Grup Musik: BTS

  • Jika Kebijakan dan Infrastruktur Siap, Seleksi 1,4 GHz Segera Digelar

    Jika Kebijakan dan Infrastruktur Siap, Seleksi 1,4 GHz Segera Digelar

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menunggu kesiapan infrastruktur sebelum memutuskan untuk menggelar seleksi 1,4 GHz, yang rencanya akan digunakan untuk layanan internet tetap fixed broadband 

    Sebelumnya, lelang ini ditargetkan berlangsung pada Juni, namun mundur dan diupayakan dapat dilaksanakan pada Juli 2025.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pihaknya masih berharap proses lelang tersebut bisa digelar bulan ini.

    “Iya mudah-mudahan [pada Juli 2025],” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Kamis (17/7/2025).

    Wayan menegaskan Komdigi tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan seleksi pita 1,4 GHz rampung tahun ini. 

    Saat ini, kementerian sedang merampungkan kebijakan seleksi yang komprehensif agar proses seleksi berjalan secara lancar, adil, dan transparan. 

    Selain itu, Komdigi juga tengah memastikan kesiapan infrastruktur guna mendukung pelaksanaan seleksi secara elektronik.

    “Sesuai komitmen di atas, setelah kebijakan seleksi dan infrastruktur seleksi siap, maka Kemkomdigi akan mengumumkan pelaksanaan seleksi sesegera mungkin,” ungkapnya.

    Pada awal Juli lalu, Wayan juga menyampaikan lelang diupayakan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

    “As soon as possible ya. Ini ya di bulan-bulan Juli mudah-mudahan, kalau gak ada kendala,” kata Wayan saat ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Teknisi memperbaiki BTS

    Wayan menjelaskan proses seleksi pita frekuensi membutuhkan tahapan yang tidak bisa dilakukan secara instan. Salah satu tahap krusial adalah finalisasi regulasi teknis dan administratif, termasuk menampung masukan dari publik serta pelaku industri.

    “Itu kan berproses. Tidak seperti membalikkan tangan nanti, itu berproses,” katanya.

    Lebih lanjut, Wayan menuturkan wilayah padat penduduk di perkotaan sudah relatif terlayani. Oleh karena itu, frekuensi 1,4 GHz diharapkan bisa menjadi solusi untuk memperluas konektivitas di daerah yang belum terjangkau layanan tetap.

    Pemerintah juga tidak akan menetapkan tarif secara regulasi. Sebaliknya, calon peserta lelang diberi keleluasaan untuk mengajukan penawaran tarif terbaik, dengan layanan internet hingga 100 Mbps.

    “Kami tidak mematokannya secara regulasi. Di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ungkapnya.

    Meski belum menyebutkan secara pasti siapa saja peserta seleksi, Wayan memastikan bahwa seluruh operator tetap lokal diperbolehkan ikut serta. Dia menyarankan para penyelenggara untuk memulai ekspansi bisnis dari daerah-daerah yang belum terlalu padat sebelum masuk ke wilayah dengan persaingan yang sudah ketat.

    “Jadi silakan nanti pemain itu bisnisnya, mencari bisnisnya kemana saja,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menyambut baik kehadiran pita frekuensi 1,4 GHz untuk kebutuhan broadband wireless access (BWA) atau internet cepat nirkabel. Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyebut kehadiran frekuensi ini akan membuka peluang pertumbuhan bisnis bagi anggotanya.

    “Harapan besar kami bahwa kolaborasi tersebut benar-benar terjadi, yakni bisnis internet anggota APJII dapat bertumbuh dengan tersedianya infrastruktur nirkabel tersebut,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (26/1/2025).

    Arif menilai kebijakan ini merupakan terobosan yang tidak merugikan pemain eksisting. Menurutnya, teknologi BWA tidak akan menggantikan layanan seluler ataupun pemain internet yang sudah ada, selama tetap dibatasi hanya untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki akses internet.

    “Makanya hanya untuk area tertentu saja. Ini kan bukan mobile. Jadi untuk area yang tersegmentasi saja,” ujarnya.

  • Komdigi Minta Bangun BTS di Ujung RI, Telkomsel Ungkap Fakta Sekarang

    Komdigi Minta Bangun BTS di Ujung RI, Telkomsel Ungkap Fakta Sekarang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, beberapa waktu yang lalu menyatakan keinginan untuk melibatkan sektor swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Menanggapi hal ini, VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan bahwa Telkomsel sudah melayani sebanyak 97% wilayah di RI. Cakupan layanan itu dinilai sudah mencakup hampir 100% populasi yang ada di Indonesia.

    Untuk membangun jaringan seperti yang disebut oleh Menkomdigi, Telkomsel harus banyak bicara dengan semua stakeholder, termasuk pemerintah.

    “Pada saat kita harus ada membangun jaringan. Yang di luar itu, misalnya di daerah 3T, ini kan kita harus banyak ngobrol dengan semua stakeholders, termasuk pemerintah,” ujar Saki di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Kewajiban pembangunan infrastruktur tersebut kabarnya akan dikaitkan dengan hak penggunaan frekuensi radio yang akan dilelang dalam waktu dekat. Selain itu, ada wacana distribusi frekuensi tanpa lewat proses lelang karena jumlah operator seluler kini hanya tiga perusahaan.

    Saki menyatakan Telkomsel selalu siap untuk ikut serta dalam proses lelang frekuensi baru dan menyerahkan aturannya ke pemerintah.

    “Kami ikut pemerintah saja lah.Harus didiskusikan kan, harus win-win kan. Intinya kan harus win-win. Enggak boleh win-lose. Antara industri dengan peraturan kita harus win-win. Semangatnya itu,” katanya.

    Menkomdigi Meutya sebelumnya menyebut pemerintah tengah mencari skema baru agar proyek konektivitas tidak terus membebani anggaran negara, sekaligus tetap memenuhi target “zero blank spot”.

    “Kalau bisa betul-betul tidak ada lagi yang tidak ada sinyal atau kita sebut sebagai zero blank spot. Untuk itu tentu perlu kerjasama pemerintah dengan swasta,” ujar Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

    Meutya mengungkapkan bahwa salah satu opsi insentif yang tengah dipertimbangkan untuk menarik minat swasta adalah penurunan biaya frekuensi. Insentif ini telah diterapkan di sejumlah negara dan terbukti efektif mendorong operator untuk masuk ke daerah-daerah non-komersial.

    “Contoh di beberapa negara lain kalau memang kita ingin mendorong swasta yang masuk maka perlu ada insentif yang diberikan kepada swasta termasuk kemungkinan penurunan biaya frekuensi,” ujar Meutya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wargi Bandung! Sinyal 5G Telkomsel Tanpa Putus Tersedia Pekan Depan

    Wargi Bandung! Sinyal 5G Telkomsel Tanpa Putus Tersedia Pekan Depan

    Jakarta – Operator seluler Telkomsel kembali memperluas jangkauan tanpa putus sinyal 5G di Indonesia. Terbaru, Bandung menjadi daftar terbaru yang akan mendapat perluasan jaringan 5G Telkomsel.

    Peresmian perluasan jaringan 5G Telkomsel di Bandung direncanakan akan dilakukan pada Senin (21/7/2025). Hal itu diungkapkan langsung oleh VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono.

    “Nah, ini nanti hari Senin kita akan launching 5G. Sorry, perluasan 5G expansion di Bandung, Senin besok, ini sekarang mau meeting,” ujar Saki di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Saki menyebutkan pemilihan Bandung sebagai kota besar Indonesia yang diperluas jangkauan jaringan generasi kelima seluler itu karena penetrasi pengguna smartphone yang mendukung sinyal 5G di sana sudah memasuki kriteria. Hal itu yang menjadikan landasan Telkomsel untuk memperbanyak titik-titik yang ada jaringan 5G di Ibu Kota Jawa Barat tersebut.

    “Kota Bandung karena kan kita pada saat ini mau expand jaringan 5G kan harus dilihat dari sisi perangkatnya. Yang kita lihat apakah mereka sudah banyak perangkat yang mendukung 5G, sudah banyak apa belum,” ungkap Saki.

    “Sekarang (5G Telkomsel) sudah ada, tapi kita tambahkan lagi, kita perluas. Itu cakupannya Kota Bandung, tapi nanti pasti nambah (titik sinyal 5G Telkomsel),” sambungnya.

    Pada tahu 2025 ini, Telkomsel termasuk operator seluler yang paling ngebut soal jaringan 5G di kota-kota besar Indonesia. Tidak hanya di sebagian titik saja, melainkan perluasan yang di mana masyarakat di lokasi tersebut akan menikmati internet ngebut itu tanpa putus alias masih di area yang ada sinyal 5G.

    Telkomsel kini mengoperasikan secara keseluruhan hingga lebih dari 3.000 BTS 5G di 56 kota/kabupaten se-Indonesia. Melanjutkan ekspansi masif di Denpasar-Badung, Jabodetabek, Surabaya, Makassar, dan Batam. Hyper 5G Telkomsel akan hadir dan terus diperluas secara bertahap dan terukur, sejalan dengan kesiapan ekosistem 5G di sejumlah lokasi utama.

    “Kemarin kan sudah tuh di Batam. Sebelumnya lagi di Makassar, terus nanti Bandung. Nah, kita akan terus ekspansi terkait 5G. (Targetnya) sampai akhir tahun nambah terus,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Telkomsel Target Tambah 1 Juta Pelanggan Simpati Pakai Kartu Perdana TikTok

    Telkomsel Target Tambah 1 Juta Pelanggan Simpati Pakai Kartu Perdana TikTok

    Jakarta

    Telkomsel langsung tancap gas untuk menambah jumlah pengguna Simpati usai sebelumnya rebranding dari Telkomsel Prabayar. Melalui kartu perdana edisi khusus menyasar generasi muda yang hobi main, konten kreator atau jualan di TikTok.

    Kartu perdana hasil berkolaborasi dengan TikTok dan Gopay ini merupakan yang pertama dihadirkan sejak Simpati dihidupkan kembali Telkomsel pada akhir Mei lalu sebagai peringatan HUT ke-30 operator seluler tersebut.

    “Kalau dari target penjualan dapat terjual satu juta kartu perdana dalam 10 bulan ke depannya,” ujar VP Prepaid Consumer Marketing Telkomsel, Adhi Putranto di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Untuk saat ini, kartu perdana tersebut baru tersedia di enam kota, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak. Namun ke depannya akan diperluas sampai ke seluruh Indonesia.

    “Kita mulai di enam kota ini karena ini menggambarkan kota dengan adopsi digital yang paling tinggi. Kita targetkan nanti terus ekspansi ke seluruh kota,” ucap Adhi.

    Kartu Perdana Simpati edisi khusus TikTok Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Sebagai informasi, Telkomsel telah melayani 158,8 juta pelanggan mobile dan lebih dari 9,8 juta pelanggan fixed broadband dari produk IndiHome. Kartu perdana edisi khusus TikTok yang memiliki kemampuan live commerce dan pembayaran digital Gopay pun dinilai dapat menarik generasi muda.

    Adapun saat ini jangkauan sinyal 4G Telkomsel telah mencapai 97% wilayah populasi Indonesia dengan dukungan lebih dari 278.100 base transceiver station (BTS).

    Kartu perdana Simpati TikTok hadir dalam bentuk kuota 5G dengan harga Rp 55 ribu. Benefit bagi masyarakat yang mengaktifkan paket ini akan mendapatkan voucher TikTok Shop by Tokopedia dan GoPay.

    Produk ini disebutkan untuk menjangkau berbagai segmen pengguna, mulai dari mereka yang gemar menikmati konten di TikTok, hingga kreator dan pelaku UMKM yang aktif melakukan live streaming.

    Sementara untuk isi ulang, pelanggan dapat memilih berbagai varian, mulai dari harga Rp5.000 untuk kuota khusus TikTok 5 GB, hingga Rp 100.000 untuk 60 GB kuota TikTok dan internet, serta akses jaringan yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas digital mereka.

    (agt/agt)

  • Realisasi Program 10.000 Desa Digital Komdigi di 3T Capai 41% Juli 2025

    Realisasi Program 10.000 Desa Digital Komdigi di 3T Capai 41% Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menjangkau 4.132 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan koneksi dengan internet pita lebar hingga Juli 2025. 

    Angka tersebut mencakup 41,32% dari yang telah ditargetkan yakni mencapai 10.000 desa digital. Dengan capaian tersebut, sudah lebih dari 3,8 juta warga yang dapat mengakses layanan digital untuk pertama kalinya.

    Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pembangunan 7.500 menara BTS telah memperluas layanan 4G ke wilayah non-komersial. Sementara itu, jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring kini telah menjangkau seluruh provinsi.

    “Target kami, 90% populasi Indonesia terkoneksi dengan internet pita lebar pada 2030, dan 100 persen pada 2045. Ini bagian dari Visi Indonesia Digital 2045,” kata Meutya.

    Meutya pun menekankan  pembangunan digital harus menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali. Menurutnya konektivitas digital adalah hak semua orang, bukan hak istimewa segelintir kelompok. 

    “Internet harus hadir di pedesaan, perkotaan, hingga daerah terpencil,” katanya.

    Pemerintah  melalui Komdigi juga tengah memperkuat fondasi digital melalui pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan program pengembangan talenta digital seperti Digital Talent Scholarship dan Gerakan Nasional Literasi Digital.

    Untuk saat ini, PDN sudah melalui proses serah terima proyek secara profesional. Namun, operasionalisasi layanan masih menunggu hasil pengujian keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut proses pelayanan publik melalui PDN masih memerlukan tahap uji keamanan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.

    “Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujarnya.

    Meutya tidak menyebutkan secara pasti kapan PDN akan mulai beroperasi, meski sebelumnya Kondigi telah menyampaikan bahwa uji coba dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

  • Smartfren Luncurkan Sarah, Asisten Virtual Berbasis GenAI yang Responsif dan Solutif

    Smartfren Luncurkan Sarah, Asisten Virtual Berbasis GenAI yang Responsif dan Solutif

    JAKARTA – PT XLSMART Telekom Sejahtera (XLSMART) melalui brand layanan Smartfren, resmi memperkenalkan Sarah, asisten virtual berbasis GenAI (Artificial Intelligence) pertamanya.

    Melalui peluncuran ini, Sarah sekarang resmi menjadi wajah baru dari Smartfren Care, yang hadir untuk membantu pelanggan menyelesaikan berbagai kebutuhan layanan yang lebih cepat, responsif, dan solutif.

    “Peluncuran Sarah merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperkuat layanan pelanggan melalui solusi digital yang efisien dan mudah diakses,” kata Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, dalam siaran resminya dikutip Rabu, 9 Juli.

    Sarah adalah asisten virtual berbasis chat dari smartfren yang dirancang untuk memberikan pengalaman layanan pelanggan yang lebih responsif, aktif, dan solutif.

    Sarah hadir sebagai chatbot interaktif yang sudah dapat diakses langsung oleh pengguna Smartfren melalui WhatsApp (0888-1212-888), aplikasi MySmartfren, maupun situs resmi Smartfren.

    Melalui interaksi berbasis percakapan, Sarah dapat menjawab pertanyaan pelanggan, mulai dari cek kuota, Informasi paket dan tagihan , hingga informasi product promo. Didukung oleh teknologi GenAI yang terus belajar, kemampuan Sarah akan semakin akurat seiring waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna.

    Smartfren mengajak seluruh pelanggan untuk mencoba langsung berinteraksi dengan Sarah mulai tanggal 8 Juli 2025, dan merasakan pengalaman baru dalam berkomunikasi dengan layanan pelanggan yang selalu ada dan selalu solutif.

    Untuk mendukung kenyamanan dalam berkomunikasi, saat ini pengguna Smartfren telah di dukung dengan jaringan XLSMART yang diperkuat dengan lebih dari 200 ribu BTS, dengan mayoritas BTS 4G, serta jaringan tulang punggung fiber optik yang tersebar dan membentang di berbagai wilayah dan kepulauan di Indonesia.

  • Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

    Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi pusat kembali mem­­­per­li­­hat­­­kan celah serius dalam penyelenggaraan layanan publik.

    Sejak awal 2025, program transportasi publik dengan skema buy the service (BTS), yang selama ini diandalkan untuk me­­­ngurai kemacetan dan me­­­nyediakan transportasi terjangkau, mengalami stagnasi. Sejumlah kota besar, seperti Bogor, Den­­­pasar, dan Solo terpaksa menghentikan atau me­­­mang­­­kas layanan karena subsidi pusat tidak lagi tersedia.

    Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dari Rp31 triliun menjadi sekitar Rp17,7 triliun untuk tahun 2025. Alokasi program BTS pun terpangkas signifikan. Dari 11 kota pada 2024, kini hanya 8 kota yang masih mendapat subsidi, yakni Bandung, Solo, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado (Kompas, 2024).

    Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga akhir 2023, jumlah kendaraan telah menembus 150 juta unit. Di Jabodetabek saja, pertumbuhan kendaraan mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Lonjakan ini tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas transportasi publik yang memadai.

    Dampaknya sangat terasa. Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun (CNBC Indonesia, 2024). Di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Makassar, potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah per tahun (Jabarinsight, 2024).

    Krisis transportasi juga berdampak pada lingkungan. KLHK melaporkan, sektor transportasi menyumbang sekitar 28% emisi karbon nasional. Data Kementerian Perhubungan menyebut total emisi CO2 Indonesia mencapai 1,3 gigaton pada 2022, sebagian besar berasal dari transportasi berbasis bahan bakar fosil (Media Indonesia, 2024).

    Fakta ini mengindikasikan persoalan lebih dalam, yaitu lemahnya perencanaan, minimnya akuntabilitas, dan absennya pengawasan yang efektif. Situasi ini sejalan dengan konsepsi Governance Failure (Stoker, 1998), yakni kegagalan tata kelola akibat ketidaksinkronan antarlembaga, lemahnya kapasitas daerah, dan rendahnya partisipasi publik.

    Buruknya tata kelola diperparah oleh lemahnya pengawasan eksternal. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman memiliki peran sentral, tidak hanya menunggu aduan masyarakat, tetapi juga secara proaktif melakukan investigasi atas potensi maladministrasi, termasuk penghentian layanan transportasi publik secara tiba-tiba tanpa solusi yang memadai.

    Krisis seperti ini tidak boleh dibiarkan berulang. Penguatan pengawasan layanan publik mutlak menjadi prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka tata kelola yang sehat, lembaga pengawasan eksternal perlu lebih progresif, tidak sekadar menunggu laporan resmi.

    Krisis BTS juga menjadi pengingat bahwa keputusan politik kerap kali lebih ditentukan oleh kepentingan jangka pendek ketimbang kebutuhan riil masyarakat. Ini sejalan dengan teori Public Choice, yang menyoroti kecenderungan kebijakan publik dikendalikan oleh logika politik elektoral, bukan kepentingan publik jangka panjang.

    Jika situasi ini dibiarkan, konsekuensinya bukan hanya stagnasi layanan publik, tetapi juga makin melemahnya kepercayaan publik terhadap negara, meningkatnya polusi, ketimpangan akses layanan antar daerah, dan penurunan produktivitas perkotaan.

    Sejalan dengan upaya membangun tata kelola layanan publik yang kredibel, beberapa langkah korektif perlu segera diambil.

    Pertama, pemerintah daerah harus mulai membangun mekanisme pendanaan transportasi publik yang berkelanjutan. Ketergantungan mutlak pada subsidi pusat hanya membuat layanan publik rapuh. Dana transportasi kota, retribusi lalu lintas, dan skema pembiayaan inovatif perlu dioptimalkan.

    Kedua, pengawasan layanan transportasi publik harus diperkuat. Ombudsman bersama kementerian dan pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring berbasis data, seperti dashboard layanan yang memuat indikator kinerja, uptime, dan evaluasi real-time.

    Ketiga, partisipasi masyarakat harus dilembagakan secara sistematis. Pembentukan dewan konsultatif transportasi di tingkat kota, yang melibatkan akademisi, pengguna layanan, dan masyarakat sipil, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Keempat, transisi menuju transportasi rendah emisi harus dipercepat. Insentif fiskal, seperti penghapusan bea masuk kendaraan listrik dan penurunan pajak kendaraan ramah lingkungan, perlu diperluas agar target elektrifikasi dapat tercapai.

    Kelima, lembaga pengawasan publik perlu lebih aktif melakukan investigasi inisiatif atas layanan strategis seperti transportasi publik, sebagai bagian dari upaya preventif mencegah terulangnya maladministrasi.

    Transportasi publik adalah salah satu indikator paling nyata hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan rakyat. Penghentian layanan BTS bukan sekadar konsekuensi dari keterbatasan anggaran, melainkan cerminan lemahnya perencanaan, tata kelola, dan pengawasan.

    Penguatan pengawasan atas layanan publik, termasuk sektor transportasi, adalah bagian tak terpisahkan dari upaya membangun negara yang kredibel, akuntabel, dan benar-benar hadir di tengah kebutuhan masyarakat.

  • Perkenalkan Sarah, Asisten Virtual Smartfren

    Perkenalkan Sarah, Asisten Virtual Smartfren

    Jakarta

    Smartfren, layanan seluler dari XLSmart, memperkenalkan asisten virtual bernama Sarah berbasis GenAI. Sarah diklaim mampu mengatasi pertanyaan pelanggan dengan praktis.

    Sebagai informasi, Sarah merupakan wajah baru dari Smartfren Care. Asisten virtual ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan layanan secara praktis.

    “Dengan layanan ini, pengguna Smartfren bisa mendapatkan informasi dan bantuan secara lebih cepat dan efisien, langsung dari genggaman mereka,” ujar Direktur & Chief Commercial Officer XLSmart, David Arcelus Oses di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    “Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan pengalaman digital yang lebih baik, seiring dengan upaya kami membangun ekosistem layanan digital yang modern, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini,” ucapnya menambahkan.

    Disampaikan bahwa Sarah sekedar chatbot biasa, tetapi layanan ini disebut memberikan pendekatan yang lebih aktif, cerdas, dan personal sebagai teman digital pelanggan.

    Division Head Customer Success Smartfren, Rochelle Camasosa, mengatakan sebelum resmi diluncurkan pada hari ini, Sarah telah diperkenalkan beberapa waktu lalu yang masih dalam tahap soft launching untuk mengetahui kekurangan yang kemudian ditingkatkan pengetahuannya.

    Pertanyaan dan bantuan yang dibutuhkan pelanggan, mulai info layanan, informasi akun, paket dan produk, hingga produk terbaru Smartfren.

    “Sebelumnya Sarah sudah dikenalkan secara soft launching. Ia bahkan mampu melayani 125 ribu pertanyaan, di mana lebih dari 50% sudah bisa diatasi oleh Sarah,” kata Rochelle.

    Sarah dapat diakses langsung melalui WhatsApp, aplikasi MySmartfren, maupun situs resmi. Disebutkan Sarah bisa melayani pelanggan dalam 24 jam sehari setiap harinya.

    Saat ini pengguna Smartfren telah didukung dengan jaringan XLSmart yang diperkuat dengan lebih dari 200 ribu base transceiver station (BTS) 4G, serta jaringan tulang punggung fiber yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    (agt/fay)

  • Telkom Optimalkan ESG, Beri Dampak Positif bagi Masyarakat & Lingkungan

    Telkom Optimalkan ESG, Beri Dampak Positif bagi Masyarakat & Lingkungan

    Jakarta

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang melalui implementasi praktik Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan prinsip ESG bukan sekadar tren global atau bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan telah menjadi kerangka strategis bagi perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang, menjaga kepercayaan publik, serta berkontribusi aktif terhadap agenda pembangunan nasional.

    “Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, keberhasilan bisnis saat ini tidak lagi hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kemampuannya dalam mengelola dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. ESG bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan usaha di masa depan.” ujar SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

    Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang kuat lebih menarik bagi para investor. Di sisi lain, kepercayaan dan loyalitas konsumen juga sangat dipengaruhi oleh komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan. ESG turut memberikan dampak positif terhadap kepuasan dan retensi karyawan, di mana perusahaan dengan implementasi ESG yang unggul umumnya memiliki tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi.

    Lebih dari itu, integrasi prinsip ESG ke dalam strategi korporasi terbukti memperkuat pengambilan keputusan strategis, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta membantu perusahaan beradaptasi dengan regulasi dan dinamika pasar yang terus berkembang.

    Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan terhadap keberlanjutan, Telkom menghadirkan ‘GoZero% – Sustainability Action by Telkom Indonesia’ yang berlandaskan pada tiga pilar utama. Pada pilar Environmental, Telkom mengusung program ‘Save Our Planet’ yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan manajemen energi, pengelolaan sumber daya dan limbah, serta manajemen lingkungan, termasuk pengelolaan air dan pelestarian keanekaragaman hayati.

    Kemudian di pilar Social, Telkom mengusung program ‘Empower Our People’ yang berfokus pada keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas di lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan pengalaman pelanggan terbaik melalui layanan unggul dan inovasi produk yang bertanggung jawab, serta inklusivitas digital dan pelibatan komunitas, termasuk pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

    Selanjutnya pilar Governance, Telkom mengusung program ‘Elevate Our Business’ yang berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, praktik bisnis yang beretika, hingga keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Ketiga pilar ini senantiasa menjadi landasan bagi perusahaan dalam menjalankan operasional bisnis secara berkelanjutan, serta diintegrasikan ke seluruh lini bisnis dan entitas Telkom Group sebagai bagian dari budaya perusahaan.

    Komitmen Telkom terhadap ESG tercermin pada sejumlah pencapaian yang diperoleh perusahaan. Pada tahun 2024, Telkom memperoleh sejumlah Sustainability Rating dari berbagai lembaga, seperti Sustainalytics dengan skor risiko ESG membaik menjadi 25,6 (Medium Risk), skor A dengan predikat ‘Baik’ dari lembaga rating MSCI, serta skor 91,23 dengan predikat ‘Sangat Baik’ dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Pada aspek lingkungan, Telkom telah melakukan verifikasi emisi gas rumah kaca (GRK), melakukan penambahan cakupan analisis risiko iklim meliputi wilayah rawan bencana berdasarkan Indeks Risiko Bencana BNPB, peningkatan pengelolaan limbah kantor dan limbah teknologi seperti kabel fiber optic, penggunaan panel surya pada sejumlah Base Transceiver Station (BTS), hingga berbagai inisiatif untuk melestarikan keanekaragaman hayati, seperti penanaman mangrove dan terumbu karang.

    Di aspek sosial, Telkom meningkatkan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan perempuan dan disabilitas, berbagai inisiatif untuk pemberdayaan komunitas melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), bantuan dan dukungan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta mewujudkan inklusivitas digital dengan jaringan yang menjangkau lebih dari 98% populasi di Indonesia.

    Lebih lanjut, pada aspek tata kelola, Telkom beserta 13 anak perusahaan dengan kepemilikan langsung telah tersertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, penerapan kebijakan perlindungan data pribadi, seluruh karyawan telah menandatangani pakta integritas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

    Disisi lain, pengembangan talenta menjadi salah satu fokus utama perusahaan. Salah satunya melalui Digistar, program yang dirancang untuk menjaring dan mengembangkan talenta muda berkualitas.

    Telkom membentuk Digistar Club sebagai talent pool strategis untuk menghimpun mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia. Pada acara MBA Catalyst Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Sabtu (5/7), juga dilakukan peresmian pembentukan Digistar Club Chapter UGM oleh Wakil Direktur Utama Telkom, Muhammad Awaluddin.

    Pada kesempatan yang sama, GM Witel Yogya Jateng Selatan, Agus Faisal secara simbolis menyerahkan bantuan berupa instalasi sarana air bersih kepada perwakilan Desa Pengos, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemberian bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkom dalam mendukung agenda keberlanjutan melalui penciptaan social value impact. Bantuan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada.

    (ega/ega)

  • Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) baru di daerah terpencil saat ini sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. 

    Hal tersebut terjadi lantaran jumlah desa yang belum memiliki akses sudah semakin berkurang.

    Meskipun begitu, Menteri Komdigi Meutya Hafid tetap mendorong keterlibatan swasta dalam menghadirkan internet di wilayah terpencil, mengingat kebutuhan terhadap internet cepat makin tinggi, sementara kapasitas yang diberikan lewat satelit terbatas. 

    “Mencari titik tengah antara keterlibatan swasta dan keberpihakan pemerintah inilah yang menjadi tantangan, di mana kita dorong swasta masuk [bangun di daerah tertinggal],” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meutya mengatakan untuk mendorong keterlibatan swasta, perlu ada insentif atau inisiatif dari pemerintah. Salah satu bentuk insentif yang bisa dipertimbangkan adalah penurunan biaya frekuensi.

    Menurutnya, praktik semacam ini sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Namun, di Indonesia belum dilakukan.

    “Kalau kita ingin melakukannya, tentu harus melalui diskusi mendalam dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan,” katanya. 

    Meutya mengatakan tujuannya agar kebijakan ini benar-benar dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. 

    Dia menambahkan program -program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang saat ini belum selesai sebenarnya sudah diumumkan sejak pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar programnya pun sudah rampung, dan kini yang tersisa tinggal pembangunan di wilayah Papua.

    Dalam pelaksanaannya di Papua, pihaknya juga didampingi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya prosesnya bisa berjalan lebih baik dan lebih akuntabel demi kepentingan masyarakat.

    Namun demikian, Meutya menyebut pembangunan pada tahun ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

    “Dengan harapan bahwa kami bisa melibatkan swasta turun lebih banyak,” katanya.

    Meutya  menyebutkan pihaknya juga tengah mengeksplorasi penggunaan beberapa spektrum frekuensi tambahan, seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz, untuk memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan minat swasta untuk berinvestasi di sektor ini.

    Pihaknya berkomitmen siapapun yang nantinya terlibat dalam pembangunan—baik itu pemerintah maupun swasta—akan diarahkan untuk membangun di wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki sinyal.

    “Itu rencana kami depan yang akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” tandasnya.