Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

    Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

    “Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

    Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

    Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenag Kerja Sama dengan Yordania di Bidang Pendidikan hingga Wakaf Nasional 15 April 2025

    Kemenag Kerja Sama dengan Yordania di Bidang Pendidikan hingga Wakaf Nasional 15 April 2025

    Kemenag Kerja Sama dengan Yordania di Bidang Pendidikan hingga Wakaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Agama (Kemenag) RI menjalin kerja sama dengan pemerintah Yordania di bidang pendidikan tinggi hingga urusan agama dan wakaf.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan, kerja sama itu tertuang dalam kesepakatan yang diteken Kemenag bersama  Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Yordania serta Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Tempat Suci
    Kerajaan Yordania
    .
    “Kami bersepakat dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania untuk meningkatkan kerja sama dua negara di bidang pendidikan, baik dalam studi sarjana, pascasarjana,
    double degree
    , maupun
    short course
    ,” kata Nasaruddin dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).
    Selain itu, kata Nasaruddin, Kemenag juga bekerja sama dalam pertukaran guru besar hingga santri dengan Kerajaan Yordania.
     
    “Kami juga akan bersinergi dalam pertukaran guru besar, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan santri. Ada juga pelatihan singkat penyegaran bahasa Arab dan Studi Islam bagi dosen dan tenaga kependidikan,” kata dia.
    Kerja sama kedua pihak kini juga mencakup
    pertukaran beasiswa
    di semua jenjang pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelajar, dan santri.
    “Kami akan segera membentuk komite bersama yang akan melakukan rapat teknis secara berkala untuk menindaklanjuti pelaksanaan sinergi ini,” ujar Nasaruddin.
    Nota kesepahaman di bidang pendidikan ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania Azmi Mahafzah.
    Sementara MoU di bidang urusan agama dan wakaf ditandatangani Menag RI bersama dengan Menteri Wakaf, Urusan Islam, dan Tempat Suci Yordania Mohammad Al-Khalaileh.
    Penandatanganan ini juga disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subiyanto dan Raja Abdullah II selaku pemimpin Kerajaan Yordania.
    Berikut kesepaktan di bidang urusan agama dan wakaf dengan Menteri Wakaf, Urusan Islam, dan Tempat Suci Yordania Mohammad Al-Khalaileh:
    1. Pertukaran pengalaman dan berbagi praktik terbaik di bidang moderasi beragama dan pencegahan ekstremisme berbasis agama.
    2. Pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik warisan seni budaya dan manuskrip keagamaan.
    3. Pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat.
    4. Pertukaran tokoh agama, ulama, penceramah, dan imam masjid.
    5. Membangun dialog antara agama dan budaya.
    6. Peningkatan partisipasi qari dan hakim dalam musabaqah Al Quran dan As-Sunnah.
    7. Pertukaran pengalaman dan keahlian di bidang zakat dan wakaf.
    8. Memberikan beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi ulama, pendakwah, dan nadhir.
    9. Memperkenalkan akta Amman melalui partisipasi internasional yang diselenggarakan di Amman serta memperkenalkan Deklarasi Istiqlal melalui partisipasi internasional yang diselenggarakan di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja

    Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja

    Jakarta –

    Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden No. 19/2025 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

    Hal itu diumumkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Menurut Rini, pemerintah memberikan apresiasi terhadap kinerja ASN khususnya juga dosen di lingkungan Kemendiktisaintek.

    “Ini bukan sekadar tambahan penghasilan. Lebih dari itu, tunjangan kinerja ini adalah instrumen strategis untuk mendorong birokrasi menjadi lebih adaptif, produktif, dan berorientasi hasil sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo,”ungkap Rini, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Hal tersebut disampaikan Rini dalam konferensi pers bersama Mendiktisaintek Brian Yuliarto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Selasa (15/4). Rini menjelaskan tunjangan kinerja bagi dosen dibawah naungan Kemendiktisaintek diberikan dengan memperhatikan kelas jabatan melalui proses evaluasi jabatan.

    Kelas jabatan bagi jabatan fungsional dosen telah ditetapkan melalui surat Menteri PAN-RB mengenai Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional yang Dibina Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nantinya, aturan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Mendiktisaintek.

    Ada tiga hal yang mendasari pemberian tunjangan kinerja bagi ASN khususnya juga dosen. Pertama, mendorong budaya kinerja dan profesionalisme ASN. Kedua, menghapuskan berbagai honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya. Serta, memacu setiap instansi pemerintah dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi.

    “Karena pemberian tukin bukan semata-mata soal angka, tapi tentang penguatan kualitas kinerja dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Rini.

    Kepada para dosen, Rini mengungkapkan pemerintah menaruh harapan besar bagi dunia pendidikan. Dosen diharapkan dapat menghadirkan sistem pembelajaran yang semakin inovatif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

    Pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan memperkuat peran dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh. Bukan hanya pada aspek pendidikan dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. Rini menegaskan, sebagai pendidik, dosen diharapkan semakin aktif terlibat dalam memberi solusi nyata bagi persoalan sosial.

    Sementara Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan saat ini jajarannya sedang mempercepat penerbitkan aturan teknis dari perpres tersebut. Brian berharap dengan dikeluarkan peraturan presiden ini dapat meningkatkan profesionalisme dan tata kelola berbasis kinerja dosen.

    Dengan meningkatnya hal tersebut diharapkan perguruan tinggi di Indonesia semakin unggul setara dengan negara-negara maju sehingga peningkatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Saat ini sedang dilakukan harmonisasi aturan pemberian tukin bersama Kemenkeu, KemenPAN-RB dan Kementerian Hukum RI.

    Untuk menghindari penundaan pencairan, kerja sama yang erat dibutuhkan untuk mempercepat implementasi peraturan menteri dan petunjuk teknis yang ditargetkan selesai pada akhir bulan April ini. Brian mengatakan pihaknya tengah melakukan langkah percepatan implementasi sedang dilakukan.

    “Kami targetkan peraturan menteri dan petunjuk teknis ini bisa diselesaikan bulan ini sehingga tidak terjadi penundaan pencairan,” jelas Brian.

    Sementara untuk pencairan pembayaran tunjangan kinerja, para dosen akan dinilai selama satu semester ini.

    Dalam kesempatan yang sama Menkeu Sri Mulyani menguraikan, ada 31.066 dosen ASN dibawah naungan Kemendiktisaintek yang akan menerima tunjangan kinerja. Jumlah tersebut terdiri dari 8.725 dosen pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri, 16.540 dosen pada Satker PTN Badan Layanan Umum, serta 5.801 dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

    “Anggaran disiapkan untuk 14 bulan termasuk THR dan gaji ke-13. Para dosen akan dapat mulai 1 Januari 2025,” imbuh Sri Mulyani.

    “Kami bayarkan sesudah Mendikti Saintek menerbitkan aturan teknisnya,” pungkasnya.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kepala Palang Merah Dunia: Warga Gaza Sudah Putus Asa, Merasa Lebih Baik Mati Bersama Keluarga – Halaman all

    Kepala Palang Merah Dunia: Warga Gaza Sudah Putus Asa, Merasa Lebih Baik Mati Bersama Keluarga – Halaman all

    Kepala Palang Merah Dunia: Warga Gaza Sudah Putus Asa, Merasa Lebih Baik Mati Karena Tak Ada Masa Depan

    TRIBUNNEWS.COM – Direktur Jenderal Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Pierre Krähenbühl, menggambarkan situasi di Gaza sebagai “neraka di bumi,”.

    Hal itu dia ungkapkan saat memperingatkan tentang kondisi kemanusiaan yang mengerikan dan apa yang disebutnya sebagai kampanye “perang genosida” oleh Pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina.

    Berbicara di Forum Diplomasi Antalya yang diadakan di Turki selatan pada tanggal 11-13 April, Krähenbühl mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza “benar-benar tak tertahankan,”.

    Dia juga  menyoroti meningkatnya bahaya yang dihadapi oleh para pekerja bantuan di lapangan.

    Ia mencatat kalau beberapa pekerja kemanusiaan telah kehilangan nyawa mereka dan kantor-kantor menjadi sasaran langsung, termasuk insiden penembakan tank pada tanggal 24 Maret.

    Krähenbühl menekankan perlunya upaya internasional yang lebih intensif untuk melindungi warga sipil dan personel kemanusiaan.

    “Orang-orang di Gaza telah benar-benar kehilangan harapan dalam hidup,” katanya.

    Begitu putus asanya warga Gaza, kata Krähenbühl, mereka merasa kalau sudah tidak ada masa depan dan lebih baik mati bersama. 

    Dia menambahkan: “Kami mendengar warga sipil mengatakan mereka lebih baik mati bersama keluarga mereka karena mereka tidak melihat masa depan.”

    Ia memperingatkan situasi saat ini seharusnya membuat dunia khawatir dan dapat menjadi pertanda kemungkinan terjadinya konflik yang lebih luas.

    SERANGAN ISRAEL – Situasi di kawasan Shijaiyah di Jalur Gaza setelah diserang Israel pada hari Rabu, 9 April 2025. (Yedioth Ahronoth)

    Jumlah Korban Tewas di Gaza Capai 51.000 

    Dalam laporan perkembangan terbaru di Gaza, Setidaknya 17 warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel selama 24 jam terakhir.

    Atas kematian terbaru itu, jumlah total korban tewas di Gaza menjadi 51.000 sejak dimulainya agresi Israel di Gaza pada Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan Selasa.

    Sebanyak 69 orang lainnya terluka, sehingga jumlah korban luka menjadi 116.343.

    Kementerian memperingatkan jumlah korban sebenarnya bisa lebih tinggi, karena “banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan,” sementara operasi penyelamatan terhambat oleh pengeboman yang terus berlangsung.

    Meskipun ada seruan internasional untuk de-eskalasi, Israel melanjutkan serangan militernya per 18 Maret lalu. 

    Sejak saat itu, 1.630 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 4.300 orang terluka.

    Tidak ada resolusi atau pengungkapan publik mengenai kemajuan terkait gencatan senjata atau kesepakatan pertukaran tahanan.

    Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga masih diadili di Mahkamah Internasional, menghadapi tuduhan genosida atas kampanye yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

     

    (oln/rntv/*)

  • Prabowo Kirim Surpres ke DPR, Revisi KUHAP Segera Dibahas Pemerintah Cs

    Prabowo Kirim Surpres ke DPR, Revisi KUHAP Segera Dibahas Pemerintah Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi untuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) kepada pimpinan DPR mengenai wakil pemerintah yang akan membahas revisi KUHAP. 

    Menyusul surpres itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat koordinasi akan segera digelar bersama dengan Menteri Sekretaris Negara, Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung serta Polri. 

    “Jadi DIM-nya itu di Kementerian Hukum, kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan,” ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Supratman mengaku sudah melihat sejumlah aturan yang dimuat dalam draf revisi KUHAP. Dia menyebut revisi lebih banyak ditujukan untuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) para pihak berperkara hukum, dalam hal ini tersangka. 

    Sementara itu, tupoksi antara penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dinilai tidak banyak berubah. Supratman bahkan mengaku perubahan pada aspek tersebut hampir tidak ada. 

    “Hampir enggak ada [perubahan, red]. Dan yang terakhir menyangkut soal pengaturan, ya supaya memberi kepastian hukum, yakni restorative justice. Jadi itu yang banyak yang muncul. Yang lain enggak ada,” paparnya. 

    Adapun, Ketua DPR Puan Maharani menyebut pembahasan revisi KUHAP baru akan dilaksanakan setelah pembukaan masa sidang tanggal 17 April 2025 mendatang. Saat ini, DPR masih dalam masa reses. Dia mengaku belum ada pembahasan formal mengenai revisi KUHAP sejauh ini di DPR. 

    “Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti tanggal 17. Jadi sidangnya belum mulai. Ini belum masuk masa sidang. Semuanya masih dalam rangka libur lebaran dan masa reses,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Namun demikian, Komisi III DPR sudah mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat guna menjaring masukan untuk revisi KUHAP. 

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan DPR supaya tidak terburu-buru dalam membahas revisi KUHAP. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menekankan bahwa parlemen perlu hati-hati dalam membahas revisi KUHAP karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. 

    Dia mencontohkan banyak sekali kejadian sehari-hari yang masyarakat alami seperti salah penangkapan tersangka, bahkan hingga ada penyiksaan dan orang meninggal dalam tahanan. 

    “Jadi kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan akan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni,” katanya seusai memenuhi undangan informasi dari Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut revisi KUHAP yang akan dibahas ini merupakan pertama kalinya dalam 44 tahun. Revisi itu sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku pada awal 2026. 

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, perbaikan pada KUHAP yang akan dibahas parlemen bakal menyesuaikan KUHP baru. KUHAP baru disebut bakal menyesuaikan nilai-nilai restoratif, restitutif dan rehabilitatif yang ada pada KUHP baru. Terdapat sejumlah garis besar perbaikan yang akan tertuang pada revisi KUHAP tersebut. 

    Beberapa aspek yang akan menjadi poin revisi adalag pencegahan kekerasan dalam proses penyidikan, penguatan peran advokat, memaksimalkan keadilan restoratif, perlindungan hak-hak kelompok rentan pada proses hukum serta penambahan syarat penahanan. 

    “Ya, intinya nih, KUHAP baru tidak mengubah kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

  • Citra UI Rusak Karena Bahlil, Sekarang UGM Hancur Akibat Jokowi

    Citra UI Rusak Karena Bahlil, Sekarang UGM Hancur Akibat Jokowi

    GELORA.CO – Citra Universitas Gadjah Mada (UGM) hancur gara-gara isu keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ditambah, UGM juga seakan berdiam diri terhadap isu miring yang meragukan kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan.

    Pengamat politik Selamat Ginting mengatakan, kasus Jokowi telah mencoreng nama baik UGM sebagai salah satu perguruan tinggi tertua dan paling dihormati di Indonesia.

    Kondisi ini mirip dengan kasus disertasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia yang telah diputus melanggar etik akademik.

    “Dalam beberapa bulan ini UI hancur oleh kasus Bahlil Lahadalia, lalu sekarang UGM hancur juga dalam kasus Jokowi,” tegas Ginting dikutip dalam sebuah podcast di YouTube, Selasa, 15 April 2025.

    Soal keabsahan ijazah Jokowi sebenarnya bukan isu baru. Ginting mengurai, isu keaslian ijazah Jokowi sudah mencuat sejak 2014 saat pertama kali mendaftarkan diri sebagai calon presiden.

    “Itu membuat penggugat ijazah Jokowi Bambang Tri harus divonis penjara 6 tahun. Tapi itu yang membuka tabir bahwa kemungkinan atau patut diduga ijazah Jokowi itu palsu,” jelas Ginting.

    Ia lantas menyinggung gerakan “Geruduk UGM” hari ini yang dilakukan ratusan orang dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Gerakan ini dinilai sebagai simbol kekecewaan masyarakat atas dugaan penyimpangan dalam dunia akademik.

    Kampus sebagai pusat intelektualitas, kata dia, seharusnya tetap memegang teguh integritas dan transparansi.

    “Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM, coba kalau dia mengaku lulusan UGD,” seloroh Ginting.

  • Pernah Disanksi Etik KPK, Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

    Pernah Disanksi Etik KPK, Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron lolos seleksi administrasi sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana 2025. Ghufron dinyatakan lolos proses verifikasi berkas administrasi yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). 

    Untuk diketahui, KY telah selesai menggelar tahapan seleksi administrasi seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) 2025.

    Berdasarkan hasil sidang pleno yang digelar Senin (14/4/2025), terdapat total 161 orang calon Hakim Agung dan 18 calon Hakim Ad Hoc HAM yang lolos ke tahapan berikutnya. 

    Proses seleksi yang dilakukan itu untuk memenuhi pos jabatan lima Hakim Agung Kamar Pidana, tiga Hakim Agung Kamar Perdata, dua Hakim Agung Kamar Agama, satu Hakim Agung Kamar Militer, satu Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), lima Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak, serta tiga Hakim Ad Hoc HAM di MA. 

    KY mencatat telah menerima 183 pendaftar calon Hakim Agung konfirmasi dan 24 pendaftar calon Hakim Ad Hoc HAM di MA konfirmasi.

    “Namun, KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan,” ujar Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers daring, dikutip dari siaran pers, Selasa (15/4/2025).

    Secara terperinci, para calon hakim yang lolos seleksi administrasi itu meliputi 68 orang calon Hakim Agung Kamar Pidana, 33 Hakim Agung Kamar Perdata, 40 Hakim Agung Kamar Agama, 7 Hakim Agung Kamar Militer, 4 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 Hakim Ad Hoc HAM di MA. 

    Para calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA itu kini dapat mengikuti seleksi kualitas yang akan digelar 29-30 April 2025. Seleksi kualitas itu meliputi tes menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH serta tes objektif.

    Berdasarkan profesinya, para calon Hakim Agung yang lolos seleksi administrasi itu berasal dari hakim karier sebanyak 125 orang, akademisi (12 orang), advokat (7 orang), hakim ad hoc (5 orang), dan lainnya (12 orang). 

    Ghufron adalah Dosen Hukum Universitas Jember yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua KPK 2019-2024. Dia dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk Hakim Agung Kamar Pidana. 

    Sementara itu, calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang lolos administrasi berasal dari profesi advokat sebanyak 6 orang, akademisi 5 orang, hakim ad hoc 4 orang, hakim 1 orang, dan lainnya 2 orang.

    Adapun Ghufron dan koleganya, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Johanis Tanak telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai pimpinan KPK jilid V pada akhir 2024 lalu. Hanya Johanis Tanak, yang berlatar belakang jaksa, berhasil melanjutkan periode kedua kepemimpinan di lembaga antirasuah untuk lima tahun ke depan. 

    Ghufron sebelumnya ikut menjalani seleksi calon pimpinan KPK oleh panitia seleksi (pansel), yang dipimpin Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Namun, akademisi itu gagal lolos pada tes profile assessment yang menyisakan hingga 20 orang calon pimpinan dan 20 calon dewan pengawas KPK. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ghufron pernah dinyatakan terbukti melanggar etik berdasarkan vonis Majelis Etik Dewas KPK. Sanksi yang dijatuhkan ke Ghufron terkategorikan sedang, berupa teguran tertulis. 

    Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021. Kasus yang menjeratnya lantaran pernah menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut. 

    “Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Jumat (6/9/2024).

  • UGM Jangan Jadi Bumper Jokowi!

    UGM Jangan Jadi Bumper Jokowi!

    GELORA.CO – Polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo terus bergulir. Sekelompok aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada hari ini, Selasa 15 April 2025, untuk menuntut keterbukaan.

    Alumni UGM, Roy Suryo, angkat bicara usai pertemuan dengan pihak kampus. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh sejumlah aktivis seperti Rismon Hasiholan dan dr. Tifa, Roy menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap UGM dalam menyikapi isu ini.

    “UGM tadi sempat menawarkan, kalau begitu kita bawa saja ke pengadilan. Tapi kami bilang, sebagai keluarga besar UGM, sebaiknya ini diselesaikan dengan silaturahmi. Apalagi kami datang dalam suasana syawalan dan halal bihalal,” ujar Roy.

    Pakar telematika itu menilai bahwa UGM seharusnya tidak menjadi tameng atau pelindung yang justru melemahkan posisi dan kredibilitas akademik kampus sendiri. 

    “UGM jangan mau jadi bumper Jokowi. UGM harus berani berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Roy mengaku sempat memotret dokumen skripsi Jokowi yang mereka lihat secara langsung. Ia menyebut ada kejanggalan yang kembali ditemui.

    “Alhamdulillah saya sempat memotret. Di skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama-nama seperti yang disebut-sebut, misalnya Kasmujo (dosen pembimbing Jokowi),” katanya.

    Roy menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya tidak berniat membawa isu ini ke ranah hukum, namun berharap agar UGM bersikap terbuka dan berpihak kepada kepentingan publik.

    “Apakah itu akan dijadikan bukti di pengadilan? Sebenarnya kami tidak berharap berhadapan. Justru tadi Dokter Tifa menyarankan agar UGM bersatu dengan rakyat. Jadilah institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi rakyat,” tuturnya.

    Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu mengajak UGM untuk berani menyampaikan kebenaran secara jujur. 

    “Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar,” tutupnya.

  • Puasa Pra-Paskah bagi Umat Kristiani, Wajib atau Tidak?

    Puasa Pra-Paskah bagi Umat Kristiani, Wajib atau Tidak?

    Jakarta, Beritasatu.com – Hari Paskah adalah momen penting bagi umat kristiani untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum perayaan ini, umat kristiani menjalani masa pra-Paskah selama 40 hari yang dikenal dengan puasa pra-Paskah sebagai bentuk pertobatan dan penyucian diri.

    Apa Itu Puasa Pra-Paskah?

    Dalam tradisi Kristen, puasa adalah tindakan sukarela untuk menahan diri dari makan dan/atau minum sebagai bentuk pengendalian diri, pendalaman iman, serta cara untuk memusatkan perhatian dalam doa dan perenungan.

    Puasa Paskah merujuk pada puasa selama masa pra-Paskah, dimulai sejak Rabu Abu dan berakhir pada Sabtu Suci, sehari sebelum Hari Paskah. Selama masa ini, umat kristiani mengenang penderitaan dan wafat Kristus, serta melakukan refleksi diri untuk menyambut kebangkitan-Nya dengan hati yang bersih.

    Apakah Puasa Pra-Paskah Wajib?

    Bagi umat Katolik, puasa dan pantang memiliki ketentuan khusus:

    Puasa diwajibkan bagi yang berusia 18 sampai 59 tahun.Pantang berlaku untuk yang berusia 14 tahun ke atas.Puasa berarti makan kenyang hanya satu kali sehari, sementara dua kali makan lainnya dilakukan dalam porsi kecil.Pantang berarti menghindari makanan tertentu, seperti daging, serta kebiasaan lain seperti merokok atau hiburan berlebihan.

    Umat kristiani juga diperbolehkan menentukan bentuk pantang pribadi selama itu dijalankan secara konsisten.

    Bagi umat Protestan, puasa pra-Paskah bukan kewajiban liturgis, tetapi tetap dipraktikkan secara sukarela. Mereka memaknai puasa sebagai:

    Cara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan.Sarana pertobatan pribadi.Upaya untuk meningkatkan pengendalian diri dan kedekatan spiritual.Jadwal Puasa dan Pantang Pra-Paskah 2025

    Mengacu pada kalender liturgi:

    Masa pra-Paskah dimulai pada Rabu Abu, 5 Maret 2025 dan berakhir pada Sabtu Suci, 19 April 2025.Hari raya Paskah jatuh pada Minggu, 20 April 2025.Puasa dan pantang wajib dilakukan pada:Rabu Abu (5 Maret 2025).Jumat Agung (18 April 2025)Pantang saja dilakukan setiap Jumat selama masa pra-Paskah, yakni pada 7, 14, 21, 28 Maret, serta 4, 11, dan 18 April.
    Manfaat Puasa Pra-Paskah

    Selain memperkuat iman, puasa dan pantang juga berdampak positif pada sisi psikologis:

    Mengurangi stres dan kecemasan berlebih.Melatih pengendalian diri.Membantu meningkatkan fokus dan kesadaran diri.Menumbuhkan solidaritas terhadap mereka yang kekurangan.

    Puasa pra-Paskah adalah tradisi penting dalam perjalanan iman umat kristiani, khususnya Katolik. Meskipun tidak wajib bagi semua denominasi, puasa tetap menjadi sarana refleksi, pertobatan, dan pertumbuhan rohani.

    Dengan memahami makna dan aturan puasa pra-Paskah secara benar, setiap umat kristiani bisa menyambut Hari Paskah dengan hati yang bersih dan jiwa yang damai.

  • Kasus Pembunuhan di Kota Wisata Gunungputri Bogor Terungkap, Kemunculan Pelaku Terekam CCTV – Halaman all

    Kasus Pembunuhan di Kota Wisata Gunungputri Bogor Terungkap, Kemunculan Pelaku Terekam CCTV – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Pada pagi yang kelam, Sabtu, 12 April 2025, masyarakat di Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dikejutkan oleh penemuan seorang pria terkapar tak bernyawa.

    Kasus ini mengguncang komunitas setempat, dengan kabar duka yang menyebar dengan cepat.

    Rekaman video kasus kriminal ini sempat beredar di media sosial dinarasikan begal berlokasi di Grand Wisata, Tambun Selatan. Polisi telah melakukan pemeriksaan.

    Namun belakangan, peristiwa itu disebut terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

    Detik-detik mencekam pembunuhan ini kini terkuak, berkat rekaman CCTV yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada pukul 04.00 WIB, hari itu, polisi menerima laporan mengenai kejadian tragis tersebut.

    Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan luka tusuk di lehernya—luka yang diduga menjadi penyebab utama hilangnya nyawa seorang manusia.

    Seorang warga yang menemukan tubuh korban tak kuasa menahan haru melihat nasib buruk yang menimpa orang lain di tengah keheningan subuh.

    Dalam perkembangan kasus ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang terduga pelaku, meskipun identitasnya hingga kini masih belum diungkap.

    Pelaku disebut memiliki kesulitan untuk diajak berkomunikasi sehingga menghambat proses penyidikan.

    Kondisi ini memaksa polisi untuk memeriksanya secara psikologis.

    Rekaman CCTV

    Rekaman CCTV menjadi kunci penting dalam mengungkap detail kejadian malam itu.

    Video tersebut memperlihatkan bagaimana pelaku muncul secara tiba-tiba sebelum melakukan penusukan terhadap korban.

    “Pelaku nyebrang, datang, terus langsung ditusuk,” tegas Kapolsek Gunungputri, AKP Aulia Robby Kartika Putra, hari ini (15/4/2025).

    Di tengah situasi yang mencekam, korban sempat melakukan perlawanan yang sayangnya tidak mampu mengubah takdir.

    “Korban sempat ngelawan, tapi kemudian meninggal di tempat,” ungkapnya, menambahkan bahwa duel itu menunjukkan upaya korban menghadapi pelaku yang tidak dikenalnya.

    Meskipun pelaku kini berada di Rumah Sakit Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaan, misteri yang menyelimuti motif di balik tindakan kejam ini masih menyisakan banyak tanya.

    Kapolsek melanjutkan, “Saat kami tanyakan motifnya, dia menjawab dengan hal-hal yang tidak relevan. Ini masih kita cek apakah dia termasuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa atau tidak.”

    Hasil dari pemeriksaan ini diharapkan bisa memberikan sedikit pencerahan mengenai alasan di balik pembunuhan yang begitu brutal.

    Sumber: Tribunnews Bogor