Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Mobil Mewah Presiden China Xi Jinping Wara-wiri di 3 Negara ASEAN

    Mobil Mewah Presiden China Xi Jinping Wara-wiri di 3 Negara ASEAN

    Jakarta –

    Mobil kepresidenan China bakal wara-wiri di tiga negara ASEAN. Xi Jinping membawa sedan mewah itu dalam kunjungannya ke Vietnam, Malaysia, dan juga Kamboja.

    Xi Jinping kerap membawa mobil kepresidenan China saat melakukan kunjungan kenegaraan. Terbaru, Xi memboyong mobil itu ke tiga negara di ASEAN dalam rangka menghadapi tarif impor AS sebesar 145 persen.

    Di Vietnam, mobil itu sudah mendarat lebih dulu di Bandara Noi Bai seiring dengan kunjungan Xi Jinping pada 14-15 April 2025. Mobil ini rencananya akan digunakan Xi untuk mendukung mobilitasnya selama kunjungan berlangsung sebagaimana diberitakan media lokal Khoahoc & Doisong.

    Selanjutnya, mobil juga akan digunakan Xi Jinping saat bertandang ke Malaysia. Mobil dengan panjang 5,5 meter itu juga sudah tiba di negeri jiran sebagaimana diberitakan Malay Mail. Dari foto-foto yang beredar di media sosial setempat, mobil tampak ditutup kamuflase. Setelah Malaysia, mobil ini juga tampaknya bakal dibawa saat kunjungan ke Kamboja. Mengingat di negara-negara lain, dia kerap membawa mobil dinasnya sendiri.

    Sebagai pengingat, saat berkunjung ke Indonesia ketika gelaran KTT G20 Bali, Xi Jinping juga memboyong Hongqi N701. Mobil ini merupakan pengembangan baru dari limosin sebelumnya. Mengutip Car News China, limosin tersebut tidak diproduksi secara massal. Selama 10 tahun ke depan, hanya ada 50 unit mobil Hongqi dengan kode nama N701 itu yang dibangun. Setidaknya dalam satu tahun hanya ada 5 unit Hongqi N701 yang dibuat. Limosin ini pertama kali muncul di publik saat Xi Jinping berkunjung ke Hong Kong Juli 2022.

    Spesifikasi detailnya tidak diungkap, namun diduga kuat Hongqi N701 itu menggunakan mesin V12 atau V8. Pilihan mesin itu sudah ditawarkan Hongqi pada mobil yang dijual di China. Salah satu contohnya adalah SUV Hongqi LS7 yang menggendong mesin 4.0 L V8. Di atas kertas, mesin tersebut sanggup menyemburkan tenaga 360 daya kuda dan torsi 550 Nm.

    Di bagian belakang terdapat dua knalpot yang terpasang di kanan dan kiri. Kemudian ada juga antena menyerupai sirip hiu di bagian atap mobil, serta jendela berukuran besar di belakang. Padahal di kebanyakan mobil limosin, bagian jendela belakangnya tidak lebar untuk menjaga penumpang yang berada di dalam ketika kerusuhan.

    Terdapat pula tulisan dalam bahasa China di bagian bokong mobil. Di bagian tengah tertulis Hongqi dalam bahasa China, sedangkan di bagian kiri tertulis China First Auto. First Auto yang dimaksud adalah First Auto Works (FAW) yang menaungi merek Hongqi. Dari tampilannya, diduga kuat mobil sudah memiliki fitur antipeluru.

    (dry/din)

  • Dugaan Korupsi Pengelolaan Parkir PDPS Surabaya Segera Disidangkan

    Dugaan Korupsi Pengelolaan Parkir PDPS Surabaya Segera Disidangkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menyatakan berkas perkara kasus dugaan korupsi pengelolaan parkir di Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Pemkot Surabaya telah lengkap atau P21.

    Dua tersangka dalam perkara ini adalah M. Taufiqurrahman (mantan Direktur Pembinaan Pedagang PDPS periode 2019–2023) dan Masrur (Kepala Cabang Selatan PDPS). “Berkas perkara telah lengkap dan dinyatakan P21,” ujar ujar I Made Agus Mahendra Iswara, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tanjung Perak saat dikonfirmasi, Selasa (15/5/2025).

    Jaksa asal Bali ini mengungkapkan, berkas perkara dinyatakan P21 sejak 11 April lalu. “Kedua tersangka dan barang bukti juga telah dilakukan pelimpahan tahap dua ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” jelasnya.

    Setelah dinyatakan lengkap, JPU kini tinggal menunggu penetapan jadwal sidang perdana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “JPU saat ini tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor,” tambah Iswara.

    Seperti diberitakan sebelumnya, modus operandi yang digunakan kedua tersangka antara lain perpanjangan kontrak pengelolaan parkir yang tidak dilakukan sesuai ketentuan, mulai dari pemberitahuan jangka waktu kontrak kepada pengelola, minimnya proses evaluasi, hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tidak melalui prosedur semestinya. Akibatnya, terjadi tunggakan pembayaran dari tahun 2020 hingga 2023.

    Selain itu, penyidik menemukan adanya selisih antara data setoran uang yang dilaporkan oleh pengelola parkir ke kantor pusat PDPS dengan data yang tercatat di kantor cabang dan pihak pengelola. Berdasarkan hasil audit, perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 725 juta.

    Atas perbutannya, kedua tersangka saat ini ditahan di Rutan Medaeng cabang Kejati Jatim dan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [uci/but]

     

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera memulai negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan bea impor 32% yang dikenakan terhadap produk Indonesia. Indonesia akan mendorong agar negosiasi dengan AS menghasilkan kesepakatan yang konkret.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia mengutamakan hasil nyata dalam proses lobi yang akan dilakukan tim negosiator di Washington DC.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan keinginan agar pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bersifat konkret. Specific outcome itu lebih penting,” ujar Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Airlangga, pengalaman dalam berbagai perjanjian sebelumnya menunjukkan bahwa pertemuan dagang internasional tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Ia menuturkan, dibutuhkan dua hingga tiga putaran negosiasi tarif AS, mulai dari kesepakatan awal hingga tahap penyusunan dokumen resmi.

    Dalam lawatan ke Washington, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia membuka kemungkinan untuk melanjutkan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited Free Trade Agreement (FTA).

    Selain itu, pemerintah juga siap mengambil langkah strategis untuk melakukan revitalisasi kerja sama dagang dengan AS melalui perjanjian TIFA (trade and investment framework agreement).

    Langkah-langkah ini telah termuat dalam non-paper proposal yang telah disiapkan Indonesia untuk negosiasi dengan AS, terkait tarif, non-tariff measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan.

    Lebih lanjut terkait tarif Presiden AS Donald Trump, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar fokus negosiasi diarahkan pada hasil-hasil yang spesifik dan pragmatis, sehingga kedua negara dapat segera merasakan manfaat dari kerja sama ekonomi yang dijalin.

    “Jadi artinya specific outcome itu lebih penting,” tegas Airlangga.

    Tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury) untuk membahas tarif AS.
     

  • Sidang Ekstradisi Buron e-KTP Paulus Tannos Digelar di Singapura Juni 2025

    Sidang Ekstradisi Buron e-KTP Paulus Tannos Digelar di Singapura Juni 2025

    Jakarta –

    Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan perkembangan terbaru proses ekstradisi buron KPK Paulus Tannos yang telah ditahan otoritas Singapura. Sidang ekstradisi Paulus Tannos di Singapura akan digelar Juni 2025.

    “Diprediksi sidangnya itu bulan Juni,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum, Widodo, kepada wartawan di gedung Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Widodo berharap tidak ada perlawanan dari pihak Tannos agar proses ekstradisi bisa cepat dilakukan. Sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada 23025 Juni.

    “Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ungkapnya.

    Widodo mengaku tidak bisa memprediksi kapan selesai seluruh proses ekstradisi tersebut. Namun dia meyakini pihak Singapura akan ikut membantu prosesnya.

    “Ini praktik yang pertama jadi saya tidak tahu. Karena setiap negara berbeda-beda ya, yang jelas hukum acaranya. Tapi yang jelas tadi, pemerintah Singapura akan terus berupaya untuk membantu pemerintah Indonesia karena adanya perjanjian,” ucapnya.

    “Itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura dan insyaallah dalam sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim,” kata Supratman di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Supratman belum memerinci dokumen tambahan yang diminta otoritas Singapura terkait Paulus Tannos. Dia mengatakan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Kemenkum saat ini terus berkomunikasi dengan KPK.

    (ial/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hakim Disuap dalam Kasus CPO, Peran Pengawasan KY Dipertanyakan Nasional 15 April 2025

    Hakim Disuap dalam Kasus CPO, Peran Pengawasan KY Dipertanyakan Nasional 15 April 2025

    Hakim Disuap dalam Kasus CPO, Peran Pengawasan KY Dipertanyakan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi III
    DPR Hinca Panjaitan mengatakan, empat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (
    CPO
    ) menandakan banyaknya hakim yang mempunyai naluri berdagang.
    Ia melihat, banyak hakim saat ini yang melihat keadilan dapat menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.
    “Pada realitasnya banyak hakim yang berkompromi dengan naluri dagang. Akhirnya, keadilan jadi komoditas, seolah bisa dijual dan dibeli. Menurut saya, suap terjadi karena pelaku melihat manfaat ekonomi yang melebihi risiko,” ujar Hinca lewat keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).
    Hinca mengatakan, suap terhadap hakim dapat disebabkan dua hal, yakni kekosongan moralitas atau longgarnya pengawasan
    Secara khusus, Hinca menyoroti pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) di lingkungan peradilan yang ia beri nilai nol besar.
    “Sudah saatnya kita mengevaluasi kelembagaan Komisi Yudisial, atau pahitnya kita bubarkan saja. Kalau Komisi Yudisial tak mampu memantau hakim, buat apa dipertahankan? Lebih jujur rasanya kita mengakui bahwa mereka gagal,” ujar Hinca.
    Di samping itu, ia juga menanggapi wacana dinaikkannya gaji hakim untuk mencegah terjadinya praktik suap.
    Menurutnya, praktik suap tetap dapat terjadi di lingkungan peradilan dengan caranya tersendiri.
    “Maka godaan suap akan tetap menemukan jalannya. Kita bisa menambah angka pendapatan setinggi langit, tetapi bila peluang lolos dari hukuman lebih menggoda, akhirnya transaksi hitam menjadi pilihan rasional,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor CPO untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025) malam.
    Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat. Lalu hakim PN Jakarta Selatan,
    Djuyamto
    (DJU).
    Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
    Muhammad Arif Nuryanta
    (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.
    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto pertama kali menerima suap dari Arif sebesar Rp 4,5 miliar yang dibagi rata untuk ketiganya.
    Suap senilai Rp 4,5 miliar diberikan Arif dengan pesan agar perkara ekspor CPO diatasi.
    “Uang bila dirupiahkan Rp 4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan uang tadi dibagi kepada tiga orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AM, dan juga kepada DJU,” ujar Qohar dalam konferensi persnya, Senin (14/4/2025) dini hari.
    Selanjutnya uang suap tahap kedua diberikan Arif kepada hakim Djuyamto. Uang suap diberikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat senilai Rp 18 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berlaku 5 Hari Lagi, Prabowo Ternyata Belum Teken UU TNI

    Berlaku 5 Hari Lagi, Prabowo Ternyata Belum Teken UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berlaku lima hari lagi, atau 20 April 2025. Revisi UU tersebut sebelumnya sudah disahkan oleh DPR sejak 20 Maret 2025 lalu. 

    Sebagaimana diketahui, RUU yang telah disahkan oleh DPR akan berlaku sejak ditandatangani oleh Presiden dalam kurun waktu 30 hari setelah dibawa ke sidang paripurna. Apabila belum ditandatangani setelah 30 hari, maka UU dimaksud otomatis sah dan wajib diundangkan. 

    UU TNI disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Namun, hingga saat ini, UU tersebut belum kunjung ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi di JDIH Sekretariat Negara (Setneg), draf UU TNI final yang berlaku pun belum diunggah sampai dengan saat ini.

    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, UU TNI bukan satu-satunya payung hukum yang belum ditandatangani Prabowo. Dia mengatakan bahwa banyak produk hukum yang harus diteken oleh Kepala Negara. 

    “Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Supratman pun mengaku tak masalah apabila pada akhirnya nanti UU TNI sah dengan sendirinya pada 20 April 2025. Namun, dia memastikan Prabowo akan menandatangani UU tersebut sebagaimana proses seperti biasa. 

    Politisi Partai Gerindra itu menilai, Prabowo belum menandatangani UU TNI mengingat jadwalnya yang padat. 

    “Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Supratman turut memastikan tidak ada isi UU TNI yang berubah dari draf versi paripurna. Dia menyoroti kekhawatiran publik soal potensi UU TNI yang baru akan mendorong kembalinya dwifungsi TNI seperti pemerintahan Orde Baru. 

    Mantan Ketua Baleg DPR itu menuturkan, perubahan pada UU TNI baru hanya terletak pada penambahan dua tugas TNI di luar tugas pokoknya setelah 12 pos jabatan yang sudah ada. 

    “Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada Hakim Militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo [menjabat, red] juga, Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasinya terhadapnya,” terangnya. 

    Untuk diketahui, revisi UU TNI sebelumnya dibahas oleh Komisi I DPR. Penolakan besar-besaran dari publik berbentuk demo di sejumlah daerah mewarnai proses pembahasan, pengesahan bahkan setelah UU itu dibawa ke paripurna DPR. 

  • Negosiasi Tarif Impor Trump, Indonesia Bisa Manfaatkan Pengusaha AS

    Negosiasi Tarif Impor Trump, Indonesia Bisa Manfaatkan Pengusaha AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Amerika Serikat (AS) membuka ruang negosiasi selama masa penangguhan kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump, termasuk dengan Indonesia yang menjadi salah satu negara yang berkesempatan negosiasi pada gelombang pertama. Menteri Koordinator Perekonomian akan hadir dalam pertemuan negosiasi di Washington, pada 16-23 April 2025.

    Lead Advisor Southeast Asia Region sekaligus Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA), Lili Yan Ing, mengusulkan sejumlah langkah strategis yang perlu diambil Indonesia untuk negosiasi.

    “Pertama, Indonesia bersama negara Asia Tenggara (ASEAN) lainnya harus memiliki posisi yang sangat kuat,” ujar Lili dalam acara Investor Market Today di Beritasatu TV, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurutnya, prinsip utama yang harus dipegang adalah bahwa Indonesia dan ASEAN secara tegas menolak kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Indonesia hanya bersedia menawarkan skema tarif Most Favoured Nation (MFN) kepada AS, tanpa perlakuan istimewa atau diferensiasi apa pun.

    Menurutnya, ruang negosiasi tetap terbuka selama AS menunjukkan sikap saling menghormati terhadap ASEAN dan berkomitmen mempertahankan sistem perdagangan multilateral yang berlaku.

    Lili menilai kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump merupakan salah satu kebijakan perdagangan terburuk dalam satu abad terakhir. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki potensi besar menjerumuskan ekonomi global ke dalam resesi, bahkan lebih jauh lagi, menuju depresi, karena dampaknya terhadap sektor finansial.

    “Kedua, Indonesia harus memahami secara tepat apa tujuan utama AS, khususnya apa yang sebenarnya diinginkan Trump,” tambah Lili.

    Trump saat ini menganut prinsip proteksionisme, yang berarti akan membatasi perdagangan internasional dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Sehingga, Trump menurut Lili, tidak akan mendengarkan suara dari kawasan Asia Tenggara.

    Maka dari itu, Lili menyarankan agar Indonesia memanfaatkan peran para pelaku usaha asal AS yang beroperasi di kawasan ASEAN, khususnya di Indonesia, sebagai alat diplomasi ekonomi.

    “Banyak sekali perusahaan Amerika yang bergerak di Indonesia dan Asia Tenggara, yang meraup keuntungan miliaran hingga triliunan dolar AS setiap tahunnya. Kita harus menggunakan pelaku-pelaku usaha AS untuk berbicara kepada Trump,” pungkas Lili.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Indonesia juga perlu mengidentifikasi sektor-sektor yang yang diinginkan Trump, serta mengetahui negara bagian mana saja yang menjadi basis dukungan politiknya. Informasi tersebut akan sangat berguna dalam merumuskan strategi negosiasi tarif impor Trump yang efektif, baik itu tarif jasa maupun investasi AS di Indonesia.
     

  • Bakal Terbang ke Amerika Negosiasi Tarif Impor Trump, Menko Airlangga Ungkap Arahan Prabowo – Halaman all

    Bakal Terbang ke Amerika Negosiasi Tarif Impor Trump, Menko Airlangga Ungkap Arahan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah delegasi akan bertolak ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi tarif Impor yang diberlakukan ke Indonesia.

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepadanya untuk melakukan negosiasi sebaiknya baiknya.

    “Negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan Indonesia,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (15/4/2025).

    Hanya saja Airlangga tidak menjawab berapa angka tarif Impor yang minta diturunkan oleh Indonesia kepada pihak AS. 

    Untuk diketahui AS memberlakukan tarif Impor kepada Indonesia sebesar 32 persen.

    “Nanti ya (angkanya),” kata Airlangga.

    Dalam melakukan negosiasi, Indonesia kata Airlangga menginginkan kerjasama yang konkret. 

    Apabila nantinya bentuk kerja samanya adalah perjanjian formal seperti Limited FTA (Perjanjian Perdagangan Terbatas) atau TIFA (Trade and Investment Framework Agreement)—itu bisa dibahas lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian resmi.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan Indonesia ingin yang sifatnya konkret jadi ya artinya spesifik outcome itu lebih penting sehingga kita dalam tanda petik kalau untuk perjanjian nanti framework berikut dalam bentuk Limited FTA atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika nah itu yang dalam format perjanjian,” tuturnya.

    Sebelumnya Airlangga mengaku sejumlah persiapan telah dilakukan untuk negosiasi tarif Impor yang diberlakukan AS ke Indonesia sebesar 32 persen. 

    Salah satunya menggelar rapat bersama seluruh Kementerian untuk membahas apa saja yang diharapkan AS dan tawaran apa yang akan diberikan Indonesia untuk negosiasi tarif Impor tersebut.

    “Kemarin kan sudah rapat dengan seluruh Kementerian dan tadi saya sudah laporkan ke Bapak Presiden tadi malam sudah ada pertemuan antara secara online Secretary’s Commerce dengan Pak Luhut, saya, dan Bu Mari (Wakil Ketua DEN) dan yang lain,” kata Airlangga.

    “Intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia,” imbuhnya.

    Terkait tawaran penurunan PPh Impor (pajak penghasilan atas barang impor), Airlangga tidak menjawabnya . Ia hanya mengatakan bahwa teknis mengenai tawaran yang akan diajukan akan dibahas di Washington AS. Untuk diketahui delegasi Indonesia akan berada di AS mulai dari 16- 23 April.

    Airlangga mengatakan dalam misinya ke AS, delegasi Indonesia akan berbicara dengan sejumlah pihak. Mulai dari USTR (United States Trade Representative) lembaga AS yang urus soal perdagangan antarnegara. Lalu Treasury Secretary lembaga yang berwenang soal pajak, bea masuk, dan fiskal.

    Kemudian sejumlah Asosiasi bisnis yang mendorong kerja sama dagang antara AS dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, seperti US-ASEAN dan USINDO.

    Selain itu kata Airlangga dalam pengalaman perundingan dagang atau kerja sama ekonomi, biasanya prosesnya tidak cukup satu kali pertemuan. Umumnya perundingan berlangsung 2-3 kali pertemuan.

    Pertama, untuk mencapai kesepakatan umum lalu yang kedua menyusun rancangan perjanjian.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian itu pertemuan itu tidak sekali biasanya ada 2-3 round karena pertama ada kesepakatan kedua baru drafting ya dari kesepakatan drafting,” pungkasnya.

     

  • 5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih Nasional 15 April 2025

    5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih Nasional 15 April 2025

    5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam upacara yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) Komjen Pol Eddy Hartono, lima narapidana kasus terorisme (napiter) dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau
    Nusakambangan
    , Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Sebanyak tiga di antaranya dulu tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, sedangkan dua orang lainnya tergabung dalam Kelompok Jamaah Islamiyah, dan salah satunya diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara, Bekasi, Jawa Barat.
    Kelima napiter itu berinisial IA yang tergabung dalam JAD Sulawesi Tengah dan dipidana tiga tahun penjara; AT yang tergabung dalam JAD Gorontalo dan dipidana empat tahun penjara; PS yang tergabung dalam JI Lampung dan dipidana tujuh tahun penjara.
    Kemudian, HR yang tergabung dalam JI Lampung dan dipidana 17 tahun penjara, serta NS yang tergabung dalam JAD Solo dan dipidana 11 tahun penjara.
    Selanjutnya, empat dari lima napiter tersebut merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Pasir Putih, sedangkan satu orang lainnya WBP Lapas Kelas I Batu.
    Dikutip dari
    Antaranews
    , pengucapan ikrar tersebut dilakukan dalam upacara di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pasir Putih, Pulau Nusakambangan, Selasa (15/4/2025). Lalu, dihadiri sejumlah pejabat BNPT, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Densus 88 Antiteror.
    Setelah kelima napiter itu membacakan ikrar setia kepada NKRI, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan melakukan penghormatan serta penciuman bendera Merah Putih.
    Prosesi diakhiri dengan penandatanganan dokumen Ikrar Setia NKRI oleh kelima napiter itu dan para saksi dari instansi terkait.
    Ditemui usai acara, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu merupakan bagian program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh tim terpadu berupa Tim Koordinasi Deradikalisasi Dalam Lapas yang meliputi BNPT, Densus 88 Antiteror, Kejaksaan, Kementerian Imipas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.
    “Hari ini kita melihat bagaimana pelaksanaan tahapan deradikalisasi dari identifikasi penilaian, kemudian rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial, sehingga hari inilah merupakan tahapan di mana napiter mendapatkan pembebasan bersyarat, salah satunya adalah menyatakan ikrar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, dikutip dari
    Antaranews
    , Selasa.
    Komjen Eddy pun menyebut, program terpadu tersebut akan terus dievaluasi. Sebab, penting untuk melakukan pembaruan ataupun penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, sehingga dinamika program rehabilitasi, reedukasi, hingga reintegrasi sosial bagi para napiter makin lama semakin baik.
    “Karena program deradikalisasi harus dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan,” ujarnya.
    Sementara itu, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah (Jateng) Kunrat Kasmiri mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan BNPT yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan terorisme
    Oleh karena itu, menurut dia, Kementerian Imipas selaku pengelola lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia mendukung program yang dilaksanakan BNPT.
    “Memang kita harus berkolaborasi bersama, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kami di lapas, bukan hanya tanggung jawab teman-teman dari BNPT,” katanya.
    Kunrat juga mengharapkan, dengan adanya program tersebut, setelah napiter bebas dari hukuman tidak lagi kembali ke jaringannya.
    Lebih lanjut, Kunrat mengatakan bahwa jumlah teroris di Indonesia sekarang makin berkurang. Bahkan, dia menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan tidak ada residivis yang kembali ke jaringannya, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi napiter.
    Kunrat mengungkapkan, berdasarkan data saat ini terdapat 115 orang napiter di Nusakambangan. Tetapi, sekitar 50 orang di antaranya sudah menyatakan ikrar setia kepada NKRI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga emas Antam terpantau stabil pada Selasa

    Harga emas Antam terpantau stabil pada Selasa

    Arsip foto – Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/pri.

    Harga emas Antam terpantau stabil pada Selasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 April 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam dari laman Logam Mulia pada Selasa (15/4) terpantau stabil atau tidak berubah di angka Rp1.896.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turun tipis menjadi Rp1.745.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. 

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp998.000.
    – ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.896.000.
    – ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.732.000.
    – ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.573.000.
    – ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.255.000.
    – ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.455.000.
    – ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.012.000.
    – ⁠Harga emas 50 gram: Rp91.945.000.
    – ⁠Harga emas 100 gram: Rp183.812.000.
    – ⁠Harga emas 250 gram: Rp459.265.000.
    – ⁠Harga emas 500 gram: Rp918.320.000.
    – ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.836.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara