Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Polresta Pekanbaru Selidiki Pesta Narkoba di dalam Sel Penjara

    Polresta Pekanbaru Selidiki Pesta Narkoba di dalam Sel Penjara

    JAKARTA – Polres Pekanbaru, Riau, menyelidiki dugaan “pesta” narkotika dan obat-obatan terlarang serta minuman keras yang dilakukan narapidana di dalam sel rumah tahanan dengan memerintahkan jajaran melakukan razia gabungan.

    “Saya sudah instruksikan Kepala Satuan Narkoba untuk segera melakukan operasi gabungan, melakukan razia dan pengecekan peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan maupun rutan,” kata Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika dilansir ANTARA, Selasa, 15 April.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap keresahan masyarakat. Selain juga untuk memastikan tidak adanya peredaran narkoba maupun aktivitas tak wajar di dalam lembaga pemasyarakatan.

    Razia akan dilakukan dalam waktu dekat bersama pihak rutan, lapas, dan instansi terkait untuk memastikan kebersihan lapas dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya.

    Kombes Jeki menekankan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum. Termasuk jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam membiarkan atau memfasilitasi aktivitas ilegal di dalam tahanan.

    “Tidak boleh ada ruang untuk narkoba, apalagi di dalam tempat yang seharusnya menjadi tempat pembinaan,” tambahnya.

    Sebelumnya, video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik dugem diiringi musik keras viral di media sosial dan diduga terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru.

     

     Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk. Itu dengan latar suara musik keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

    Tampak pula botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat isap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone.

    Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam, serta siapa yang merekam dan menyebarkannya.

  • Kronologi Penyerahan Rp 60 M ke Hakim Demi Vonis Lepas Ekspor CPO Nasional 16 April 2025

    Kronologi Penyerahan Rp 60 M ke Hakim Demi Vonis Lepas Ekspor CPO Nasional 16 April 2025

    Kronologi Penyerahan Rp 60 M ke Hakim Demi Vonis Lepas Ekspor CPO
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada suap yang mengalir senilai Rp 60 miliar dari terdakwa ke pihak hakim, agar terdakwa mendapatkan
    vonis lepas
    atau
    ontslag
    kasus ekspor CPO minyak goreng (migor). Begini
    kronologi
    penyerahan gratifikasi Rp 60 miliar itu.
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan kronologi penyerahan Rp 60 miliar itu dalam jumpa pers di Kantor
    Kejagung
    , Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025) malam.
    “Ini harus saya nyatakan secara kronologis biar tidak ada kesalahpahaman,” ujar Abdul Qohar di depan awak media.
    Untuk membantu pemahaman kronologi ini, silakan simak dahulu nama-nama beserta inisial yang terlibat dalam kasus ini:
    1. Ariyanto (AR), pengacara korporasi terdakwa korupsi migor, kini tersangka

    2. Marcella Santoso (MS), pengacara korporasi terdakwa korupsi migor, kini tersangka

    3. Wahyu Gunawan (WG), panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kini tersangka

    4. Muhammad Arif Nuryanta (MAN), hakim, kini tersangka

    5. Ali Muhtarom (AM), hakim, kini tersangka

    6. Muhammad Syafei (MSY), social security legal Wilmar Group, kini tersangka (terbaru)
    Bermula dari pihak pengacara bernama Aryanto atau AR dan Wahyu Gunawan (WG) yang merupakan panitera muda, pembicaraan soal gratifikasi ke hakim dimulai. Wahyu alias WG menyampaikan perkara
    korupsi minyak goreng
    ini harus diurus atau kalau tidak bakalan diganjar vonis berat. WG menyampaikan ke AR agar AR meyiapkan biaya pengurusan perkara itu.
    AR si pengacara korporasi terdakwa korupsi migor itu kemudian menyampaikan ke rekannya sesama pengacara juga yakni Marcella Santoso alias MS. MS menyampaikan bahwa WG bisa membantu pengurusan perkara migor ini.
    MS menyampaikan informasi ini ke Muhammad Syafei alias MSY selaku pihak korporasi Wilmar Group.
    Deal Rp 60 M di rumah makan seafood
    Dua pekan kemudian, hakim Ali Muhtarom alias AM dihubungi oleh WG si panitera muda. AR si pengacara terdakwa kemudian menyampaikan ke rekan pengacaranya yakni MS untuk menyiapkan duit Rp 20 miliar. Kemudian AR, WG, dan hakim MAN bertemu di rumah makan seafood di Kelapa Gading Jakarta. Di situ, MAN menaikkan tawaran dari Rp 20 miliar menjadi 3 kali lipat.
    “Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arif Nuryanta menyatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Ini sebagai permintaan pertama tadi kepada WG, dan ini jawabannya, tetapi bisa diputus ontslag (vonis lepas -red) Dan yang bersangkutan dalam hal ini MAN atau Muhmmad Arif Nuryanta meminta agar uang Rp 20 M tersebut dikalikan 3 sehingga jumlahnya total Rp 60 M,” tutur Abdul Qohar.
    WG si panitera kemudian menyampaikan ke AR si pengacara agar AR menyiapkan duit Rp 60 miliar. MSY dari pihak korporasi terdakwa Wilmar Group juga ‘deal’ dengan jumlah itu. Duit akan diserahkan dalam bentu mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura.

    Duit lewat parkiran SCBD, ke panitera, finis di hakim
    Tiga hari kemudian, MSY menghubungi MS si pengacara untuk memberitahukan bahwa uang Rp 60 miliar sudah siap. Duit kemudian diantar ke kawasan SCBD Jakarta Selatan.
    “Setelah ada komunikasi antara AR dengan MSY, kemudian AR bertemu dengann MSY di parkiran SCBD,” kata Abdul Qohar.
    Selanjutnya, MSY dari pihak korporasi itu menyerahkan uang tersebut ke AR yang merupakan pengacaranya. AR kemudian mengantar duit itu ke rumah WG si panitera di klaster Eboni, Cilincing, Jakarta Utara.
    “Uang tersebut oleh WG diserahkan kepada MAN (hakim -red), dan saat penyerahan tersebut, MAN atau Muhammad Arif Nuryanta memberikan uang kepada WG sebanyak 50 ribu USD,” kata Abdul Qohar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Kasus Pelecehan oleh Dokter Kandungan di Garut, Terjadi 2024, Viral 2025 Lalu Pelaku Ditangkap – Halaman all

    Jejak Kasus Pelecehan oleh Dokter Kandungan di Garut, Terjadi 2024, Viral 2025 Lalu Pelaku Ditangkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, GARUT – Dunia medis sedang tercoreng dengan tingkah oknum dokter yang melakukan tindak kriminal. 

    Belum reda kabar Priguna Anugerah, seorang dokter residen anestesi diRSHS Unpad, diduga memperkosa penunggu pasien, kini dokter M Syafril Firdaus (MSF)seorang dokter spesilis kandungan di Garut Jawa Barat ditangkap karena kasus pelecehan seksual.

    Dokter MSF diduga lecehkan pasien yang sedang kontrol kehamilannya di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

    Berikut jejak kasus pelecehan yang dilakukan dokter MSF.

    Videonya viral, beredar di Medsos April 2025

    Video dokter MSF melakukan peecehan viral di lini masa media sosial.

    Viralnya video tersebut disertai dengan beragam keterangan permintaan warganet terhadap kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    DUGAAN PELECEHAN – Tangkapan layar rekaman CCTV dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual terhadap pasien di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tangkapan layar diambil Selasa (15/4/2025). (Tribunjabar.id/ Istimewa/ tangkapan layar)

    Dokter spesialis kandungan tersebut terekam kamera pengawas saat diduga melakukan tindakan mencurigakan ketika tengah melakukan pemeriksaan USG terhadap pasien.

    Adalah drg. Mirza Mangku Anom, seorang Dokter Spesialis Konservasi Gigi, melalui akun Instagram pribadinya mengunggah rekaman video itu. 

    “Ini semua bukti aku punya lengkap lho, rekaman CCTV cersi lengkap aku juga punya dan aku selalu kesel ngeliat yang begini-begini,” tulis dokter Mirza dalam unggahannya.

    Dalam rekaman video tergambar pelaku mengenakan baju batik lengan panjang dan celana panjang hitam.

    Ia terlihat sedang memeriksa pasiennya yang merupakan ibu hamil di sbuah ruangan kecil.

    Ibu hamil itu tengah melakukan pemeriksaan USG melalui perut.

    Anehnya, saat mengecek kondisi ibu hamil, dokter kandungan itu melakukan perbuatan yang diduga melecehkan pasien.

    Sebab saat tangan kanannya memegang alat USG, tangan kirinya itu masuk ke bagian dalam baju pasien.

    Dokter kandungan itu tampak memasukkan tangannya hingga ke bagian sensitif pasien.

    Pada video itu juga terlihat pasien tampak tidak nyaman.

    Pasien berusaha mendorong tangan dokter kandungan yang sudah berada di dadanya.

    Ternyata sudah terjadi Juni 2024 

    Usai video dokter MSF cabul viral, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut buka suara dan membuka jika kasus ini  terjadi tahun 2024 di klinik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pakuwon Kabupaten Garut.

    Dari sistem informasi sumber daya manusia Dinas Kesehatan diketahui jika saat ini terduga pelaku diketahui sudah tidak praktek di tempat tersebut.

    “(Sekarang) yang bersangkutan sudah tidak ada izin praktek satu pun di wilayah Kabupaten Garut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Garut dr. Leli Yuliani kepada awak media melalui keterangan resminya, Selasa (15/4/2025).

    Polisi juga menjelaskan peristiwa yang viral itu terjadi pada Juni 2024.

    Ia menuturkan, bahwa dulu memang sempat ada laporan ke dinas kesehatan dan kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

    Pihaknya juga ucap Leli, belum sempat melakukan pemeriksaan secara mental dan psikologis, karena yang bersangkutan saat ini sudah tidak lagi berada di Garut.

    Leli juga menegaskan bahwa terduga pelaku bukan aparatur sipil negara (ASN), namun dari riwayat prakteknya diketahui terduga pelaku pernah bekerja di beberapa fasilitas kesehatan.

    Mulai dari Rumah Sakit Malangbong, hingga beberapa klinik dan rumah sakit di Garut.

    “Yang bersangkutan juga bukan orang sini (Garut),” ungkapnya.

    Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam

    Kejadian ini kemudian diusut polisi hingga akhirnya MSF yang diduga melecehkan pasiennya ditangkap. 

    Dirreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

    “Dokter sudah diamankan,” ucapnya.

    Kombes Surawan menuturkan sejauh ini ada dua korban yang melaporkan kejadian.

    “Sementara saat ini ada dua korban,” imbuhnya.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan 

    Kasus ini ditangani oleh Polres Garut.

    Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin menuturkan polisi memiliki diskresi wajib mengamankan 1×24 jam untuk proses penyelidikan.

    Dari hasil pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP) penyelidik telah berhasil mengantongi identitas dari dokter tersebut.

    Pihak kepolisian mengimbau kepada korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. 

    Hal itu guna memudahkan proses penyelidikan yang saat ini masih berlangsung.

    AKP Joko menerangkan upaya penyelidikan dilakukan berdasarkan video pelaku sekaligus melacak korbannya.

    Menurutnya hotline atas kasus pelecehan bagi siapapun terbuka. 

    “Saat ini kita masih menyelidiki, dan kita sedang bikin tim gabungan dari Polda dan polres untuk menyelidiki kasus viral tersebut,” tambahnya.

    AKP Joko menambahkan, proses penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

    “Mohon waktu kita sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga,” ungkapnya.

    Pengakuan pengelola klinik, lokasi dugaan pelecehan oleh dokter MSF

    Lokasi klinik yang menjadi lokasi terjadinya pelecehan oleh dokter MDF ini terjadi di kawasan Pengkolan Garut Jalan Ahmad Yadi, Pakuwon, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    Pengelola klinik,dr. Dewi Sri Fitriani mengatakan bahwa sebelum kasus tersebut viral banyak aduan dari pasien terkait dugaan pelecehan seksual oleh dokter MSF.

    “Ya sempat ada keluhan dari pasien,” ucapnya kepada awak media, Selasa (15/4/2025).

    Atas keluhan tersebut ucapnya, pihak klinik kemudian memasang CCTV di ruang praktek.

    Hasilnya ditemukan rekaman bahwa MSF diduga melakukan hal tak pantas terhadap pasiennya. 

     

    STR dicabut

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) buka suara terkait kasus dugaan seorang dokter kandungan di Garut yang melecehkan pasien saat melakukan Ultrasonografi (USG).

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyampaikan, pihaknya tengah meminta Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk menangguhkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) yang bersangkuta.

    Ia menyebut, penonaktifkan sementara itu berlaku sampai proses investigasi dilakukan.

    “Kemenkes sudah koordinasi dengan KKI untuk menonaktifkan sementara STR-nya sambil menunggu investigasi lebih lanjut,” ujar Aji saat dihubungi wartawan pada Selasa (15/4/2025).

    Sebelumnya, Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) tengah menyiapkan sanski tegas pada dokter kandungan tersebut jika terbukti bersalah.

    Ketua Umum POGI Prof. Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat, Sp. OG, Subsp. Onk., D.MAS, M.Kes menyebut, kasus ini sudah lama dan sudah ditangani pihak Dinkes, Klinik , IDI dan POGI Cabang Jawa Barat ( Priangan Timur ).

    Pengurus Pusat (PP) POGI sedang melakukan investigasi atau klarifikasi ulang bentuk pelanggaran yang dilakukan.

    “Bila ada pelanggaran Etika dan disiplin profesi, POGI tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi  tegas organisasi,” ungkap dia saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (15/4/2025).

    Nantinya PP POGI juga melakukan koordinasi dengan IDI Wilayah Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk melakukan pembinaan.

     

    Artikel sebagian tayang di TribunJabar.id dengan judul Dokter Kandungan Lecehkan Pasien di Garut Terjadi di 2024, Dinkes Klaim Selesai secara Kekeluargaan,

     
     (Tribunnews.com/Anita/Reynas) (TribunJabar.id/Sidqi Al Ghifari)

     

     

  • Sri Mulyani Pastikan Tukin 31 Ribu Dosen Cair

    Sri Mulyani Pastikan Tukin 31 Ribu Dosen Cair

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan 31.066 dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) akan mendapatkan tunjangan kinerja (tukin). Sebelumnya mereka mendapatkan tunjangan profesi.

    Kebijakan ini sebagai tindaklanjut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek. Anggaran disiapkan Rp 2,66 triliun untuk Januari-Desember 2025, ditambah Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13.

    “Walaupun Perpres ini baru keluar di April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Ini berarti mereka dapat 14 bulan karena 12 bulan Januari-Desember + THR + gaji 13. Nilainya adalah Rp 2,66 triliun yang akan kami bayarkan sesudah Mendiktisaintek mengeluarkan peraturan menteri untuk pelaksanaannya,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers di Auditorium Graha Diktisaintek, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

    Sebanyak 31.066 dosen di bawah Kemendiktisaintek itu bekerja pada Satker PTN (8.725 dosen), satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi (16.540 dosen), dan lembaga layanan Dikti (5.801 dosen).

    Mereka yang awalnya mendapatkan gaji pokok + tunjangan melekat + tunjangan profesi, kini bisa mendapatkan gaji dengan perhitungan gaji pokok + tunjangan melekat + tukin jika besaran tunjangan profesi lebih kecil.

    “Kalau tunjangan profesinya lebih tinggi, sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa harus nurunin tukinnya. Jadi kalau lebih besar nggak apa, kalau lebih kecil kita tambahkan,” ucapnya.

    Sri Mulyani menyebut aturan ini tidak hanya untuk meningkatkan kinerja, melainkan memberikan prinsip keadilan. Pasalnya yang terjadi di lapangan selama ini dosen di Kemendiktisaintek mendapat tunjangan profesi yang besarannya lebih kecil dari tukin.

    “Ini para dosen jadi resah, kalau begitu enakan dapat tukin daripada tunjangan profesi. Ini yang mentrigger berbagai demo,” ucapnya.

    Sri Mulyani mencontohkan guru besar atau profesor dari PTN Satker memiliki tunjangan profesi Rp 6,7 juta, sementara jika setara dengan struktur adalah eselon II yang tukinnya Rp 19,28 juta. Dengan lahirnya Perpres Nomor 19 Tahun 2025, tukin juga diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN, Satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi dan Lembaga Layanan Dikti.

    “Kalau seorang profesor guru besar sudah mendapat tunjangan profesi Rp 6,7 juta, sementara tunjangan kinerjanya untuk yang setara eselon II di Kemendiktisaintek adalah Rp 19,2 juta, maka guru besar ini tetap dapat tunjangan profesi, ditambah tukin tapi tidak sebesar Rp 19,2 juta, tapi selisihnya. Jadi dia mendapat tambahan dalam bentuk tukinnya,” jelas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani respons demo dosen di halaman berikutnya.

    Selama ini tukin di Kemendiktisaintek untuk pejabat struktural terus meningkat sesuai indikator penilaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sementara yang statusnya profesi dosen hanya mendapatkan tunjangan profesi yang kenaikannya tidak secepat tukin. Hal itu yang membuat para dosen melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu.

    “Mereka (dosen) merasa saya dapat tunjangan profesi dan waktu dilihat tukinnya di Kemendikbud atau Kemendiktisaintek naik terus, mereka menjadi worst off. Muncul keresahan dan berdemonstrasi,” ucapnya.

    Kenapa dosen di lingkungan Kemendiktisaintek tidak mendapatkan tukin dan dapatnya tunjangan profesi? Sri Mulyani menyebut sejak tahun 2013 tukin tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen, namun mereka mendapatkan tunjangan profesi.

    “Waktu itu saya tidak tahu di 2013 antara tukin dengan tunjangan profesi barangkali masih sama atau bahkan tunjangan profesi lebih tinggi dikit daripada tukin. Ini diatur oleh pak menterinya sendiri waktu itu, bahwa dosen yang ada dan bekerja di kementerian memang tidak mendapatkan tukin, tapi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi. Jadi komponen gajinya mereka gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan profesi. Sedangkan aparat Kemendiktisaintek itu yang non dosen mendapatkan tunjangan pokok, tunjangan melekat dan tukin,” jelas Sri Mulyani.

    Kebijakan itu terus berlanjut sampai beberapa kali ganti nama. Sebagaimana diketahui, pada 2016 Dikti pindah dari Kemendikbud menjadi Kemendikti, kemudian pada 2018 menjadi Kemenristekdikti, pada 2019 balik lagi menjadi Kemendikbud, sampai akhirnya di era Presiden Prabowo Subianto diganti menjadi Kemendiktisaintek.

    “2018 Perpres 131, Kemenristekdikti digabung lagi nih tukinnya dinaikkan atau mendapatkan perbaikan sesuai dengan Menpan-RB. Dosen juga tetap tidak diberikan tukin, tapi mendapatkan tunjangan profesi. Jadi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya mendapat tunjangan profesi, dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non-dosen yang mendapat tukin. Inilah yang kemudian Bapak Presiden Prabowo meminta diperbaiki,” ungkap Sri Mulyani.

    Halaman 2 dari 2

    (aid/hns)

  • Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor Nasional 16 April 2025

    Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor Nasional 16 April 2025

    Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor
    Tim Redaksi
    CHINA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN
    Eddy Soeparno
    menyayangkan Indonesia yang masih banyak melakukan impor dalam hal penggunaan energi, termasuk energi terbarukan.
    Eddy menilai ini adalah ironi besar yang terjadi.
    Hal ini diungkapkan saat berdiskusi dengan mahasiswa di KBRI Beijing, China, Selasa (16/4/2025) malam.
    “Energi terbarukannya kita kaya, tetapi energi sehari-hari yang kita pakai diimpor. Nah, ini ironi besar yang ada di dunia,” kata Eddy.
    Dia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan
    sumber daya energi
    .
    Menurutnya, Indonesia memiliki panas bumi kedua terbesar di dunia.
    Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya angin, air, solar, hingga fosil yang luar biasa.
    “Nomor dua terbesar di dunia. Batu bara kita. Hari ini produksi batu bara per tahun 900 juta ton. Dalam 200 tahun kita tetap produksi itu, tidak akan habis-habis batu bara kita. Itu kayanya. Jadi fosilnya kita kaya,” ucap dia.
    Oleh karenanya, ia meminta agar sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal.
    “Inilah yang perlu sekarang kita perbaiki. Apalagi pemerintah sudah mencadangkan kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar dia.
    Dalam kesempatan ini, Eddy mengatakan bahwa Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji dalam negeri.
     
    “Misalkan begini, Bapak Pak, kita masak pakai elpiji di rumah. Elpiji itu banyak yang melon. Elpiji itu beban yang besar untuk pemerintah karena pertama, kita punya kebutuhan elpiji 7 juta kiloliter per tahun. 75 persennya diimpor. Artinya, defisit ke luar untuk membeli elpiji,” ujar Eddy.
    Di saat yang sama, Indonesia pun masih memberikan subsidi terhadap gas elpiji, termasuk gas elpiji dalam tabung melon.
    “Elpiji itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi dari mana? Satu tahun elpiji itu, ada subsidi pemerintah Rp 11.000. Sementara satu tahun itu tiga liter. Jadi, Rp 33.000. Kaliin aja, 7 juta kiloliter. Itu subsidi per tahunnya,” imbuh dia.
    Ironinya lagi, kata Eddy, banyak masyarakat yang mampu justru menggunakan elpiji bersubsidi.
    Padahal, seharusnya elpiji bersubsidi dengan tabung seperti melon itu digunakan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
    Wakil Ketua Umum PAN ini pun berharap agar pengelolaan soal penerima
    subsidi elpiji
    bisa diatur agar semakin tepat sasaran.
    “Jadi salah sasaran. Jadi lebih baik kita atur secara rupa, supaya yang betul-betul berhak membeli adalah mereka-mereka yang misalkan saja punya kartu, keluarga miskin, atau dengan KTP dan yang memang betul-betul kita bisa data agar betul-betul tepat sasaran,” tuturnya.
    Begitu juga BBM bersubsidi di Indonesia, yakni Pertalite.
    Eddy menilai BBM Pertalite juga masih banyak diimpor, sementara penggunaannya cukup banyak di Indonesia.
    “Itu disubsidi oleh pemerintah. Hari ini Pertalite dijual berapa? Rp10.000. Nah, harga pokok produksinya Rp15.600. Nah, itu jadi besar sekali. Sementara Pertalite itu 33 juta kiloliter per tahun. Itu juga impor,” kata Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara dan QIA kelola 4 miliar dolar AS untuk pembangunan Indonesia

    Danantara dan QIA kelola 4 miliar dolar AS untuk pembangunan Indonesia

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Danantara dan QIA kelola 4 miliar dolar AS untuk pembangunan Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 April 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Qatar Investment Authority (QIA) akan mengelola dana senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia.

    Dana itu akumulasi dari Indonesia dan Qatar yang masing- masing berkontribusi ​​​​​senilai 2 miliar dolar AS, yang akan difokuskan ke peluang investasi di berbagai sektor, diantaranya hilirisasi, kesehatan, energi terbarukan, teknologi, serta sektor-sektor lain yang dipandang relevan oleh pengelola dana.

    Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa, menyampaikan kesiapan penuh BPI Danantara dalam mengawal realisasi investasi yang telah disepakati. Pihaknya menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Qatar melalui pembentukan dana bersama tersebut.

    “Danantara Indonesia siap menjalankan mandat itu dengan menerapkan tata kelola investasi yang prudent, transparan, dan berorientasi pada hasil. Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap proyek yang didanai memberikan dampak strategis dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan.

    Ia menegaskan kolaborasi ini menjadi bukti kepercayaan dunia internasional terhadap kapasitas kelembagaan Indonesia dalam mengelola investasi berskala besar.

    “Kemitraan ini merupakan langkah konkret dalam membangun kepercayaan dengan mitra global strategis seperti Qatar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan yang mumpuni untuk mengelola investasi secara profesional dan akuntabel,” ujar Rosan.

    Tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik kedua negara, Ia berharap Inisiatif kemitraan strategis (co-partnership) dan perluasan kerja sama ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Dalam kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Qatar pada Minggu (13/04), pemerintah Indonesia dan pemerintah Qatar menyepakati co-partnership dalam pengelolaan dana investasi untuk Indonesia yang akan berfokus di berbagai sektor pembangunan.

    “Kami sepakat untuk segera meningkatkan kerja sama. Emir Qatar akan berinvestasi melalui Danantara Indonesia, dengan komitmen sebesar 2 miliar dolar AS untuk dana bersama ini,” ujar Presiden Prabowo.

    Danantara Indonesia merupakan badan pengelola investasi strategis yang dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025.

    Sebagai lembaga independen di bawah Presiden, Danantara Indonesia memiliki mandat untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah, serta aset BUMN guna mendukung pencapaian misi Asta Cita, rencana strategis nasional, serta program pemerintah dalam mempercepat industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar

    Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar

    Operasi gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi Kendaraan Berat Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Foto: DLH DKI Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta gelar operasi gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi Kendaraan Berat Berkelanjutan

    Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 16 April 2025 – 06:08 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Gabungan Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di seluruh wilayah Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Dikutip dari keterangan tertulis, Kepala Sub Kelompok Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Tyana Brotoadi menyampaikan, operasi gabungan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Dan,  difokuskan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, karena banyaknya konsentrasi heavy duty vehicles yang melintas di ruas jalan pada wilayah tersebut.

    “Kendaraan berat atau heavy duty vehicles seperti truk dan bus menyumbang polusi udara terbesar pada sumber emisi bergerak. Maka dari itu, kami melakukan penegakan hukum uji emisi dengan proritas tersebut,” tutur Tyana.

    Ia menjelaskan, operasi gabungan dilakukan memastikan para pemilik usaha yang memiliki kendaraan berat tidak abai merawat kendaraannya. Setiap kendaraan diwajibkan mengukuti uji KIR dan memastikan lulus uji emisi secara berkala.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, operasi gabungan penataan uji emisi kendaraan berat ini menggunakan dasar hukum Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

    “Pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melewati ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Ini berdasarkan Pasal 41 ayat (2),” tegasnya.

    Sementara itu, Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma mengungkapkan dukungannya atas langkah pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak ini. Berdasarkan kajian tahun 2022 yang dilakukan oleh Profesor Puji Lestari dari lnstitut Teknologi Bandung (ITB), tercatat sektor transportasi menyumbang 44,7% untuk polutan PM2.5 di Jakarta. Dan 32% adalah dari heavy duty vehicle atau kendaraan berbahan bakar diesel.

    “Jadi pengetatan emisi dari truk dan kendaraan berat sudah sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Emisi dari kendaraan berat berbahan bakan diesel juga menjadi sumber polutan yang besar untuk SO2 dan NO2 yang merupakan prekusor dari PM2.5, yaitu masing-masing  56% dan 48%. Dari data tersebut, kebijakan ini akan secara signifikan mengurangi polusi udara dari sektor transportasi,” kata Ririn.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ilmu, iman, dan keberanian akan selalu menemukan jalannya

    Ilmu, iman, dan keberanian akan selalu menemukan jalannya

    Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri saat berpidato usai pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025). ANTARA/HO-PDIP

    Megawati: Ilmu, iman, dan keberanian akan selalu menemukan jalannya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 April 2025 – 06:30 WIB

    Elshinta.com – Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengemukakan bahwa ilmu, iman, dan keberanian adalah fondasi yang akan selalu menuntun manusia menuju kebenaran yang hakiki.

    Menurut Megawati Soekarnoputri, penting untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saya sangat yakin bahwa kalau kita benar-benar menjadi manusia seutuhnya, kebenaranlah yang selalu pasti akan menang,” kata Megawati usai pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

    Megawati menuturkan bahwa keyakinannya itu juga diperkuat oleh ajaran Buddha Gautama yang menyatakan bahwa kebenaran akan selalu menang.

    Ia lantas mengaitkan pesan tersebut dengan kisah spiritual dan keberanian Bung Karno saat mengupayakan ziarah ke makam Imam Bukhari pada tahun 1956 di tengah tekanan ideologis dan pengekangan agama oleh pemerintah Uni Soviet kala itu.

    Keberanian Presiden Soekarno saat itu, kata Megawati, bukan semata tindakan politik, melainkan wujud cinta akan ilmu, spiritualitas, dan sejarah Islam.

    Permintaan Bung Karno untuk mencari dan berziarah ke makam Imam Bukhari, bahkan kemudian membuka kembali kesadaran umat terhadap warisan Islam di Asia Tengah.

    “Permintaan yang kedengarannya sederhana itu adalah bentuk keyakinan spiritual dan kewibawaan politik seorang pemimpin,” ujarnya.

    Megawati juga berbagi pengalamannya saat menziarahi makam Imam Bukhari pada bulan Oktober 2024.

    Saat berdoa di pusara sang ulama besar, Megawati mengaku merasakan getaran spiritual yang mendalam dan membayangkan jejak perjuangan ayahnya.

    Drama musikal yang disutradarai oleh Ahmad Fauzi dari Indonesia dan Valikon Kumarov dari Uzbekistan itu, menurut Megawati, bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan sebuah jembatan sejarah dan perasaan antarbangsa.

    “Semoga kisah Imam Al-Bukhari dan Bung Karno ini menjadi pengingat bahwa ilmu, iman, dan keberanian selalu akan menemukan jalannya,” ucap Megawati.

    Sumber : Antara

  • Deretan Kombes Pol yang Masuk Daftar Mutasi Polri 13 April 2025

    Deretan Kombes Pol yang Masuk Daftar Mutasi Polri 13 April 2025

    loading…

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan promosi jabatan kepada 49 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada 13 April 2025. Foto/Dok SindoNews/Riana Rizkia

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan promosi jabatan kepada 49 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada 13 April 2025. Sebanyak 12 orang di antaranya berpangkat Komisaris Besar Polisi ( Kombes Pol).

    Adapun mutasi Polri tersebut berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025. “Sebanyak 49 personel masuk dalam daftar mutasi kali ini, yang seluruhnya merupakan promosi jabatan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

    Dia menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan upaya penyegaran serta pengembangan karier personel Polri. Dia menuturkan, mutasi dan promosi jabatan adalah hal yang rutin dalam tubuh Polri sebagai bentuk regenerasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi.

    “Dalam ST mutasi kali ini, terdapat 49 personel yang seluruhnya mendapat promosi jabatan, termasuk beberapa jabatan di tingkat pusat maupun kewilayahan,” katanya.

    Dalam ST tersebut, satu personel mendapatkan promosi sebagai Pejabat Utama Mabes Polri yakni Irjen Pol Akhmad Wiyagus yang dipercaya mengemban jabatan Asisten Operasi (Asops) Kapolri. Selain itu, terdapat promosi jabatan Kapolda, yaitu Irjen Pol Rudi Setiawan yang ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat.

    “Selain dua jabatan tersebut, ada pula promosi pada jabatan Irjen Pol sebanyak 3 personel, Brigjen Pol sebanyak 10 personel, serta Kombes Pol di jabatan tipe IIB sebanyak 7 personel yang terbagi ke dalam klasifikasi IIB1, IIB2, dan IIB3,” kata Trunoyudo.

    Polri menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian kinerja para personel yang mendapatkan promosi.

  • BPKH Distribusikan 152,4 Juta Saudi Arabian Riyal untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    BPKH Distribusikan 152,4 Juta Saudi Arabian Riyal untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi menyerahkan banknotes atau uang tunai dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan living cost bagi jemaah haji reguler 1446 Hijriah atau 2025. Langkah itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta kesimpulan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR RI yang menetapkan bahwa living cost harus dikembalikan dalam bentuk mata uang SAR.

    BPKH menyerahkan sebanyak SAR 152.490.000, disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 203.320 jemaah haji reguler, beroleh SAR 750 atau Rp3.187.500 -per 1 SAR setara Rp4.240- masing-masing. Tiap-tiap jemaah akan menerima dalam pecahan SAR 500 (1 lembar), SAR 100 (2 lembar), dan SAR 50 (1 lembar).

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengatakan, penyediaan banknotes itu merupakan bentuk nyata komitmen BPKH dalam memastikan kenyamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    “Dana living cost menjadi cadangan ketika terjadi kondisi darurat, bukan hanya untuk kebutuhan harian jemaah. Selain itu membantu pembayaran maupun kurban,” ucap Amri Yusuf melalui siaran pers, Selasa, 15 April 2025.

    Amri Yusuf pun menyampaikan, pengadaan banknotes itu merupakan bagian dari misi besar BPKH dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat setiap tahun.

    “Misi pertama kami, yakni memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, termasuk dalam menyiapkan segala kebutuhan jemaah di Tanah Suci,” tutur Amri.

    Amri pun menekankan, efisiensi biaya menjadi fokus utama BPKH bersama Kementerian Agama dalam merumuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tahun ini, total biaya haji berhasil ditekan menjadi Rp89,4 juta per jemaah, turun dari Rp93,4 juta pada tahun sebelumnya.

    “Hanya Rp55,4 juta yang dibebankan kepada jemaah. Sisanya, sebesar Rp33,9 juta, ditanggung oleh BPKH sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan haji. Bahkan, dari Rp55,4 juta itu, jemaah masih menerima kembali dana dalam bentuk living cost sebesar SAR750 atau setara dengan sekitar Rp3 juta,” ucap Amri.

    Dia turut menyampaikan misi ketiga BPKH, yakni menyentuh aspek kemaslahatan umat, terutama bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji dalam bentuk pelayanan langsung maupun dukungan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, BPKH menyampaikan perlunya dukungan dari regulator dan pihak perbankan dalam memberikan relaksasi kebijakan operasional. Hal tersebut lantaran proses distribusi banknotes belum termasuk dalam pembahasan anggaran bersama DPR, kemudian menimbulkan beban operasional tambahan bagi BPKH.

    Sejak tahun 2019, BPKH telah empat kali melaksanakan pengadaan banknotes SAR, yakni pada 2019, 2022, 2024, dan 2025. Sementara itu, pada tahun 2023, living cost diberikan dalam bentuk rupiah. Dengan langkah ini, BPKH menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

    Acara serah terima banknotes kepada jemaah haji berlangsung di Auditorium Brilian Center, Gedung BRI, Jakarta Pusat, belum lama ini. Acara itu dihadiri anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, M Arfi Hatim, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Direktur Operational BRI Hakim Putratama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News