Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • 13.710 Penyelenggara Negara Belum Lapor Kekayaan, KPK Minta Evaluasi Internal di Masing-masing Instansi 

    13.710 Penyelenggara Negara Belum Lapor Kekayaan, KPK Minta Evaluasi Internal di Masing-masing Instansi 

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa sebanyak 13.710 Penyelenggara Negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga batas akhir pelaporan pada Senin, 11 April 2025. Temuan ini menjadi sorotan tajam atas pentingnya transparansi dan integritas pejabat publik.

    “Sampai dengan batas akhir pelaporan LHKPN untuk tahun pelaporan 2024, yakni pada 11 April 2025, KPK telah menerima sejumlah 402.638 LHKPN, dari total 416.348 Wajib Lapor, atau persentase pelaporan tepat waktunya mencapai 96,71 persen,” kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa, 15 April 2025. 

    KPK menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara negara yang telah patuh melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan LHKPN. Kepatuhan ini sebagai komitmen nyata sekaligus teladan baik dalam pencegahan korupsi oleh seorang pejabat publik.

    Meski tingkat kepatuhan cukup tinggi, KPK tetap menyoroti 13.710 pejabat yang belum melaporkan kekayaannya. Para pejabat ini tetap diimbau untuk segera menyampaikan laporan meskipun statusnya tercatat sebagai pelaporan terlambat.

    “Bagi para PN/Wajib lapor yang belum menyelesaikan kewajibannya, tetap diimbau untuk melaporkan LHKPN-nya sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan aset atau harta seorang pejabat publik,“ ujar Budi. 

    Verifikasi Laporan LHKPN 

    Budi menyampaikan, KPK akan melakukan verifikasi administratif atas laporan yang telah masuk. Jika dinyatakan lengkap, data kekayaan para pejabat akan dipublikasikan melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

    Lebih lanjut, KPK meminta agar pimpinan lembaga dan satuan pengawas internal di setiap instansi melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan masing-masing.

    Data Pelaporan LHKPN 

    Berdasarkan data, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bidang eksekutif sebesar 96,99 persen. Dengan perincian, jumlah wajib lapor sebanyak 332.822, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN sebanyak 322.807 orang, dan yang belum sebanyak 10.015. 

    Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di rumpun legislatif sebesar 85,85 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 20.787, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 17.846 orang, dan yang belum sebanyak 2.941. 

    Kemudian tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di wilayah yudikatif mencapai 99,98 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 17.931, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 17.928 orang, dan yang belum sebanyak 3 orang. 

    Lalu, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di BUMN/BUMD berada di angka 98,32 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 44.808, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 44.057 orang, dan yang belum sebanyak 751 orang.

    “Kepatuhan LHKPN ini dapat digunakan sebagai salah satu basis data dukung dalam manajemen ASN, seperti promosi bagi para pegawai yang patuh, maupun penjatuhan sanksi administratif bagi yang lalai,” ucap Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sertijab Polda Metro Jaya: Kombes Kusumo Wahyu Jadi Kapolres Metro Bekasi, Lihat Profilnya – Halaman all

    Sertijab Polda Metro Jaya: Kombes Kusumo Wahyu Jadi Kapolres Metro Bekasi, Lihat Profilnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada Selasa, 15 April 2025, Polda Metro Jaya melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) di Lapangan Presisi Ditlantas.

    Acara ini menandai pergeseran beberapa pejabat tinggi di lingkungan Polda Metro Jaya, salah satunya adalah pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Metro Bekasi. 

    Dengan pengalaman yang panjang di dunia kepolisian, Kusumo kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memimpin wilayah yang dinamis dan berkembang seperti Kota Bekasi.

    Gedung Promoter di Polda Metro Jaya. Kombes Kusumo Wahyu Bintoro saat mengikuti prosesi pelantikan sebagai Kapolres Metro Bekasi dalam acara sertijab di Polda Metro Jaya, 15 April 2025. Dengan pengalaman panjang di kepolisian, Kusumo siap menghadapi tantangan baru di Bekasi. (KOMPAS.com/BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR)

    Sertijab Polda Metro Jaya: Kombes Kusumo Wahyu Bintoro diangkat menjadi Kapolres Metro Bekasi

    Pelaksanaan sertijab di Polda Metro Jaya menjadi momentum penting dalam pergantian pejabat. 

    Selain Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, ada juga pelantikan pejabat lainnya, termasuk Kombes Henrik Maryanto sebagai Dansatbrimob, Kombes Poliketut Gede Wijatmika sebagai Karoops, dan Kombes Komarudin sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya.

    Semua pejabat yang dilantik melakukan pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya, Karyoto.

    Karyoto pun memimpin dengan penuh khidmat, mengajukan pertanyaan kepada seluruh pejabat yang dilantik, “Apakah saudara-saudara bersedia saya ambil sumpah menurut kepercayaan dan agama masing-masing?” kata Karyoto.

    Mereka pun serempak menjawab, “Bersedia,” sebelum dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang diucapkan oleh masing-masing pejabat sesuai dengan keyakinan mereka.

    Kombes Kusumo Wahyu Bintoro: Pengalaman yang Mengesankan

    Kombes Kusumo Wahyu Bintoro merupakan sosok yang telah memiliki segudang pengalaman dalam dunia kepolisian.

    Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1998 ini dikenal memiliki latar belakang yang kuat di bidang intelijen. Sebelum diangkat menjadi Kapolres Metro Bekasi, Kusumo menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo selama dua tahun enam bulan.

    Kariernya yang penuh dedikasi membawa beliau ke berbagai jabatan strategis lainnya, seperti Kasat Intelkam Polresta Surakarta, Wakapolres Cilacap, hingga Kapolres Boyolali pada 2019.

    Puncak dari perjalanan kariernya adalah saat menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo (2021), sebelum akhirnya dimutasi dan menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri.

    Pada 2025, Kombes Kusumo dipercaya untuk memimpin Polres Metro Bekasi, sebuah wilayah yang memiliki tantangan besar dalam hal urbanisasi dan masalah kriminalitas.

    Rekam Jejak Keberhasilan dan Kehidupan Pribadi

    Kombes Kusumo Wahyu dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dalam bertugas. Dengan pengalaman di bidang intelijen, Kusumo diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan di Bekasi yang merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

    Dalam perjalanan kariernya, ia telah berperan dalam berbagai operasi keamanan yang signifikan.

    Di balik kariernya yang gemilang, Kombes Kusumo juga dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen kuat untuk membangun wilayah yang ia pimpin.

    Dalam laporan harta kekayaan yang ia miliki, Kusumo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,5 miliar, yang meliputi tanah dan bangunan di berbagai lokasi, kendaraan bermotor, serta aset bergerak lainnya.

    Ini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang berhasil mengelola keuangannya dengan baik.

    Kekayaan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro

    Seperti halnya pejabat lainnya, Kombes Kusumo juga tercatat dalam laporan harta kekayaan yang dipublikasikan. Kekayaannya terdiri dari berbagai aset, mulai dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta hingga kendaraan pribadi seperti Toyota Innova dan Jeep.

    Dengan total kekayaan lebih dari Rp 9,5 miliar, hal ini menunjukkan bahwa Kusumo tidak hanya sukses dalam karier, tetapi juga dalam hal pengelolaan aset.

    Pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Metro Bekasi membawa angin segar bagi Polda Metro Jaya, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah kriminalitas dan keamanan yang terus berkembang.

    Dengan pengalaman yang dimilikinya, Kusumo diharapkan mampu memberikan terobosan baru dalam meningkatkan kinerja kepolisian dan pelayanan publik di Bekasi. Seiring dengan itu, diharapkan pula bahwa ia bisa menjaga integritas dan terus berupaya menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    Apa pendapat Anda tentang pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Bekasi?

    Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.

    Jika Anda merasa berita ini penting, bagikan dengan teman-teman Anda.

    Ikuti kami di Instagram untuk pembaruan terkini tentang perkembangan di Polda Metro Jaya dan dunia kepolisian.

    Untuk berita-berita menarik lainnya, ikuti kami di:
    https://m.tribunnews.com/

  • Negara NATO ‘Berlomba’ Dongkrak Belanja Militer di Tengah Ketidakpastian Global

    Negara NATO ‘Berlomba’ Dongkrak Belanja Militer di Tengah Ketidakpastian Global

    JAKARTA – Anggota NATO tengah membahas penetapan target belanja untuk pertahanan sipil dan dukungan bagi Ukraina di samping tujuan inti anggaran militer.

    Banyak anggota NATO telah meningkatkan belanja militer sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, tetapi mereka mendapat tekanan dari Presiden AS Donald Trump untuk melangkah lebih jauh dan membelanjakan 5% dari PDB untuk pertahanan – di atas target mereka saat ini sebesar 2%.

    Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan pertemuan puncak para pemimpin NATO di Den Haag pada Juni dapat menyetujui target belanja pertahanan di atas 3% dari PDB, bersama dengan target kedua untuk belanja lain yang lebih luas terkait dengan keamanan dan pertahanan.

    “Ada diskusi yang sedang berlangsung, yang belum kita lihat akhirnya, mengenai apakah NATO, sejalan dengan angka targetnya untuk pertahanan militer harus memiliki angka target untuk pertahanan sipil, kesiapsiagaan, dukungan untuk Ukraina dan hal-hal semacam itu,” katanya dilansir Reuters, Senin, 14 April.

    Target belanja pertahanan dapat ditetapkan pada 3,5% dengan tambahan 1,5% untuk hal-hal yang terkait dengan pertahanan sipil, dukungan Ukraina dan hal lainnya yang berada di luar area pertahanan militer langsung tersebut.

    Menurut perkiraan NATO, 23 dari 32 anggota aliansi tersebut memenuhi atau melampaui target 2% tahun lalu.

    Namun, beberapa negara ekonomi besar Eropa, termasuk Italia dan Spanyol, masing-masing hanya menghabiskan sekitar 1,5% dan 1,3%. Swedia menjadi anggota NATO ke-32 pada Maret tahun lalu dalam perubahan haluan kebijakan luar negeri yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap Rusia.

    “Saya sangat bertekad untuk memastikan bahwa kami di Swedia memenuhi komitmen yang diputuskan NATO,” kata Kristersson. Seorang diplomat Eropa mengatakan diskusi tentang target pengeluaran untuk pertemuan puncak Den Haag baru saja dimulai, tetapi tampaknya ada pemahaman target kemampuan militer baru yang ditetapkan oleh NATO akan berarti menghabiskan sekitar 3,5% dari PDB.

    Berbicara dengan syarat anonim, diplomat tersebut mengatakan memenuhi angka Trump sebesar 5% akan memerlukan elemen tambahan, termasuk “meningkatkan ketahanan dan mobilitas militer”.

  • Spek dan Harga Poco F7 Pro, Performa Gahar Ramah di Kantong

    Spek dan Harga Poco F7 Pro, Performa Gahar Ramah di Kantong

    Jakarta –

    Poco meluncurkan F7 series di Indonesia, termasuk F7 Pro yang punya performa gahar tapi harga masih ramah di kantong untuk kelasnya. Dalam peluncuran Poco F7 Series: ‘Fearless: Ultrapower Unleashed’, terungkap harga dan spek dari Poco F7 Pro.

    Abee Hakiim Product PR Manager Poco Indonesia mengatakan Poco F7 Pro hadir membawa prosesor Snapdragon 8 gen 3. “Kami hadir dengan skor tinggi yakni 2,093,203 AnTuTu score. Dilengkapi dengan Xiaomi HyperOS2,” ujarnya Selasa (15/4) di Midaz Senayan.

    Poco hadir dengan 90w Hypercharge dan kapasitas baterai 6.000 mAh. Diklaim baterai terisi cepat dalam 37 menit 16+ jam lebih dengan SoC temperatur 3° dan Cooling System yang dinyatakan tiga kali efisien dari sebelumnya.

    Bukan Poco namanya kalau performa main game-nya tidak galak. “Poco kita ada peningkatan software degan wildboost optimixation 4.0 jadi lebih mulus. Game makin fearless dengan 2k resolusi. Itu berarti detailnya lebih tajam dan bikin lebih enjoy,” klaim Abee.

    Selain itu, pengalaman gaming juga makin seru dengan 12% touch respons yang lebih cepat. Ditunjang dengan audio yang naik level plus efek yang lebih terasa, misalnya suara langkah-langkah di dalam game akan lebih mantap terdengar.

    Peluncuran Poco F7 Pro. Foto: Aisyah Kamaliah

    Poco F7 Pro hadir dengan tiga varian warna yakni Silver, Blue, dan Black. Semuanya sudah tersertifikasi IP 68 tahan debu dan air. Ada juga pemindai ulltrasonik sensor jari sehingga tetap sensitif meski jarinya sedang basah atau berminyak.

    Nah, masuk ke kamera, Poco F7 Pro membawa kamera utama 50 MP dan ultra-wide 8 MP, serta kamera selfie 20 MP.

    “Poco meningkatkan kamera dan sisi software jadi lebih nyaman dan detail karena dilengkapi AISP. Artinya kita bisa hasilin gambar detail dan jelas di kondisi kurang cahaya sekaligus. Bokeh lebih cerah dan kecerahan wajahnya jadi ultra,” ungkapnya.

    Harga Poco F7 Pro berapa? Jawabannya, dengan kapasitas 12GB+512 GB, Poco F7 Pro dijual dengan harga Rp 7.499.000.

    “Tapi penjualan perdana mulai dari Rp 6.999.000 hingga 25 April 2025,” tandasnya.

    (ask/fyk)

  • Kejagung Ajukan Kasasi atas Vonis Lepas Terdakwa Korporasi Korupsi Minyak Goreng – Page 3

    Kejagung Ajukan Kasasi atas Vonis Lepas Terdakwa Korporasi Korupsi Minyak Goreng – Page 3

    JPU juga menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana denda masing-masing terdakwa korporasi sebesar Rp1 miliar, dan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada terdakwa Permata Hijau Group sebesar Rp937.558.181.691,26; terdakwa Wilmar Group sebesar Rp11.880.351.802.619; dan terdakwa Musim Mas Group sebesar Rp4.890.938.943.794,1.

    “Namun terhadap tuntutan tersebut masing-masing terdakwa korporasi diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana atau ontslag van alle recht vervolging oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ungkap Harli.

    Ontslag van alle rechtsvervolging sendiri BM merupakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan itu juga dikenal sebagai putusan lepas.

    Harli mengatakan, terkait dengan putusan Ontslag tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa Marcella Santoso, Aryanto, dan Wahyu Gunawan melakukan perbuatan pemberian suap dan/atau gratifikasi kepada Muhammad Arif Nuryanta sebesar Rp60 miliar.

    “Dalam rangka pengurusan putusan perkara dimaksud agar majelis hakim memberikan putusan ontslag van alle recht vervolging,” jelas dia.

    Kejagung kemudian melakukan penggeledahan lima lokasi berbeda yang ada di Jakarta dan membawa keempat orang tersebut untuk diperiksa pada Sabtu, 12 April 2025 di Kejagung, Jakarta Selatan. Mereka kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka lantaran ditemukan bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap DDP selaku istri Aryanto, IIN dan BS atau Budi Santoso selaku sopir Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, serta lima staf Marcella Santoso yakni BHQ, ZUL, YSF selaku Office Boy, AS selaku sopir Aryanto, dan VRL selaku anggota tim advokat kantor Ariyanto Arnaldo Law Firm.

    Keempat tersangka juga langsung ditahan usai pemeriksaan, dengan rincian Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua PN Jaksel di Rutan Salemba Cabang Kejagung, Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata pada PN Jakut di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Marcella Santoso selaku advokat di Rutan Salemba Cabang Kejagung, dan Aryanto selaku advokat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    “Para tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan,” Harli menandaskan.

     

    Reporter: Nur Habibie/Merdeka

  • Tingkatkan Kualitas Sanitasi Warga, 10 STMB Dibangun di Cipinang Cempedak Jakarta Timur – Halaman all

    Tingkatkan Kualitas Sanitasi Warga, 10 STMB Dibangun di Cipinang Cempedak Jakarta Timur – Halaman all

    Sebanyak 10 Sarana Tempat Mandi Bersama (STMB) dibangun di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

    Tayang: Selasa, 15 April 2025 11:33 WIB

    handout

    TINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT – Sarana Tempat Mandi Bersama (STMB) dibangun di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Akses sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat.. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 10 Sarana Tempat Mandi Bersama (STMB) dibangun di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

    Sebelum proses konstruksi, PT Brantas Abipraya, melakukan survei mendalam untuk mengidentifikasi rumah-rumah yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

    Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa puluhan keluarga di wilayah tersebut sangat membutuhkan fasilitas sanitasi yang memadai.

    Ia menyebut, akses sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat

    “Kami ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Cipinang Cempedak,” ujar Dian dikutip Selasa (15/4/2025).

    Dengan membangun STMB, Brantas Abipraya berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs, khususnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui akses sanitasi yang bersih (SDG 3) dan menyediakan fasilitas air bersih yang layak sebagai hak dasar setiap individu (SDG 6).

    “STMB ini adalah investasi kami dalam perubahan perilaku. Kami yakin, akses sanitasi yang layak akan memicu kebiasaan hidup bersih dan sehat di masyarakat,” katanya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 53 Sekolah Rakyat Tuntas Juni 2025, Ini Lokasinya – Page 3

    53 Sekolah Rakyat Tuntas Juni 2025, Ini Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah target pembangunan 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025, agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU)Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

    Langkah ini juga diiringi dengan survei usulan lokasi Sekolah Rakyat untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan kesiapan lokasi, sekaligus memastikan pemenuhan kelengkapan readiness criteria.

    “Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Mensos, kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Dody mengutarakan, dukungan survei calon lokasi Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan bangunan eksisting maupun lahan.

    Untuk tahap 1, sebanyak 53 lokasi saat ini seluruhnya telah selesai dilaksanakan survei dan dalam tahap perencanaan DED. DED ditargetkan selesai pada pekan kedua April 2025, dan mulai konstruksi pada pekan pertama Mei 2025.

    “Kalau bangun PU selalu pakai teknologi besar, makanya ada renovasi yang nanti kita sesuaikan dengan inovasi-Inovasi Kementerian PU, tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tetapi juga harus memperhatikan tahan gempa,” kata Dody.

    Saat ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang bertugas melakukan pendampingan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan/renovasi Sekolah Rakyat.

    “Selanjutnya, kami mengharapkan Kementerian Sosial dapat memetakan keberlanjutan sistem sekolah terhadap aset terbangun oleh Kementerian PU,” imbuh dia.

     

  • Respons Tom Lembong Usai Hakim yang Tangani Kasusnya Ikut Terjerat Korupsi – Page 3

    Respons Tom Lembong Usai Hakim yang Tangani Kasusnya Ikut Terjerat Korupsi – Page 3

    Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik culas mafia peradilan. Adalah tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menerima suap vonis lepas terhadap terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng senilai Rp22 miliar.

    Ketiganya, hakim Agam Syarif Baharuddin (ASB) sendiri, hakim ad hoc Ali Muhtarom (AM), dan hakim Djuyamto (DJU). Mereka yang mengawal jalannya persidangan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit pada Januari 2021-April 2022.

    Ada peran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) yang dulu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus.

    Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyampaikan, setelah terbit surat penetapan sidang, tersangka Muhammad Arif Nuryanta (MAN) memanggil tersangka Djuyamto (DJU) selaku ketua majelis hakim dan Agam Syarif Baharuddin (ASB) selaku hakim anggota.

    “Lalu Muhammad Arif Nuryanta memberikan uang dolar, bila di-kurs-kan ke dalam rupiah senilai Rp4,5 miliar, di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca bekas perkara. Dan Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara diatensi,” tutur Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (14/4) dini hari.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Merdeka.com

  • Masih Mendekam di Bui, Agus Buntung Nikahi Wanita asal Bali, Mempelai Pria Diganti Keris

    Masih Mendekam di Bui, Agus Buntung Nikahi Wanita asal Bali, Mempelai Pria Diganti Keris

    GELORA.CO – I Wayan Agus Suwartama atau Agus Buntung menikah dengan seorang perempuan. Pernikahan tersebut dilaksanakan belum lama ini di Lombok.

    Dari informasi yang dihimpun media ini, mempelai perempuan diketahui bernama Ni Luh Nopianti. Pernikahan Agus dihadiri kakak kandung Agus dan ibu kandungnya, serta mempelai perempuan.

    Pernikahan Agus dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Ainuddin membenarkan pernikahan tersebut.

    “Pernikahan sudah dilaksanakan sebelum ada kasus, tapi karena (Agus) dilanda musibah tidak bisa hadir, sudah ada kesepakatan di internal keluarga kemudian (pernikahan) dijalankan secara adat,” katanya, Minggu, 13 April 2025.

    Keunikan dari pernikahan tersebut yaitu Agus tidak dapat hadir dalam proses pernikahan karena saat ini menjadi tahanan di Rutan. Sehingga diwakili oleh sebuah keris dibungkus kain putih.

    “Prosesi (pernikahan) ini dikenal sebagai Widiwidana, sebuah upacara penyatuan dua keluarga yang diakui oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI),” ujarnya.

    Keris dianggap sebagai simbol laki-laki dalam tradisi pernikahan adat umat Hindu. Sehingga secara adat pernikahan tersebut adalah sah.

    Ainuddin menjelaskan, sebelum upacara inti, keluarga mempelai pria beserta tokoh adat (Pinandita atau Pemangku) mendatangi keluarga Ni Luh Nopianti untuk melakukan Mepamit, yaitu prosesi meminta izin secara adat agar mempelai wanita dibawa ke keluarga mempelai pria.

    Dalam kondisi ini, karena I Wayan Agus tidak dapat hadir secara fisik, kehadirannya diwakili oleh keris sebagai simbol kehormatan, kekuatan, dan kesetiaan laki-laki Bali.

    “Keris tersebut dibungkus dengan kain putih dan diarak layaknya representasi sang mempelai,” katanya.

    Agus saat ini tengah menjalani sidang. Pekan depan sidang masih akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Sekitar lima kali sidang lagi dilakukan hingga sampai pada putusan hakim.

    Diketahui, I Wayan Agus Suwartama atau Agus Buntung didakwa melanggar Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

    Selain hukuman penjara, Agus diketahui menghadapi denda sebesar Rp300 juta.

  • AMRO Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 5,0%, Imbas Tarif Trump

    AMRO Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 5,0%, Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — The Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada 2025.

    Hal itu tercantum dalam laporan terbaru AMRO bertajuk the Asean+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2025, yang menyoroti ketahanan kawasan Asean dan kapasitas kebijakan dalam menghadapi guncangan perdagangan global.

    Berdasarkan laporan edisi Oktober 2024 AMRO memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2%. Terdapat revisi dalam laporan edisi Januari 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan hanya 5,1%, tetapi angka itu kemudian kembali turun.

    Dikutip dari laporan edisi April 2025, AMRO memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 akan mencapai 5,0%, dengan proyeksi inflasi 2,2%.

    Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor menilai bahwa pengumuman tarif impor atau tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan perkembangannya menambah lapisan kompleksitas signifikan terhadap prospek ekonomi kawasan Asean+3.

    “Namun demikian, ekonomi Asean+3 saat ini lebih tangguh dan terdiversifikasi dibandingkan saat menghadapi guncangan global sebelumnya, serta lebih siap dalam menghadapi guncangan tarif yang sedang berlangsung,” ujar Khor pada Selasa (15/4/2025).

    Khor mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan makroekonomi yang solid harus dijaga oleh Indonesia.

    Dia menilai bahwa disiplin fiskal dan moneter menjadi landasan penting dalam menjaga perekonomian Indonesia. Namun, untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia harus terus melakukan reformasi struktural.

    Menurut Khor, upaya itu telah dilakukan pemerintahan sebelumnya dengan melonggarkan pasar tenaga kerja dan kebijakan investasi untuk menarik investor asing. Dia juga menilai bahwa kebijakan penghiliran atau hilirisasi berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekspor.

    “Kebijakan-kebijakan ini menjadikan Indonesia semakin menarik bagi investor global. Meskipun begitu, stabilitas makro harus tetap dijaga. Karena itu, Indonesia perlu terus menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang ketat agar iklim investasi tetap stabil,” ujar Khor.

    Adapun, AMRO memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Asean+3 bisa melebihi 4,0% pada 2025 2026. Namun, ketidakpastian dari arah kebijakan tarif Trump bisa membuat ekonomi Asean+3 melemah ke bawah 4,0% pada 2025, dan berlanjut melemah ke 3,4% pada 2026.

    “Asean+3 telah berulang kali membuktikan ketangguhannya di tengah berbagai guncangan global. Dalam lanskap perdagangan yang bergejolak ini, persatuan dan aksi yang terkoordinasi akan sangat penting. Tidak ada pemenang dalam perang dagang—tetapi bersama-sama, kita dapat bangkit lebih kuat,” ujar Khor.