Xcloud.id

Grup Musik: BTS

  • Inovasi 5G In The Box Telkomsel Raih Penghargaan dari Kemenperin

    Inovasi 5G In The Box Telkomsel Raih Penghargaan dari Kemenperin

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2025 kepada Telkomsel dalam kategori Teknologi Jasa Industri, atas inovasi 5G in The Box. Penghargaan ini diumumkan dalam acara resmi di Jakarta International Convention Center, Rabu (17/9).

    Kegiatan ini bertepatan dengan agenda Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap lebih dari 60 pelaku industri yang berhasil menghadirkan teknologi rintisan yang berdampak nyata bagi kemajuan industri nasional.

    Direktur Sales Telkomsel Stanislaus Susatyo menyebutkan penghargaan tersebut adalah bukti nyata bahwa inovasi teknologi yang relevan dan berdampak dapat mempercepat transformasi digital industri Indonesia.

    “‘5G in The Box’ adalah wujud komitmen Telkomsel dalam mendukung hal tersebut, khususnya sektor Manufaktur, Pertambangan, serta Transportasi & Logistik, selaras dengan visi dan strategi utama Making Indonesia 4.0 dan visi Indonesia Emas 2045.” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Telkomsel melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise menghadirkan beragam solusi digital untuk berbagai sektor. Jaringan andal yang dimiliki kini dapat dimanfaatkan oleh industri manufaktur, pertambangan, logistik, hingga kawasan industri yang membutuhkan konektivitas privat, cepat, dan aman.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Telkomsel meluncurkan inovasi 5G in The Box. Teknologi ini berupa perangkat jaringan 4G/5G yang private, portable, independent, dan secure, serta dapat diimplementasikan secara cepat dan fleksibel di berbagai lokasi.

    Fitur di dalamnya mencakup portable network, edge computing terintegrasi, hingga layanan jaringan prioritas. Dengan begitu, pelaku industri bisa mendapatkan jaringan luas, andal, dan aman melalui layanan eMBB, URLLC, dan mMTC.

    Dengan mobilitas tinggi, 5G in The Box cocok digunakan di pabrik, gudang, area tambang, wilayah terpencil, daerah rawan bencana, hingga acara berskala besar. Solusi ini bahkan terbukti meningkatkan 25% efisiensi sektor logistik dan mengurangi biaya operasional dengan peningkatan pemanfaatan material hingga 80%.

    Selain itu, inovasi ini juga mendukung prinsip industri hijau. Dampaknya terlihat dari pengurangan penggunaan kertas hingga 40%, yang berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan.

    Satyo menambahkan, melalui ‘5G in The Box’, Telkomsel memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi para pelaku industri dalam menghadirkan konektivitas yang andal, aman, dan fleksibel.

    “Solusi ini kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional dengan dampak yang nyata di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertambangan, serta transportasi dan logistik,” pungkasnya.

    Telkomsel terus memperkuat jaringan 5G yang kini telah menjangkau puluhan kota di Indonesia. Dengan lebih dari 3.000 BTS 5G aktif dan jutaan pelanggan, Telkomsel berkomitmen mendorong transformasi digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

    (anl/ega)

  • Menilik Penyebab Lelang 1,4 GHz Diabaikan Telkomsel hingga XLSmart (EXCL)

    Menilik Penyebab Lelang 1,4 GHz Diabaikan Telkomsel hingga XLSmart (EXCL)

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) memutuskan untuk tidak ikut tahap lanjut lelang frekuensi 1,4 GHz. Telkomsel mundur lebih awal, diikuti oleh XLSMART dan Indosat pada tahap pemenuhan persyaratan. Lantas apa penyebabnya?

    Untuk diketahui, frekuensi 1,4 GHz adalah frekuensi tengah yang memiliki keunggulan cakupan luas. Artinya, 1 BTS dapat menjangkau wilayah yang lebih lebar dibandingkan pita di atasnya seperti 1,8 GH, 2,1 GHz dan 2,3 GHz. Namun menurut GSMA, ekosistem teknologi ini tidak matang di global.

    Dalam menjaring pemenang, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kemudian membagi pita 1,4 GHz menjadi 3 zona wilayah, yang secara garis besar antara Sumatra, Pulau Jawa, dan Bali & Nusa Tenggara. Harga dasar masing-masing wilayah berbeda-beda.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti mekanisme seleksi yang memang mengharuskan operator memenuhi sejumlah persyaratan teknis maupun administratif.

    Dia berpendapat mundurnya operator besar bisa terjadi karena berbagai alasan. Menurutnya, ada yang memang mundur setelah mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen seleksi. Namun, lanjut dia, biasanya ada juga yang memang tidak memenuhi syarat dan dokumen tidak lengkap. 

    “Seperti bank garansi untuk lelang, memiliki izin yang sesuai, dan proposal teknis serta keuangan jika memenangkan seleksi. Kalau tersisa tiga artinya ya mereka yang benar-benar berminat dan memenuhi syarat untuk lanjut ke seleksi selanjutnya,” katanya, kepada Bisnis pada Rabu (1/10/2025).

    Meski demikian, Heru menilai implementasi jaringan 1,4 GHz bukanlah hal yang mudah. Pasalnya membutuhkan jaringan yang nantinya harus dikombinasikan dengan teknologi nirkabel. 

    BTS Internet

    Berbeda dengan seluler, jangkauan 1,4 GHz terbatas sehingga lebih mengandalkan jaringan berbasis serat optik. Dia menambahkan, meski tiga peserta yang tersisa dinilai cukup kuat, tantangan tetap ada terutama dalam menjangkau wilayah timur Indonesia.

    “Dari ketiga peserta saya melihat cukup kuat untuk bersaing, dan kita harapkan bisa memberikan layanan internet dengan kecepatan tinggi dan murah, yang disebut Rp100 ribu. Hanya memang untuk Timur Indonesia tidak semua siap,” kata Heru.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo menilai frekuensi 1,4 GHz memiliki potensi besar meskipun saat ini belum banyak dimanfaatkan.

    “Pita frekuensi 1.4GHz salah satu pita mid-band [1 GHz – 6 GHz] dari IMT. Cepat atau lambat, pabrikan handphone akan memasukkan pita frekuensi ini ke dalam produknya. Dari hal ini, pada dasarnya yang tepat untuk memanfaatkannya adalah operator selular,” kata Agung.

    Menurutnya, ada tiga kondisi umum yang harus dipenuhi industri dalam memanfaatkan pita frekuensi ini, yakni kemampuan modal besar untuk menggelar jaringan, kemampuan mematuhi regulasi, serta kemampuan mengikuti perkembangan teknologi.

    “Ketika operator selular mundur dari lelang, boleh jadi terkait pertimbangan bisnis saat ini, semisal belum matangnya ekosistem 1.4GHz,” tambahnya.

    Tak Masuk Rencana Bisnis

    PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk memutuskan untuk tidak melanjutkan proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access/BWA) tahun 2025.

    Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART Alvin Aslam menyampaikan, keputusan tersebut didasari oleh sejumlah pertimbangan internal perusahaan.

    “XLSMART memutuskan untuk tidak melanjutkan proses lelang, dengan pertimbangan prioritas dan ketidaksesuaian dengan rencana bisnis XLSMART,” ujar Alvin.

    Petugas memperbaiki pemancar di salah satu menara telekomunikasi

    Sebelumnya, terdapat tujuh penyelenggara telekomunikasi yang mendaftar sebagai calon peserta seleksi dengan mengambil dokumen seleksi pada 11–20 Agustus 2025. Mereka adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Seluler, dan PT Eka Mas Republik.

    Dari tujuh calon peserta tersebut, hanya lima yang menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan pada 23 September 2025, yakni PT Eka Mas Republik, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Indosat Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

    Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan pada hari yang sama, pukul 14.00–16.00 WIB, disaksikan perwakilan masing-masing peserta.

    Dokumen para peserta ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hasil pemeriksaan menunjukkan PT Eka Mas Republik, PT Telemedia Komunikasi Pratama, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dinyatakan lengkap. Sementara itu, PT Indosat Tbk dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk dokumennya tidak lengkap dan akhirnya menyatakan pengunduran diri.

    Dengan demikian, dari tujuh perusahaan yang mengambil dokumen seleksi, kini hanya tiga yang tersisa untuk melanjutkan ke tahap lelang harga, yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Eka Mas Republik, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Mereka akan bersaing memperebutkan pita frekuensi 1,4 GHz yang terbagi ke dalam tiga zona.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan proses seleksi akan berlanjut sesuai ketentuan. 

    “Sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar [Broadband Wireless Access] Tahun 2025, maka berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, proses seleksi dilanjutkan ke tahapan lelang harga,” tulis Komdigi dalam laman resminya, Rabu (1/10/2025).

    Adapun, tahapan lelang harga dijadwalkan berlangsung mulai Senin, 13 Oktober 2025, melalui sistem e-Auction. Peserta yang tidak lolos evaluasi administrasi tetap memiliki hak untuk menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi tersebut. 

    Sanggahan dapat diajukan secara daring melalui sistem e-Auction paling lambat Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB, dengan melampirkan bukti yang memperkuat sanggahan.

    Diberitakan sebelumnya, dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang mengambil dokumen seleksi, hanya lima yang mengajukan dokumen permohonan, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Indosat Tbk., PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, dan PT Eka Mas Republik.

    Namun, dalam proses pemeriksaan dokumen pada 23 September 2025, Indosat dan XL Smart memutuskan mundur. 

    Alhasil, hanya tersisa tiga peserta, yaitu Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama (anak usaha WIFI), dan Eka Mas Republik, yang akan bersaing memperebutkan pita 1,4 GHz yang terbagi dalam tiga zona.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan seleksi telah memasuki tahap lelang harga yang akan dimulai pada Senin, 13 Oktober 2025 melalui sistem e-Auction. Peserta juga masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi administrasi paling lambat Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB.

  • Prabowo Mau Tebar 330.000 Smart TV, Ketersediaan Perangkat dan Instalasi Disorot

    Prabowo Mau Tebar 330.000 Smart TV, Ketersediaan Perangkat dan Instalasi Disorot

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) meniliai ketersediaan perangkat dan instalasi menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah jika ingin menebar 330.000 Smart Tv ke seluruh Indonesia. 

    Kepala Bidang Media ASSI Firdaus Adinugroho Firdaus mengatakan tantangan terbesar program Smart Tv 330.000 bukan pada kapasitas satelit, melainkan pada ketersediaan perangkat penerima dan instalasinya. 

    Dia menyarankan pemerintah segera menghitung kebutuhan kapasitas, menyusun standar sistem, melakukan pengadaan perangkat, serta menyiapkan kontrak kapasitas agar program berjalan lancar.

    “Jika perlu, berikan insentif bagi perakit perangkat lokal serta skema pembiayaan instalasi di daerah terpencil,” kata Firdaus kepada Bisnis, Sabtu (27/9/2025).

    Dia menambahkan, ASSI siap mengambil peran dengan memfasilitasi technical working group yang melibatkan operator satelit, integrator VSAT, vendor STB, dan dinas pendidikan untuk menyusun standar praktik instalasi.

    Dia mengatakan pihaknya belum mengetahui secara detail mekanisme distribusi konten Smart TV tersebut. Namun, secara teknis, konten dapat disalurkan melalui siaran televisi satu arah maupun jalur dua arah layaknya internet.

    “Saya yakin, baik satu arah maupun dua arah, kapasitas satelit kita mencukupi. Untuk layanan dua arah, satelit semestinya hanya menjadi pendukung jika di suatu daerah tidak tersedia jaringan terestrial,” kata Firdaus

    Adapun satelit Indonesia yang tersedia antara lain SATRIA-1, Palapa, Telkom-3S, Nusantara Satu, BRIsat, dan LAPAN A3.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pemerintah menyiapkan distribusi 330.000 layar digital pintar ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Teknologi ini akan menayangkan materi pembelajaran dengan konten terbaik, termasuk yang berbasis animasi.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan akan menyiapkan konektivitas andal dan merata untuk mendukung digitalisasi pendidikan melalui layar digital pintar.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi Wijaya Kusumawardhana mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai opsi konektivitas. Untuk wilayah perkotaan, digunakan jaringan serat optik. Sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan memanfaatkan Satelit Multifungsi SATRIA-1.

    “Kalau tidak bisa dengan fiberisasi, kita pakai BTS. Paling tidak, kita menyediakan juga satelit dengan parabola,” kata Wijaya dikutip dari Antara, Minggu (21/9/2025).

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mencatat, per Juni 2025 kapasitas SATRIA-1 telah terpakai 70% untuk internet di puluhan ribu titik, menyisakan 30% untuk peningkatan kapasitas dan menjaga kualitas layanan. Infrastruktur ini nantinya akan dikonfigurasi dengan program Smart TV yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena ini untuk Smart TV, tentunya kita lihat konfigurasinya dan akan disesuaikan,” ujar Wijaya.

    Ia menambahkan, Komdigi juga akan melibatkan operator telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

  • Pernah Pinjam Uang Jimin BTS, Lee Jin Ho Kini Ditangkap karena DUI

    Pernah Pinjam Uang Jimin BTS, Lee Jin Ho Kini Ditangkap karena DUI

    JAKARTA – Komedian dan bintang televisi Lee Jin Ho ditangkap kepolisian karena ketahuan menyetir dalam keadaan mabuk (driving under influence/DUI). Ia menyetir dengan jarak 100 km dari Incheon ke Yangpyeong di bawah pengaruh alkohol.

    Mengutip Munhwa Ilbo, kepolisian menerima laporan bahwa ia menyetir dalam keadaan mabuk. Ketika diperiksa, kadar alkohol dalam darahnya mencapai 0,11% yang artinya ia benar-benar melakukan DUI.

    Selain itu, surat izin mengemudi (SIM) miliknya juga disita polisi selama setahun. Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan investigasi.

    Lee Jin Ho juga meminta tes darah untuk mengetahui dan menentukan kadar alkohol dalam dramanya.

    Sebelumnya, Lee Jin Ho menghebohkan publik karena ketahuan melakukan judi online dengan meminjam uang dari beberapa rekan kerjanya.

    Jimin BTS menjadi salah satu korbannya yang mana Lee Jin Ho meminjam sebesar 100 juta Won namun tidak kunjung membayarnya.

    Komedian Lee Soo Geun juga menjadi salah satu korban dengan meminjam sebesar 10 juta Won.

    Sejak kejadian itu, Lee Jin Ho tidak aktif di beberapa acara yang ia bintangi sebagaimana ia mengikuti pemeriksaan kepolisian. Kini, ia kembali menjalani proses pemeriksaan bersama pihak berwajib.

  • 100.000 HP Jahat ‘Kepung’ Gedung PBB, New York Terancam Lumpuh

    100.000 HP Jahat ‘Kepung’ Gedung PBB, New York Terancam Lumpuh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat membongkar upaya mengacaukan sistem komunikasi di Kota New York selama berlangsungnya Sidang Umum PBB.

    Menurut Politico, paspampres AS yang dikenal sebagai US Secret Service menemukan jaringan telekomunikasi tersembunyi yang terpasang di penjuru kota New York. Jaringan tersembunyi itu mampu membuat seluruh BTS lumpuh dan mengganggu panggilan telepon darurat 911.

    Infrastruktur di balik jaringan tersembunyi terdiri dari lebih dari 300 server SIM dan lebih dari 100.000 kartu SIM, yang berlokasi di area radius 35 KM dari markas PBB. Penyelidik dari Secret Services menyatakan sistem itu mampu mematikan seluruh layanan seluler di New York. Infrastruktur itu bisa mengirim 30 juta SMS dalam semenit.

    Server yang ditemukan berfungsi seperti HP. Mereka bisa difungsikan untuk mengirim SMS dan melakukan panggilan telepon secara massif sehingga jaringan seluler kewalahan.

    Pejabat pemerintah AS menyatakan temuan oleh Secret Services menandakan ancaman baru yang “tak kasat mata” di saat kota New York dipenuhi oleh diplomat dan pemimpin negara. Jaringan itu terungkap dalam upaya penyelidikan oleh Secret Services tas ancaman telekomunikasi dengan target pejabat tinggi pemerintah.

    “Ini bisa melumpuhkan menara BTS, sehingga orang-orang tak bisa berkomunikasi. Anda tak bisa mengirim SMS, atau menggunakan HP Anda. Bersamaan dengan berbagai peristiwa lain terkait Sidang Umum PBB, bayangkan saja. Ini bisa jadi bencana,” kata Matt McCool dari Secret Service.

    Namun, pejabat pemerintah menyatakan mereka tidak menemukan bukti jaringan itu dibangun untuk mengganggu berjalannya Sidang Umum PBB.

    Analisis forensik, jelas McCool, masih dalam tahap sangat awal. Namun, ia menduga jaringan digunakan oleh pelaku untuk mengirim pesan rahasia ke kelompok kejahatan, kartel kriminal, atau kelompok teroris.

    “Kami harus melakukan forensik 100.000 HP, yaitu semua panggilan telepon, semua SMS, apapun terkait komunikasi,” katanya.

    Agen yang menemukan lokasi itu melaporkan sederet rak dan server yang bertumpuk berbaris penuh dengan kartu SIM. Selain lebih dari 100.000 kartu SIM sudah aktif, agen juga menemukan masih banyak perangkat yang belum “dihidupkan.” McCool menyatakan infrastruktur tersebut masih punya kapasitas untuk ditingkatkan hingga 3 kali lipat.

    “Misi pelindungan Secret Service adalah pencegahan. Penyelidikan ini menunjukkan potensi penjahat yang bisa mengancam objek perlindungan kami. Kami akan selidiki, lacak, dan bongkar,” kata Direktur Secret Service Sean Curran.

    Kepala negara dan pemerintahan dari 150 negara beserta ratusan perwakilan dan diplomat sedang berada di New York untuk mengikuti KTT Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung dari 23-27 September 2025, dan rangkaian acara di sekitarnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Momen Pandawara dan Telkom Bersih-bersih Sungai Penuh Sampah

    Momen Pandawara dan Telkom Bersih-bersih Sungai Penuh Sampah

    Jakarta –

    Telkom mengungkapkan komitmen perkembangan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Untuk mencapai target tersebut, perusahaan plat merah ini menggandeng Pandawara Group.

    Melalui Telkom Regional II Banten, Jabotabek, dan Jawa Barat, komitmen tersebut diimplementasikan dengan aksi bersih-bersih sungai di sungai Cioray, Bandung dalam rangkaian program GoZero%. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati World Clean Up Day (20 September) dan Hari Sungai Sedunia (22 September).

    Sungai Cioray dipilih karena merupakan salah satu aliran yang menyumbang sampah signifikan ke Sungai Citarum, salah satu sungai terpenting di Indonesia. Aksi ini mempertegas komitmen Telkom dalam melestarikan lingkungan secara nyata, diantaranya dengan menjaga kebersihan sungai dan mendorong kesadaran lingkungan.

    “Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Telkom dapat terus menjaga sustainable business-nya dan sustainable untuk care pada ekosistem,” ujar Edie Kurniawan, EVP Telkom Regional II, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Aksi River Clean Up ini melibatkan sekitar 75 peserta, terdiri atas manajemen Telkom, karyawan, mahasiswa Telkom University, serta Pandawara Group – gerakan pemuda asal Bandung yang telah dikenal luas secara nasional.

    Melibatkan Pandawara karena selama ini aktif membersihkan sungai, pantai, dan ruang publik, dengan rekam jejak lebih dari 200 titik aksi bersih di berbagai wilayah Indonesia, melibatkan ribuan relawan, serta mengumpulkan lebih dari 1.000 ton sampah. Popularitas mereka di media sosial menjadikan Pandawara sebagai kekuatan inspiratif yang mampu menggerakkan partisipasi publik dalam skala luas.

    Telkom Gandeng Pandawara Group Gelar River Clean Up di Bandung, Selaraskan Momentum World Clean Up Day & Hari Sungai Sedunia. Foto: Telkom

    Di kesempatan yang sama, Gunawan Wasisto C.A (VP Sustainability Telkom Indonesia), bersih-bersih sungai ini diharapkan akan berdampak pada ekosistem yang lebih besar. Disampaikan, ini juga merupakan program Go Zero di Telkom Indonesia, program ESG yang fokus ke aspek lingkungan.

    “Fokus pada bagaimana kita sangat konsen melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi, dan bagaimana kita meminimalkan limbah,” katanya.

    Melalui aksi bersih sungai ini, Telkom mengatakan bahwa transformasi digital harus berjalan seiring dengan keberlanjutan. River Clean Up bersama Pandawara bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi juga wujud nyata sinergi antara perusahaan, komunitas, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung tercapainya target pengelolaan sampah nasional: 30% pengurangan timbulan dan 70% penanganan sampah sesuai target Indonesia Bersih Sampah 2025 yang dicanangkan KLHK.

    Dua Pilar Utama Telkom sebagai National Sustainability Platform

    Dalam implementasinya, Telkom menerapkan Digital Connectivity menjadi pilar utama dalam mendorong inklusi digital nasional. Melalui infrastruktur jaringan backbone serat optik, layanan mobile broadband, dan satelit yang dimiliki, Telkom memastikan ketersediaan akses konektivitas yang merata di seluruh Indonesia hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

    Lebih dari itu, Telkom juga merancang dan mengembangkan infrastruktur digital dengan menerapkan prinsip sustainability sebagai langkah konkret Telkom dalam menjaga masa depan Indonesia yang inklusif, hijau, dan berdaulat secara digital.

    Pada pilar kedua, Digital Platform & Ecosystem Services hadir sebagai pilar transformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Melalui penyediaan layanan data center, cloud, big data, AI, dan cybersecurity, Telkom berupaya untuk memenuhi kebutuhan industri sektor publik, maupun pelaku bisnis dengan tetap menerapkan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik.

    Lebih lanjut, Telkom menegaskan akan terus menerapkan prinsip keberlanjutan dalam membangun infrastruktur green data center, BTS ramah lingkungan, hingga modernisasi jaringan dengan prinsip efisiensi energi dan circular economy sebagaimana tujuan pencapaian Net Zero Emission Scope 1 & 2 pada 2030.

    Melalui program GoZero%, Telkom juga berfokus pada program pelestarian lingkungan yang mencakup konservasi hutan, rehabilitasi ekosistem laut, penanaman mangrove, dan pengelolaan limbah kabel optik.

    Selain itu, Telkom juga menghadirkan ekosistem digital yang terintegrasi berbagai sektor, mulai dari platform marketplace PaDi UMKM yang mempertemukan UMKM dengan pelanggan BUMN, telemedicine yang memperluas akses layanan kesehatan, digitalisasi pendidikan, hingga layanan digital lifestyle yang mendorong gaya hidup positif dan produktivitas.

    Dari sisi sosial, Telkom mendorong transformasi digital yang inklusif lewat literasi digital, pemberdayaan UMKM, hingga layanan ramah disabilitas, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh akses digital.

    (agt/fay)

  • Kawal 330.000 Smart Tv Sekolah, Kapasitas Cukup?

    Kawal 330.000 Smart Tv Sekolah, Kapasitas Cukup?

    Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah mendistribusikan 330.000 layar digital pintar (Smart TV) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadapi tantangan besar dari sisi infrastruktur, khususnya ketersediaan kapasitas satelit.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai kapasitas Satelit Satria-1 saat ini belum mencukupi untuk menopang kebutuhan program pendidikan digital tersebut.

    “Satelit memang solusi ideal untuk wilayah 3T [tertinggal, terdepan, terluar], tetapi untuk skala sebesar ini, kemungkinan kapasitasnya terbatas sangat tinggi,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Minggu (21/9/2025).

    Sekadar informasi, Satria-1 memiliki kapasitas sekitar 150 Gbps. Pada Juni 2025, sekitar 70% dari kapasitas tersebut telah terpakai. Artinya sisa kapasitas pada saat itu sekitar 45 Gbps. 

    Sementara itu belum diketahui berapa besar bandwidth yang akan terpakai jika Satria-1 juga dialokasi untuk kebutuhan Smart TV untuk sekolah. .

    Heru mengingatkan tanpa penambahan satelit atau optimalisasi infrastruktur lain seperti BTS, program ini berisiko tersendat. 

    Dia menilai kapasitas satelit saat ini belum cukup untuk menjamin kelancaran distribusi konten pendidikan ke seluruh sekolah. 

     “Program tersebut menuntut bandwidth besar untuk konten interaktif seperti animasi, yang jelas-jelas menguras sumber daya satelit,” imbuh Heru.

    Alternatif

    Dia juga menekankan pentingnya kombinasi infrastruktur agar distribusi konten pendidikan berjalan lancar. Misalnya, dengan memanfaatkan kapasitas satelit milik penyelenggara telekomunikasi lain. Namun, untuk itu perlu disediakan perangkat VSAT di wilayah yang membutuhkan, serta alokasi anggaran untuk menyewa kapasitas satelit swasta.

    Selain itu, Heru menambahkan, pemanfaatan BTS maupun jaringan serat optik juga bisa menjadi pilihan. Menurutnya, perlu ada pemetaan jelas mengenai wilayah yang menggunakan satelit, seluler, maupun serat optik.

    “Dan karena menggunakan jaringan yang tidak dimiliki pemerintah, maka sekali lagi harus ada anggaran sewanya jaringannya dan perangkat tambahan agar smart TV-nya bisa mendapat sinyal internet,” kata Heru.

    Pusat Gawet Satelit Satria-1

    Dia mengingatkan dampak serius bila hanya mengandalkan Satria-1, seperti layar digital pintar di sekolah pelosok akan terganggu, koneksi lambat, konten animasi macet, dan akses pendidikan digital timpang, khususnya di wilayah 3T. 

    “Masalah infrastruktur ini bukan hanya soal teknis, tapi ancaman terhadap visi pemerataan pendidikan yang digagas Presiden Prabowo. Harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Heru menyarankan pemerintah harus agresif melibatkan operator telekomunikasi untuk menambah BTS, memperluas serat optik, hingga menyiapkan alokasi bandwidth khusus. 

    “Jika tidak, tambah satelit baru atau alokasikan bandwidth khusus untuk pendidikan. Tanpa langkah cepat, program ambisius ini dikhawatirkan tidak berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo,” katanya.

    Aktif Secara Bersamaan

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai kebutuhan bandwidth sebenarnya bisa disesuaikan dengan standar resolusi tayangan Smart TV. Dia menjelaskan, di Indonesia beredar beberapa jenis smart TV, mulai dari SD, HD, hingga 4K. 

    Masing-masing membutuhkan kecepatan transfer data yang berbeda, di mana semakin tinggi resolusinya, semakin besar pula kebutuhan bandwidth. Kebutuhan internet pada smart TV juga dipengaruhi oleh jumlah frame per detik.

    “Untuk keperluan pembelajaran, dengan SD [standard definition] dan 30 fps mencukupi. Hal ini dapat dilayani dengan Satelit Satria,” kata Agung kepada Bisnis.

    Namun, dia mengingatkan perlunya perhitungan matang dari pemerintah, termasuk terkait jumlah smart TV yang dapat dilayani secara bersamaan yang harus dihitung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). 

    “Dengan adanya layanan Internet melalui fiber optik, BTS 4G/5G, dan Satelit Satria, dapat melayani 330.000 konektivitas Smart TV,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan akan menyediakan konektivitas andal dan merata untuk mendukung program digitalisasi pendidikan melalui Smart TV. 

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi, Wijaya Kusumawardhana, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan alternatif infrastruktur sesuai kondisi wilayah.

    “Kalau tidak bisa dengan fiberisasi, kami pakai tadi BTS, paling tidak kita menyediakan juga dengan satelit, dengan apa itu, parabola, kami menyediakan itu,” kata Wijaya dilansir dari Antara, Minggu (21/9/2025).

    Menurut catatan BAKTI, hingga Juni 2025, kapasitas Satelit Satria-1 sudah terpakai 70% untuk menyalurkan internet ke puluhan ribu titik. 

    Artinya, hanya tersisa 30% yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan. Bakti menargetkan kapasitas satelit bisa mencapai 90% tahun ini. Wijaya menambahkan, Komdigi akan melakukan penyesuaian agar program distribusi layar digital pintar berjalan optimal. 

    “Karena ini untuk smart TV, tentunya kami lihat konfigurasinya dan nanti kami sesuaikan,” katanya.

    Dia juga menegaskan operator telekomunikasi akan dilibatkan dalam program tersebut. “Kami pasti akan melibatkan teman-teman dari operator untuk terlibat di dalam program-program pemerintah tentunya,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan distribusi 330.000 Smart TV untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Melalui teknologi ini, pelajaran dengan konten interaktif, termasuk animasi, diharapkan bisa diakses secara merata oleh siswa di seluruh daerah.

  • Mayoritas untuk Perawatan, Tambahan Aset Baru Minim

    Mayoritas untuk Perawatan, Tambahan Aset Baru Minim

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dengan anggaran Rp8 triliun pada tahun ini, porsi pembangunan infrastruktur baru kemungkinan akan relatif kecil.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi, Ismail, menjelaskan pembangunan infrastruktur baru akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Untuk saat ini, Komdigi lebih memprioritaskan kelanjutan program yang sudah ada.

    “Itu kan sudah jadi aset yang dibeli, dibangun sebelumnya. Nah, aset-asetnya harus operation maintenance-nya jangan sampai mangkrak di aset-aset itu lebih mayoritas. Mungkin ada porsi sedikit [pembangunan baru] tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya untuk yang aset baru itu,” kata Ismail dalam acara Ngopi Bareng Media, Jumat (19/9/2025).

    Menurutnya, sebagian besar anggaran Rp8 triliun akan dialokasikan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), termasuk untuk melanjutkan komitmen jangka panjang seperti Palapa Ring dan Satelit Satria I. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk operation maintenance, termasuk pengoperasian BTS.

    “Jadi, kalau ditanya 8T itu, sebagian besar fokusnya itu adalah untuk melanjutkan,” ujarnya.

    Ismail menambahkan, anggaran juga digunakan untuk membayar gaji sekitar 4.000 pegawai Komdigi di seluruh Indonesia serta biaya operasional kantor. Meski demikian, dia mengakui dana tersebut belum sepenuhnya mencukupi, terutama karena masih ada kebutuhan baru yang harus dibiayai, salah satunya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang.

    “Anggaran yang sedang kami usulkan untuk ditambahkan. Jadi, tapi semua terkontrol lah. Artinya kita memahami syarat dari Presiden dan Kementerian Keuangan,” kata Ismail.

    Menara BTS di daerah 3T

    Untuk efisiensi, Komdigi menerapkan sejumlah strategi, seperti memangkas biaya rapat tatap muka dengan memperbanyak rapat daring. Selain itu, Komdigi juga mengurangi jumlah mobil operasional yang dinilai berlebihan. Ismail menambahkan efisiensi juga diterapkan dalam perjalanan dinas, meskipun ada unit-unit tertentu yang tetap harus turun ke lapangan.

    “Misalnya pengawasan spektrum frekuensi radio yang sampai ke pelosok-pelosok. Ya, ini kita siapkan anggaran karena mereka memang harus turun lapangan, kerjaannya memang seperti itu. Bukan di belakang meja, bukan di kantor,” katanya.

    Ismail menyimpulkan sebagian besar anggaran tahun ini difokuskan untuk operation maintenance, belanja pegawai, serta operasional kantor. Sementara itu, inisiatif baru dilakukan secara selektif untuk mendukung program prioritas pemerintah.

    “Termasuk kita juga mendapatkan banyak penugasan karena di setiap program prioritas presiden itu ada persoalan solusi digital yang diperlukan. Contohnya misalnya untuk sekolah rakyat itu ya di dalam sekolah rakyat itu ada solusi digital,” katanya.

    Menurutnya, dukungan Komdigi terhadap program prioritas presiden mencakup penyediaan koneksi internet di sekolah, pelatihan talenta digital bagi guru dan siswa, hingga mendukung program koperasi desa Merah Putih dan makan bergizi gratis.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I DPR pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan rapat tersebut membahas alokasi anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), pagu Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan usulan awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan pihaknya akan mematuhi keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap berjalan. Dia menyebut sejumlah program prioritas Komdigi antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman, hingga komunikasi publik yang mendukung ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi memperoleh alokasi Rp8,08 triliun, lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Komdigi Andalkan Satelit dan BTS untuk Konektivitas 330.000 Smart TV Prabowo

    Komdigi Andalkan Satelit dan BTS untuk Konektivitas 330.000 Smart TV Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan konektivitas yang andal dan merata untuk mendukung program digitalisasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif dengan layar digital pintar.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi Wijaya Kusumawardhana mengatakan dalam menghadirkan konektivitas, Komdigi menyediakan berbagai pilihan dan alternatif. Untuk wilayah perkotaan, terdapat infrastruktur serat optik. Sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah yang sulit dijangkau serat optik, Komdigi mengandalkan Satelit Multifungsi Satria-1. 

    “Kalau tidak bisa dengan fiberisasi, kita pakai tadi BTS, paling tidak kita menyediakan juga dengan satelit, dengan apa itu, parabola, kita menyediakan itu,” kata Wijaya dilansir dari Antara, Minggu (21/9/2025). 

    Berdasarkan catatan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), pada Juni 2025, kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% untuk menyalurkan internet ke puluhan ribu titik. Tersisa 30% yang bakal digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan. 

    Bakti menargetkan kapasitas dapat mencapai 90% tahun ini. Belum diketahui apakah kapasitas yang tersedia cukup untuk mendukung program 330.000 Smart TV yang butuh bandwidht besar. 

    Wijaya menambahkan metode-metode tersebut sudah dijalankan Komdigi pada upaya memperluas jaringan internet di Indonesia. Lebih lanjut, Komdigi akan melakukan penyesuaian khusus untuk memenuhi kebutuhan program distribusi layar digital pintar ke sekolah-sekolah.

    Dia juga mengatakan bahwa perluasan internet telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Nantinya infrastruktur yang dimiliki akan dikonfigurasikan dengan Smart TV yang menjadi program Prabowo Subianto. 

    “Karena ini untuk smart TV (layar digital pintar), tentunya kita lihat konfigurasinya dan nanti kita sesuaikan,” ujar Wijaya.

    Dia mengatakan, Kemkomdigi juga akan melibatkan perusahaan telekomunikasi untuk membantu pelaksanaan program tersebut.

    “Kita pasti akan melibatkan teman-teman dari operator untuk terlibat di dalam program-program pemerintah tentunya,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan distribusi layar digital pintar ke 330.000 sekolah di seluruh Indonesia. Melalui teknologi tersebut, akan ditampilkan pelajaran-pelajaran bagi siswa dengan konten yang terbaik, salah satunya yang berkaitan dengan animasi.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan jaringan internet yang luas untuk mendukung program digital, termasuk di sektor pendidikan.

  • Menteri PU Siapkan Rp8 Miliar Untuk Perbaikan 15 Titik Banjir Bali

    Menteri PU Siapkan Rp8 Miliar Untuk Perbaikan 15 Titik Banjir Bali

    BANDUNG – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya menganggarkan Rp8 miliar untuk perbaikan di ruas jalan nasional yang terdampak banjir besar di Bali pada Rabu (10/9) lalu.

    Setelah memantau langsung di Badung, Sabtu, Menteri Dody mengatakan mendapat data bahwa 15 titik mengalami kerusakan infrastruktur mulai dari hanya terkena banjir, kerusakan di jalan atau jembatan, hingga longsor.

    “Kami menganggarkan sekitar Rp8 miliar untuk penanganan 15 titik ini, macam-macam ada kerusakan, rata-rata rusak lah, kami juga lakukan bersih-bersih,” kata dia.

    Saat ditanya soal Kementerian PU memberikan dana untuk infrastruktur jalan mencapai Rp1,5 triliun untuk Bali, Menteri Dody mengatakan uang itu tidak akan diambil untuk keperluan penanganan banjir.

    “Tidak (dialihkan), skemanya dana tanggap darurat, tidak mengurangi apa yang sudah kita anggarkan untuk Bali,” ujar dia.

    Adapun 15 titik yang perlu penanganan sendiri tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung dan Tabanan, dengan pembagian lima titik rusak infrastruktur, tujuh titik longsor, dan lima titik banjir. Saat ini lokasi yang belum selesai ditangani adalah kerusakan jembatan di Jembatan Muntur, Gianyar, km 6+400.

    Dody mengatakan ada kerusakan akibat saluran ambrol dan railing jembatan di kanan maupun kiri hilang terseret arus, namun setelah dilakukan pembersihan puing-puing setidaknya lalu lintas sudah bisa berjalan disana.

    “Ini sudah selesai semua dikerjakan kecuali Jembatan Muntur, Gianyar, ada 15 titik yang terkena dampak bencana banjir kemarin, sudah hampir kami selesaikan semua kecuali jembatan masih ada proses sedikit, mudah-mudahan dalam waktu dua minggu paling lama bisa selesai secara total,” ujar Dody Hanggodo.

    Adapun 14 titik lainnya yang dirangkum Kementerian PU adalah banjir di Underpass Simpang Dewa Ruci di Kabupaten Badung, jalan jebol di Jalan Kargo KM 4+800 dan 5+100 di Kota Denpasar, banjir ruas Jalan Mengwitani KM 11+550 di Denpasar, longsor di ruas jalan A Yani KM 16+825 di Kabupaten Tabanan.

    Selanjutnya longsor di Banjar Bunut Puhun Bantas KM 30+300 di Kabupaten Tabanan, longsor di Siban-BTS KM 32+800 di Kabupaten Klungkung, longsor Kota Negara-Pekutatan KM 78+400 di Kabupaten Jembrana, longsor Jalan Sudirman-Gajahmada KM 90+950 di Kabupaten Jembrana.

    Kemudian longsor Cekik-BTS Kota Negara KM 101+350 di Kabupaten Jembrana, gorong-gorong amblas Pekuan-Antosari KM 41+600 di Kabupaten Tabanan, drainase dan trotoar amblas di Kusamba Angentelu KM 54+300 di Kabupaten Klungkung, kerusakan DPT Kusamba-Angentelu KM 54+100 di Kabupaten Klungkung, banjir pada ruas Jalan A Yani-Jalan Udayana di Kabupaten Jembara, dan kerusakan DPT Jalan Mengwitani-BTS KM 15+300 di Kabupaten Tabanan.