SBY Ingatkan Politik Bebas Aktif Indonesia Tak Berarti Diam: Harus Ikut Bicara!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden ke-6 RI
Susilo Bambang Yudhoyono
(
SBY
) mengingatkan bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia bukan berarti diam.
Ia menekankan, Indonesia juga harus berani berbicara dan mengemukakan pendapat di kancah internasional atas berbagai isu geopolitik, ekonomi, hingga keamanan.
“Kita dari mimbar ini, dari bumi Indonesia harus juga ikut bicara. Jangan diam, politik bebas aktif tidak berarti diam, tidak berarti tidak berpendapat,” kata SBY saat memberikan
closing remarks
dalam diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
SBY mengemukakan, Indonesia harus mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Selain itu, ia merasa Indonesia perlu menjadi bagian dari solusi meski ia memahami bahwa negara ini juga memiliki batas kemampuan.
Kendati demikian, SBY menilai tidak ada salahnya untuk mencoba demi ikut menyelamatkan kekacauan dunia.
“Paham, kita juga memiliki batas kemampuan, tapi
why no
t,
nice try
, untuk apa yang bisa kita lakukan menyelamatkan perekonomian dunia yang dipicu dari perang tarif dan perang dagang sekarang ini,” ucap SBY.
SBY mengatakan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu dipertanggungjawabkan.
Pekerjaan rumah ini berlaku untuk semua negara, yakni mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dunia.
“Itu juga global agenda yang sangat penting, karena diinginkan oleh semua bangsa di dunia,” ucapnya.
SBY lantas mengungkapkan kecemasannya jika perhatian dan tanggung jawab dunia bergeser. Ia khawatir banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan China makin abai dari kewajiban internasionalnya.
Adapun salah satu kewajiban internasional atau kewajiban bersama negara-negara dunia adalah mencegah perubahan iklim. Namun kini, dunia justru disibukkan oleh banyak kebijakan lain, termasuk perang tarif antarnegara.
“Makin kita mengusahakan pikiran kita hari-hari kita, hanya untuk perang dagang yang mungkin dampaknya buruk. Demikian juga pendekatan dalam mengatasi persoalan regional melalui
geopolitics of power
, melalui perang, melalui apa-apa yang
hard power
. Jadi dari
power politics
seperti itu, yang sebetulnya makin menjauh dari kewajiban global yang lain,” tandas SBY.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Grup Musik: APRIL
-
/data/photo/2025/04/13/67fb930f7fc4d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
SBY Ingatkan Politik Bebas Aktif Indonesia Tak Berarti Diam: Harus Ikut Bicara! Nasional 13 April 2025
-
/data/photo/2025/04/13/67fbd052cc475.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Ungkap Qatar Bakal Investasi 2 Millar Dollar AS di Danantara Nasional 13 April 2025
Prabowo Ungkap Qatar Bakal Investasi 2 Millar Dollar AS di Danantara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
mengungkapkan
Qatar
akan berinvestasi ke Badan Pengelola
Investasi
(BPI) Daya Anagata Nusantara (
Danantara
) senilai 2 miliar dollar AS.
Kepastian itu disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, yang berlangsung di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu (23/4/2025) waktu setempat.
“Saya kira pertemuan sangat baik, produktif, kita sepakat untuk akan tingkatkan kerja sama. Beliau akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau commit 2 miliar dollar ya tadi,” kata Prabowo, usai pertemuan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.
Kepala Negara menyampaikan pihak Qatar sangat antusias dengan rencana
investasi
ini.
“Tadi (masing-masing) dua miliar, dua miliar. Saya kira bagus, ini tindak lanjut, dan beliau sangat antusias,” ucap Prabowo.
“Masing-masing dua. Kita dua, dia dua,” imbuh Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait, yang mendampingi Prabowo.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, pada Minggu (13/4/2025).
Dalam kunjungan kali ini, Kepala Negara menyambangi Istana Amiri Diwan dan disambut langsung dengan hangat oleh Emir Qatar.
Kedua pemimpin negara kemudian berjalan bersama memasuki Amiri Diwan untuk mengikuti rangkaian upacara kehormatan penyambutan.
Selanjutnya, kedua kepala negara memimpin pertemuan bilateral yang turut dihadiri oleh para delegasi dari kedua negara.
Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama strategis di berbagai bidang.
Setelah sesi bilateral, Presiden Prabowo dan Emir Sheikh Tamim melanjutkan pembicaraan secara tertutup (tête-à-tête).
Puncak dari kunjungan ini ditandai dengan penandatanganan memorandum saling pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) yang mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kegiatan resmi pun ditutup dengan jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Emir Qatar untuk menghormati kunjungan Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt
Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 13 April 2025 – 13:03 WIBElshinta.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menyoroti pentingnya perlindungan ekonomi domestik agar Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika efek kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu langkah utama yaitu mendorong belanja fiskal untuk meningkatkan permintaan.
“Kalau waktu kecil diajarkan hemat pangkal kaya, dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang belanja, maka permintaan akan terjadi,” kata Chatib dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.
Dorongan dari permintaan itu yang akan memancing dunia usaha merespons dengan meningkatkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Namun, insentif itu pun perlu dilakukan dengan menyusun skala prioritas, mengingat ruang fiskal negara cukup terbatas.
“Menurut saya, berikan prioritas pada sektor yang efek bergandanya tinggi, yang punya dampak kepada lapangan pekerjaan. Saya kasih contoh misalnya pariwisata, karena itu backward dengan forward linkage-nya sangat besar,” jelas Chatib.
Di sisi lain, perlindungan sosial juga menjadi penting, kata Chatib. Sebab, perlindungan sosial dapat memperkuat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sudah disinyalir melemah sejak sebelum gejolak dinamika Trump, salah satu faktornya terkait dengan porsi pekerja informal yang lebih dominan dari pekerja formal. Sementara pekerja informal umumnya memiliki upah rendah.
“Jadi, dalam konteks ini, perlindungan sosial menjadi sangat penting. Apakah itu bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), atau percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kemudian akan memperkuat daya beli masyarakat,” tuturnya.
Chatib pun mengingatkan konsolidasi terhadap mitra menjadi penting, terutama regional ASEAN. Di tengah situasi krisis, ada kecenderungan negara lebih mementingkan diri sendiri, yang berisiko memicu terjadinya instabilitas.
“Maka, konsolidasi di dalam ASEAN menjadi sangat penting,” ujar Chatib.
Sumber : Antara
-

Dukcapil Jaksel awasi data pendatang baru lewat daring
Penumpang berjalan keluar saat tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (3/1/2024). PT Kereta Api Indonesia mencatat telah melayani sebanyak 18.217.744 juta penumpang di Pulau Jawa, Sumatra dan Sulawesi pada periode libur Nataru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
Dukcapil Jaksel awasi data pendatang baru lewat daring
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 13 April 2025 – 14:07 WIBElshinta.com – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan mengawasi data pendatang baru melalui laman daring agar tepat dan akurat.
“Untuk cek pendatang bisa melalui ‘website’. Jadi, bisa cek langsung,” kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Nurrahman mengatakan melalui laman https://kependudukancapil.jakarta.go.id/amuba/, maka masyarakat bisa memantau berapa banyak pendatang baru ke Jakarta pasca mudik Lebaran. Dari laman tersebut, sudah tersimpan identitas para pendatang mulai dari penghasilan, jenis kelamin, kelompok umur hingga wilayah Jakarta yang akan dituju.
“Makanya kita kan mensyaratkan penjamin tempat tinggal, untuk cek kondisi kartu keluarga (KK) di alamat tersebut,” ujarnya.
Nantinya, data ini diperbaharui secara berkala setiap H+1 selama periode pemantauan, yakni dari Selasa (8/4) hingga Minggu (8/6). Kemudian, diingatkan pula kepada pendatang baru untuk mempunyai Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) atau surat pindah dari daerah asal jika ingin tinggal di Jakarta.
Terlebih, pemerintah sudah tidak lagi melaksanakan Operasi Yustisi sejak 2018 sehingga pendatang baru penting untuk memiliki dokumen kependudukan. Dia juga mengimbau kepada mereka yang tidak berkeinginan pindah untuk tetap melapor kepada RT/RW setempat.
Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil DKI, sebanyak 1.084 pendatang baru masuk ke Jakarta pada periode Selasa (8/4) – Jumat (11/4). Dari jumlah tersebut, 572 di antaranya adalah perempuan dan 512 laki-laki. Wilayah yang menjadi tujuan terbanyak yakni Jakarta Timur. Disusul Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu.
Sumber : Antara
-

Ini Bukan April Mop, Tarif Trump Bawa Dunia ke 2 Arah yang Esktrem
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membawa dunia ke dua arah yang ekstrem. Hal itu ia katakan dalam diskusi The Yudhoyono institute (TYI) pada Minggu (13/4).
-

20 Pendaki Ilegal Asal Jateng dan Yogyakarta Nekat Naik ke Gunung Merapi
TRIBUNJATENG.COM, YOGYAKARTA – Sejumlah pendaki ilegal asal Jawa Tengah nekat mendaki di Gunung Merapi.
Kini sedikitnya 20 orang diamankan petugas Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan pihak kepolisian.
Beberapa pendaki bahkan berusia masih di bawah umur.
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Muhammad Wahyudi, mengatakan telah mengamankan 20 orang pendaki ilegal Gunung Merapi.
“Saat ini petugas kami yang bertugas di Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah Boyolali dibantu Kepolisian baru mengamankan 20 orang pendaki ilegal,” ujar Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Muhammad Wahyudi, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA), Minggu (13/4/2025).
Wahyudi menyampaikan, 20 orang tersebut melakukan aktivitas mendaki Gunung Merapi secara ilegal pada 13 April 2025.
Para pendaki ilegal ini memilih naik ke Gunung Merapi pada dini hari agar tidak diketahui oleh petugas maupun masyarakat sekitar.
Sebab aktivitas pendakian di Gunung Merapi sampai dengan saat ini masih ditutup.
“Mereka naik tadi pagi jam 2 untuk menghindari dilihat masyarakat maupun petugas Balai TNGM,” ungkapnya.
Dikatakan Wahyudi, 20 orang pendaki tersebut berasal dari berbagai latar belakang.
Mereka ada yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, hingga yang sudah bekerja.
“Ada yang masih SMA kelas 3, ada yang mahasiswa, ada juga yang sudah bekerja. Mungkin mereka saling komunikasi dan sudah janjian sebelumnya,” tuturnya.
Sebanyak 20 orang yang mendaki Gunung Merapi secara ilegal ini, lanjut Wahyudi, berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Sementara dari kartu pengenal diketahui ada yang berasal dari Sragen, Solo, Klaten, dan DIY,” ucapnya.
Sebanyak 20 orang pendaki ilegal ini diamankan oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Merapi dan pihak Kepolisian saat turun dari Gunung Merapi.
Sebelum itu, petugas lebih dulu mengamankan sepeda motor para pendaki tersebut yang berada di Selo, Boyolali, Jawa Tengah.
“Mereka kaget dan tidak menyangka ketika turun dari atas sudah ditunggu petugas. Kendaraan mereka sudah diamankan lebih dahulu,” kata Wahyudi.
Sebanyak 20 orang tersebut kemudian dibawa ke Polsek Selo guna dimintai keterangan.
Sampai saat ini, proses pemeriksaan terhadap para pendaki tersebut masih berlangsung.
“Proses pemeriksaan masih berlangsung, jadi saya belum bisa memberikan keterangan lebih lengkap. Ya, nanti menunggu hasil pemeriksaan, karena kita perlu gali motifnya. Tapi pasti kita akan beri sanksi kepada yang bersangkutan,” pungkasnya. (*)
-
/data/photo/2025/03/17/67d7a5ba7d178.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menteri Agama: Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj Nasional 13 April 2025
Menteri Agama: Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, permintaan tambahan
kuota petugas haji
telah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj,” kata Nasaruddin dalam keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).
Nasaruddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi atas persetujuannya memberikan tambahan kuota bagi petugas haji Indonesia.
Ia menjelaskan, pada awalnya Indonesia menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1 persen dari total kuota jemaah sebanyak 221.000 orang, atau setara dengan 2.210 petugas.
“Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1 persen lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji,” ujarnya.
Sejak awal, kata Nasaruddin, Kementerian Agama (Kemenag) telah menyampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa penambahan jumlah petugas sangat penting.
Pasalnya, mereka akan bertugas memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
“Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya,” kata dia.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, pihaknya akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan.
Ia mengatakan, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter dari yang biasanya lima orang.
“Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya,” kata Hilma.
Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal.
Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan dilakukan dari 14-20 April 2025.
“Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji,” ucap dia.
Sebagai informasi, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.
Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.


