Grup Musik: BTS

  • Menembus keterisolasian dengan semangat kemerdekaan di Tanah Papua

    Menembus keterisolasian dengan semangat kemerdekaan di Tanah Papua

    Sentani (ANTARA) – Di antara rimbun hutan tropis dan riak sungai yang berliku di perut pegunungan, Distrik Airu berdiri sebagai salah satu wilayah paling terpencil di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

    Terletak di ujung selatan kabupaten, wilayah ini berbatasan langsung dengan pegunungan Cycloop di Utara dan hamparan lembah luas di selatan.

    Untuk mencapainya dari Sentani Ibu Kota Kabupaten Jayapura, dibutuhkan perjalanan darat sekitar enam hingga tujuh jam, melintasi jalan berbatu, tanjakan curam, dan beberapa kali harus menyeberangi sungai tanpa jembatan permanen.

    Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura 2022 menyebutkan, Airu dihuni sekitar 1.104 jiwa yang tersebar di enam kampung, mayoritas warganya menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering, berburu, dan menangkap ikan di sungai.

    Hasil kebun seperti ubi jalar, keladi, pisang dan kopi menjadi tumpuan dapur, sementara anyaman noken dan kerajinan tangan menjadi sumber tambahan pendapatan.

    Letak geografis Airu membuat wilayah ini kerap terputus dari Sentani saat musim hujan, jalan berlumpur bisa menahan kendaraan berhari-hari.

    Biaya transportasi pun melambung, mempengaruhi harga kebutuhan pokok, dalam kondisi seperti ini warga mengandalkan gotong royong dan kearifan lokal untuk bertahan.

    Namun di balik keterbatasan itu, denyut kehidupan di Airu menguat setiap bulan Agustus. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI menjadi momentum istimewa yang dirayakan dengan penuh makna.

    Bagi warga, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai lepas dari penjajahan, tetapi juga sebagai perjuangan menembus batas-batas keterbatasan baik akses, pendidikan, maupun kesehatan.

    Pemerintah Kabupaten Jayapura menempatkan Airu sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam dua tahun terakhir, pekerjaan pengerasan jalan menuju Airu di lakukan bertahap dari arah Nawa hingga Sungai Rouffaer.

    Pembangunan jembatan gantung juga telah dilakukan untuk memudahkan transportasi hasil kebun masyarakat, serta membuka aksesibilitas perekonomian antarwilayah.

    Di sisi telekomunikasi, menara Base Transceiver Station (BTS) dibangun agar warga dapat mengakses layanan seluler, meski signal masih belum stabil.

    Di bidang kesehatan, Puskesmas Airu kini memiliki fasilitas rawat inap sederhana dan ruang bersalin, pasokan obat dan logistik medis dikirim sebulan sekali dari Sentani.

    Tim medis secara rutin melakukan pelayanan keliling ke kampung-kampung, membawa vaksin, melakukan pemeriksaan ibu hamil, dan memberikan edukasi gizi.

    Di sektor pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP di Airu mendapatkan bantuan buku, meja, dan kursi. Guru-guru honorer direkrut dari wilayah sekitar untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan meskipun guru PNS bertugas di daerah lain.

    Pemerintah daerah juga mulai menyediakan beasiswa bagi siswa Airu yang ingin melanjutkan studi ke SMA di kota.

    Di tengah keterbatasan, perempuan Airu menjadi tulang punggung keluarga. Mereka mengurus kebun, menyiapkan makanan, merawat anak, hingga menganyam noken untuk dijual ke pasar di Sentani.

    Melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelatihan pengolahan hasil kebun telah diberikan, termasuk membuat keripik pisang, tepung keladi, dan sirup markisa. Edukasi kesehatan keluarga juga digelar, fokus pada pencegahan stunting dan perawatan anak balita.

    Pemberdayaan ini memberikan dampak langsung, beberapa kelompok ini kini mampu menjual produk olahan secara rutin ke pengunjung yang datang ke Airu, meski distribusi masih bergantung pada transportasi yang mahal.

    Pelayanan kesehatan di Airu tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas puskesmas, petugas medis harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk menjangkau kampung yang lebih terpencil.

    Saat musim hujan, perahu menjadi satu-satunya transportasi, dan tim medis sering menginap di kampung karena jalan pulang terputus.

    Tantangan ini menuntut fisik dan mental yang tangguh, karena warga menggantungkan harapan mereka pada tenaga medis yang datang.

    Dengan kondisi seperti ini, setiap keberhasilan menggelar imunisasi massal atau pemeriksaan kesehatan menjadi pencapaian yang membanggakan.

    Pemerintah daerah merencanakan pembangunan rumah dinas tenaga medis dan penyediaan ambulans per tahun untuk mempercepat penanganan darurat.

    Sekolah-sekolah di Airu berfungsi lebih dari sekedar tempat belajar, mereka adalah pusat kegiatan sosial dan simbol kemajuan.

    Anak-anak berjalan kaki menempuh jarak hingga berkilometer setiap hari, sebagian guru tinggal di sekolah karena jarak rumah terlalu jauh. Di sini, kemerdekaan dimaknai sebagai kesempatan untuk memperoleh pendidikan layak, walau harus melawan keterbatasan.

    Makna kemerdekaan bagi Airu

    Menjelang 17 Agustus, suasana sekolah selalu berbeda, siswa berlatih paduan suara, menyiapkan lomba lari karung dan tarik tambang, dan membuat hiasan merah putih dari kertas bekas.

    Tiang bendera dibersihkan, lapangan diratakan dan setiap anak mempersiapkan diri untuk mengibarkan Sang Merah Putih.

    Bagi masyarakat Airu, kemerdekaan adalah perjuangan sehari-hari. Setiap kali warga memikul hasil kebun melewati jalan berbatu, setiap kali guru mengajar dengan papan tulis seadanya, atau setiap kali perawat menempuh sungai untuk memberikan pelayanan kesehatan. Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat merdeka.

    Mereka tidak menunggu bantuan datang, tetapi bergerak bersama membangun kehidupan. Pemerintah Kabupaten Jayapura menginginkan pembangunan di Airu menjadi simbol pemerataan.

    Pemerataan berarti tidak ada warga yang terpinggirkan hanya karena jarak dan medan yang sulit. Percepatan pembangunan jalan, jembatan listrik desa, dan internet menjadi target lima tahun ke depan.

    Harapan untuk masa depan

    Dengan akses yang terbuka, hasil kebun Airu seperti kopi, vanili dan sayur-mayur berpotensi menjadi sumber pendapatan yang lebih besar.

    Generasi muda diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk ke luar daerah.

    Di bidang kesehatan, fasilitas yang memadai akan memungkinkan program pemeriksaan rutin, operasi ringan, dan layanan gizi dilakukan tanpa harus bergantung pada cuaca.

    Sementara di bidang pendidikan, akses internet akan membuat dunia baru bagi siswa, memungkinkan mereka belajar daring dan mengenal dunia lebih luas.

    Beberapa hari menjelang 17 Agustus, kampung-kampung di Airu mulai ramai. Warga bergotong royong membersihkan halaman, memperbaiki jalan setapak, dan memasang bendera merah putih di depan rumah.

    Anak-anak berlarian membawa layang-layang, pemuda menyiapkan lomba panjat pinang, dan ibu-ibu menyiapkan bahan makanan untuk pesta kampung.

    Perayaan kemerdekaan di Airu memang sederhana, tetapi sarat makna. Itu adalah cara warga menunjukkan bahwa meskipun jauh dari pusat kota, mereka tetap bagian dari Indonesia, bangga mengibarkan bendera di tanah sendiri.

    Di tengah rintangan geografis dan cuaca yang tak menentu, Airu terus berdiri tegak bukan hanya sebagai titik di peta Kabupaten Jayapura, tetapi sebagai cermin ketangguhan warga Papua yang melangkah maju tanpa kehilangan jati diri.

    Dalam setiap lumpur yang dilalui, setiap jembatan yang dibangun, dan setiap bendera yang berkibar, terpatri keyakinan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika semua warga, di manapun mereka berada, dapat menikmati hak yang sama untuk hidup layak, sehat dan bermartabat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembangunan Jaringan Internet Cepat Frekuensi 1,4 GHz Butuh 5 Tahun

    Pembangunan Jaringan Internet Cepat Frekuensi 1,4 GHz Butuh 5 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pembangunan jaringan internet cepat yang memanfaatkan pita frekuensi 1,4 GHz membutuhkan waktu hingga 5 tahun ke depan.

    Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan tahapan pemanfaatan pita frekuensi tersebut untuk layanan akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access) masih membutuhkan waktu sebelum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih pemenang lelang kemungkinan baru akan terlihat pada Oktober 2025.

    “Pembangunan jaringan akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun sesuai komitmen pemenang lelang,” kata Wayan ditemui saat Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025).

    Tahun pertama, industri akan melakukan persiapan karena sejumlah vendor telah menyiapkan perangkat seperti Base Transceiver Station (BTS) dan modem untuk pemakaian di rumah.

    “Desember mungkin sudah mulai membangun,” ujarnya. 

    Wayan menjelaskan pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz nantinya akan difokuskan untuk akses ke rumah-rumah, bukan untuk backbone jaringan. Menurutnya, saat ini terdapat hampir 30 juta homepass yang akan dijual menggunakan frekuensi 1,4 GHz, dengan backbone tetap menggunakan jaringan Evo. 

    Dia menambahkan, frekuensi 1,4 GHz akan digunakan dari BTS ke rumah pelanggan, sementara backbone sepenuhnya memanfaatkan Evo.

    “Jadi makanya fixed broadband. Ini bukan untuk seluler. Nah seluler tunggu nanti 700 MHz,” imbuhnya.

    Saat ini, proses seleksi masih berada pada tahap pengumuman hingga 11 Agustus 2025, di mana operator dapat menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Oleh sebab itu, Wayan menyebut pihaknya belum bisa memastikan berapa peminat lelang hingga saat ini. 

    “Setelah tanggal 11 itu mendownload dokumen lelang. Nah baru ketahuan berapa peminatnya. Nanti setelah ketahuan berapa [peminatnya],” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access pada 28 Juli 2025.

    Objek seleksi ini terdiri atas tiga regional, masing-masing mencakup rentang frekuensi radio 1432 MHz, satu blok (80 MHz), mode frekuensi time division duplexing, dan masa berlaku izin penggunaan pita frekuensi radio (IPFR) selama 10 tahun.

    Adapun, syarat peserta seleksi yaitu penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis.

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu lima tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi. 

    Jadwal pengambilan akun sistem e-Auction akan dilaksanakan pada 11–13 Agustus 2025 pukul 09.00–15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring melalui sistem e-Auction setelah akun diperoleh, yakni mulai Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

  • Viral, Profil Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah yang Rumahnya Dijaga TNI

    Viral, Profil Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah yang Rumahnya Dijaga TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah menjadi viral baru-baru ini saat muncul kabar penggeledahan rumah dinasnya ke media.

    Namun, saat informasi yang beredar tersebut dikonfirmasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah terkait dengan kabar penggeledahan di kediaman Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang menuturkan bahwa pihaknya sejauh hingga saat ini, ini belum mendapatkan informasi terkait dengan hal penggeledahan rumah Febrie. Sebab, rumah dinas Febrie Adriansyah hanya dijaga ketat oleh aparat TNI.

    “Tidak ada. Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas, sampai saat ini tidak ada,” ujar Anang di Kejagung, Senin (4/8/2025).

    Kemudian, Anang mengemukakan bahwa terkait penebalan pengamanan di kediaman Febrie itu merupakan hasil dari nota kesepahaman antara Panglima TNI dan Jaksa Agung. Selain itu, kerja sama pengamanan ini juga diperkuat dengan adanya Perpres No.66/2025 tentang perlindungan Kejaksaan RI.

    Pihak Kejagung mengklaim bahwa penjagaan rumah Febrie bukanlah hal yang harus dibesar-besarkan.

    Seperti diketahui, Febrie pernah menangani kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Febrie pernah menangani beberapa kasus korupsi besar, salah satunya korupsi PT Timah Tbk. Namun, belum diketahui kasus yang tengah disusut tersebut, termasuk kaitannya dengan Jampidsus Kejagung RI.

    Profil Febrie Adriansyah

    Febrie Adriansyah dikenal sebagai sosok jaksa muda yang berjuang melawan korupsi di Indonesia. Dia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

    Dia mulai menjabat posisi ini sejak 10 Januari 2022 dan dikenal sebagai profesional yang penuh dedikasi dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. Meski lahir di Jakarta, dia menghabiskan masa kecilnya di Jambi, tempat dia menyelesaikan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di sana.

    Febrie pernah menempuh Sarjana Hukum di Universitas Jambi dan kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga. Disertasi doktornya berjudul “Reformulasi Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang”.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat, Febrie dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berpengalaman dalam melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi besar seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, BTS Kominfo, korupsi PT Timah.

    Dalam kariernya, dia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selama lima bulan sejak 29 Juli 2021. Sebelumnya, dia mengawali karier di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci, sejak tahun 1996. Saat pertama menjabat, dia bertugas di bagian Penyidikan dan terakhir menjabat sebagai Kasi Intelijen di Kejari Sungai Penuh.

    Sepanjang perjalanan kariernya, dia tidak hanya berposisi di satu tempat. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspidsus di Kejati Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, bahkan sampai menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

    Rangkaian pengalamannya menunjukkan bahwa dia adalah profesional yang selalu berkomitmen dalam menegakkan keadilan.

    Dalam setiap langkahnya, dia dikenal sebagai pejabat yang berdedikasi tinggi dan tidak takut menghadapi tantangan berat. Dengan pengalaman dan integritas yang dimiliki, dia berharap bisa terus memberikan yang terbaik dalam memberantas korupsi dan memastikan keadilan tetap tegak di Indonesia.

  • Lelang Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Kapan Internet Tetap RI 100 Mbps?

    Lelang Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Kapan Internet Tetap RI 100 Mbps?

    Tangerang

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja membuka lelang frekuensi 1,4 GHz yang akan memacu kecepatan internet tetap (fixed broadband) Indonesia mencapai 100 Mbps. Pemenang dari seleksi spektrum itu akan diumumkan awal Oktober. Lalu, kapan internet cepat itu terealisasi?

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan sejauh ini belum mengetahui berapa banyak peminatnya. Sebab, itu akan diketahui sampai penutupan pada 11 Agustus 2025 nanti.

    “Baru ketahuan peminatnya. Kalau pemenangnya itu kemungkinan kalau lihat jadwal di awal Oktober,” ujar Wayan ditemui di sela-sela peninjauan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin (4/8/2025).

    Wayan menjelaskan dalam proses lelang frekuensi 1,4 GHz tersebut, Komdigi akan mengevaluasi secara administrasi hingga teknis dari peserta yang mengikutinya. Jika peserta memenuhi persyaratan yang telah diajukan oleh Komdigi, pemerintah kemudian meminta komitmen dari operator tersebut.

    “Misalnya kita menargetkan sekian juta misalnya, dia komitmen dalam lima tahun kurang dari target, maka dia nggak memenuhi syarat,” kata Wayan.

    Terkait kapan internet tetap bisa tembus 100 Mbps, Wayan mengatakan bahwa itu memerlukan waktu, salah satunya menyangkut membangun ekosistem di frekuensi 1,4 GHz yang terbilang baru.

    “Mereka akan lima tahun membangun sesuai dengan komitmennya. Tahun pertama sambil industri ini siap karena kan sudah beberapa vendor sudah menyiapkan, baik BTS sama modemnya untuk yang di rumah. Ya, potensi kesiapan November, Desember, mungkin sudah mulai bangun, kan sebenarnya ini untuk akses,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Wayan menambahkan, pada saat ini jumlah homepass di Indonesia itu sudah menyentuh angka 30 juta. Dengan lelang frekuensi 1,4 GHz diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet tetap dalam negeri.

    “Makanya sering disebut voorijder kan. Program ini voorijder bagaimana menarik FO (fiber optik) ini sampai ke titik akhir BTS (base transceiver station) baru ke rumah-rumah untuk menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Ini untuk fixed broadband, bukan seluler,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, lelang frekuensi 1,4 GHz akan dialokasikan Komdigi untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau broadband wireless access (BWA). Lebar pita 80 MHz di rentang pita 1423-1512 MHz di spektrum itu dibagi ke dalam tiga regional yang terdapat 15 zona.

    Komdigi mengatakan bahwa penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

    (agt/fay)

  • Mitigasi Pembajakan Akun Perbankan melalui Smishing dan Fake BTS

    Mitigasi Pembajakan Akun Perbankan melalui Smishing dan Fake BTS

    Jakarta

    Pernahkah Anda memperoleh pesan singkat (SMS) yang berisikan tautan? Kelihatannya pembaca detikINET akan menjawab setidaknya pernah, atau bahkan sering. Maka, waspadalah!

    Ini adalah gelombang terbaru serangan siber yang dikenal sebagai smishing. Smishing adalah bentuk rekayasa sosial yang bertujuan menipu korban melalui SMS untuk kemudian diminta memasukkan informasi rahasia seperti username, password, dan PIN perbankan.

    Penyerang biasanya menyamar sebagai institusi resmi dan menyampaikan korban perlu memperbarui data guna mencegah pemblokiran akun. Yang membuat serangan ini semakin canggih adalah terkait perangkat pemancar palsu atau Fake Base Transceiver Station (Fake BTS). Perangkat ini meniru sinyal dari menara seluler asli dan mampu menarik ponsel di sekitarnya untuk terhubung otomatis.

    Bila sebuah ponsel terhubung Fake BTS, maka sambungan bisa diturunkan dari jaringan 4G atau 5G ke 2G yang memiliki enkripsi lemah. Inilah celah yang dimanfaatkan pelaku untuk mengirim SMS palsu sekaligus menyadap komunikasi korban.

    Bahayanya, Fake BTS saat ini tidak selalu berbentuk menara besar, melainkan bisa berupa antena kecil yang dipasang di kendaraan dan bergerak mendekati target. Setelah koneksi berhasil dibajak, pelaku dapat mengirimkan pesan smishing ke banyak nomor sekaligus atau dikenal sebagai SMS blast. Selain mengirim pesan, pelaku juga dapat membaca isi SMS korban termasuk kode OTP yang dikirimkan pihak bank. Hal ini memungkinkan pelaku tidak hanya mendapatkan akses ke akun perbankan korban, namun juga melakukan transaksi atas nama korban secara real time.

    Meskipun pada awal 2025, pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, serta operator seluler berhasil menangkap pelaku kejahatan menggunakan Fake BTS, namun serangan serupa masih terus terjadi.

    Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa serangan ini terus berulang. Pertama, harga perangkat Fake BTS kini relatif murah, perangkat berbasis USRP (Universal Software Radio Peripheral) dan open-source dapat dirakit dengan biaya sekitar Rp 3.000.000 hingga Rp 10.000.000, tergantung spesifikasi. Sudah murah, tersedia bebas di forum daring. Kedua, efisiensi serangan tinggi karena perangkat dapat menarget puluhan korban dalam satu waktu. Ketiga, potensi keuntungan finansial dari pengurasan rekening menjadikan motif ekonomi sangat kuat.

    Karenanya, untuk mengurangi risiko, dibutuhkan pendekatan mitigasi berlapis. Salah satunya perbaikan sistem autentikasi pada aplikasi mobile banking. Saat ini, sebagian besar layanan hanya mengandalkan kombinasi username, password, dan PIN yang semuanya termasuk dalam kategori apa yang diketahui pengguna. OTP yang dikirim melalui SMS memang menambah lapisan keamanan, tetapi tetap berisiko jika jalur SMS sudah dibajak. Maka, dibutuhkan faktor autentikasi tambahan yang lebih aman.

    Opsi Mitigasi Teknologi

    ATM dikombinasikan NFC

    Beberapa pendekatan mitigasi autentikasi dapat dipertimbangkan. Pertama adalah penggunaan kartu ATM atau debit yang dilengkapi teknologi Near Field Communication (NFC). Dalam skema ini, pengguna perlu mendekatkan kartu debit ke ponsel saat instalasi aplikasi mobile banking. Jika kartu tersebut sah dan terdaftar atas nama nasabah, maka instalasi dapat dilanjutkan. Solusi ini dinilai aman karena kartu fisik terisolasi dari sistem digital dan tidak mudah diretas. Namun, tantangannya adalah tidak semua perangkat memiliki fitur pembaca NFC.

    Fingerprint

    Pendekatan kedua adalah penggunaan sidik jari (fingerprint) sebagai autentikasi biometrik. Proses ini melibatkan pendaftaran sidik jari saat instalasi awal aplikasi, dan akan digunakan sebagai referensi untuk proses instalasi ulang di kemudian hari. Keunggulan metode ini sulit dipalsukan dan sifatnya melekat pada individu. Namun demikian, tidak semua ponsel memiliki pemindai sidik jari dan ketergantungannya pada perangkat tertentu menjadi batasan tersendiri.

    Face Recognition

    Alternatif ketiga yang lebih universal adalah penggunaan pengenalan wajah (face recognition). Berbeda dengan fingerprint, fitur kamera hampir selalu tersedia di setiap smartphone modern. Dalam proses autentikasi ini, sistem akan merekam wajah pengguna saat instalasi awal dan membandingkannya kembali di instalasi berikutnya. Kelemahannya terletak pada faktor pencahayaan, kualitas kamera, dan kebutuhan komputasi tinggi. Akurasinya pun bisa dipengaruhi oleh sudut pengambilan gambar.

    Mitigasi ini tidak hanya soal teknologi, namun juga menyangkut kebijakan dan tanggung jawab penyelenggara layanan. Untuk menekan frekuensi serangan, pemerintah perlu melarang penggunaan Fake BTS di luar kepentingan riset dan penegakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama BSSN dapat menetapkan regulasi ketat dan sistem pengawasan efektif. Simultan, penindakan penyebaran perangkat ini di pasar gelap juga harus dilakukan secara aktif.

    Selain itu, deteksi dini menjadi kunci. Bank perlu bekerja sama dengan operator seluler dan penegak hukum untuk memonitor area-area rawan. Deteksi SMS blast dan keberadaan sinyal palsu dapat membantu mencegah serangan lebih awal sebelum mencapai nasabah.
    Jika serangan sudah terjadi, upaya meminimalkan dampak menjadi prioritas. Bank harus memiliki sistem pendeteksi aktivitas tidak wajar berbasis analitik perilaku. Sistem ini dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan segera memblokir akun. Respons cepat terhadap laporan nasabah juga sangat penting, termasuk memberikan panduan pemulihan dan pengajuan ganti rugi. Dalam kasus kerugian, bank sebaiknya tidak langsung menganggap nasabah lalai, melainkan meninjau kembali apakah sistem autentikasi yang diterapkan sudah benar-benar aman.

    Akhirnya, kasus pembajakan akun mobile banking melalui skenario smishing dan Fake BTS ini, seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan ke nasabah. Fakta bahwa kredensial berhasil dicuri menandakan kegagalan pada sistem autentikasi dua faktor. OTP yang dikirim lewat SMS tidak memiliki pengamanan end-to-end dan sangat rentan disadap. Dalam skenario ini, faktor pengaman tambahan berbasis perangkat atau biometrik seharusnya menjadi standar.

    Selain itu, industri perbankan dan keuangan digital juga harus mampu merespons dengan pendekatan berbasis dampak. Artinya, ketika serangan sudah terjadi, nasabah tidak boleh dibiarkan sendiri. Resolusi seperti investigasi cepat, pemblokiran transaksi mencurigakan, serta upaya pengembalian dana, perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik. Penyedia layanan tidak dapat mengabaikan kontribusinya terhadap terjadinya serangan.

    Kegagalan membangun sistem autentikasi dua faktor yang aman adalah celah nyata yang dapat dimanfaatkan penyerang. Oleh karena itu, pengembalian kerugian bukan semata bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga bagian perbaikan sistemik untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan layanan perbankan digital. Mari bersama ciptakan ekosistem yang menjamin keamanan layanan, karena memang keselamatan transaksi digital tidak hanya ditentukan pengguna saja.

    *Dr Budi Sulistyo, ST, MT adalah Senior Consultant Lembaga Sharing Telematika Sharing Vision di Bandung.

    Halaman 2 dari 2

    (fay/fyk)

  • Telkom Catat Pendapatan Rp73 Triliun di Semester I 2025, Percepat Transformasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan – Page 3

    Telkom Catat Pendapatan Rp73 Triliun di Semester I 2025, Percepat Transformasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menunjukkan konsistensi dalam menjalankan strategi transformasi guna memperkuat fondasi bisnis dan memastikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan di tengah tantangan makroekonomi serta tekanan terhadap daya beli masyarakat.

    Menutup paruh pertama tahun 2025, Telkom berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp73,0 triliun, dengan EBITDA mencapai Rp36,1 triliun dan margin EBITDA sebesar 49,5%. Sementara itu, laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp11,0 triliun dengan margin laba bersih mencapai 15%.

    Dari sisi kontribusi, lini bisnis Data, Internet, dan IT Services tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap total pendapatan Telkom, dengan nilai mencapai Rp42,5 triliun. Pendapatan dari Network dan Layanan Telekomunikasi lainnya tumbuh 9,8% YoY menjadi Rp7,5 triliun, didorong oleh pertumbuhan pada layanan payment solutions, jaringan, dan satelit.

    Sementara itu, bisnis interkoneksi turut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 2,4% YoY menjadi Rp5,0 triliun, yang dipicu oleh peningkatan trafik khususnya di segmen international wholesale voice.

    “Di tengah berbagai tantangan industri yangdinamis, Telkom terus mempercepat eksekusi strategi transformasi demi memperkuat daya saing dan menciptakan nilai jangka panjang. Kami percaya bahwa kecepatan dalam mengeksekusi transformasi menjadi kunci untuk memenangkan pasar digital yang sangat kompetitif saat ini. Selain itu, kami juga secara konsisten memperkuat penerapan tata kelola sebagai fondasi utama perusahaan, serta mendorong implementasi budaya kerja, Digital Ways of Working, yang menekankan pada keberanian dalam mengeksekusi untuk hasil terbaik, integritas terhadap etika, nilai, norma dan aturan yang berlaku, komitmen pada pelayanan yang terbaik, serta bertindak secara cepat, tepat, efektif, dan efisien dalam menghadapi perubahan,” ujar Dian Siswarini , Direktur Utama Telkom.

    Pada segmen Consumer (Mobile dan Fixed Broadband), Telkomsel selaku anak usaha Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp53,8 triliun. Digital Business tetap menjadi pendorong utama dengan menyumbang 90,6% dari pendapatan seluler, menegaskan komitmen Telkomsel terhadap optimalisasi nilai layanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, trafik data (data payload) mengalami peningkatan signifikan sebesar 20,1% menjadi 11.715.570 TB, yang menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan data berkualitas, seiring dengan tren konsumsi digital yang semakinm asif.

    Pendapatan dari IndiHome residensial (B2C) juga tercatat stabil dengan pertumbuhan 0,5% YoY. Total pelanggan IndiHome residensial (B2C) meningkat sebesar 10% YoY menjadi 10,1 juta pelanggan. Sedangkan total keseluruhan pelanggan IndiHome B2C dan B2B sebesar 11,3 juta pelanggan atau tumbuh 7,1% YoY. Sementara itu, total pelanggan seluler mencapai 158,4 juta pelanggan.

    Telkomsel terus memperkuat diferensiasi jaringan melalui ekspansi kapasitas untuk mendukung penggunaan layanan digital yang semakin meningkat. Hingga Juni 2025, Telkomsel mengoperasikan sebanyak 280.434 Base Transceiver Station (BTS), yang terdiri atas 229.214 BTS 4G dan 2.537 BTS 5G. Langkah ini menegaskan kesiapan perusahaan dalam mendorong perluasan layanan 5G serta memperkuat infrastruktur jaringan guna menghadirkan pengalaman digital yang lebih optimal bagi pelanggan.

    Kemudian segmen Enterprise, membukukan pendapatan sebesar Rp10,0 triliun. Telkom terus memperkuat kapabilitas di bidang bisnis Cloud, Digital IT Services, dan Cybersecurity, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemain teknologi global. Telkom fokus memperkuat digitalisasi segmen Pemerintah, pengembangan solusi digital untuk Large Enterprise, serta perluasan IndiBiz bagipasar UKM melalui Telkom Regional di seluruh Indonesia.

    Langkah ini memperkuat kapabilitas Telkomdalam mendukung transformasi digital pelanggan B2B. Berikutnya untuk segmen Wholesale and International, mencatat pendapatan sebesar Rp9,7 triliun atau tumbuh 4,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif bisnis infrastruktur digital, serta peningkatan pada layanan suara internasional(International Wholesale Voice).

    Lebih lanjut, Telkom terus mencatat kemajuan signifikan dalam mempersiapkan Infranexia, entitas infrastruktur fiber Telkom Group, menuju fase realisasi nilai berikutnya. Sebagai tonggak strategis, Infranexia diposisikan bukan sekadar aset, melainkan sebagai platform pertumbuhan yang siap untuk dikembangkan secara luas, dengan mandat yang jelas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas.

    Infranexia siap mendukung agenda konektivitas nasional sekaligus mendorong penciptaan nilai jangka panjang bagi TelkomGroup. Pada bisnis menara telekomunikasi, Mitratel sebagai anak usaha Telkom membukukan pendapatan positif sebesar Rp4,6 triliun dengan pertumbuhan sebesar 2,2% YoY.

    EBITDA tercatat sebesar Rp3,9triliun dan laba bersih sebesar Rp1,1 triliun, dengan margin EBITDA dan margin laba bersih masing-masing di angka 84% dan 23,8%.Pada paruh pertama 2025, Mitratel menambah 378 menara untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri menara telekomunikasi, dengan total kepemilikan mencapai 39.782 menara.

    Selain itu, Mitratel mencatat penambahan 1.039 tenant baru sehingga total tenant meningkat menjadi 60.907, serta meningkatkan rasio penyewaan (tenancy ratio) menjadi 1,53x. Perseroan juga terus memperkuat portofolio bisnisnya melalui penambahan 3.408 km kabel serat optik secara organik, menjadikan total panjang serat optik mencapai 54.447 km.

    Selanjutnya untuk bisnis Data Center dan Cloud, mencatat pendapatan sebesar Rp921 miliar. Hingga semester I 2025, Telkom mengoperasikan 35 data center dengan total kapasitas 44 MW untuk melayani segmen enterprise dan hyperscale, serta 2.420 rack untuk layanan edge data center. Data Center milik Telkom tersebar di 30 lokasi di Indonesia dan 5 lokasi internasional, termasuk di Singapura, Hong Kong, dan Timor Leste.

    NeutraDC selaku anak usaha Telkom, mengelola data center di 4 lokasi domestik dan 3 lokasi diSingapura. Tingkat utilisasi kapasitas data center NeutraDC mencapai sekitar 76%, yang didukung olehbasis pelanggan yang beragam, mencakup instansi pemerintah, perbankan, perusahaan besar, serta penyedia layanan cloud global.

    Seluruh fasilitas data center dirancang guna menjawab kebutuhan masadepan, termasuk daya tinggi yang dibutuhkan untuk perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI).Pada semester I 2025, realisasi belanja modal (capex) TelkomGroup sebesar Rp9,5 triliun atau 13,0%dari total pendapatan, mengalami penurunan sebesar 18,7% YoY.

    Penurunan rasio capex-to-revenue sejalan dengan strategi Telkom menerapkan fokus yang lebih tajam pada alokasi belanja modal guna memastikan bahwa baik belanja modal (Capex) maupun belanja operasional (Opex) digunakan dengan pendekatan berbasis pengembalian investasi.  Lebih dari 50% dari total capex dialokasikan untuk perluasan konektivitas digital, meliputi jaringan fiber optik, menara telekomunikasi, satelit, dan kabel laut bawah laut.

    Sisanya digunakan untuk mendukung pengembangan platform digital seperti data center dan layanan cloud, serta layanan digital lainnya. Dengan memprioritaskan infrastruktur yang kuatdan inovasi yang berkelanjutan, Telkom terus mendorong transformasi digital sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh Indonesia.

    #ElevatingYourFuture

     

    (*)

  • Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 

    Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 15:45 WIB

    Elshinta.com – PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH; IDX: ISAT) hari ini mengumumkan kinerja keuangan untuk kuartal kedua tahun 2025. 

    Di tengah situasi pasar yang menantang, perusahaan berhasil mempertahankan kinerja secara tangguh seraya melanjutkan perluasan infrastruktur jaringan, mempercepat inovasi yang inklusif di seluruh Indonesia, dan melanjutkan perjalanan transformasi perusahaan menjadi AI-TechCo.

    “Pada kuartal kedua tahun 2025, Indosat mencatat pendapatan sebesar Rp13,5 triliun, turun tipis sebesar 0,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku pelanggan di pasar serta dinamika industri yang terus berkembang,”Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Kamis (31/7/2025).

    Meski demikian, Indosat tetap mempertahankan profitabilitas yang konsisten dengan mencatatkan Laba Periode yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp1,024 triliun, sementara EBITDA tercatat  Rp6,4 triliun dengan margin EBITDA yang sehat sebesar 47,6 persen, didukung oleh pengelolaan biaya yang efisien dan disiplin operasional.

    Vikram Sinha mengatakan “Indosat terus menjaga komitmennya untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan dukungan dan dedikasi yang konsisten dari seluruh pihak yang terlibat. “Kami melanjutkan komitmen untuk berfokus pada keberlanjutan profitabilitas, peningkatan efisiensi operasional, dan terus berada pada transformasi menuju AI TechCo. Namun yang terpenting, kami tetap fokus pada tujuan besar kami: memberdayakan Indonesia melalui teknologi yang inklusif,”ujarnya.

    Pertahankan Kinerja Sekaligus Mendorong Inovasi dan Memberdayakan Indonesia.

    Di tengah tantangan, Indosat mampu mengelola biaya secara disiplin dan efisien di seluruh lini operasional. Rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) tercatat di angka Rp38,9 ribu, mencerminkan nilai layanan yang semakin relevan bagi pelanggan. 

    “Jumlah pelanggan tercatat mencapai 95,4 juta, sejalan dengan tren konsolidasi SIM secara keseluruhan. Sementara itu, trafik data terus menunjukkan pertumbuhan positif, naik 10,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, didorong oleh investasi berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur digital,” katanya lagi.

    Untuk memenuhi permintaan data yang terus berkembang, Indosat telah memperluas jaringan 4G dengan total lebih dari 203.000 BTS beroperasi, bertambah lebih dari 15.000 BTS selama paruh pertama tahun ini, mencerminkan momentum operasional yang solid sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap arah pertumbuhan digital Indonesia yang terus berkembang.

    Vikram Sinha menyebut, belanja modal (CAPEX) tercatat sebesar Rp7,5 triliun, dengan hampir sekitar 79 persen dialokasikan untuk mendukung inisiatif yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Perusahaan tetap menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung investasi jangka panjang, mengakhiri periode ini dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 0,49 kali, yang menunjukkan kestabilan finansial.

    Sebagai wujud komitmen terhadap inovasi yang inklusif, Indosat meresmikan AI Experience Center (AIEC) di Jayapura, Papua, membawa transformasi AI untuk masyarakat di wilayah yang kurang terlayani, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah ini mencerminkan tujuan besar Indosat untuk memberdayakan Indonesia sekaligus memastikan teknologi dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Ia juga menuturkan, Indosat juga mencatat tonggak strategis baru dengan menjadi mitra utama AI Center of Excellence, sebuah inisiatif nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi). Berkolaborasi dengan perusahaan teknologi global seperti NVIDIA dan Cisco, Indosat berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan AI di Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat ekosistem AI nasional, dengan fokus pada pengembangan talenta lokal, mendukung transformasi bisnis menuju perusahaan berbasis AI, serta mendorong inovasi. 

    “Perjalanan ini belum selesai. Kami optimis telah berada di jalur yang tepat dengan berfokus pada inovasi dan kolaborasi, serta komitmen untuk memberikan dampak yang nyata dan signifikan, tidak hanya bagi kemajuan bisnis, tetapi juga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Vikram seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (31/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Indosat (ISAT) Tertarik Ikut Lelang 1,4 GHz Jika Harganya Terjangkau

    Indosat (ISAT) Tertarik Ikut Lelang 1,4 GHz Jika Harganya Terjangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz jika biaya penggunaan pita rendah tersebut terjangkau.

    Sekadar informasi, dalam lelang frekuensi operator seluler diwajibkan membayar up front fee sebesar 2x nilai lelang dan biaya penggunaan frekuensi pada tahun tersebut.

    Sebagai contoh, Oktober 2022 Telkomsel memenangkan lelang pita frekuensi 2,1 GHz. Telkomsel harus membayar 3x dari nilai yang ditawarkan yaitu Rp605 miliar untuk 2×5 MHz. Artinya total biaya yang dibayarkan mencapai sekitar Rp1,8 triliun pada tahun pertama.

    Nilai tersebut yang diharapkan oleh  Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah dibuat lebih terjangkau. Danny belum tahu berapa nilai penawaran awal spektrum frekuensi 1,4 Ghz nanti. Namun, jika harga spektrum murah, Indosat tertarik untuk terlibat.

    “Kalau lelangnya murah  pastinya ikut,” kata Danny kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

    Mengenai investasi di pita 1,4 GHz yang relatif besar, karena ada tambahan perangkat di modul base transceiver station (BTS) dan ekosistem yang belum matang, Danny mengatakan perusahaan masih melakukan perhitungan.

    Dia mengatakan perusahaan mendukung misi pemerintah Indonesia yang ingin meningkatkan penetrasi internet tetap yang terjangkau di Tanah Air

    “Supporting pemerintah dalam meningkatkan penetrasi internet yagg terjangkau,” kata Danny.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka lelang seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access) guna memperluas jangkauan internet tetap dan mendukung pemerataan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas tetap yang andal dan terjangkau, khususnya di daerah yang belum terlayani secara optimal.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, dilansir Selasa (29/7/2025).

    Pelaksanaan seleksi ini berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 337 Tahun 2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025 yang menetapkan pita frekuensi selebar 80 MHz (1432–1512 MHz) di 3 (tiga) regional sebagai objek seleksi.

    Seleksi diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin sesuai persyaratan.

    Tahapan seleksi akan dilaksanakan secara objektif dan transparan, melalui mekanisme evaluasi administrasi dan evaluasi komitmen pengembangan jaringan dan layanan.

    Komitmen penyediaan layanan tersebut akan menjadi acuan dalam pengawasan dan evaluasi pasca-penetapan pemenang seleksi.

    Pemerintah memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

    “Fokus kami adalah memastikan pita frekuensi ini dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan internet berbasis jaringan pitalebar tetap, termasuk di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal,” jelasnya.

  • Moratelindo (Mora) Realistis soal Lelang 1,4 GHz, Singgung BHP hingga Bolt

    Moratelindo (Mora) Realistis soal Lelang 1,4 GHz, Singgung BHP hingga Bolt

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo) masih mengkaji secara internal keterlibatan dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Beberapa hal seperti kematangan ekosistem hingga biaya frekuensi jadi sorotan. 

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo, Resi Y Bramani, mengatakan perusahaan masih memantau besaran upfront fee dan perhitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi tahunan dari pita 1,4 GHz. 

    Biaya frekuensi yang besar akan membebani keuangan perusahaan. Di sisi lain, manfaat dari spektrum tersebut belum pasti bagi kinerja perusahaan. 

    Moratelindo menilai secara ekosistem perangkat pendukung seperti base station dan customer premises equipment (CPE) untuk spektrum 1,4 GHz belum sepenuhnya tersedia di pasar Indonesia. 

    Dia juga menyebut spektrum 1,4 GHz berpotensi mengalami interferensi dengan spektrum lain seperti satelit dan navigasi penerbangan.

    “Kemudian harga layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah nanti, takutnya tidak mencakup biaya operasional, dan persaingan dengan Starlink. Kami khawatir akan bernasib seperti Bolt saja,” kata Resi kepada Bisnis, Senin (29/7/2025).

    Bolt merupakan merek layanan BWA milik (PT Internux) dan First Media. Layanan ini tutup dan  pada 2018 Komdigi menarik frekuensi mereka di pita 2,3 GHz karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran BHP. Mereka gagal bersaing dengan layanan seluler.  

    Meski begitu, Moratelindo tetap menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah dalam memperluas akses internet di seluruh wilayah Indonesia dengan beragam teknologi. Terlebih rencana tersebut pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

    Ilustrasi pekerja memperbaikin kabel serat optik

    Dari sisi regulasi, Moratelindo memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah untuk dapat mengikuti seleksi frekuensi 1,4 GHz. Seperti halnya pemegang Izin Jaringan Tetap Tertutup Packet Switched berbasis Fiber Optic (FO), pemegang Izin Jaringan Tetap Terestrial FO, penyelenggara Internet Service Provider (ISP), dan memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61200. 

    Namun demikian, Resi mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan final terkait keikutsertaan. Dia mengatakan, keputusan tersebut masih akan didiskusikan secara menyeluruh dengan jajaran direksi.

    “Saat ini saya masih belum bisa jawab, apakah nanti Moratelindo akan mengikuti seleksinya atau tidak, mengingat belum ada keputusan yang bulat bersama dengan direksi lain,” katanya. 

    Di sisi lain. Resi menuturkan peluang mengikuti seleksi ini dapat menjadi nilai tambah bagi Moratelindo karena dapat memperluas portofolio perusahaan sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang lebih lengkap. 

    Lebih lanjut, Resi bilang, apabila akhirnya memutuskan untuk mengikuti seleksi dan menjadi pemenang, Moratelindo telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan spektrum ini. Salah satunya dengan memanfaatkan aset jaringan yang sudah tersebar luas.

    Resi menjelaskan jaringan kabel fiber optik milik Moratel Group telah tersebar di berbagai wilayah, begitu juga dengan node dan point of presence (PoP) yang ada. Infrastruktur yang sudah ada ini akan dioptimalkan untuk mendukung penggelaran base transceiver station (BTS) berbasis 1,4 GHz.

    Selain itu, Moratelindo juga berencana memanfaatkan basis data pelanggan layanan fiber-to-the-home (FTTH) yang telah dimiliki untuk menawarkan paket layanan baru yang lebih fleksibel dan menarik.

    Dari sisi kemitraan, perusahaan akan membuka peluang kerja sama strategis dengan penyelenggara ISP lain agar bisa memanfaatkan jaringan 1,4 GHz bersama. Sinergi ini dinilai akan mempercepat penetrasi layanan ke berbagai segmen pasar.

    Tidak hanya itu, Moratelindo juga akan mengembangkan layanan-layanan bernilai tambah, seperti solusi berbasis Internet of Things (IoT), layanan cloud computing, dan keamanan siber.

    Guna memperkuat ekosistem teknologinya, Moratelindo juga akan menggandeng vendor penyedia perangkat BTS dan Customer Premises Equipment (CPE) yang dibutuhkan untuk penggelaran jaringan 1,4 GHz. 

    “Ketika kami memutuskan untuk mengikuti seleksinya dan dipilih sebagai pemenang, sudah pasti kami harus menyiapkan segalanya untuk sumber daya manusia (SDM)-nya, ekosistemnya, belanja modal (capital expenditure/ CAPEX), belanja operasional (operational expenditure/ OPEX), dan sebagainya,” kata Resi.

    Sebagai informasi, Komdigi resmi membuka seleksi pengguna pita frekuensi 1,4 GHz pada 28 Juli 2025. Para penyelenggara telekomunikasi yang ingin mengikuti lelang diberikan waktu sejak 28 Juli hingga 11 Agustus 2025 untuk menyiapkan persyaratan yang diminta.

  • Asosiasi Telekomunikasi Keluhkan Beban Trafik Whatsapp Cs yang Makin Berat

    Asosiasi Telekomunikasi Keluhkan Beban Trafik Whatsapp Cs yang Makin Berat

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengeluhkan beban trafik yang makin tinggi dari layanan over the top (OTT) seperti Whatsapp, Instagram dan lain sebagainya.

    Pengusaha telekomunikasi mengusulkan agar dibentuk regulasi yang mengatur kerja sama antara OTT dengan perusahaan telekomunikasi agar beban yang dipikul terbagi rata.

    Wakil Ketua Umum Atsi Merza Fachys mengatakan saat ini baik operator telekomunikasi nasional maupun industri penyiaran menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya trafik dari layanan Over-The-Top (OTT).

    Khusus untuk operator telekomunikasi, lanjut Merza, panggilan suara dan video berbasis internet sangat membebani jaringan yang dibangun operator telekomunikasi nasional. Kondisi ini semakin diperparah dengan layanan OTT yang menggerus layanan operator telekomunikasi. Contohnya, layanan OTT voice dan video call yang mereka sediakan sudah menggerus layanan legacy (voice) milik operator telekomunikasi.

    Layanan OTT, kata Merza,  mendominasi trafik pada layanan data. Tingginya trafik memaksa operator telekomunikasi untuk berinvestasi dan meningkatkan kapasitas agar layanan OTT dapat berjalan prima. Padahal, kehadiran layanan OTT dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh operator telekomunikasi tidak sebanding dengan investasinya. 

    Selama ini, penyedia layanan OTT tidak memberikan kontribusi positif baik bagi negara maupun operator telekomunikasi yang sudah membangun jaringan infrastruktur yang menopang bisnis mereka.

    “Komdigi dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk mencarikan solusi. Misalnya dibuat regulasi mengenai kewajiban kerja sama,” kata Merza, dikutip Senin (28/7/2025).

    Dia mengatakan pengaturan dibutuhkan agar terwujud sinergi yang positif antara ekosistem digital dan operator telekomunikasi. Kewajiban kerja sama ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan layanan telekomunikasi di Indonesia. 

    “Jika tak segera diregulasi, maka kondisi operator telekomunikasi akan semakin memprihatinkan sehingga membawa dampak langsung pada kualitas layanan bagi masyarakat dan pendapatan negara,” kata Merza.

    Teknisi meningkatkan kapasitas di salah satu site BTS yang mulai padat

    Merza menuturkan hakikatnya pemerintah sudah memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk mengatur OTT, sebagaimana diatur dalam PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), serta turunannya PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 15 ayat (6) PP 46/2021 memberikan kewenangan kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk melakukan pengelolaan trafik, sepanjang untuk memenuhi kualitas layanan atau kepentingan nasional.

    Dia menekankan kembali perusahaan telekomunikasi tidak meminta layanan WhatsApp Call dibatasi, melainkan penataan ekosistem digital dan telekomunikasi agar lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

    “Jadi, sebenarnya pengelolaan trafik ini bukan hal yang baru karena sudah ada dalam regulasi PP Postelsiar dan turunannya. Namun, hingga saat ini penegakan aturan terhadap regulasi tersebut belum dilakukan,” kata Merza.

    Kerja Sama Eksisting

    Dia menjelaskan saat ini penyelenggara telekomunikasi telah memiliki kerja sama dengan OTT, namun kerja sama yang ada bukan merupakan bentuk fair share.

    Dalam implementasinya, perlu dilakukan asesmen bentuk kerja sama  yang dapat dijadikan sebagai fair share oleh penyedia OTT atas nilai ekonomi yang telah diperoleh dalam memanfaatkan infrastruktur digital yang telah dibangun dan disediakan penyelenggara telekomunikasi.

    ATSI mendorong agar Kementerian Komunikasi dan Digital segera membuka forum pembahasan bersama antara regulator dan pelaku industri untuk menyusun strategi penataan OTT yang komprehensif, agar tak terjadi eksploitasi sepihak terhadap infrastruktur telekomunikasi nasional.

    Dia menambahkan layanan OTT yang saat ini ada bukanlah penyelenggara yang berada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. OTT tidak bisa terus berada tanpa regulasi, sementara operator diikat oleh berbagai kewajiban. 

    “Ini bukan semata soal bisnis, tapi keberlanjutan untuk menyediakan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga saat ini waktu yang tetap untuk mengatur OTT di Indonesia,” kata Merza.

    Selain menyoroti aspek kesetaraan industri, ATSI mengingatkan, penataan OTT berkaitan erat dengan perlindungan konsumen.

    Maraknya penipuan digital melalui aplikasi OTT seperti WhatsApp dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari modus pengambilalihan akun, tautan undangan palsu, hingga penipuan berkedok lowongan kerja, menjadi bukti nyata ekosistem OTT saat ini belum memiliki mekanisme akuntabilitas yang memadai di tingkat nasional.

    “Dalam kasus-kasus tersebut, masyarakat Indonesia menjadi korban, namun tidak ada kejelasan jalur pelaporan atau pemulihan yang efektif karena penyedia OTT tidak memiliki kehadiran hukum langsung di Indonesia,” kata Merza.