Xcloud.id

Grup Musik: BTS

  • Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto tetap memprioritaskan pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lanjutan pembangunan hingga pengembangannya telah ia tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

    Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 pembangunan IKN itu ia masukkan ke dalam Asta Cita program prioritas nasional ke-6. Bahkan, dalam program prioritas ke-6 oa telah mendesain rancangan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN juga ia masukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

    “Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, lbu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029, Senin (3/3/2025).

    Dalam rancangan pembangunannya, pembangunan IKN dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan.

    “Melalui perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke lbu Kota Nusantara dan pembangunan sosial, superlab ekonomi, dan pengelolaan lingkungan lbu Kota Nusantara,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029.

    Dalam daftar kegiatan prioritas utama di dokumen RPJMN 2025-2029, disebutkan pula bahwa Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) memanfaatkan sumber dana dari belanja K/L dan badan usaha, antara lain OIKN, Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kemenhub, Kementerian PPN/Bappenas, serta badan usaha.

    Untuk target kegiatan terselenggarannya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, sumber dananya juga dirancang melalui belanja K/L dan badan usaha, antara lain BSSN, OIKN, Kemenkeu, Kementerian Komdigi, Polri, serta badan usaha.

    Prabowo juga menetapkan pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, khususnya di Pulau Derawan dari Pulau Maratua.

    Adapula penyusunan rencana induk/masterplan penataan darl pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan Tourist Information Center sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata.

    Pengembangan IKN juga dirancang dengan pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar IKN, melalui beberapa sektor, yaitu:

    1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan output pembangunan SPAM Regional Kalimantan Tirnur.

    2. Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition MICE) dalam negeri.

    3. Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan, penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta musik.

    4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara

    5. Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir, kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF) – Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel berbahan baku technical oil, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian.

    6. Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan output rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (lndonesia Deepwater Development Project /IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan.

    7. Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan output penyusunan data supply-demand dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki.

    8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan output pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan making Indonesia 4.0 pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan.

    9. Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan output pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

    10. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

    11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan output preservasi pada sejumlah jalan atau jembatan koridor logistik.

    12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output pengembangan pelabuhan

    13. Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan output pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)

    14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan output pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5

    15. Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan output pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (Buy the Service) di Kota Balikpapan.

    Rancangan pembangunan IKN juga didasarkan pada skema Kawasan Inti Pusat Pemerintah, Kawasan Ibu KOta Nusantara, dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara, berikut ini rinciannya:

    1. Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitamya, dengan output Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara.

    2. Pembangunan gedung/perkantoran, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    3. Pembangunan gedung/hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    4. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output Rumah Susun ASN dan Hankam, hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan.

    5. Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan output: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya.

    6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan output jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan multi utility tunnel (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan.

    7. Pemindahan ASN dan personel hankam, dengan output, diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke lbu Kota Nusantara

    8. Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan output sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

    Di luar itu, target pembangunan IKN selama lima tahun ini yaitu pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN, mulai dari pembangunan kesehatan, pendidikan, kawasan lindung dan kehutanan, penanggulangan bencana, serta pertanian berkelanjutan.

    (arj/mij)

  • Telkomsel Prediksi Trafik Naik 16% pada Rafi 2025, Ribuan BTS 5G Disiagakan

    Telkomsel Prediksi Trafik Naik 16% pada Rafi 2025, Ribuan BTS 5G Disiagakan

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memprediksi trafik data selama Ramadan dan Idulfitri 2025 meningkat hingga 16% dibanding momen Ramadan dan Idulfitri (RAFI) tahun lalu. Total sebanyak 2.100 Base Transceiver Station (BTS) 5G disiapkan. 

    Sementara itu untuk total payload  diperkirakan mencapai 69.14 petabyte pada puncak RAFI 2025.

    VP Global Network Operations Telkomsel Juanita Erawati mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan trafik tersebut Telkomsel telah memetakan 476 titik keramaian di seluruh Indonesia menggunakan pendekatan AI dalam jaringan otonomnya (Autonomous Network). 

    Selain itu, Telkomsel juga terus memperluas cakupan jaringan 5G secara masif dengan menambah lebih dari 700 titik 5G baru di Jakarta dan sekitarnya. Sehingga total BTS 5G perusahaan saat ini mencapai 2.100 unit BTS.

    Sehingga pada momen RAFI ini, Telkomsel mengoperasikan lebih dari 2.100 BTS 5G yang tersebar di lebih dari 56 kota/kabupaten, termasuk kawasan industri, perumahan, bandara internasional, pelabuhan, rumah sakit, destinasi wisata prioritas, sampai wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

    Pada momen ini, Telkomsel juga siap melayani pelanggan dengan jaringan 4G/LTE terluasnya dengan lebih dari 232 ribu BTS 4G/LTE  yang mencakup hingga 97% wilayah populasi Indonesia.

    “Dengan perluasan cakupan 5G secara bertahap, terarah, dan terukur, serta dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi terkini seperti AI, kami berharap pengalaman pelanggan di titik-titik keramaian jadi semakin optimal,” ujar Juanita, dikutip Senin (3/3/2025).

    Dia menambahkan dalam menyambut periode Ramadan dan Lebaran 2025, Telkomsel juga melakukan uji jaringan (drive test) dengan total jarak 17.537 Km sudah dilakukan untuk memastikan jaringan optimal.

    Uji jaringan tersebut dilakukan di berbagai jalur utama dan lokasi strategis untuk memastikan pengalaman digital pelanggan tetap optimal.

    “Telkomsel siap mengamankan jaringan secara maksimal agar pelanggan dapat tetap terhubung dan menikmati momen kebersamaan tanpa gangguan yang berarti,” kata Juanita 

    Adapun, Telkomsel menghadirkan berbagai produk dan solusi digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama RAFI. 

    Mulai dari paket data dengan kuota besar, layanan hiburan digital, hingga berbagai solusi yang mempermudah aktivitas pelanggan, semua disiapkan untuk mendukung kemeriahan hari besar sekaligus pergantian tahun mendatang.

    Beragam promo juga dihadirkan, memberikan nilai tambah yang dapat dinikmati pelanggan di aplikasi MyTelkomsel maupun mitra resmi Telkomsel. 

    Di samping itu, Posko Siaga RAFI tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung pelayanan pelanggan secara langsung, menyediakan hiburan interaktif, dan menghadirkan pengalaman digital istimewa.

  • Imam Shamsi Ali Desak Dirut Pertamina dan Menteri Mundur: 950 Triliun? That’s a Lot of Money

    Imam Shamsi Ali Desak Dirut Pertamina dan Menteri Mundur: 950 Triliun? That’s a Lot of Money

    Di posisi kedua, Pertamina menjadi sorotan akibat dugaan skandal pencampuran bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Kasus ini melibatkan anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga, yang diduga mencampurkan BBM bersubsidi dengan non-subsidi untuk meraup keuntungan besar secara ilegal.

    Sementara itu, Bank Indonesia berada di peringkat ketiga dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang mencatatkan nilai korupsi hingga Rp 138 triliun. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan perbankan nasional pasca-krisis ekonomi justru diselewengkan oleh sejumlah pihak.

    Selain itu, berbagai kasus korupsi besar lainnya juga mencatatkan kerugian yang tidak kalah fantastis. Misalnya, PT Dutapalma dengan dugaan korupsi Rp 78 triliun terkait penyerebotan lahan, TPPI dengan kerugian Rp 37,8 triliun akibat penjualan kondensat ke pihak asing, serta ASABRI yang mengalami skandal pengelolaan dana investasi senilai Rp 22,7 triliun.

    Beberapa kasus lain yang turut mencuri perhatian adalah PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun) dalam skandal manipulasi laporan keuangan, PT Musim Mas (Rp 12 triliun) terkait izin ekspor sawit mentah, serta Garuda Indonesia (Rp 9,37 triliun) dalam kasus pengadaan pesawat CRJ. Tak ketinggalan, proyek BTS 4G di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) juga dikaitkan dengan dugaan korupsi senilai Rp 8 triliun.

    Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 968,5 triliun atau mendekati Rp 1.000 triliun. Dengan angka sebesar ini, skandal di Pertamina berpotensi menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. (zak/fajar)

  • XL Axiata Tambah Kapasitas 2.000 BTS, Proyeksi Trafik Ramadan-Idulfitri Naik 20%

    XL Axiata Tambah Kapasitas 2.000 BTS, Proyeksi Trafik Ramadan-Idulfitri Naik 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menambah kapasitas 2.000 base transceiver station (BTS) dan menyiapkan 120 Mobile BTS untuk mendukung Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Hal ini merupakan berkah sekaligus tantangan, karena berarti XL Axiata harus mampu menjaga kualitas jaringan di sepanjang periode khusus tersebut.

    Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan untuk menghadapi lonjalan trafik dan memastikan kenyamanan pelanggan, XL telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan jaringan tetap optimal. 

    “Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, terutama pelanggan Muslim, XL Axiata secara rutin setiap tahun di bulan Ramadan selalu berupaya penuh untuk memperkuat jaringan dan menghadirkan paket-paket promo yang spesial,” kata Gede di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Adapun, beberapa kesiapan utama yang sudah dilakukan meliputi penambahan kapasitas di lebih dari 2.000 BTS dan penempatan 120 MBTS untuk mendukung kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran.

    Selain itu, XL uga telah melakukan peningkatan kapasitas kapasitas core sebesar 20% dan peningkatan kapasitas RAN untuk lebih dari 2.000 Sites. 

    Dengan rata-rata utilisasi kapasitas saat ini sebesar  60% XL memprediksi utilisasi selama Ramadan dan Lebaran akan mencapai sekitar 78%

    Untuk memastikan kesiapan jaringan menjelang periode Ramadan hingga Lebaran, XL juga telah menerapkan beberapa inovasi dan teknologi canggih termasuk di antaranya berupa uji jaringan menggunakan metode tanpa pengemudi untuk mengidentifikasi area-area yang perlu dioptimalisasi. 

    Selain itu juga telah disiapkan sistem peringatan otomatis untuk memonitor penurunan pengalaman layanan dan menyeimbangkan kapasitas saat terjadi lonjakan trafik.

    Sejumlah langkah mengkondisikan jaringan sudah dilakukan oleh tim jaringan XL dengan menyesuaikan pada trend penggunaan jenis-jenis layanan, terutama layanan data, tradisi mudik dan pergerakan pelanggan selama liburan panjang Lebaran. 

    Tersedianya infrastruktur jalan tol baru di beberapa daerah yang akan bisa dimanfaatkan masyarakat selama libur Lebaran, juga menjadi perhatian XL.

    Lebih lanjut, XL telah menyiagakan sumber daya yang memadai, baik berupa tim teknis yang siaga dan akan memantau kondisi jaringan selama 24 jam, 7 hari sepekan, serta tim lapangan yang siap bergerak setiap saat jika diperlukan. 

    Dari kantor pusat XL bakal melalukan pemantauan kondisi jaringan di seluruh wilayah operasi melalui fasilitas pusat monitoring Customer Experience & Service Operation Center (CESOC). 

  • XL Tingkatkan Kapasitas di Lebih 2.000 BTS untuk Ramadhan-Lebaran

    XL Tingkatkan Kapasitas di Lebih 2.000 BTS untuk Ramadhan-Lebaran

    Jakarta –

    XL Axiata memperkirakan terjadi peningkatan lalu lintas telekomunikasi 15-20% pada saat Ramadan dan libur panjang Indul Fitri. Operator seluler ini pun langsung menyiapkan jaringan dengan menamabahkan kapasitas di lebih dari 2.000 Base Transceiver Station (BTS) dan penempatan 120 Mobile BTS.

    Pada momen tersebut, XL telah memetakan akan terjadi penumpukan pelanggan total di 566 titik fokus, seperti jalur pulang mudik, area wisata, bandara, stasiun, pelabuhan, rest area, hingga masjid.

    “XL Axiata melakukan peningkatan kualitas jaringan secara menyeluruh demi menjaga customer experience selama lebaran, salah satunya dengan teknologi berbasis SON (Self Optimization Network) dan Real-Time Alert & Monitoring,” ujar Head Strategic Operation & Automation XL Axiata, Jhon Paber Ompusunggu di XL Axiata Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Pemakaian layanan data masih dominan, di mana persentase terjadi untuk kebutuhan 55% streaming, 31% browsing, messenger & social network, 9% game, dan 5% voice & video call. Contoh aplikasi paling banyak dipakai saat Ramadan dan Lebaran nanti itu WhatsApp, TikTok, dan game Roblox.

    Untuk memastikan kesiapan jaringan menjelang periode Ramadan hingga Lebaran, XL Axiata juga telah menerapkan beberapa inovasi dan teknologi canggih termasuk di antaranya berupa uji jaringan menggunakan metode tanpa pengemudi untuk mengidentifikasi area-area yang perlu di optimalisasi. Disiapkan pula sistem peringatan otomatis untuk memonitor penurunan pengalaman layanan dan menyeimbangkan kapasitas saat terjadi lonjakan trafik.

    Sejumlah langkah mengkondisikan jaringan sudah dilakukan oleh tim jaringan XL Axiata dengan menyesuaikan pada trend penggunaan jenis-jenis layanan, terutama layanan data, tradisi mudik dan pergerakan pelanggan selama liburan panjang Lebaran. Tersedianya infrastruktur jalan tol baru di beberapa daerah yang akan bisa dimanfaatkan masyarakat selama libur Lebaran, juga menjadi perhatian XL Axiata.

    XL Axiata juga telah menyiagakan sumber daya yang memadai, baik berupa tim teknis yang siaga dan akan memantau kondisi jaringan selama 24 jam, 7 hari sepekan, serta tim lapangan yang siap bergerak setiap saat jika diperlukan. Dari kantor pusat XL Axiata juga dilakukan pemantauan kondisi jaringan di seluruh wilayah operasi melalui fasilitas pusat monitoring Customer Experience & Service Operation Center (CESOC).

    Saat ini XL Axiata memiliki pelanggan sebanyak lebih dari 58,8juta pelanggan, dan diperkuat dengan lebih dari 165 ribu BTS, dengan mayoritas BTS 4G, serta jaringan tulang punggung fiber optik yang membentang sepanjang lebih dari 190 ribu km, menopang jaringan data yang tersebar di sebagian besar kepulauan Indonesia yang sangat luas.

    Adapun, tingkat keterhubungan dengan jaringan fiber optik (fiberized) mencapai 63%. XL Axiata juga terus berinvestasi untuk jaringan fiber, transmisi, backhaul, modernisasi jaringan, dan berbagai upgradejaringan lainnya untuk meningkatkan stabilitas, kapasitas jaringan, dan kualitas layanan data seiring dengan terus meningkatnya trafik layanan data dan sebagai persiapan implementasi 5G di masa mendatang.

    (agt/agt)

  • Apa Itu Liga Korupsi Indonesia? 11 Klasemen Teratas Jadi Sorotan

    Apa Itu Liga Korupsi Indonesia? 11 Klasemen Teratas Jadi Sorotan

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, Liga Korupsi Indonesia, plesetan dari liga sepak bola untuk merunutkan ranking kasus korupsi Tanah Air.

    Dengan cap Fakta Bola Garuda di sebelah kiri atas, didedahkan kasus-kasus korupsi RI dengan penyebab kerugian terbanyak menempati urutan pertama.

    Sejauh ini, kasus korupsi dalam negeri yang paling merugikan negara ialah PT Timah Tbk. yang menjerat salah satunya suami dari pesohor Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka.

    Di urutan dua, ada new entry alias kasus baru di dalam Liga Korupsi, yaitu, Pertamina. Oplosan kandungan bensin yang merugikan konsumen sekaligus negara itu saat ini tengah menjadi samsak kemarahan masyarakat.

    oke klasemen sementara pertamina menggeser pt timah di urutan pertama klasemen dan berpeluang masuk champions league musim depan pic.twitter.com/CxGB3uUOYU— abcdefuck (@re_search30) February 27, 2025

    Selengkapnya, berikut Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia, protes rakyat dalam bentuk meme sepak bola:

    PT TIMAH – 300 T PERTAMINA – 193 T BL BLBI – 138 T DUTA PALMA – 78 T PT TPPI – 37 T PT ASABRI – 22 T PT JIWASRAYA – 17 T KEMENSOS – 17 T SAWIT CPO – 12 T GARUDA INDONESIA – 9 T BTS KOMINFO – 8 T

    Adapun, rupa-rupa komentar unik dan menggelitik dari warganet juga mewarnai kemunculan Liga Korupsi Indonesia ini, berikut di antaranya:

    @Riodi***: “Ayo dong pertamina susul PT timah biar langsung scudeto.” @arvi***: “Siap2 Danantara penghuni posisi pertama.” @Zepr***: “Masih nunggu beton waskita fc dan antam fc bangkit dari liga 2.” @koko***: “tolong di update klasemennya. pertamina harusnya naik satu, timah turun satu.” @purno**: “kominfo jangan sampe kena degradasi. ayo lanjutkan performa korup nya.” @java***: “ini jadi motivasi bagi para koruptor berbakat di indonesia untuk bisa melampauinya.” Dugaan Korupsi dalam Pengadaan BBM

    Kasus yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung ini menyoroti dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga. Modus yang digunakan adalah dengan membeli RON 90 tetapi mengklaimnya sebagai RON 92, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

    Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dan terus melakukan pendalaman terhadap praktik tersebut untuk memastikan transparansi dalam pengadaan BBM di Indonesia.

    Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa permasalahan utama yang diungkap bukanlah tentang pencampuran atau oplosan BBM yang merugikan konsumen, tetapi terkait mekanisme pengadaan bahan baku BBM yang bermasalah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2

    Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, Liga Korupsi Indonesia, plesetan dari liga sepakbola untuk merunutkan ranking kasus korupsi Tanah Air. Didedahkan kasus-kasus korupsi RI dengan penyebab kerugian terbanyak menempati urutan pertama.

    Selengkapnya, berikut rangkuman kasus korupsi yang masuk Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia:

    1. PT Timah Tbk – 300 T

    Kasus korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Kasus ini bermula dari kerja sama ilegal antara Harvey, yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT), dan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, pada 2018-2019. Mereka terlibat dalam penggelapan dana dan penyewaan smelter ilegal.

    Skema ini menyamarkan kegiatan pertambangan ilegal dengan sewa peralatan smelter, lalu mengalihkan dana ke rekening yang dikelola kelompok mereka untuk membiayai operasional tambang ilegal. Kerugian finansial mencapai Rp2,28 triliun dari kerja sama ilegal dan Rp26,65 triliun dari pembayaran bijih timah. Kerugian lingkungan diperkirakan Rp271,07 triliun akibat kerusakan tanah, pencemaran air, dan ekosistem di Bangka Belitung seluas 170 juta hektar.

    2. Pertamina – 193 T

    Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Kasus ini melibatkan tujuh tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, yang diduga terlibat dalam pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, pengaturan harga, impor ilegal, dan mark-up kontrak pengiriman minyak.

    Korupsi ini bermula pada 2018 saat pemerintah mendorong pemenuhan minyak dalam negeri, tetapi beberapa tersangka memilih impor. Kerugian negara mencakup biaya subsidi, impor minyak, dan mark-up harga, dengan total kerugian selama 2018-2023 diperkirakan mencapai Rp968,5 triliun.

    Kasus ini juga terkait dengan keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM Pertamax yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Meskipun pihak Pertamina membantah adanya praktik oplos, mereka mengklaim ada kesalahan komunikasi terkait isu tersebut.

    3. BL BLBI – 138 T

    KPK mengeluarkan SP3 untuk kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Kasus ini terkait penyimpangan dalam penyaluran dana BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia pada 1998. Dari Rp147,7 triliun dana yang disalurkan, sekitar Rp138,4 triliun merugikan negara.

    Sjamsul dan Itjih awalnya dijerat sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan Syafruddin Temenggung, namun MA membebaskan Syafruddin, menyatakan tidak ada unsur tindak pidana.

    Sjamsul dan Itjih kabur ke Singapura, menjadi buron, dan akhirnya KPK mengeluarkan SP3 pada 2021. Kasus ini bermula dari perjanjian dengan BPPN pada 1998 untuk menyelesaikan kewajiban BDNI sebesar Rp47,258 triliun. Sjamsul diduga merugikan negara Rp4,58 triliun akibat misrepresentasi aset yang dijadikan jaminan.

    4. Duta Palma – 78 T

    Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group, yang melibatkan Surya Darmadi, terus diselidiki sejak 2022. Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 100 triliun, dengan rincian kerugian keuangan Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian Rp 99,2 triliun. Surya Darmadi diduga terlibat dalam penyerobotan lahan hutan di Riau dan pencucian uang.

    Surya Darmadi sempat menjadi buronan KPK namun menyerahkan diri pada 2022. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejagung setelah KPK menghentikan penyidikan dengan SP3 pada 2024. Kejaksaan Agung juga menyita aset dan uang tunai dari PT Duta Palma Group dan entitas terkait, dengan total penyitaan mencapai Rp 450 miliar. Upaya pemulihan kerugian negara terus dilakukan melalui penyitaan aset yang diduga hasil dari tindak pidana ini.

    5. PT TPPI – 37 T

    PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI), BUMN di sektor migas, mengalami kesulitan finansial setelah krisis ekonomi 1998. Pada 2008, untuk menyelamatkan perusahaan, JK meminta PT TPPI dibantu, yang kemudian direspons oleh Kepala BP Migas Raden Priyono dengan mengucurkan dana 2,7 miliar dolar AS. Kasus ini akhirnya terungkap sebagai dugaan korupsi.

    Raden Priyono, mantan Deputi BP Migas Djoko Harsono, dan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno (yang menjadi buronan) diadili karena korupsi dana tersebut, yang setara dengan Rp 37,8 triliun. JK menyatakan bahwa kebijakan penyelamatan PT TPPI merupakan kebijakan negara untuk mengurangi impor BBM dan memanfaatkan industri petrochemical milik Pertamina, dan menilai kasus ini adalah kasus perdata.

    6. PT ASABRI – 22 T

    Kasus ini melibatkan manipulasi harga saham oleh pihak dalam dan luar Asabri, termasuk Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi, yang merugikan investasi Asabri.

    Antara 2012 hingga 2019, Asabri membeli saham dengan harga tinggi, namun dijual dengan harga lebih rendah, merugikan keuangan negara. Terkait kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan pejabat Asabri dan pihak swasta yang terlibat.

    Tersangka dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan diancam dengan hukuman sesuai UU Pemberantasan Korupsi.

    7. PT JIWASRAYA – 17 T

    Dugaan kerugian negara terkait skandal Jiwasraya bertambah menjadi sekitar Rp17 triliun, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang mencapai Rp13,7 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menahan enam tersangka dan telah menyita aset senilai ratusan miliar rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan.

    Direktur Utama Jiwasraya menyatakan kerugian negara akibat gagal bayar mencapai Rp13 triliun, yang dikaitkan dengan saham yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro. Kuasa hukum Benny Tjokrosaputro membantah tuduhan tersebut, menganggapnya sebagai fitnah yang merugikan nama baik klien mereka.

    8. KEMENSOS – 17 T

    Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terungkap setelah KPK menangkap pejabat Kemensos pada Desember 2020. Juliari diduga menerima suap sekitar Rp 32,48 miliar dari vendor pengadaan bansos. Pada 23 Agustus 2021, Juliari divonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar.

    Juliari mengajukan pembelaan, meminta dibebaskan, namun ICW mendesak hukuman berat. Keputusan hakim meringankan hukuman dengan alasan hujatan masyarakat terhadap Juliari. Pada Agustus 2022, KPK melaporkan bahwa Juliari telah melunasi uang pengganti Rp 14,5 miliar ke kas negara.

    9. Sawit CPO – 12 T

    Kejaksaan Agung memeriksa saksi FA, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan di Kementerian Perdagangan, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (minyak sawit mentah) dan turunannya pada 2021-2022. Kasus ini melibatkan tiga korporasi besar: Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup, yang ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 6,47 triliun.

    Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), namun beberapa perusahaan tidak memenuhinya dan tetap mendapatkan izin ekspor. Sejumlah pejabat Kemendag dan eksekutif perusahaan juga menjadi tersangka.

    10. Garuda Indonesia – 9 T

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima hasil audit BPKP terkait pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia (2011-2021) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8,8 triliun. Audit mengungkapkan pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72 yang terlalu mahal, mengakibatkan biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan.

    Kejagung menetapkan dua tersangka baru, Emirsyah Satar (mantan Direktur Utama Garuda) dan Soetikno Soedarjo (eks Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi), sehingga total tersangka menjadi lima orang. Kasus ini terkait dengan pengadaan pesawat yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan kerugian finansial negara sebesar USD 609,8 juta.

    11. BTS KOMINFO – 8 T

    Kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berlanjut. Kejaksaan Agung telah menerima laporan kerugian negara yang mencapai Rp8,32 triliun, yang berasal dari biaya penyusunan, mark-up harga, dan BTS yang tidak terbangun.

    Proyek ini terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya di lima paket BAKTI Kominfo pada 2020-2022. Kejaksaan telah memeriksa lebih dari 60 saksi dan mencegah 23 orang bepergian ke luar negeri.

    Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief dan Direktur Utama PT Moratelindo Galumbang Menak. Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan adiknya juga telah diperiksa terkait kasus ini. Proyek BTS bertujuan untuk memperluas akses internet ke desa-desa 3T di Indonesia, dengan target 9.113 desa untuk dibangun BTS antara 2020-2022. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 8 Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia Nasional

    8 Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia Nasional

    Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus dugaan
    korupsi
    pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di
    PT Pertamina
    , yang diketahui publik sebagai korupsi oplosan bahan bakar minyak, menambah daftar panjang kasus rasuah dengan kerugian negara yang fantastis.
    Selain kasus tata kelola bisnis minyak di perusahaan pelat merah itu, di Indonesia juga tercatat berbagai kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
    Berikut adalah daftar
    kasus mega korupsi
    dengan kerugian negara triliunan rupiah dari yang terbesar.
    1. Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun
    Kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk sejauh ini tercatat masih menjadi kasus rasuah dengan kerugian negara paling banyak, yakni Rp 300 triliun.
    Kasus korupsi itu terjadi dalam
    tempus delict
    i (waktu terjadinya tindak pidana) pada 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung.
    Perkara ini menyeret lebih dari 20 orang tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Kerugian Rp 300 triliun itu meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar Rp 271 triliun.
    Kemudian, kerugian akibat kerja sama sewa smelter yang terlalu mahal Rp 2,85 triliun dan kerugian akibat PT Timah membeli bijih timah dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) mereka sendiri sebesar Rp 26,649 triliun.
    2. Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina Rp 193,7 Triliun
    Baru dirilis oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 193,7 triliun.
    Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk di antaranya eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan broker MKAR selaku pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut kerugian negara ini bersifat sementara dan baru berdasarkan pada lima komponen yang terjadi pada 2023.
    “Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp 193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023,” katanya dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).
    3. Kasus BLBI Rp 138 Triliun
    Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak dengan angka Rp 138 triliun.
    Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk.
    Bank Indonesia (BI) kemudian mengucurkan bantuan dana Rp 137,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak dikembalikan.
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil audit yang menyatakan negara rugi Rp 138,44 triliun.
    Pada 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, namun penyidikan dihentikan pada 2008.
    Meski mengakui ada kerugian negara, Korps Adhyaksa menyebut tidak ada tindakan melawan hukum.
    4. Kasus Duta Palma Rp 78 Triliun
    Kasus berikutnya adalah korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi.
    Perkara rasuah ini turut melibatkan eks Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman.
    Adapun kerugian Rp 78 triliun itu terdiri dari kerugian negara Rp 4,7 triliun; Rp 1,27 triliun; dan kerugian perekonomian negara Rp 73,9 triliun.
    5. Kasus PT TPPI Rp 37,8 Triliun
    Kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, menempati urutan kelima dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 37,8 triliun.
    Perkara ini menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan tempus delicti 2009-2011.
    Dalam kasus ini, eks Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan eks Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, dihukum 12 tahun penjara.
    6. PT Asabri Rp 22,7 Triliun
    Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri).
    Kasus ini merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.
    Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara.
    Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro), ke dalam bui dan dituntut hukuman mati.
    Namun, ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya.
    7. PT Jiwasraya Rp 16,8 Triliun
    Selain Asabri, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
    Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu gagal membayar polis nasabah sebesar Rp 12,4 triliun.
    Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi Rp 16,8 triliun akibat korupsi ini.
    Dalam perkara ini, Benny Tjokro dihukum 20 tahun penjara.
    8. Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah Rp 12 Triliun
    Kasus mega korupsi
    lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada kurun 2021-2022.
    Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
    Hasil audit BPK pada 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan Rp 2 triliun dan kerugian perekonomian Rp 10 triliun.
    9. Kasus Pengadaan Pesawat di Garuda Indonesia
    Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada 2011 masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia.
    Perkara ini menjerat eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.
    Negara disebut rugi 609 juta dollar AS atau Rp 9,37 triliun pada kurs saat itu.
    10. Korupsi Proyek BTS 4G
    Korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 menempati urutan ke-10.
    Perkara yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate itu merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Internet 100 Mbps Seharga Rp100.000 Realistis? Komdigi: Asal Punya Backhaul

    Internet 100 Mbps Seharga Rp100.000 Realistis? Komdigi: Asal Punya Backhaul

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan infrastruktur backhaul atau jaringan pengalur menjadi komponen penting dalam menghadirkan layanan internet 100 Mbps seharga Rp100.000.

    Backhaul adalah jaringan yang menghubungkan jaringan inti ke jaringan lokal. Backhaul dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti telekomunikasi, logistik, dan menara seluler

    Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Komdigi, Benny Elian, menegaskan bahwa seleksi spektrum 1,4 GHz akan digunakan untuk menghadirkan layanan internet berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Kami ingin menghadirkan internet yang lebih murah bagi masyarakat, dengan tarif berkisar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps,” kata Benny dalam agenda Morning Tech di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Namun, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah keberadaan infrastruktur backhaul yang memadai. 

    Tanpa adanya backhaul yang kuat dan stabil, penggelaran internet akan mengalami kendala serius dalam hal kualitas dan kecepatan koneksi.

    Benny menilai bagi penyelenggara layanan internet (ISP) harus memiliki infrastruktur jaringan kabel, terutama fiber optik (FO), yang menjadi basis utama dalam mendukung pergelaran internet.

    Tanpa jaringan kabel yang solid, upaya untuk membangun jaringan akan menjadi sangat sulit dan mungkin tidak efisien.

    “Makanya syaratnya adalah backhaul-nya. Jaringan utama itu harus udah ada dulu. Harus yang punya jaringan kabel,” ujarnya.

    Diketahui, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (Surge/WiFi) menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang melakukan terobosan dengan menawarkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps seharga Rp100.000 lewat paket Starlite. 

    Paket StarlitePerbesar

    Paket tersebut diikat dengan gimik pemasaran gratis instalasi, gratis layanan 1 bulan, dan tanpa fair usage policy atau pemakaian batas wajar. Layanan tersebut dapat hadirnyam salah satunya karena dukungan teknologi fixed wireless acces (FWA) atau jaringan internet cepat nirkabel. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, biaya menghadirkan layanan FWA tidak jauh berbeda dengan menghadirkan layanan seluler lewat base transceiver station (BTS). 

    Perbedaannya terletak pada spektrum yang digunakan. Layanan 4G/5G di Indonesia saat ini menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz. Sementara itu, FWA yang dikembangkan di Indonesia, kemungkinan menggunakan pita 1,4 GHz. 

    Dari sisi ongkos, biaya penggelaran per titik BTS bisa mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp4 miliar, tergantung kapasitas sistem BTS dan menara. Pengelaran di pita 1,4 GHz kemungkinan menelan biaya yang lebih rendah sedikit karena secara cakupan lebih luas. Namun, secara kapasitas berada di bawah pita 1,8 GHz.

    Bisnis coba menggali informasi dan bertanya kepada Surge mengenai biaya yang dihabiskan untuk menggelar layanan internet 100 Mbps seharga Rp100.000. Hingga berita ini diturunkan, Surge tidak menjawab. 

    Sementara itu, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengkhawatirkan konsistensi kecepatan internet dalam program internet murah 100 Mbps seharga Rp100.000. Dari sisi ongkos dan teknologi, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan.

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan harga paket Rp100.000 untuk 100 Mbps hanya akan dapat tercapai dengan instalasi infrastruktur di tempat yang tepat. 

    Masyarakat dengan daya beli rendah, akan sulit mendapat layanan tersebut meski harganya terbilang relatif murah dibandingkan harga layanan internet lainnya.

    Di sisi lain, operator pemenang lelang harus mencari pelanggan sebanyak-banyaknya agar tetap cuan dengan harga layanan yang berkisar Rp100.000-Rp150.000.

    “Kuantiti yang sedemikian besar akan melemahkan dari frekuensi itu sendiri. Nah, jadi apakah ini akan tercapai? Jawaban saya ya dan tidak. Tetapi apakah akan bisa sustain dan menguntungkan provider? Nah, ini kita masih belum tahu,” kata Zul kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

  • Respons XL, Moratelindo, dan Biznet soal Mimpi Komdigi Internet Murah 100 Mbps

    Respons XL, Moratelindo, dan Biznet soal Mimpi Komdigi Internet Murah 100 Mbps

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo/MORA), dan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) angkat bicara mengenai rencana pemerintah yang ingin menghadirkan internet rumah dengan kecepatan 100 Mbps seharga Rp100.000. Harga dan kecepatan tersebut di bawah harga termurah yang mereka tawarkan. 

    Dilansir dari laman resmi, harga paket termurah Biznet dibanderol Rp175.000 dengan kecepatan internet 30 Mbps. Sementara itu XL memiliki Paket Value yang dibanderol seharga Rp250.000 untuk kecepatan 75 Mbps, dan Moratelindo melalui Oxygen memiliki paket Stream seharga Rp414.000 untuk kecepatan 75 Mbps. 

    Adapun pemerintah saat ini menggodok seleksi pita 1,4 GHz yang tujuannya untuk menghadirkan layanan internet 100 Mbps dengan harga terjangkau sekitar Rp100.000- Rp150.000.

    Surge menjadi salah satu perusahaan yang bersedia menjawab tantangan internet murah 100 Mbps dengan menawarkan layanan Starlite seharga Rp100.000.

    Sementara itu,  Head of External Communications PT XL Axiata Tbk. Henry Wijayanto mengatakan perusahaan masih mengkaji dan mendalami terkait rencana internet murah Rp100.000 untuk 100 Mbps yang didorong oleh pemerintah. 

    XL mendukung langkah tersebut sebagai upaya pemerataan akses internet rumah. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa harga yang terlalu murah akan berdampak pada ekosistem industri. 

    “Kami masih mempelajari dan akan mengkaji lebih lanjut serta berkoordinasi dengan pemerintah, mengingat penyediaan internet yang terlalu murah tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem industri telekomunikasi Indonesia,” kata Henry. 

    Henry menjelaskan selama 2024, XL Axiata berhasil meningkatkan layanan Fiber to the Home (FTTH), dimana  pelanggan fixed broadband (FBB) meningkat lebih dari 300%, dari sebelumnya 235.000 pelanggan pada 2023 menjadi 1,02 juta pelanggan pada 2024. 

    Pekerja memperbaiki kabel internet rumahPerbesar

    Peningkatan ini hasil dari penyelesaian transformasi struktural bisnis layanan FBB melalui akuisisi sebanyak 750.000 pelanggan First Media.

    Sementara itu CEO PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) Jimmy Kadir mengatakan pada prinsipnya perusahaan sangat mengapresiasi dan akan terus mendukung program pemerintah, yang salah satunya program internet murah Rp 100.000 dengan kecepatan 100 Mbps.

    Program ini dapat menjadi peluang bagi Moratel, dalam hal suatu wilayah belum dapat tercover dengan jaringan fiber optik. Penggelaran jaringan di kabel, kata Jimmy, sulit dan lama perizinannya. 

    “Biaya capex dan opexnya mahal,” kata Jimmy kepada Bisnis.

    Dia jua mengatakan namun ini juga dapat menjadi ancaman jika berkompetisi pada wilayah yang telah dilayani Moratel. Karena ini wireless, dengan 1 radio/ BTS dapat mengcover puluhan pelanggan, dan bisa langsung aktivasi sama seperti Bolt zaman dahulu. 

    “Berbeda layanan fixed broadband dengan media kabel serat optik ada keterbatasan pelanggan yang dapat dicover, serta butuh waktu untuk aktivasi layanan,” kata Jimmy.

    Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo menyambut baik rencana pemerintah yang ingin menghadirkan internet murah 100 Mbps seharga Rp100.000. Namun, menurutnya sejauh pemerintah masih memfokuskan wacana tersebut untuk internet berbasis frekuensi, bukan berbasis internet kabel.

    Biznet berupaya memenuhi kebutuhan internet cepat dengan meningkatkan kapasitas layanan internet yang diberikan kepada pelanggan.

    “Kami mencoba menjawab kebutuhan itu [internet 100 Mbps] dengan memberikan bandwidth yang lebih besar, dengan menaikkan kecepatan dari 50 Mbps menjadi 65 Mbps pada untuk paket seharga Rp250.000,” kata Adrianto, Kamis (20/2/2025).

    Adrianto menambahkan di kota-kota Biznet hadir dengan harga yang lebih terjangkau dengan menghadirkan layanan sebesar Rp175.000 per bulan dengan modem WiFi 5, yang sudah dapat mendukung internet 100 Mbps.

    Biznet membuka peluang untuk meningkatkan lagi bandwidth atau memberikan bandwidth bonus pada periode tertentu.