Grup Musik: APRIL

Korut Kepergok Bikin Kapal Perang Frigate Terbesar, Dilengkapi Senjata Canggih Buatan Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Militer Korea Utara diam-diam membuat sebuah kapal perang terbesar dan tercanggih yang pernah dimiliki negara komunis tersebut.

Informasi tersebut mencuat setelah Satelite Maxar Technologies and Planet Labs menemukan sebuah kapal Frigate di perairan Korut.

Dalam cuplikan foto satelit yang diambil pada 6 April terlihat kapal tersebut terlihat mendarat di Pelabuhan Nampho, pantai barat Korea Utara, sekitar 60 kilometer (37 mil) barat daya ibu kota Pyongyang.

Kapal yang diduga kuat merupakan kapal perang itu kemungkinan besar milik militer Korut.

Analis memperkirakan kapal perang tersebut masih dalam proses pembuatan sistem persenjataan dan sistem internal kapal.

Tak dirinci berapa besar ukuran dari kapal perang milik militer Korut itu, namun kapal tersebut diperkirakan mencapai dua kali dari seluruh kapal armada laut Korut saat ini.

Adapun bobot kapal tempur militer Korut diperkirakan mencapai 4.000 ton

Sebagai perbandingan, kapal jenis penghancur Amerika Serikat kelas USS Arleigh Burke memiliki panjang total 153 meter.

Sedangkan kapal frigate AS kelas Constellation memiliki panjang 151 meter.

“FFG memiliki panjang sekitar 140 meter (459 kaki), menjadikannya kapal perang terbesar yang diproduksi di Korea Utara,” menurut analisis oleh Joseph Bermudez Jr. dan Jennifer Jun di Pusat Studi Strategis dan Internasional, dilansir CNN International.

Dilengkapi Senjata Canggih

Pembangunan kapal ini menandai langkah signifikan dalam pengembangan angkatan laut Korut.

Mengingat kapal perang terbesar sebelumnya adalah fregat seberat 1.500 ton.

Hal ini menandai langkah signifikan dalam pengembangan angkatan laut Korut guna meningkatkan kesiapan perang negara.

Meski penampakan kapal ini belum diungkap secara resmi oleh pemerintah Korut, namun para analis mengatakan gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa kapal Frigate dilengkapi senjata canggih.

Salah satunya senjata berpeluru kendali (FFG) yang dirancang untuk membawa rudal dalam tabung peluncur vertikal untuk digunakan terhadap target di darat dan laut.

Analis juga mencatat kapal tersebut tampaknya disiapkan untuk memiliki radar array bertahap.

Dengan teknologi tersebut kapal Frigate Korut dapat melacak ancaman dan target lebih cepat dan akurat daripada kemampuan Korea Utara yang sebelumnya ditampilkan.

Lebih lanjut radar array yang terintegrasi ke dalam superstruktur dan sistem peluncuran vertikal atau VLS juga diklaim mampu menyebarkan rudal jelajah atau rudal anti pesawat ke arah musuh.

Hal Senada juga diungkap oleh Jeffrey Lewis, peneliti dari James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) Amerika Serikat (AS).

Ia mengatakan foto kapal yang tertangkap dari satelit menunjukan bahwa kapal perang Frigate korut memiliki dek yang cukup besar untuk menampung lebih dari 50 rudal

Ia memperkirakan kemungkinan terdapat 32 rudal di bagian depan dan jumlah yang lebih sedikit atau beberapa rudal balistik di bagian belakang.

Tak hanya itu kapal perang Frigate juga didesain untuk membawa misil berpemandu (guided-missile frigate/FFG)dalam balistik.

Kapal Perang Korut Mirip Kapal Tempur Rusia

Jika dilihat sekilas, desain eksternal kapal baru ini juga menunjukkan kemiripan dengan fregat kelas Admiral Grigorovich milik Rusia, yang berbobot sekitar 3.600 ton.

Kemiripan ini mencerminkan kedekatan hubungan militer antara kedua negara dan kemungkinan adanya transfer teknologi atau bantuan desain dari Rusia ke Korea Utara.

Menunjukkan upaya Korea Utara untuk meningkatkan kemampuan angkatan lautnya dengan memanfaatkan teknologi dan desain dari negara lain, khususnya Rusia.

Meskipun ada sanksi internasional yang membatasi kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara, namun sejak 2023 Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan kerja sama militer mereka.

Pada Juni 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyepakati peningkatan kerja sama militer, termasuk pertukaran teknologi dan pelatihan angkatan bersenjata .

Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk pertukaran teknologi militer, latihan bersama, dan kemungkinan penyediaan komponen atau desain kapal perang.

(Tribunnews.com / Namira)

14/04/2025 17:00
PaDi UMKM Sediakan Inkubasi Sertifikasi TKDN secara Gratis

JABAR EKSPRES – Mendapatkan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukanlah hal yang mudah bagi pelaku usaha.

Prosesnya cukup kompleks karena melibatkan berbagai aspek seperti bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, hingga komponen lokal dalam suatu produk.

Selain itu, biaya pengurusan sertifikasi ini juga bisa menjadi kendala, terutama bagi UMKM.

Ditambah lagi, masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami prosedur serta cara perhitungan TKDN, sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sejak April 2024, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui platform digital unggulannya Pasar Digital (PaDi) UMKM memberikan Program Inkubasi Sertifikasi TKDN Gratis berkolaborasi dengan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai penjual di marketplace PaDi dapat melakukan pendaftaran Program Inkubasi Sertifikasi TKDN Gratis yang selanjutnya perlu mengikuti seleksi administrasi.

Setelah melalui seleksi administrasi, mereka akan mendapat surat pengantar dari PaDi untuk disetorkan ke Kementerian Perindustrian dan mendapatkan pendampingan oleh lembaga yang ditunjuk tersebut hingga sertifikat TKDN terbit.

Program PaDi UMKM ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

PaDi senantiasa melakukan terobosan-terobosan terkini yang mampu meningkatkan kapabilitas UMKM agar mampu bersaing di pasar global.

Sebagaimana disampaikan oleh EVP Digital Business & Technology Telkom Komang Budi Aryasa, “Teknologi yang semakin berkembang juga mendorong kami menghasilkan ekosistem digital yang bermanfaat kepada masyarakat. PaDi UMKM menjadi salah satu inisiatif yang dirancang holistik untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan akses lebih mudah, efisiensi biaya, dan dukungan terhadap program pemerintah guna memperkuat perekonomian Indonesia.”

Sampai dengan saat ini, PaDi UMKM telah menyelenggarakan dua kali Program TKDN Gratis dengan total pendaftar sebanyak 377 produk dari 64 penjual di PaDi.

Hasilnya, 55 sertifikat dari 12 penjual telah berhasil diterbitkan.

Salah satu penjual yang berhasil memperoleh sertifikasi TKDN adalah Epeni Gallery.

Usaha yang bergerak di bidang ecoprint bermedia kain dan kulit itu berhasil mengantongi delapan sertifikat sekaligus.

“Kami tahu Program Gratis TKDN PaDi dari sosial media, lalu kami coba mendaftar dan mengikuti prosesnya selama dua minggu. PaDi UMKM sangat membantu dalam proses verifikasi sehingga kami berhasil mendapat delapan sertifikat dari produk-produk yang kami jual, termasuk produk berbahan kulit sapi yang nantinya dibuat tas dan sepatu,” ucap pemilik Epeni Gallery Sri Sapariati.

14/04/2025 16:56
Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pengaruhi Kongres ke-VI PDIP? Ini Jawaban Puan Maharani

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum memutuskan jadwal pasti pelaksanaan Kongres ke-VI PDIP. Salah satu pertimbangannya adalah melihat situasi dan kondisi politik terkini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. kata Puan, PDIP sampai saat ini belum menentukan pelaksanaan Kongres dengan melihat kondisi politik terkini.

“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada,” kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4).

Puan mengatakan PDIP memang tidak terlalu teburu-buru menetapkan waktu Kongres ke-VI dengan persiapan yang masih sesuai jalur, sesuai kendali Megawati sebagai ketum partai.

“Tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” katanya.

Puan kemudian ditanya soal waktu pelaksanaan Kongres ke-VI PDIP yang mungkin mundur setelah April 2025. “Bisa saja mundur di bulan April. Namun, pastinya insyaallah tidak lebih dari 2025,” kata dia.

Soal pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Puan memastikan pertemuan tersebut tidak akan memengaruhi keputusan Kongres partai berlambang Banteng Moncong Putih.

Sebelumnya, Prabowo bersilaturahmi dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah dengan Megawati di kediaman Ketum PDIP itu, Jakarta Pusat, Senin (7/4) kemarin.

14/04/2025 16:54
Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo Temui Hasto Kristiyanto di Rutan KPK

Bisnis.com, JAKARTA — Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo menemui Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di rumah tahanan (rutan) cabang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (14/4/2025).

Kardinal Suharyo terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta bersama beberapa orang, salah satunya yaitu Ketua DPP PDIP sekaligus penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy. Rombongan lalu mengunjungi Hasto yang telah mendekam di rutan KPK sejak 20 Februari 2025 lalu.

Usai mengunjungi Hasto di dalam rutan, Kardinal Suharyo mengaku ada banyak alasan di balik kunjungannya untuk menemui elite PDIP itu siang ini. Namun, dia mengaku bahwa kunjungannya itu juga untuk menemui tahanan-tahanan KPK lain yang beragama Katolik.

“Alasannya adalah, itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan saudari-saudara kita yang dalam keadaan sulit. Berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Kardinal Suharyo mengatakan kunjungan yang dilakukannya itu biasa dilakukan terutama menjelang Jumat Agung hingga Minggu Paskah. Untuk diketahui, Jumat Agung akan jatuh pada 18 April 2025, sedangkan Paskah pada 20 April 2025.

Di sisi lain, dia menyebut tahun ini Gereja Katolik merayakan Tahun Yubelium. Hal tersebut, katanya, juga merupakan hal yang dibahas dengan Hasto di dalam rutan.

Pria yang menjadi Uskup Agung Jakarta sejak 2010 itu lalu mengaku, terdapat juga alasan pribadi di balik kunjungannya ke Hasto. Dia menceritakan telah mengenal Hasto dan kelurganya di Yogyakarta selama puluhan tahun. Uskup Agung mengaku sering bermain sepak bola di lapangan depan rumah Hasto, yanh terletak di Jalan Kaliurang, Gentan.

“Jadi kurang lebih saya kenal dengan keluarganya karena sesudah main sepak bola, mampirnya ya ke rumahnya keluarganya Mas Hasto itu. Jadi ini bukan kenal sekarang saja, sudah lama saya kenal beliau. Itu alasan yang kedua, alasan yang pribadi,” paparnya.

Tidak hanya itu, Kardinal Suharyo turut menceritakan bahwa Hasto menganggap masa penahanannya oleh KPK sebagai masa retret. Dia mengungkap kegiatan Hasto selama di balik jeruji besi yaitu membaca kitab suci, olahraga, menulis, berpikir dan refleksi diri.

Bahkan, lanjutnya, Hasto turut disarankan untuk berpuasa tiga hari tiga malam dan doa.

Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017–2022 Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR pergantian antarwaktu.

14/04/2025 16:50
Rumahnya Digeledah KPK, La Nyalla: Saya Tidak Tahu, Tidak Berhubungan dengan Kusnadi Nasional 14 April 2025

Rumahnya Digeledah KPK, La Nyalla: Saya Tidak Tahu, Tidak Berhubungan dengan Kusnadi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI
La Nyalla Mahmud Mattalitti
mengaku tidak tahu tentang
Kusnadi
, menyusul
penggeledahan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) terhadap rumahnya di Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/4/2025) pagi.
Penggeledahan
itu dilakukan dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam penggeledahan itu, sebanyak 5 orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah dan disaksikan oleh dua asisten rumah tangga.
“Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi, saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi,” kata La Nyalla, dalam siaran pers, Senin.
Ia juga mengaku bukan penerima hibah atau pokmas dalam kasus itu.
“Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” ucap dia.
Lebih lanjut, ia menunggu penjelasan dari KPK atas penggeledahan tersebut.
Ia bertanya-tanya alasan KPK menggeledah rumah yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan.
Dirinya juga berharap KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi.
“Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis ‘dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara’. Jadi sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal, saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/4/2025).
Penggeledahan itu menyangkut perkara dana hibah kelompok masyarakat Jawa Timur.
“Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika, Senin.
Namun, ia belum memerinci hasil penggeledahan di rumah Ketua DPD periode 2019-2024 itu.
Menurut dia, hasil penggeledahan bakal disampaikan setelah penggeledahan selesai dilakukan.
“Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” tutur Tessa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/04/2025 16:45
Mutasi Kendaraan Antarkota di Jawa Barat, Kena Biaya atau Gratis?

Jakarta –

Ada program mutasi gratis bagi kendaraan dari luar daerah ke wilayah Jawa Barat. Bila mau mutasi kendaraan antarkota atau kabupaten di Jawa Barat gratis atau bayar ya?

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat lagi-lagi memberi keringanan bagi pemilik kendaraan. Kali ini keringanan itu diberikan bagi pemilik kendaraan yang mau melakukan mutasi dari luar daerah ke wilayah Jawa Barat.

Tapi perlu dicatat ya, program ini tak berlaku di wilayah antarkota atau kabupaten di Jawa Barat. Masyarakat yang berada di lingkup antarkota atau kabupaten Jawa Barat hanya bisa mengikuti program pemutihan pajak yang sudah berjalan sejak 20 Maret 2025 itu.

“Proses mutasi dalam provinsi tidak termasuk dalam program pembebasan pokok PKB dan denda. Tapi, Wajib Pajak masih bisa memanfaatkan Program Pemutihan yang tetap berlaku tahun ini,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jabar, Deni Zakaria, dikutip laman Bapenda Jabar.

Adapun program mutasi dari wilayah luar ke Jawa barat ini sudah berlangsung sejak 9 April hingga 30 Juni 2025. Pemilik kendaraan akan dibebaskan dari tunggakan, denda keterlambatan dihapus, dan juga bebas pajak kendaraan selama satu tahun ke depan.

Deni menjelaskan bahwa denda administratif yang dimaksud adalah sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak melebihi jatuh tempo. Biasanya, denda dikenakan sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak terutang.

Dalam skema mutasi masuk, denda ini biasanya dihitung sejak diterbitkannya dokumen fiskal antar daerah. Pemilik kendaraan wajib mendaftarkan kendaraannya paling lambat 30 hari sejak tanggal tersebut. Lewat dari batas waktu tersebut, sanksi denda akan berlaku, namun dalam program ini, seluruh denda akan dihapuskan.

Sebagai contoh, jika fiskal antar daerah diterbitkan pada 5 Januari 2025, namun kendaraan baru didaftarkan pada 9 April 2025, maka akan terdapat tunggakan PKB selama tiga bulan ditambah denda 3 persen. Dalam program ini, baik tunggakan maupun dendanya akan dihapuskan seluruhnya.

Meskipun pajak kendaraan untuk satu tahun ke depan dibebaskan, Deni menekankan bahwa pemilik kendaraan tetap harus membayar biaya lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, TNKB, BPKB, serta iuran wajib Jasa Raharja (SWDKLLJ).

Selain itu, jika kendaraan yang dimutasi memiliki tunggakan di provinsi asal, maka tunggakan tersebut tetap harus dilunasi sebelum mutasi ke Jawa Barat dapat diproses.
“Misalnya, warga dari DKI Jakarta yang ingin mutasi ke Bekasi namun masih memiliki tunggakan di Jakarta, maka tunggakan itu tetap wajib dibayar. Setelah itu, barulah pajak satu tahun ke depan di Jabar digratiskan,” jelasnya.

(dry/din)

14/04/2025 16:41
Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Visanya Dicabut karena Ikut Demo

Jakarta –

Seorang warga negara Indonesia ditahan oleh aparat imigrasi Amerika Serikat beberapa hari setelah visa pelajarnya dicabut. Aparat AS mengatakan langkah itu ditempuh karena WNI tersebut berpartisipasi dalam demonstrasi pada 2021 terkait pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh polisi AS.

Aditya Wahyu Harsono ditangkap oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya di Marshall, Negara Bagian Minnesota, pada 27 Maret 2025, menurut istri dan dokumen pengadilan yang diajukan oleh pengacaranya.

Visa pelajar F-1 miliknya telah dicabut empat hari sebelumnya. Namun, pencabutan itu tidak diberitahukan kepada Aditya, kata istri dan pengacaranya.

Pria berusia 33 tahun itu kini ditahan dalam fasilitas penjara ICE di Negara Bagian Minnesota, menurut laman pencari lokasi di situs web lembaga tersebut.

Harsono pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan telah berada di negara itu secara legal menggunakan visa pelajar, kata istrinya, seorang warga negara AS bernama Peyton Harsono.

Menurut Peyton, dirinya telah mengajukan permohonan ‘Green Card’ alias Kartu Hijau bagi suaminya. Kartu Hijau merupakan dokumen identitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat.

Sarah Gad, selaku pengacara bagi Aditya, mengatakan kliennya telah mempertahankan status legal sejak datang di AS dan permohonan ‘Green Card’ seharusnya memungkinkan dia untuk tinggal di negara itu.

Siapa Aditya Harsono?

Aditya Harsono mengenyam pendidikan sarjana dan pascasarjana di Southwest Minnesota State University (SMSU), sebagaimana dikonfirmasi seorang juru bicara universitas tersebut.

Aditya menyelesaikan gelar master dalam bidang bisnis pada tahun 2023, katanya.

Saat di SMSU, ia dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di kampus, tulis salah satu profesornya dalam sebuah surat yang mendukung Aditya untuk menjadi warga negara AS.

Aditya kemudian bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional, sebuah program yang memungkinkan mahasiswa internasional mempunyai izin tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Aditya menikah dengan Peyton dan pasangan memiliki seorang putri berusia delapan bulan.

Bagaimana rekam jejak Aditya?

Dokumen pengadilan menyebutkan alasan resmi yang diberikan untuk menahan Aditya adalah karena batas waktu visa pelajarnya telah kadaluarsa dan pelanggaran ringan. Visa pelajarnya telah dicabut empat hari sebelum dia ditangkap pada bulan Maret.

Namun, Peyton Harsono, 24 tahun, meyakini suaminya menjadi sasaran atas keterlibatan dalam sebuah demonstrasi pada 2021.

Pada 16 April 2021, Aditya Harsono adalah salah satu dari sekitar 1.000 orang yang berunjuk rasa setelah seorang warga kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi Minneapolis.

Polisi menangkap Harsono dalam protes tersebut pada pukul 11.13 waktu setempat atau 13 menit setelah jam malam diberlakukan.

Selain itu, Aditya Harsono memiliki catatan kriminal pada 2022, yaitu menimbulkan kerusakan pada properti dengan menyemprotkan grafiti pada trailer. Aditya kemudian menjalani hukuman percobaan.

Mengapa Aditya ditangkap?

Setelah Aditya Harsono ditangkap aparat imigrasi AS, hakim imigrasi kemudian menggelar sidang jaminan pada 10 April. Gad, pengacara Aditya, berdalih kliennya tidak menimbulkan ancaman sehingga dia harus dibebaskan.

Hakim imigrasi sepakat dengan argumen Gad dan memerintahkan Aditya membayar uang jaminan sebesar US$5.000.

“Ia diberikan jaminan oleh hakim imigrasi, yang memberi kami sedikit harapan tetapi keringanan itu tidak bertahan lama,” kata Peyton, istri Aditya.

Menurut Gad, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding terhadap putusan hakim imigrasi.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

“[Aksi protes Aditya] adalah bukti pertama yang mereka ajukan untuk menentang jaminan, bukan kerusakan properti yang merupakan pelanggaran ringan,” kata Gad.

Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan komentar atas kasus ini.

Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang “berpartisipasi dalam gerakan yang melakukan hal-hal seperti vandalisme di universitas, pelecehan terhadap pelajar, pengambilalihan gedung, pembuatan keributan, [dan] kami tidak akan memberikan visa kepada Anda.”

Peyton kini berupaya menggalang dana melalui situs Gofundme guna kebutuhan hidup keluarganya.

“Kami memiliki seorang putri berusia delapan bulan yang membutuhkan ayahnya. Setiap hari ia mencari ayahnya. Ini sangat traumatis bagi kami semua, terutama putri kami,” tulis Peyton dalam situs GoFundme.

“Kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya bersama keluarganya.”

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

14/04/2025 16:39
Dedi Mulyadi Bentuk Satgas Anti Preman, GRIB Jaya Jabar akan Bikin Satgas Anti Preman Birokrasi

TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry, menanggapi terkait langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan membentuk satuan tugas (satgas) pembasmi preman.

Pembentukan satgas anti premanisme itu sebagai respons Dedi dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat.

Gabriyel menilai semestinya Dedi Mulyadi melakukan ‘bersih-bersih’ di internal pemerintahan provinsi sebelum bergerak membasmi aksi premanisme di masyarakat.

“Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu,” katanya saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025.

Jika Dedi tetap membentuk satgas antipremanisme, GRIB Jaya, kata Gabriyel, juga akan membentuk satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam ‘tubuh’ pemerintahan.

Menurutnya, praktik premanisme juga terjadi di pemerintah provinsi Jawa Barat.

“Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar.”

“Jadi jangan seakan-akan hari ini, oknum preman adanya cuma di ormas, maaf. Di kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya? Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi tapi lebih sadis. Yang mereka makan itu uang rakyat,” ujarnya.

Hal yang sama terkait pembentukan satgas antipremanisme di birokrasi juga disampaikan Gabriyel saat rapat koordinasi daerah GRIB Jaya Jawa Barat pada 11 April 2025 di Karawang.

“Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi.”

“Kalau nanti di provinsi di kabupaten kota temen-temen para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrat, yang ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan,” katanya.

Dedi Mulyadi bentuk satgas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

“Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

TANTANG DEDI MULYADI – Ketua GRIB Jaya DPD Jawa Barat, Gabriyel Alexander, menantang Dedi Mulyadi untuk bertemu membahas terkait dengan satgas premanisme yang dibentak Dedi Mulyadi. (Kompas.com/Faqih Rohman Syafei dan tangkapan layart Youtube Titik Temu Podcast). (Kompas.com/Faqih Rohman Syafei dan tangkapan layart Youtube Titik Temu Podcast)

Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

“Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

14/04/2025 16:32
Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal), Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Bayu Saputra)

Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 14 April 2025 – 14:55 WIB

Elshinta.com – Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal).

Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Washington DC untuk mempersiapkan proses negosiasi. Besok, Menko Airlangga Hartarto serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga akan menyusul ke AS.

“Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia juga menuturkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi tarif. Sri Mulyani dikabarkan bakal menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan tim negosiasi sebagai respons terhadap penerapan tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintahan Donald Trump.

Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang Presiden AS Donald Trump untuk membahas negosiasi kebijakan tarif impor.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” tuturnya.

Dirinya memastikan sejumlah menteri yang berangkat ke AS tersebut siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump. Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara.

“Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan,” imbuhnya.

Sumber : Antara

14/04/2025 16:31
Polisi gagalkan tawuran di Jakpus dan sita empat celurit

Polisi meleraikan tindakan tawuran antarwarga di Kelurahan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4/2025). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat

Polisi gagalkan tawuran di Jakpus dan sita empat celurit
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 14 April 2025 – 12:47 WIB

Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) menggagalkan tawuran sekelompok remaja di kawasan Kampung Rawa Sawah, Johar Baru, pada Senin dini hari dan menangkap seorang pemuda serta menyita empat senjata tajam (sajam) berupa celurit.

“Kami langsung tangkap pelaku beserta barang bukti,” kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat Kompol William Alexander di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pada saat tim patroli melakukan pengamanan wilayah sekitar pukul 04.15 WIB, petugas mendapati sekelompok pemuda tengah berkumpul dan diduga hendak tawuran. Petugas, kata Alex, langsung membubarkan kelompok tersebut dan menangkap remaja berinisial MK (20) karena berusaha melarikan diri sambil membuang senjata tajam.

Ia mengatakan bahwa petugas menyita empat celurit dan satu stik golf dari tangan pelaku, yang diduga kuat akan digunakan dalam aksi kekerasan. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa pelaku akan diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pelaku akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara,” katanya.

Saat ini, MK bersama barang bukti telah dibawa ke Polsek Johar Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih memburu anggota kelompok lainnya yang melarikan diri saat penggerebekan. Kapolres juga mengimbau para orang tua untuk lebih waspada dan peduli terhadap aktivitas anak-anak mereka.

Jangan biarkan mereka keluar tengah malam tanpa pengawasan. Berikan mereka kegiatan positif yang membentuk karakter dan masa depan, katanya.

“Jangan sampai masa depan mereka hancur karena salah pergaulan dan tindakan kriminal,” katanya.

Sumber : Elshinta.Com

14/04/2025 16:30