Xcloud.id

Grup Musik: BTS

  • Demi Makan Bergizi Gratis, Subsidi Angkutan Umum jadi Korban? – Page 3

    Demi Makan Bergizi Gratis, Subsidi Angkutan Umum jadi Korban? – Page 3

    Anggaran BTS sebagai program pembelian layanan pada 2025 sebesar Rp 177.49 miliar hanya akan diterapkan di 6 kota, yakni Palembang (1 koridor, 13 bus senilai Rp 8.715.077.406), Surakarta (3 koridor, 42 bus senilai Rp 27.035.812.353), Makassar (1 koridor, 20 bus senilai Rp 17.014.376.067), Banyumas (4 koridor, 52 bus Rp 37.563.022.520), Surabaya (1 koridor, 14 bus Rp 13.899.917.590) dan Balikpapan (2 koridor, 19 bus Rp 20.792.166.110).

    Plus tambahan dua kota, yakni Manado (2 koridor, 20 bus Rp 15.856.060.000) dan Pontianak (2 koridor, 19 Bus Rp 16.147.436.000).

    Sebelumnya, program pembelian layanan pada 2024 diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya. Dengan terdapat tambahan 1 kota, yakni Balikpapan.

    “Total penumpang yang diangkut selama 2024 sebanyak 16.047.887 penumpang, dengan fare box sebesar Rp 47,65 miliar,” terang Djoko.

    Di Kota Medan (Trans Metro Deli), ada 5 koridor dengan 72 bus, seluruh koridor telah handover oleh Pemda pada 16 Agustus 2024. Kota Palembang (Trans Musi Jaya) beroperasi 6 koridor dengan 66 bus dan 7 koridor dengan 55 armada feeder.

     

  • Trafik broadband Telkomsel tumbuh 21,5 persen di wilayah Papua dan Maluku 

    Trafik broadband Telkomsel tumbuh 21,5 persen di wilayah Papua dan Maluku 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Trafik broadband Telkomsel tumbuh 21,5 persen di wilayah Papua dan Maluku 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Telkomsel sukses menyambungkan semangat pelanggan di wilayah Papua dan Maluku pada momen Natal dan Tahun Baru (NARU) 2024/2025 dengan mengoptimalkan jaringan broadband dan menyediakan produk serta layanan bernilai tambah. Melalui Telkomsel Siaga Naru , Telkomsel telah memastikan kelancaran dan kenyamanan konektivitas serta pengalaman digital pelanggan.
     
    Sebelumnya, ragam upaya untuk memastikan pengalaman terbaik bagi pelanggan di momen NARU telah dilakukan Telkomsel, seperti memperluas cakupan jaringan 4G dengan menambah ratusan titik 4G baru di Papua dan Maluku sehingga pada akhir tahun 2024 tercatat ada lebih dari2.600 BTS  4G/LTE Telkomsel yang mencakup hingga 77 persen wilayah populasi di Papua dan Maluku. Tak hanya itu, Telkomsel juga menyediakan 3 BTS Combat  selama moment NARU 2024/2025 yang lalu.
     
    Telkomsel juga telah memetakan 22 titik keramaian di seluruh wilayah Papua dan Maluku, khususnya untuk menganalisis kebutuhan jaringan secara akurat dan mengantisipasi setiap kemungkinan gangguan secara cepat dan proaktif. Hasilnya, Telkomsel sukses mengoptimalkan penanganan gangguan jaringan selama momen NARU 2024/2025. 
     
    Selama momen Naru tahun ini, Telkomsel juga melakukan drive test di 22 titik keramaian guna menjamin kesiapan jaringan, juga menyediakan 2 posko utama, 2 posko reguler, 18 posko di spesial area serta beragam promo menarik untuk memastikan ketersediaan produk dan layanan pelanggan.
     
    Lewat ragam upaya yang telah dilakukan, tercatat trafik akses broadband Telkomsel di wilayah Papua dan Maluku meningkat signifikan sebesar 21.5 persen dibandingkan rerata hari biasa sepanjang 2024, atau naik 7.5 persen dibandingkan periode Naru  sebelumnya. Lonjakan aktivitas digital pelanggan juga tercatat mengalami pertumbuhan trafik di berbagai layanan seperti online gamingyang naik 27 persen, layanan komunikasi (instant messaging dan video conference) yang naik 8 persen, media sosial yang naik 19 persen, video streaming yang tumbuh 22 persen, serta e-commerce yang melonjak hingga 29 persen. Selain itu, lima aplikasi dengan pertumbuhan payload tertinggi selama periode Naru  2024/2025 adalah Instagram (23 persen), WhatsApp (9 persen), TikTok (22 persen), Facebook (18 persen), dan YouTube (21 persen).
     
    Pertumbuhan trafik layanan SMS Telkomsel sebesar 9.4 persen dibandingkan rerata hari biasa, sementara layanan suara (voice) mengalami penurunan 6.2 persen. Sejumlah wilayah jugamencatatkan pertumbuhan trafik data yang signifikan dibandingkan rerata hari biasa, seperti Kota Biak Numfor yang meningkat lebih dari 46.4 persen, dan kota Maluku Tenggara yang naik lebih dari 45.2 persen.
     
    General Manager Region Network Operations and Productivity Telkomsel Maluku and Papua, Yasrinaldi mengatakan, hasil pencapaian trafik broadband ini mencerminkan komitmen kami di Telkomsel untuk terus menghadirkan konektivitas yang andal dan inovatif di wilayah Papua dan Maluku, sesuai visi perusahaan menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional. “Dengan semangat membuka semua peluang, Telkomsel mendukung masyarakat Papua dan Maluku untuk terus maju melalui optimalisasi jaringan berteknologi terdepan dan layanan bernilai tambah yang berpusat pada kebutuhan pelanggan di momen penting Naru,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (16/1).  
     
    “Selama momen Naru, Telkomsel telah menunjukkan upaya kami untuk terus memahami kebutuhan pelanggan dan menghadirkan pengalaman digital yang nyaman. Kedepannya, kami akan selalu memastikan keandalan jaringan dan inovasi produk yang mendukung pelanggan untuk tetap terhubung dan produktif, seperti Natal dan Tahun Baru kali ini,” tutup Yasrinaldi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Angkutan perkotaan rambah dua kota baru

    Angkutan perkotaan rambah dua kota baru

    Jumat, 17 Januari 2025 14:00 WIB

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperluas layanan program Buy The Service (BTS) dengan menyediakan angkutan perkotaan 2025, yaitu berupa tambahan 2 kota baru dan 12 koridor.

  • DATA Siap Gelar Jaringan 250.000 Home-Connect Baru pada 2025 – Page 3

    DATA Siap Gelar Jaringan 250.000 Home-Connect Baru pada 2025 – Page 3

    Untuk menjamin kualitas layanan broadband, DATA mengadopsi teknologi jaringan telekomunikasi terkini. Perusahaan juga menyiapkan 150 BTS dan 3 NOC (Network Operation Center) untuk memantau kualitas layanan (QoS).

    Perusahaan menawarkan solusi internet yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, seperti dedicated internet access, VPN, dan managed services untuk berbagai segmen pelanggan, mulai dari korporasi, pemerintahan, UMKM, hingga residensial.

    “Untuk memberikan layanan lebih kepada pelanggan, kami juga menyiapkan data center yang tersebar di berbagai wilayah,” ucap Richard.

    Selain layanan broadband, Remala juga mengembangkan lini usaha baru, yaitu penjualan layanan satelit orbit rendah (LEO) untuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau jaringan serat optik atau seluler.

  • Komdigi Tunjuk 38 Pejabat Sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Berikut Daftarnya

    Komdigi Tunjuk 38 Pejabat Sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Berikut Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjuk 38 pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam nomenklatur baru di Komdigi.

    Penunjukan 38 Plt ini berdasarkan surat perintah pelaksana tugas nomor : 141/SJ/KP.01.06/01/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi pada 13 Januari 2025.

    Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa per tanggal 13 Januari 2025 disamping jabatan yang sedang diampuh, pejabat tersebut juga mendapatkan amanah sebagai pelaksana tugas atau Plt.

    Adapun, 38 Plt tersebut terbagi dalam beberapa Direktorat baru di Komdigi. Pada Sekretariat Jenderal diketahui terdapat delapan Plt yang dilantik.

    Terdapat juga lima Plt yang ditugaskan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Ekosistem Digital dan Ditjen Infrastruktur Digital.

    Selain itu, ada empat Plt yang dilantik juga untuk menempati Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Ditjen Komunikasi Publik dan Media.

    Kemudian pada Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Sumber Daya Manusia Komdigi juga dilantik 4 Plt untuk menjalankan tugas.

    Berikut Nama Plt yang Dilantik:

    Setjen

    1. Arifin Saleh selaku Kepala Biro Perencanaan ditunjuk sebagai Plt Kepala Biro Perencanaan

    2. Imam Suwandi selaku Kepala Biro Kepegawain dan Organisasi ditunjuk sebagai Plt Kepala Sumber Daya Manusia dan Organisasi

    3. Rosy Ervina selaku Analis Hukum Ahli Madya ditunjuk sebagai Plt Kepala Biro Hukum

    4. Tb. Apriza Mulqi selakunKepala Badan Tata Usaha Kementerian dan Protokol ditunjuk sebagai Plt Kepala Biro Umum

    5. Raden Rhima Anita Emita Martono selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat ditunjuk sebagai Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat

    6. Irawati Tjipto Priyanto selaku Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika ditunjuk sebagai Plt Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika

    7. Ichwan Makmur Nasution selaku Kepala Pusat Kelembagaan Internasional ditunjuk sebagai Plt Kepala Pusat Kelembagaan Internasional

    8. Oki Suryowahono selaku Analis Kebijakan Ahli Madya ditunjuk sebagai Plt Kepala Pusat Kebijakan Strategis.

    Ilustrasi BTS pemancar sinyal internetPerbesar

    Ditjen Infrastruktur Digital

    1. Denny Setiawan selaku Direktur Penataan Sumber Daya ditunjuk sebagai Plt Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital

    2. Adis Alifiawan selaku Analis Kebijakan Ahli Madya ditunjuk sebagai Plt Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital

    3. Dwi Handoko selaku Direktur Operasi Sumber Daya ditunjuk sebagai Plt Direktur Layanan Infrastruktur Digital

    4. Ervan Fathurokhman Adiwidjaja selaku Sekretaris Ditjen SDPPI ditunjuk sebagai Plt Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital

    5. Mulyadi selaku Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika ditunjuk sebagai Plt Direktur Pengendalian Infrastruktur.

  • Respons Bos Telkomsel soal Rencana Lelang 700 MHz

    Respons Bos Telkomsel soal Rencana Lelang 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) angkat bicara mengenai rencana lelang spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz dan 26 GH z pada tahun ini. 

    Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyambut baik mengenai rencana lelang spektrum frekuensi yang akan digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan terus menyiapkan diri untuk terlibat dalam lelang tersebut. 

    Dia berharap penggelaran seleksi spektrum turut mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Selain itu, Nugroho juga mengusulkan lelang digelar secara bertahap, tidak 3 frekuensi sekaligus dalam satu waktu. 

    “Sebaiknya satu-satu [lelang spektrumnya] agar cost-nya terjaga,” kata Nugroho kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025). 

    Sekadar informasi, Komdigi terakhir kali menggelar lelang frekuensi pada 2021. Saat itu, Komdigi melelang spektrum bekas PT Indosat Tbk. (ISAT) sebesar 2×5 MHz satu blok.Telkomsel selaku pemenang membayar Rp605 miliar selama 10 tahun, dan sekitar Rp1,8 triliun untuk tahun pertama. 

    Sementara itu pada tahun ini spektrum yang tersedia ada 3 yaitu 700 MHz, 2,6 GHz dan 26 GHz. 

    Pada frekeusni 700 MHz terdapat pita frekuensi kosong selebar 112 MHz, dari jumlah tersebut yang akan dilelang untuk seluler sebesar 90 MHz. Frekuensi 700 MHz masuk dalam kategori low band yang berarti memiliki cakupan yang luas.  

    Sementara itu untuk 2,6 GHz digunakan oleh satelit penyiaran dan akan selesai pada akhir 2024. Ada bandwidth sebesar 150 MHz pada rentang 2.520-2.670 MHz yang dapat digunakan untuk seluler.  2,6 GHz masuk dalam kategori pita frekuensi mid-band yang memiliki keunggulan cakupan luas dan kapasitas besar.

    Terakhir, pita frekuensi 26 GHz yang memiliki karakteristik dapat menampung kapasitas dengan jumlah besar. Frekuensi yang dapat digunakan di pita ini ada lebih dari 1.000 MHz.  

    Pada pemberitaan September 2024, Komdigi berencana menggelar lelang ketiga frekuensi tersebut secara bersamaan dalam satu waktu. 

    Nugroho berharap lelang 2,6 GHz dapat didahulukan karena secara ekosistem global, perangkat yang menggunakan frekuensi tersebut cukup banyak, khususnya perangkat 5G. 

    Sebelumnya, Telkomsel mencatatkan pertumbuhan trafik data 17,95% pada momen natal dan tahun baru 2024/2025 dibandingkan dengan hari bisa atau naik 19,50% jika dibandingkan periode NARU sebelumnya. Perluasan jaringan 5G di Jabodetabek berkontribusi dalam menjaga kualitas jaringan. 

    Selain menggelar 5G secara masif dengan menambah ratusan titik 5G baru di Jakarta dan sekitarnya, Telkomsel juga menyediakan 46 BTS COMBAT,  271 BTS 4G baru, hingga meningkatkan kapasitas  178 BTS 4G/LTE untuk menjaga keandalan layanan. 

    Saat ini Telkomsel mengoperasikan lebih dari  269.000 BTS  4G/LTE yang mencakup hingga 97% wilayah populasi Indonesia, serta mengoperasikan lebih dari 1.400 BTS 5G yang tersebar di lebih dari 56 kota/kabupaten. 

  • Komdigi Nunggu Bola dari Pemda Kalau Ingin Ada Sinyal Internet

    Komdigi Nunggu Bola dari Pemda Kalau Ingin Ada Sinyal Internet

    Jakarta –

    Berbeda dari sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini memilih untuk menunggu bola dari Pemerintah Daerah (Pemda) jika di wilayahnya ada area blankspot dan ingin ada sinyal internet di sana.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan terkait pembangunan infrastruktur menara base transceiver station (BTS), pemerintah akan membangun berdasarkan permintaan dari masyarakat setempat.

    “(Permintaan) dari pemda karena mereka yang mengetahui daerah mana yang blankspot. Kalau nanti permintaannya dapat, kemudian kami akan lakukan koordinasi dengan penyelenggara operator seluler,” ujar Wayan ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Setelah itu, Komdigi akan melakukan survei ke lokasi yang membutuhkan sinyal internet. Dari sana akan diketahui area mana yang akses internetnya diperkuat lagi atau membangun dari BTS baru.

    “(Sifatnya pemerintah nunggu bola dari Pemda) Iya,” ungkapnya.

    Sebagai Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi yang baru saja dilantik oleh Menkomdigi Meutya Hafid, Wayan diminta untuk memperhatikan konektivitas akses internet di daerah. Hal itu disampaikan usai pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Komdigi.

    Adapun Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital ini merupakan hasil perombakan seiring perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Kita mengurusi infrastruktur. Kalau kita bicara komunikasi, infrastruktur komunikasi itu pasti ada (menggunakan) kabel, ada radio, ada frekuensi, ada satelit. Nah, semua itu akan di-handle di tempat kami,” paparnya.

    “Dari sisi konektivitas pemerataan, itu ya Bakti di bawah kita untuk daerah 3T. Kemudian untuk daerah-daerah komersial, tentu dengan penyelenggara komunikasi. Dengan menggunakan teknologi tadi, kemudian ada peran di sini adalah direktorannya akselerasi. Jadi, bagaimana mempercepat. Jadi, nanti ada berkoordinasi dengan pemda, koordinasi dengan ekosistem infrastruktur itu agar bagaimana penetrasi ini bisa,” pungkas Wayan.

    (agt/afr)

  • Mitratel Ungkap Kabar Terbaru HAPS ‘BTS Terbang’, Mengudara Tepat Waktu 2026?

    Mitratel Ungkap Kabar Terbaru HAPS ‘BTS Terbang’, Mengudara Tepat Waktu 2026?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mitra Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel menyampaikan teknologi flying tower system (FTS) atau BTS Terbang yang dikembangkan bersama mitra masih berjalan sesuai rencana. Target komersial pada 2026 belum berubah. 

    Direktur Investasi Mitratel Hendra mengatakan perusahaan secara aktif melakukan koordinasi intensif dengan Technology Owner untuk memantau perkembangan implementasi Flying Tower System. 

    Saat ini, kata Hendra, tahap Proof of Concept (PoC) sedang dilaksanakan oleh pemilik teknologi (technology owner). Mitratel terus memantau perkembangan penerapan teknologi ini untuk memastikan dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menciptakan peluang pertumbuhan baru

    “Berdasarkan progres yang ada, target komersialisasi pada 2026 masih sesuai dengan rencana dan harapan Mitratel,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025). 

    Sebelumnya, pada Agustus 2024, Mitratel dan AALTO HAPS Ltd. (AALTO), produsen dan operator High Altitude Platform Station (HAPS) bertenaga surya Zephyr, menjalin nota kesepahaman untuk menjajaki penyediaan solusi HAPS komersial di Indonesia. 

    Zephyr yang merupakan Flyng Tower System (FTS) atau biasa disebut BTS Terbang, menyediakan layanan konektivitas seluler, termasuk 5G, langsung ke perangkat. Pesawat nirawak ini mampu terbang di ketinggian 18-20 kilometer, yang kemudian memberikan layanan internet dengan latensi lebih rendah. 

    Ilustrasi BTS di daratPerbesar

    Dalam laman resminya, Aalto mengeklaim latensi Zephyr 5-10 milidetik jauh lebih rendah dibandingkan dengan Starlink yang berkisar 50 milidetik ke atas. 

    Aalto juga menyebut Haps dapat menjadi solusi konektivitas 4G dan 5G di lokasi- lokasi yang sulit dijangkau, khususnya di daerah terpencil. 

    Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan kerja sama ini merupakan upaya perusahaan dalam mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk memberikan akses yang merata terhadap telekomunikasi berkualitas bagi seluruh masyarakat.

    Akses internet dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

    “Kami merintis berbagai inisiatif dan mengadopsi teknologi baru yang memungkinkan Mitratel untuk memperluas jaringannya secara efektif, dengan mengembangkan jalur industri dan komersial untuk HAPS dan Flying Tower System (FTS) di Indonesia,” kata lelaki yang akrab disapa Teddy, dikutip Kamis (1/8/2024). 

    Chief Executive Officer AALTO Samer Halawi mengatakan Zephyr berada di ujung tombak teknologi berkelanjutan. 

    Anak usaha Airbus itu menilai terdapat peluang bagi jaringan non-terestrial seperti HAPS untuk terlibat dalam ekosistem telekomunikasi di Indonesia, dengan meningkatkan infrastruktur yang sudah ada dari operator seluler dan perusahaan menara. 

  • Kemenhub: Pengelolaan Biskita Trans Pakuan beralih ke Pemkot Bogor

    Kemenhub: Pengelolaan Biskita Trans Pakuan beralih ke Pemkot Bogor

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pengelolaan layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor tetap beralih ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terhitung mulai 1 Januari 2025.

    “Proses pengalihan ini sebagaimana surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum dengan skema BTS di Kota Bogor Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan Kota Bogor kepada BPTJ tanggal 25 Juni 2024 lalu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diketahui layanan Biskita Trans Pakuan di kota Bogor yang diluncurkan sejak November 2021 merupakan program subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor melalui mekanisme buy the service (BTS).

    Program itu bersifat stimulus dimana pada akhirnya diharapkan Pemerintah Kota dapat mengambil alih pengelolaan dari Pemerintah Pusat.

    Suharto menyampaikan bahwa upaya untuk proses pengalihan (hand over) juga sudah dilakukan sejak tahun 2023.

    Dia menerangkan bahwa pihaknya sebelumnya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera mempersiapkan proses pengalihan layanan tersebut.

    Namun, akibat saat itu Pemkot Bogor belum siap dan waktu yang tidak memungkinkan untuk proses pengalihan akhirnya BPTJ kembali memperpanjang hingga tahun 2024.

    “Dan pada tahun lalu, Kota Bogor sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola Biskita dengan mengalokasikan sebesar Rp10 miliar. Artinya pengalihan ini memang tidak dilakukan sepihak dan tidak mendadak namun ada proses yang dilakukan cukup panjang,” terang Suharto.

    Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku pembina telah memberikan contoh bagaimana mengelola penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau sebagai pilot project.

    “Pilot project tentunya ada batas waktu, sifatnya sementara dan tidak sepanjang tahun,” ucapnya.

    Dia menerangkan bahwa dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 138-139, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau.

    Sementara dalam PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, mengamanatkan agar pajak kendaraan bermotor minimalnya 10 persen digunakan untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

    “Oleh karena itu, kami berharap Kota Bogor dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum massal secara bertahap,” kata Suharto.

    Selain itu Suharto juga menjelaskan bahwa untuk saat ini terdapat kebijakan rasionalisasi anggaran di seluruh lingkungan pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan sejumlah program dan kegiatan di Kementerian Perhubungan.

    “Dengan adanya rasionalisasi anggaran tersebut tidak mungkin lagi Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk program subsidi Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (BTS) di Kota Bogor,” jelasnya.

    Biskita merupakan program pemberian layanan angkutan umum massal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan skema membeli layanan (buy the service). Saat ini Biskita telah hadir di Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Adapun Kabupaten Bekasi, Biskita dibiayai melalui APBD atau dengan skema pembiayaan mandiri.

    Layanan Biskita di Kota Bogor telah tersedia sejak November 2021. Sementara di Kota Bekasi, telah hadir pada 3 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan Kota Depok pada 14 Juli 2024.

    “Dengan hadirnya Biskita, diharapkan dapat membentuk demand layanan transportasi pada kota-kota di Bodebek dan membangun kultur transportasi yang modern sehingga menciptakan kesetaraan layanan transportasi di Jabodetabek,” kata Suharto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub siapkan Rp177,49 miliar untuk angkutan perkotaan di 2025

    Kemenhub siapkan Rp177,49 miliar untuk angkutan perkotaan di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran sebesar Rp177,49 miliar untuk rencana pelaksanaan angkutan perkotaan skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) di tahun 2025.

    Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Ernita Titis Dewi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anggaran tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp437,89 miliar.

    “Jadi kalau di (Kementerian) Perhubungan itu dari 2024 ke 2025 itu (anggaran) berkurang sekitar Rp7 triliun secara menyeluruh, dan untuk BTS sendiri dari Rp437 miliar itu menjadi Rp177,49 miliar,” kata dalam Diskusi Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema Buy The Service (BTS).

    Dia menyampaikan bahwa penurunan anggaran tersebut seiring dengan dikuranginya anggaran Kemenhub tahun ini.

    Kendati demikian, Ernita menyatakan bahwa pengurangan anggaran tersebut bukan hanya terjadi di Kementerian Perhubungan, tetapi di kementerian dan lembaga lainnya.

    “Di tahun ini mungkin nggak hanya di (£(Kementerian) Perhubungan ya, tapi hampir semua kementerian itu dikurangi jumlah anggarannya di 2025 sehingga terjadi prioritasisasi kegiatan-kegiatan yang ada di K/L,” ucap Ernita.

    Lebih lanjut, Ernita menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp177,49 miliar tersebut untuk angkutan perkotaan skema BTS tersebut akan melayani di delapan kota dengan rincian enam kota sebelumnya telah masuk BTS sedangkan dua diantaranya sebagai kota baru.

    Dia merinci, kedelapan kota tersebut yakni, Palembang satu koridor, 13 unit bus dengan anggaran Rp8.715.077.406; Surakarta tiga koridor, 42 unit bus dengan anggaran Rp27.035.812.353; Makassar satu koridor, 20 unit bus dengan anggaran Rp17.014.376.067; Surabaya satu koridor, 14 unit bus dengan Rp13.899.917.590.

    Selanjutnya, Balikpapan dua koridor, 19 unit bus dengan anggaran Rp20.792.166.110; Banyumas empat koridor, 37 unit bus dengan anggaran sekitar Rp37 miliar; serta dua kota baru yakni Manado dua koridor, 20 unit bus dengan anggaran Rp15.856.060.000; dan Pontianak dua koridor, 19 bus dengan anggaran Rp16.147.436.000.

    “Jadi yang tadinya untuk 11 kota itu menjadi enam kota lama dan dua kota baru, dimana untuk kota lama itu 12 koridor dan kota baru itu ada di Menado dan Pontianak masing-masing dua koridor,” tutur Ernita.

    Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut mengharuskan pihaknya untuk berpikir realistis dan menentukan prioritas yang perlu dibiayai dan didukung.

    “Koridor mana yang harus diteruskan, mana yang tidak diteruskan. Itu menjadi pertimbangan selama setahun kemarin dari 2024. Kami juga tidak sendiri tapi secara terus menerus berkoordinasi dengan Pemda yang kami layani, kami subsidi melalui BTS,” terang Ernita.

    Ernita menambahkan, program BTS pada tahun 2024 sebelumnya melayani 11 kota meliputi Pelembang, Medan, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya dan Balikpapan dengan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp437,89 miliar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025