka pada harga 58.000 won. Pada pukul 11.21 waktu Seoul, sahamnya diperdagangkan pada harga 51.100 won.

    Berbekal kesuksesan Baby Shark, yang telah ditonton lebih dari 16 miliar kali di YouTube, perusahaan ini mencoba peruntungan dengan melantai di bursa untuk memperluas jangkauannya.

    Rencananya perusahaan ingin membuktikan diri bahwa bisnisnya dapat menjadi studio media yang lengkap dan mampu menghasilkan konten yang digemari masyarakat melebihi penonton balita saja.

    Debut IPO Pinkfong juga terjadi seiring dengan semakin populernya dunia hiburan Korea Selatan berkat band-band pop Korea (K-pop) seperti BlackPink dan BTS.

    Meskipun IPO tersebut hanya menargetkan dana 76 miliar won atau sekitar Rp 867 miliar (pada kurs Rp 11,42). Tetapi harga sahamnya telah mencapai 38.000 won per lembar, atau harga tertinggi dari kisaran yang dipasarkan.

    Model bisnis perusahaan berpusat pada pembuatan video pendek dan menarik di YouTube, platform streaming, televisi, dan aplikasi seluler. Setelah lagu-lagu ini mendapatkan daya tarik, Pinkfong memonetisasinya melalui iklan, royalti streaming, lisensi, dan merchandise. Bahkan perusahaan juga melakukan pertunjukan langsung, mengembangkan game, dan program lain berdurasi lebih panjang.

    Banyak karakter Pinkfong, termasuk maskot rubahnya Pinkfong juga telah dipatenkan, membantu perusahaan mengurangi ketergantungannya pada Baby Shark untuk pendapatan. Waralaba Bebefinn yang dibuahkan perusahaan ini juga telah melampaui Baby Shark dalam hal pendapatan konten.

    Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Kim Min-seok dan Son Dongwoo, keduanya adalah veteran di industri game dan teknologi di Korea Selatan. Investasi awal dan kemitraan distribusi diperoleh melalui Samsung Publishing Co, yang dikelola oleh ayah Kim.

    (hal/fdl)

  • Mastel Sebut Program 1 Juta Panel Interaktif di 3T Butuh Konektivitas Satria-1

    Mastel Sebut Program 1 Juta Panel Interaktif di 3T Butuh Konektivitas Satria-1

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menekankan keberhasilan program 1 juta panel interaktif di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sangat bergantung pada layanan internet. 

    Kehadiran Palapa Ring hingga Satelit Satria-I mengambil peranan penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai program ini selaras dengan kebutuhan modernisasi pendidikan nasional. 

    Sarwoto mengatakan keberhasilan program ini membutuhkan jaminan konektivitas internet bagi sekolah-sekolah penerima. 

    Wilayah yang belum terjangkau layanan internet dapat dimasukkan sebagai daerah kewajiban pelayanan universal atau USO.

    “Secara mekanisme baku yang ada, daerah 3T tersebut dapat dimasukkan sebagai daerah USO [Universal Service Obligation],” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (18/11/2025). 

    Sarwoto menjelaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan KPU atau USO, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BLU Bakti Komdigi). 

    Dia menambahkan bahwa Bakti dapat bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet yang sudah beroperasi, serta mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki, seperti kapasitas satelit Satria-1, jaringan Palapa Ring berbasis serat optik, dan BTS 4G.

    Sarwoto menilai penugasan pemasangan flat panel ini menjadi sinyal bahwa kebutuhan digitalisasi pemerintahan akan terus meningkat di berbagai sektor. 

    Dia menunjukkan dorongan tersebut terlihat dari berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Government Technology (GovTech), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional, program Universal Service Obligation (USO) untuk daerah 3T, hingga pembangunan Jaringan Intra Pemerintah. 

    Karena itu, menurutnya, Mastel memandang perlu dibentuk kembali lembaga sejenis Perumtel sebagai pelaksana utama pemerintahan digital, sementara Peruri tetap berfokus pada aplikasi. Dia menilai bentuk Perusahaan Umum (Perum) akan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi internal maupun eksternal terkait kebutuhan digital pemerintah.

    “Sedangkan TelkomGroup fokus kepada penciptaan nilai berbasis korporasi pasar terbuka [B2B atau B2C),” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam digitalisasi pembelajaran pada 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar satu juta unit IFP.

    “Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

  • Akademisi Pertanyakan Mekanisme Perbaikan Panel Interaktif Prabowo di 3T

    Akademisi Pertanyakan Mekanisme Perbaikan Panel Interaktif Prabowo di 3T

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah tantangan dinilai akan dihadapi pemerintah dalam pendistribusian satu juta interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada 2026, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satunya mekanisme perawatan dan perbaikan setelah jutaan perangkat terdistribusi.

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan tantangan pertama yang harus diperhatikan di wilayah 3T adalah ketersediaan listrik yang stabil. 

    Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan materi ajar yang dibuat interaktif melalui komputer. 

    Selain itu, kata Ian, perangkat elektronik seperti panel digital memiliki usia pakai tertentu sehingga aspek pemeliharaan juga menjadi krusial.

    “Sehingga perlu diperhatikan after sales atau tempat perbaikan terdekat, waktu perbaikan dan biaya yang dikeluarkan,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Ian menambahkan, dari sisi kebijakan, program ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dia menilai sekolah perlu tetap memiliki alternatif pembelajaran konvensional apabila perangkat mengalami gangguan agar proses belajar tidak menurun kualitasnya.

    “Perangkat tersebut tentu akan memberikan pengetahuan pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.

    Sementara itu, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan jaminan konektivitas internet bagi sekolah-sekolah penerima. Dia mengatakan wilayah yang belum terjangkau layanan internet dapat dimasukkan sebagai daerah kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO). 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan menjelaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan USO, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BLU Bakti Komdigi). 

    “Bakti bisa saja bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet yang ada. Bakti dapat mengoptimalkan kapasitas satelit Satria 1, Palapa Ring Fiber Optic (serat optik), Base Transceiver Station (BTS) 4G. 

    Sarwoto menilai penugasan pemasangan flat panel ini menjadi sinyal kebutuhan digitalisasi pemerintahan akan terus meningkat di berbagai sektor. 

    Dia menunjukkan dorongan tersebut terlihat dari berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Government Technology (GovTech), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional, program Universal Service Obligation (USO) untuk daerah 3T, hingga pembangunan Jaringan Intra Pemerintah. 

    Karena itu, menurutnya, Mastel memandang perlu dibentuk kembali lembaga sejenis Perumtel sebagai pelaksana utama pemerintahan digital, sementara Peruri tetap berfokus pada aplikasi. Dia menilai bentuk Perusahaan Umum (Perum) akan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi internal maupun eksternal terkait kebutuhan digital pemerintah.

    “Sedangkan TelkomGroup fokus kepada penciptaan nilai berbasis korporasi pasar terbuka [B2B atau B2C),” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam digitalisasi pembelajaran pada 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar satu juta unit IFP.

    “Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Prabowo juga menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama distribusi panel tersebut. Dia mengakui adanya tantangan logistik di sejumlah wilayah, terutama 140 sekolah yang berada di kawasan pegunungan.

    “InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

    Selain distribusi perangkat, Prabowo mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara serentak oleh seluruh sekolah. Materi digital tersebut nantinya juga dapat diakses siswa maupun orang tua dari rumah.

    “Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

  • Komplotan Pencurian Kabel Tower BTS di Tuban Diringkus Polisi, Pelaku Libatkan Karyawan Surabaya 17 November 2025

    Komplotan Pencurian Kabel Tower BTS di Tuban Diringkus Polisi, Pelaku Libatkan Karyawan Surabaya 17 November 2025

    Komplotan Pencurian Kabel Tower BTS di Tuban Diringkus Polisi, Pelaku Libatkan Karyawan
    Tim Redaksi
    TUBAN, KOMPAS.com
    – Penyidik Satreskrim Polres Tuban meringkus tujuh orang tersangka pencurian kabel di Tower BTS (
    base transceiver station
    ) Desa Bejagung dan Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
    Aksi
    pencurian kabel

    tower BTS
    milik
    provider
    XL Smart-ZTE itu dilakukan dengan melibatkan orang dalam atau karyawan dari PT KID selaku perusahaan pengelola dan
    maintenance
    tower BTS tersebut.
    Kasatreskrim Polres
    Tuban
    , AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam mengatakan, tujuh orang tersangka berhasil diamankan petugas kepolisian di wilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
    “Ada tujuh tersangka yang berhasil diamankan kemarin lusa, dan dua tersangka masih DPO (daftar pencarian orang),” kata AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, Senin (17/11/2025).
    Kasus pencurian yang dilakukan para tersangka terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan dari pihak perusahaan PT KID yang menjadi korban.
    Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, Rabu (5/11/2025), dengan melibatkan pekerja atau karyawan dari pihak perusahaan itu sendiri.
    Para tersangka melakukan aksinya dengan cara memotong kabel tower tembaga dengan ukuran 2×10 mm, tipe D space 2×10 mm, panjang 1.000 meter, dengan jumlah kabel tiga.
    Selain itu, pihak pelapor mengaku kehilangan barang inventaris dari perusahaan yang berupa laptop, HP, GPS, kompas,
    tang climbing
    , apar, dan ada material milik ZTE yang dibawa kabur.
    “Awal mula kejadian adalah pelapor menerima informasi material Dismentel telah dicuri dengan cara dikupas kabelnya dan diambil tembaganya oleh orang tidak dikenal,” kata Bobby, Senin (17/11/2025).
    Adapun untuk kerugian material yang dialami pihak PT KID atas tindak pencurian dengan pemberatan tersebut ditaksir senilai Rp 50.000.000.
    Untuk perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.
    “Ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun,” ujar dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Pengamat Desak Komdigi Tindak BTS Ilegal untuk Tekan Scam dan Phising

    Pengamat Desak Komdigi Tindak BTS Ilegal untuk Tekan Scam dan Phising

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah dinilai perlu memberantas base transceiver station (BTS) atau pemancar ilegal untuk mengurangi angka penipuan digital atau scam yang berasal dari pesan dan panggilan telepon. 

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai langkah pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap konsumen di industri telekomunikasi perlu dilakukan dengan mengembangkan sistem anti scam. 

    Penerapan teknologi tersebut perlu segera dibicarakan bersama para operator agar solusi yang diambil benar-benar efektif.  

    Heru juga menyoroti maraknya SMS blast yang dikirim melalui BTS palsu. Terkait hal tersebut, dia menilai perlu adanya razia perangkat ilegal yang memungkinkan pengiriman pesan palsu kepada pengguna untuk tujuan phishing atau mengambil alih ponsel korban. 

    Selain aspek teknis, Heru menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat tidak mudah terjebak penipuan digital. 

    “Masyarakat perlu literasi dan edukasi mengenai dampak mempercayai scam begitu saja, atau mengklik link yang sisipkan dalam pesan, sehingga masyarakat akan berhati-hati jika terima pesan berisi scamming,” ujarnya. 

    Dia menambahkan teknologi kecerdasan artifisial juga dapat dimanfaatkan operator untuk memfilter pesan, meski efektivitasnya perlu diuji. 

    “Teknologi AI sebenarnya bisa juga dipakai operator untuk memfilter message, tapi harus dilihat seberapa efektif filtering dilakukan,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pihaknya tengah menyiapkan kebijakan baru untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari maraknya kejahatan scam yang memanfaatkan celah jaringan telekomunikasi. Modus pelaku kini semakin beragam, mulai dari spoofing, masking, hingga penyalahgunaan identitas pelanggan.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menilai kondisi tersebut membutuhkan respons regulasi dan teknis yang lebih kuat. 

    “Saat ini, isu yang paling sering muncul adalah mengenai scam call atau panggilan penipuan. Penipuan ini terjadi melalui telepon, SMS, messenger service, surat elektronik, dan berbagai saluran lain. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencegah hal ini?” kata Edwin dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat pada Jumat (14/11/2025).

    Edwin menjelaskan pelaku scam kini mengandalkan teknik penyamaran nomor yang semakin canggih. Atas dasar itu, Komdigi meminta operator membangun sistem anti scam berbasis teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, untuk mendeteksi dan mencegah panggilan palsu sebelum menjangkau pengguna. 

    “Operator harus melindungi pelanggan mereka. Mereka diminta membangun infrastruktur dan teknologi anti scam agar panggilan penipuan, termasuk yang menggunakan nomor masking, tidak lagi menjangkau pengguna,” katanya.

    Pemerintah juga akan meninjau ulang proses masking serta memetakan celah teknis yang memungkinkan manipulasi nomor, termasuk pada jalur panggilan internasional dan mekanisme Session Initiation Protocol (SIP) Trunk yang umum dimanfaatkan untuk menampilkan nomor lokal palsu.

    Dalam hal identitas pelanggan, Komdigi menilai sistem registrasi SIM card masih memberi ruang penyalahgunaan NIK dan KK. Untuk itu, pemerintah bersama Ditjen Dukcapil tengah memfinalisasi kebijakan baru berbasis pengenalan wajah (face recognition). 

    “Dalam waktu dekat, registrasi berbasis pengenalan wajah yang bekerja sama dengan Dukcapil akan segera dijalankan,” tutur Edwin.

    Menurutnya, kebijakan ini mendesak mengingat tingginya peredaran nomor telepon di Indonesia. “Setiap hari terdapat sedikitnya 500 ribu hingga satu juta nomor baru yang diaktivasi,” ungkapnya. 

    Kebocoran identitas warga memperbesar peluang aktivasi nomor secara ilegal dan digunakan untuk kejahatan. Edwin menegaskan keamanan pengguna harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan industri. Regulasi yang kuat, teknologi jaringan yang aman, dan tata kelola identitas digital menjadi fondasi penting untuk melindungi masyarakat. 

    “Yang sedang kami rapikan adalah bagaimana industri telekomunikasi tidak hanya tumbuh sehat, tetapi juga memiliki tanggung jawab kuat dalam menjaga pelanggannya,” pungkasnya.

  • Panel surya BTS wilayah 3T: solusi energi untuk konektivitas nasional

    Panel surya BTS wilayah 3T: solusi energi untuk konektivitas nasional