Xcloud.id

Grup Musik: BTS

  • Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan  PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

    Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

    “Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

    Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet.  Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

    WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

    Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan untuk operasional bulanan sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

    Sementara itu untuk pengadaan perangkat jaringan radio akses sekitar Rp1 miliar – Rp2 miliar, sewa lahan dan menara sekitar Rp1,5 miliar – Rp2 miliar, biaya transmisi Rp1 miliaran, dan sistem utama serta billing sekitar Rp1 miliar. 

    Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

    WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

    WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi. 

    “Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung. 

    Petugas memperbaiki BTS

    Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Beban yang lebih tinggi …. 

  • Telkom Sabet World’s Best Employers 2025 dari Forbes

    Telkom Sabet World’s Best Employers 2025 dari Forbes

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menempati peringkat tertinggi di antara perusahaan asal Indonesia dalam daftar ‘World’s Best Employers 2025’ versi Forbes. Ini menjadi kali kelima secara berturut-turut Telkom masuk jajaran perusahaan terbaik dunia dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan kerja berkelanjutan.

    Direktur Human Capital Management Telkom, Willy Saelan menyatakan kebanggaannya atas penghargaan dari Forbes sebagai pengakuan internasional atas komitmen Telkom.

    “Kembali mendapat penghargaan dari institusi internasional seperti Forbes merupakan bentuk pengakuan yang sangat berarti bagi Telkom. Kami bangga dapat berada di jajaran perusahaan terbaik dunia, yang menjadi bukti bahwa Telkom terus berada pada jalur yang tepat dalam menciptakan lingkungan kerja yang unggul, berdaya saing, dan berorientasi pada pengembangan talenta,” ujar Willy dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Pada daftar tahun ini, Telkom berada di posisi ke-345 dari 900 perusahaan dunia yang terpilih. Telkom juga menduduki peringkat kesembilan secara global dalam kategori telecommunication services, mengungguli sejumlah pemain besar seperti Vodafone (UK), Telenor (Norwegia), Etisalat (UEA), SingTel (Singapura), China Mobile, Telstra (Australia), dan BT Group (UK).

    Pemeringkatan World’s Best Employers disusun Forbes bersama lembaga riset pasar global Statista melalui survei terhadap lebih dari 300 ribu karyawan di 50 negara.

    Para responden menilai perusahaan berdasarkan pengembangan talenta, kesejahteraan karyawan, serta fleksibilitas kerja. Hasil survei tersebut menentukan perusahaan yang dinilai mampu membangun lingkungan kerja unggul dan inklusif di tingkat global.

    Untuk menjaga relevansi di tengah perubahan industri, Telkom menerapkan budaya kerja digital bertajuk ‘Digital Ways of Working BISA’ (Bravery, Integrity, Service Excellence, dan Agility). Pendekatan ini menekankan keberanian mengambil risiko terukur, menjunjung tinggi integritas, serta ketanggapan terhadap perubahan dengan solusi inovatif.

    “Pencapaian ini merupakan buah dari sinergi dan dedikasi seluruh karyawan TelkomGroup yang telah mendukung terciptanya lingkungan kerja positif. Dengan menerapkan Digital Ways of Working BISA, kami optimis Telkom akan terus tumbuh sebagai perusahaan yang mampu menarik dan mengembangkan talenta unggul Indonesia untuk berkarya dan berkontribusi di TelkomGroup,” tutup Willy.

    Tonton juga video “Telkom: Bangun BTS Ramah Lingkungan dari Sabang Sampai Merauke” di sini:

    (prf/ega)

  • Komdigi Bidik 100% Desa Merdeka Sinyal 4G di 2029

    Komdigi Bidik 100% Desa Merdeka Sinyal 4G di 2029

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pembangunan dan optimalisasi jaringan 4G tetap menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan strategis Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

    Dalam dokumen Renstra Komdigi yang saat ini sedang dalam tahap konsultasi publik menyebutkan pemerataan layanan 4G menjadi dasar bagi terwujudnya konektivitas digital yang inklusif sebelum beralih ke jaringan 5G secara nasional.

    Komdigi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) diarahkan untuk memperluas layanan 4G di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

    “Pemerataan infrastruktur TIK dilakukan melalui pembangunan dan optimalisasi jaringan 4G dan 5G, serta perluasan akses broadband hingga seluruh wilayah administrasi desa untuk mendukung transformasi digital nasional,” demikian tertulis dalam dokumen Rancangan Renstra Komdigi 2025-2029.

    Berdasarkan data yang diungkapkan Komdigi, saat ini cakupan 4G mencapai 97,16% populasi masyarakat dan 5G baru 4,44%.

    Kebijakan pemerintah ke depannya akan menjadi bagian dari pilar Konektivitas Digital Bermakna dan Inklusif, salah satu dari tiga fokus utama transformasi digital nasional. Pemerintah menilai perluasan jaringan broadband menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi digital dan meningkatkan kualitas layanan publik.

    Berdasarkan pantauan detikINET di Renstra Komdigi, tidak disebutkan secara spesifik jumlah base transceiver station (BTS) maupun desa yang akan disasar Komdigi.

    Untuk mempercepat pemerataan layanan, Komdigi menekankan pentingnya kolaborasi antaroperator serta efisiensi penggunaan infrastruktur melalui skema berbagi jaringan.

    Komdigi juga menjelaskan pemerintah mendorong pemanfaatan model bisnis kolaboratif dan berbagi infrastruktur untuk mempercepat perluasan layanan broadband nasional.

    Pendekatan ini mencakup pemanfaatan model open access, penggunaan infrastruktur fiber dan menara bersama, serta pemanfaatan pita frekuensi rendah, termasuk 700 MHz, 800 MHz, dan 900 MHz, untuk memperluas layanan 4G di wilayah rural.

    Meski fokus masih pada 4G, Komdigi menyiapkan kebijakan transisi menuju jaringan 5G dengan tetap memastikan konektivitas 4G merata di seluruh desa. Upaya ini, dikatakan Komdigi, diintegrasikan dengan pembangunan backbone dan backhaul berbasis fiber optik serta pemanfaatan satelit multi-orbit untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.

    Kebijakan konektivitas digital ini juga didukung oleh target peningkatan Indeks Transformasi Digital Nasional, yang ditetapkan naik dari 50,8 menjadi 52,5 pada 2029, serta pemerataan akses broadband hingga 100% wilayah administrasi desa.

    (agt/fyk)

  • Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Bisnis.com, JAKARTA— Penggelaran layanan 5G di Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu penyebabnya diduga karena masyarakat belum terlalu membutuhkan jaringan teknologi kelima.

    Angka ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai lambatnya adopsi 5G di Indonesia dipengaruhi permintaan di pelanggan yang belum signifikan. Masyarakat merasa jaringan 4G sudah cukup untuk mendukung berbagai aktivitas digital.

    “Kebutuhan pelanggan [subscribers] ternyata sebagian besar telah terpenuhi dengan layanan 4G,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (28/10/2025). 

    Selain itu, Agung menilai penetrasi perangkat yang mendukung teknologi 5G juga masih rendah. 

    Dia menilai pemerintah dapat berperan mendorong percepatan adopsi 5G, misalnya melalui insentif fiskal, keringanan biaya spektrum bagi operator, atau program sosialisasi publik untuk memperkenalkan manfaat nyata 5G di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan pendidikan.

    “Pemerintah bisa jadi perlu membuat program insentif dan sosialisasi agar adopsi layanan 5G dapat “dipercepat,” katanya. 

    Merujuk pada laporan keuangan Indosat, pada semester I/2025 perusahaan melanjutkan penguatan dan integrasi jaringan termasuk ekspansi 5G sebagai bagian dari strategi pasca-merger, melalui pembelian besar perangkat keras dan perangkat lunak dari pemasok global seperti Huawei, Nokia, dan Ericsson.

    Sementara Telkom, berdasarkan laporan keuangan Telkom semester I/2025, melakukan penambahan BTS (Base Transceiver Station) 5G oleh Telkomsel yang tercatat sebanyak 2.537 unit dari total 280.434 BTS. 

    Jumlah BTS 5G ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan BTS 4G yang mencapai 229.214 unit, menegaskan bahwa ekspansi 5G Telkomsel masih dalam tahap awal dan selektif.

    Capex (capital expenditure) Telkom pada semester I/2025 tercatat sebesar Rp9,5 triliun atau 13% dari total revenue, dengan lebih dari 50% dialokasikan untuk ekspansi digital connectivity—termasuk jaringan fiber optik, tower, satelit, dan kabel bawah laut yang mendukung penggelaran 5G. 

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum yang belum tersedia sepenuhnya. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1800, 2100. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

  • Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

    Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar. 

    Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

    Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

    “Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G. 

    Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia. 

    “Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

    Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. 

    Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

    “Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). 

    Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G. 

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. 

    Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

  • Beban Baru WIFI-MyRepublic, Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Beban Baru WIFI-MyRepublic, Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan kepada para pemenang lelang pita 1,4 GHz, PT Telemedia Komunikasi Pratama dan PT Eka Mas Republik untuk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah. 

    Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan baru karena selain harus menyiapkan ekosistem 1,4 GHz yang belum matang dan berinvestasi pada perangkat base transceiver station (BTS), keduanya juga harus dapat menyeimbangkan keuangan dengan harga internet rumah yang murah. 

    Sekadar informasi, Telemedia Komunikasi Pratama merupakan anak usaha dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI). Sementara itu Eka Mas Republik atau MyRepublic adalah anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta WIFI dan DSSA untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

    “Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya, Kamis (23/10/2025). 

    Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026. 

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar. Melalui lelang tersebut, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap atau fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

    Dalam hasil seleksi,WIFI memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, DSSA memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. 

    Jajaran direksi WIFI

    2X Pencapaian IndiHome

    Adapun target 20 juta rumah terhubung internet murah setara dua kali lipat dari torehan pelanggan pemimpin pasar fixed broadband IndiHome. Selama lebih dari 10 tahun beroperasi, IndiHome dapat melayani 10,1 juta pelanggan internet rumah per Juni 2025.

    Jumlah pelanggan itu tumbuh 10% secara tahunan. Pencapaian tersebut merupakan kerja keras Telkom-Telkomsel yang berfokus pada dua jalur utama yaitu untuk pemasaran dan layanan purna jual IndiHome. 

    Dalam mencapai target tersebut, Telkom mengandalkan sejumlah strategi, termasuk mendorong tenaga pemasar yang lebih banyak lewat program Sobat IndiHome.

    Informasi yang beredar lebih dari 31.000 Sobat IndiHome di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan penawaran layanan door-to-door dan mendukung akuisisi pelanggan baru.

    Anggota ini bekerja sebagai tenaga lepas yang mendapat komisi berdasarkan keberhasilan mendapatkan pelanggan baru.  Telkom juga mengandalkan sekitar 16.000 teknisi yang menangani instalasi dan layanan purna jual kepada pelanggan berdasarkan data terakhir pada 2022. 

    Peluang dan Tantangan

    Komdigi menyebut frekuensi 1,4 GHz dapat membantu memperluas jangkauan akses internet broadband, khususnya untuk wilayah yang belum terjangkau fiber optik atau infrastruktur kabel. Pita ini nantinya akan digunakan untuk Fixed Wireless Access (FWA) dan kebutuhan internet rumah.

    Kecepatan internet yang diberikan besar seperti internet tetap, namun perusahaan telekomunikasi tidak perlu usaha keras untuk menarik kabel ke rumah-rumah untuk menjangkau pelanggan, sehingga secara ongkos seharusnya lebih murah dan mudah dalam menjangkau pelanggan.

    Sementara itu dari sisi tantangan, kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz.  Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Pekerja memperbaiki jaringan internet rumah

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge  mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama multi-tahun dengan Qualcomm Technologies, Inc. untuk penyediaan solusi platform Qualcomm Dragonwing FWA yang akan mendukung proyek broadband terjangkau Surge.

    Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menjelaskan kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam misi WIFI untuk menghadirkan konektivitas broadband terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

    “Dengan memanfaatkan platform Dragonwing FWA dalam perangkat CPE FWA 1,4 GHz kami, Surge dapat mempercepat penetrasi broadband dan menghadirkan akses internet cepat dan terjangkau bagi jutaan rumah tangga yang selama ini belum terlayani dengan baik,” ujar Shannedy dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

  • 17 Tahun Mitratel: Kelola 39.000 BTS dan 65.000 Km Fiber Optik hingga ke Daerah 3T – Page 3

    17 Tahun Mitratel: Kelola 39.000 BTS dan 65.000 Km Fiber Optik hingga ke Daerah 3T – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) baru saja merayakan hari jadi ke-17 tahun, menandai tonggak penting dalam perjalanannya sebagai perusahaan penyedia menara telekomunikasi.

    Sejak berdiri pada 2008, anak usaha Telkom Group ini telah menorehkan berbagai capaian signifikan, bertransformasi menjadi penggerak utama dalam mendukung perluasan akses konektivitas dan penyediaan infrastruktur digital nasional.

    Saat ini, Mitratel mengelola lebih dari 39 ribu menara telekomunikasi (Base Transceiver Station/BTS) dan 65 ribu km serat optik (fiber to the tower) yang tersebar di seluruh nusantara.

    Angka itu menjadikan Mitratel sebagai tulang punggung jaringan digital Indonesia, sekaligus simbol semangat kolaborasi dan pemerataan pembangunan.

    Perusahaan memastikan kehadirannya dari kota-kota besar hingga daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) untuk mewujudkan kesempatan yang sama bagi setiap wilayah agar terkoneksi dan berkembang di era digital.

    Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, mengatakan perjalanan 17 tahun ini merupakan refleksi dari kerja keras, inovasi, dan kolaborasi tanpa henti seluruh insan perusahaan.

    “Kami percaya bahwa konektivitas menghubungkan setiap potensi yang tersebar di seluruh negeri, dari Sabang hingga Merauke,” ujar Theodorus dalam keterangan resminya, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, keberhasilan Mitratel tercermin dari strategi ekspansi yang berkelanjutan serta dedikasi tinggi dalam memperkuat peran sebagai enabler transformasi digital nasional.

  • Sinyal 2 GHz Starlink-SkyFive Berisiko Ganggu Frekuensi 4G dan 5G

    Sinyal 2 GHz Starlink-SkyFive Berisiko Ganggu Frekuensi 4G dan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal 2 GHz yang digunakan oleh Starlink dan SkyFive dikhawatirkan dapat menanggu layanan internet 4G dan 5G Indonesia yang bergerak di pita 2,1 GHz.

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji untuk membuka pita 2 GHz untuk teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G). Kedua pita tersebut saat ini digunakan oleh Starlink dan SkiFive.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (Assi) Firdaus Adinugroho mengatakan kehadiran teknologi NTN-D2D dan A2G di Indonesia merupakan keniscayaan. Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar, inovasi ini sangat strategis untuk memperkuat kedaulatan dan pemerataan konektivitas digital Tanah Air.

    Namun, Firdaus mengingatkan tantangan utama terletak pada keterbatasan spektrum frekuensi, termasuk potensi terjadinya interferensi sinyal antara layanan satelit baru dan layanan existing. Menurutnya pita tersebut berdekatan dengan teknologi 4G dan 5G yang digunakan di Indonesia.

    “Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan spektrum frekuensi,” kata lelaki yang akrab disapa Daus kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

    Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat saat ini menggunakan beberapa pita frekuensi utama untuk menggelar layanan 4G dan 5G di Indonesia. Pada jaringan 4G, keduanya memakai pita 900 MHz (Band 8), 1800 MHz (Band 3), dan 2100 MHz (Band 1), dengan Telkomsel juga memanfaatkan pita 2300 MHz (Band 40). Indosat menggunakan pita 1,8 GHz dan 2,1 GHz, pun dengan XLSMART juga memiliki layanan di 2,1 GHz.

    Untuk layanan 5G, Telkomsel menggelar di pita 1800 MHz, 2100 MHz, dan terutama 2300 MHz, sementara Indosat memulai 5G di pita 1800 MHz.  Pita 2 GHz atau 2000 MHz berada di antara pita 4G dan 5G, yang jika diaktifkan ada sedikit kekhawatiran gangguan atau interferensi.

    Adapun saat ini spektrum 2 GHz Starlink dan SkyFive untuk memberi layanan langsung ke darat. Perangkat-perangkat yang ada di bumi dapat mengakses sinyal tersebut.

    Daus menambahkan untuk mengimplementasikan pita tersebut, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan pada tiga hal utama yaitu efisiensi serta optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi terbatas untuk kepentingan nasional yang seluas-luasnya.

    Kedua, Koeksistensi harmonis antar layanan satelit baru dan existing, guna mencegah interferensi dan menjaga kualitas serta stabilitas jaringan.

    “Ketiga, penerapan prinsip level playing field agar seluruh pemain—baik perusahaan asing maupun operator lokal—bisa berinvestasi serta berinovasi secara sehat dan berkeadilan,” kata Daus.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji regulasi dan kebijakan terkait potensi implementasi  di pita frekuensi 2 GHz. Komdigi membuka ruang masukan publik mengenai regulasi ini hingga 9 November 2025, termasuk dari pelaku industri, operator telekomunikasi, asosiasi dan masyarakat luas.

    Teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler seperti ponsel dan laptop terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sementara A2G memfasilitasi komunikasi antara pesawat dengan jaringan darat.

    Solusi ini digadang sebagai langkah strategis pemerataan konektivitas nasional, terutama di wilayah terpencil, perairan, dan jalur udara Indonesia yang selama ini sulit dijangkau jaringan konvensional.

  • Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet

    Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ada sebanyak 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Hal itu yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pemerataan konektivitas di Tanah Air.

    Persoalan itu diatasi dengan kolaborasi nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sebagai langkah percepatan pembangunan akses internet sampai ke pelosok daerah.

    Sinergi yang dilakukan Komdigi dan Kemendes PDT terbaru ini diklaim memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara lebih akurat dan tepat sasaran.

    “Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026,” ujar Meutya dalam Audiensi dengan Kemendes PDT di Kantor Kementerian Komdigi dikutip Kamis (23/10/2025).

    Meutya mengatakan kerja sama ini adalah upaya untuk memberikan akses informasi yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya.

    Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi menyebutkan telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas, antara lain membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.

    Sementara itu, Meutya mengatakan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ucapnya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan ketersediaan konektivitas menjadi faktor penting dalam kemajuan desa. Disampaikannya bahwa salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal.

    Yandri menambahkan banyak potensi desa yang dapat dimaksimalkan dengan ketersediaan konektivitas internet.

    Ia mencontohkan beberapa desa telah mampu memasarkan produk unggulan desanya ke luar negeri, seperti para pembudidaya Ikan Mas Koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Internet Starlink Langsung Nyambung ke HP, Ada Update di RI

    Internet Starlink Langsung Nyambung ke HP, Ada Update di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan dimulainya konsultasi publik terkait dokumen Call for Information (CFI) untuk Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) di Indonesia.

    Dalam keterangan tertanggal 21 Oktober 2025, Komdigi menyebut teknologi ini memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa perlu bergantung pada menara BTS.

    Penerapan NTN-D2D diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan komunikasi hingga ke wilayah pelosok, daerah perbatasan, serta kawasan perairan yang selama ini sulit dijangkau jaringan terestrial.

    “Teknologi ini memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada jaringan terestrial, sehingga berpotensi memperluas konektivitas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),” tulis keterangan resmi Komdigi, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Kajian disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi.

    Konsultasi bertujuan untuk menghimpun pandangan data dan praktik terbaik dari pemangku kepentingan terkait potensi pemanfaatan teknologi untuk pemerataan konektivitas digital nasional.

    Komdigi juga menyebutkan kajian menekankan pentingnya teknologi untuk bisa mempercepat pemerataan akses digital. Selain itu dapat memperkuat ketahanan komunikasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

    Kajian menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 dan mendukung sasaran RPJMN 2025-2029. Ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Dalam dokumen CFI tersebut, pemerintah mengundang masukan dari operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum,” jelas Komdigi.

    “Masukan yang diberikan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, termasuk aspek teknis, manajemen spektrum frekuensi, model bisnis, dan skema kerja sama antaroperator,” imbuh keterangan tersebut.

    Sebagai informasi, teknologi serupa sebenarnya sudah diperkenalkan oleh penyedia layanan internet berbasis satelit Starlink dari SpaceX. Perusahaan milik Elon Musk itu telah meluncurkan layanan Direct-to-Cell.

    Namun di Indonesia, layanan tak bisa digunakan. Sebab Starlink hanya memiliki izin terbatas untuk ISP dan Jartup Vsat, bukan untuk layanan Direct-to-Cell.

    Nama operator Indonesia juga tidak terlihat dalam daftar awal penyedia fitur Direct-to-Cell di dunia pada tahun lalu.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]