Grup Musik: APRIL

  • Pengoperasian Pusat Data Nasional di Cikarang Kembali Molor, Apa Masalahnya? – Halaman all

    Pengoperasian Pusat Data Nasional di Cikarang Kembali Molor, Apa Masalahnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah kembali menunda pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, ditargetkan April 2025, namun kini harus ditunda lagi.

    PDN merupakan fasilitas untuk menyimpan, mengolah, dan memulihkan data. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan, saat ini prosesnya terus berjalan. 

    April ini, ucap Nezar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap arsitektur keamanan dari PDN.

    “Ada beberapa proses-proses tertentu yang membutuhkan waktu juga. Misalnya kita membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus untuk menjalankan beberapa fitur yang ada di PDN dan ini lagi di-review oleh BSSN,” ujar Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Prancis dalam mengembankang PDN. Dalam waktu dekat, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan berkunjung ke Indonesia. Ketika ditanya apakah menunggu Macron meresmikan, Nezar menjawab bisa saja itu terjadi.

    “Bisa jadi ya, bisa jadi. Dan sebetulnya ya secara perlahan-lahan tes terhadap PDN ini sudah berjalan untuk beberapa layanan-layanan,” terang Nezar.

    Nezar membantah, jika operasional PDN mundur. Meski, nyatanya pernyataan ini tidak sesuai dengan Menkomdigi Meutya Hafid yang menyatakan PDN akan rampung dan bisa beroperasi pada akhir Maret.

    “Sebenarnya tidak mundur, tapi gradual. Kita ingin keamanan semaksimal mungkin,” terang Nezar.

    Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Aplikasi Informastika (Ditjen Aptika) Kementerian Kominfo, fungsi PDN adalah sebagai fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, serta pengolahan dan pemulihan data.

    Pembangunan PDN sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045 yang ditargetkan menjadi digital nations. Saat ini pemerintah telah memiliki Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Layanan PDNS dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah guna mulai melakukan proses migrasi data center dari instansi pemerintah secara bertahap.

  • RUU Koperasi Ditargetkan Sah Bulan Ini, KSP Bisa Dijamin Jamkrida Cs

    RUU Koperasi Ditargetkan Sah Bulan Ini, KSP Bisa Dijamin Jamkrida Cs

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan disahkan menjadi UU pada April 2025.

    Nantinya, lembaga pembiayaan maupun lembaga perkreditan, seperti Jamkrida Cs bisa mendukung pengembangan usaha koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian menuturkan bahwa hingga saat ini tidak ada lagi isu yang menjadi perdebatan dalam penyelesaian RUU Perkoperasian.

    “Semuanya sudah disepakati sejauh ini, tetapi kita sedang mencari waktu antara pemerintah dengan DPR untuk kita bisa bertemu dan menunggu juga dari DPR untuk mereka melakukan jadwal paripurnanya,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Apalagi, Herbert menjelaskan bahwa biasanya, ada banyak RUU yang tengah menunggu giliran untuk segera diparipurnakan oleh DPR.

    “Jadi kami tinggal menunggu [paripurna], mudah-mudahan bulan ini bisa diselesaikan [RUU Perkoperasian menjadi UU], tetapi tidak ada lagi isu-isu yang menjadi perdebatan sejauh ini,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa RUU Perkoperasian sudah siap untuk diundangkan menjadi UU dan kini tinggal selangkah dibawa ke paripurna.

    “Mungkin juga karena ada banyak Undang-Undang yang nanti akan diparipurnakan bersama dengan UU Perkoperasian,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert juga menyampaikan bahwa Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono meminta agar dalam pengembangan usaha koperasi, khususnya usaha simpan pinjam (KSP), mendapatkan dukungan dari lembaga pembiayaan atau lembaga perkreditan.

    Terlebih, KSP memiliki risiko yang sangat besar atau tergolong dalam high risk business. Hal ini mengingat ada beberapa koperasi yang masih dalam proses revitalisasi imbas masalah gagal bayar, seperti KSP Indosurya Cipta.

    Herbert menyebut, banyaknya koperasi bermasalah di Tanah Air disebabkan mereka belum maksimal mengikutsertakan lembaga penjaminan ke dalam kegiatan usaha simpan pinjam.

    “Peran lembaga penjamin simpanan itu nanti akan diformulasikan dalam rancangan Undang-Undang Perkoperasian, sehingga nanti aktivitas usaha koperasi itu akan didukung oleh lembaga penjamin simpanan,” ungkapnya.

    Untuk itu, Kemenkop berharap lembaga penjaminan daerah melalui Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) bisa mendukung kegiatan koperasi yang mempunyai risiko sangat besar, terutama KSP.

  • Gugat Cerai Putri Anne, Arya Saloka Tidak Bahas Hak Asuh Anak

    Gugat Cerai Putri Anne, Arya Saloka Tidak Bahas Hak Asuh Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyebut, pada gugatan perceraian yang dilayangkan selebritas Arya Saloka terhadap istrinya, Putri Anne tidak diajukan soal hak asuh anak.

    “Terkait hak asuh anak, pemohon (Arya Saloka) tidak mengajukan soal hak asuh anak,” kata Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan H Suryana kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Suryana menyebut saat mengajukan gugatan perceraian, Arya Saloka mendaftarkan melalui sistem online atau e-court.

    “Dia (Arya Saloka) mendaftarkan secara e-court dan sudah didampingi oleh pengacara, sementara untuk pihak termohon (Putri Anne) belum menunjuk kuasa hukum,” ujarnya lagi.

    Suryana menyebut, gugatan perceraian yang diajukan oleh Arya Saloka terhadap istrinya, Putri Anne karena permasalahan yang sering terjadi pada rumah tangga keduanya.

    “Perselisihan di antara keduanya terjadi terus menerus dan berulang, makanya diajukan gugatan perceraian oleh Arya Saloka terhadap istrinya,” lanjutnya.

    Suryana menyebut, Arya Saloka telah mengajukan gugatan perceraian pada Selasa (15/4/2025).

    “Gugatan yang diajukan baru saja dilakukan, tepatnya kemarin, Selasa (15/4/2025),” tuturnya.

    “Kemudian, kami dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah menentukan tanggal persidangan pertama yaitu dilakukan pada 30 April 2025,” tutup Humas PA Jaksel H Suryana yang membenarkan soal adanya gugatan perceraian yang diajukan Arya Saloka terhadap istrinya, Putri Anne.

  • Pemilihan Rute Gowes Bareng Pramono Bukan Inisiatif Gubernur

    Pemilihan Rute Gowes Bareng Pramono Bukan Inisiatif Gubernur

    Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta buka suara soal adanya protes dari beberapa komunitas perihal kegiatan bersepeda bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melewati Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan rute tersebut bukan inisiatif dari gubernur.

    “Jadi, acara dan pemilihan rute kan penuhnya usulan dari komunitas sepeda, itu bukan inisiatif gubernur,” kata Chico di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Chico mengatakan bahwa gubernur hanya memfasilitasi sebagai pemimpin administrasi di Pemprov DKI Jakarta. “Memfasilitasi balai kota sebagai tuan rumah dan tempat start dan finish. Lalu terkait dengan pemilihan rute oleh pihak Dishub,” ujarnya.

    Diketahui, kegiatan bersepeda SilaturahRide 2025 yang direncanakan memiliki rute sepanjang 39,27 kilometer akan dimulai sejak pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB pada Sabtu (19/4) mendatang.

    Aktivitas olahraga itu akan dimulai dari Balai Kota DKI-Bundaran HI-Simpang Susun Semanggi-Bundaran Senayan-Simpang Susun Semanggi-Intiland Tower-U-Turn Karet Bivak-JLNT Casablanca-U-Turn di atas Underpass Casablanca dan kembali ke Balai Kota DKI.

    Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia mengkritik SilaturahRide 2025. B2W menolak keras jalur JLNT Casablanca dijadikan rute untuk bersepeda.

    B2W menyampaikan pihaknya pernah diundang oleh Dishub DKI Jakarta untuk berdiskusi acara tersebut pada 10 April. Namun pihaknya menyebut hanya mendengarkan paparan dengan konsep yang sudah final.

    “Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui. Bahkan Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan. Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda,” tulis B2W Indonesia.

    “Dan ironisnya, Mas Pram pernah berkata dalam kampanyenya ‘Jakarta harus jadi kota yang taat hukum. Tidak ada ruang untuk pelanggaran, sekecil apa pun’. Sayangnya, sepeda kini dikendarai di atas pelanggaran yang dilegalkan, untuk kebutuhan citra sesaat,” ucap B2W.

    B2W menyerukan agar Pemprov Jakarta mengembalikan arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Dia mengatakan momen ini seharusnya menjadi komitmen Jakarta menjadi kota ramah sepeda.

    Berikut sikap B2W:

    1. Menolak keras penggunaan JLNT Casablanca untuk kegiatan bersepeda
    2. Mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik
    3. Menyesalkan proses yang tidak partisipatif dan tertutup terhadap komunitas.

    (bel/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Operasional PDN Tertunda Akibat Kurang Tenaga Bersertifikasi

    Operasional PDN Tertunda Akibat Kurang Tenaga Bersertifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap operasional Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang masih dalam evaluasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemerintah membutuhkan lebih banyak tenaga bersertifikasi untuk menjalankan sistem tersebut.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan sampai saat ini proses finalisasi PDN yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang masih berproses oleh BSSN.

    Pada bulan April ini, Nezar menyebut sedang dilakukan evaluasi terhadap arsitektur keamanan PDN dan ada beberapa proses-proses tertentu yang membutuhkan waktu.

    Salah satunya, kata Nezar pihaknya masih membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus untuk menjalankan PDN yang memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

    “Kita membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus gitu ya untuk menjalankan beberapa fitur yang ada di PDN. Dan ini lagi direview oleh BSSN gitu,” kata Nezar di Komdigi, Rabu (16/4/2025).

    Terkait kemungkinan PDN Cikarang bakal beroperasi saat kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron, Nezar menyebut hal tersebut bisa saja terjadi.

    Apalagi, pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun.

    Orang nomor satu di Prancis ini rencananya akan berkunjung ke Indonesia pada Mei 2025 atau pada bulan depan.

    “Bisa jadi (menunggu Macron) dan sebetulnya ya secara perlahan-lahan tes terhadap PDN ini sudah berjalan untuk beberapa layanan-layanan gitu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nezar pun membantah bahwa ada kemunduran dalam jadwal pengoperasionalan PDN Cikarang.

    Dirinya menyebut bahwa pendekatan yang digunakan memang bersifat gradual atau bertahap, bukan tertunda.

    “Sebenernya ga mundur tapi gradual (bertahap),” tutur Nezar.

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    Selain itu, PDN juga berfungsi untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang ditarget akan beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

  • Long Weekend Paskah, KAI Hadirkan Kereta Api Tambahan Rute Yogyakarta-Gambir – Halaman all

    Long Weekend Paskah, KAI Hadirkan Kereta Api Tambahan Rute Yogyakarta-Gambir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan perjalanan Kereta Api Tambahan relasi Yogyakarta – Gambir (PP).

    KA Tambahan ini diberlakukan selama long weekend Paskah periode tanggal 17 hingga 20 April 2025.

    “Kami memahami bahwa long weekend Paskah menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat untuk bepergian. Oleh karena itu, KAI menambah perjalanan KA Yogyakarta – Gambir guna mengakomodasi lonjakan penumpang sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba, dikutip dari siaran pers KAI, Rabu (16/4/2025).

    Perjalanan KA Tambahan ini akan beroperasi dari Stasiun Yogyakarta, KA berangkat pukul 00.25 WIB dan tiba di Stasiun Gambir pukul 07.22 WIB.

    Sementara itu, dari Gambir, keberangkatan dijadwalkan pukul 15.20 WIB dan tiba kembali di Yogyakarta pada pukul 22.15 WIB.

    Sebagai informasi, KA Tambahan Yogyakarta – Gambir ini menggunakan sarana unggulan Kereta Eksekutif Stainless Steel New Generation, dengan desain modern serta kursi ergonomis yang nyaman untuk perjalanan jauh.

    “Yogyakarta dan Jakarta selalu menjadi dua kota dengan mobilitas tinggi, apalagi di momen liburan. Penambahan perjalanan ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya KAI untuk terus hadir sebagai sahabat perjalanan terbaik di setiap momen spesial,” lanjut Anne.

    Selain itu, pelanggan dapat dengan mudah memesan tiket KA Tambahan ini melalui aplikasi Access by KAI ataupun situs booking.kai.id.

    Proses pembelian cepat, transparan, dan tanpa repot, semuanya demi memastikan pengalaman terbaik sejak dari perencanaan perjalanan.

    KAI juga mengimbau kepada pelanggan untuk merencanakan perjalanan sejak dini, mengingat jumlah tempat duduk terbatas dan momen long weekend kerap membuat tiket cepat terjual habis. 

    “Tak ada salahnya menyusun itinerary dari sekarang—mau menikmati matahari terbenam di Parangtritis Yogyakarta atau ngopi santai di Jalan Sabang Jakarta, semua bisa ditempuh dengan KA tambahan ini. KAI berkomitmen untuk selalu menjadi bagian dari cerita perjalanan masyarakat Indonesia. Dengan layanan yang terus ditingkatkan, kami ingin setiap perjalanan bersama KAI bukan hanya nyaman, tapi juga penuh kesan,” tutup Anne. 

    Jadwal Keberangkatan KA Tambahan Rute Yogyakarta-Gambir (PP)

    Keberangkatan Stasiun Yogyakarta pukul 00.25 WIB dan Tiba di Stasiun Gambir pukul 07.22 WIB.
    Keberangkatan Stasiun Gambir pukul 15.20 WIB dan Tiba di Yogyakarta pukul 22.15 WIB.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Dokter Suriah di Jerman Mudik Berjemaah, Bangun Sistem Kesehatan yang Hancur

    Dokter Suriah di Jerman Mudik Berjemaah, Bangun Sistem Kesehatan yang Hancur

    Jakarta

    Sebuah misi medis dari Jerman baru-baru ini diyakini telah menyelamatkan nyawa Mohammed Qanbat.

    Mohammed Qanbat, pria berusia 55 tahun asal Kota Hama, Suriah, menjalani operasi jantung terbuka pada bulan April, sebuah prosedur yang sangat jarang dilakukan di Suriah saat ini. Hal ini disebabkan oleh kehancuran sistem kesehatan yang sangat parah selama perang saudara yang berlangsung selama 14 tahun, serta biayanya yang sangat tinggi.

    Namun, baru-baru ini, dokter-dokter Suriah yang datang dari Jerman memasukkan Qanbat dalam daftar pasien yang paling membutuhkan pertolongan.

    “Saya tidak bisa mengungkapkan betapa bahagia dan berterima kasihnya saya,” tutur Qanbat kepada DW.

    “Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami sudah lama menunggu anak-anak kami datang untuk membantu kami,” lanjutnya, merujuk pada kenyataan bahwa banyak warga Suriah yang melarikan diri selama perang. “Namun mereka tidak melupakan kami. Mereka kembali untuk membantu kami.”

    Masih belum jelas berapa banyak dokter Suriah yang hengkang dari negara tersebut selama perang. Menurut Bank Dunia, sekitar 30.000 dokter melayani populasi Suriah pada tahun 2010, setahun sebelum pemberontakan 2011 yang memicu perang.

    Pada tahun 2020, hanya kurang dari 16.000 yang tersisa, demikian berdasarkan data yang dikumpulkan oleh PBB.

    Statistik menunjukkan lebih dari 6.000 dokter Suriah bekerja di Jerman, sebagian besar di rumah sakit, tetapi itu hanya mencakup dokter yang memegang paspor Suriah.

    Faktanya, bisa jadi ada lebih dari 10.000 dokter Suriah di Jerman, karena banyak dari mereka kini memegang paspor Jerman, sehingga tidak lagi dihitung sebagai staf asing.

    Misi pertama di Suriah

    Setelah tergulingnya diktator Suriah, Bashar Assad, pada awal Desember tahun lalu, sejumlah dokter Suriah berkumpul untuk mendirikan Asosiasi Medis Suriah-Jerman (SGMA).

    “Semua itu dimulai dengan sebuah grup WhatsApp kecil yang berisi para dokter yang mencari cara untuk membantu,” jelas Nour Hazzouri, seorang dokter senior yang ahli gastroenterologi dan bekerja di Rumah Sakit Helios di kota Krefeld, Jerman .

    Hazzouri mengatakan kepada DW, grup WhatsApp itu berkembang menjadi sebuah halaman Facebook, dan kemudian pada pertengahan Januari, SGMA resmi didirikan. Saat ini, asosiasi tersebut memiliki sekitar 500 anggota. “Kami pun terkejut betapa cepatnya grup itu berkembang,” ujar Hazzouri.

    Bulan ini, anggota SGMA menjalankan misi pertama mereka ke negara kelahirn mereka. Sejak awal April, sekitar 85 dokter Suriah dari SGMA telah berada di Suriah untuk memberikan kuliah di sektor pendidikan, menilai kondisi sistem kesehatan Suriah, dan melakukan operasi di seluruh penjuru negara.

    “Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah peralatan medis yang sudah usang di rumah sakit-rumah sakit Suriah,” papar Ayman Sodah, seorang dokter senior dan ahli jantung di Rhön Klinikum di Bad Neustadt, Bayern kepada Al Jazeera setelah keluar dari ruang operasi di Hama.”Jelas bahwa dalam 15 tahun terakhir, tidak ada (peralatan) yang diperbarui,” ujarnya.

    “Sebelum perang, Suriah adalah negara berpendapatan menengah dengan indikator kesehatan yang relatif baik,” lapor Brookings Institution, lembaga pemikir yang bermarkas di Washington.

    Namun, selama perang, rezim Bashar al Assad dan sekutunya, Rusia, secara rutin menargetkan fasilitas kesehatan. Sistem kesehatan semakin memburuk akibat sanksi dan ekonomi yang terpuruk.

    Tidak ada yang mengeluhkan hal itu pada pekan lalu di sebuah aula di ibu kota Suriah, Damaskus, di mana sekitar 300 orang, termasuk mahasiswa kedokteran yang penasaran, otoritas lokal, dan organisasi masyarakat sipil, berkumpul untuk mendengarkan delegasi SGMA berbicara, dengan suasana yang penuh harapan dan optimisme.

    “Saya merasa sangat bersemangat,” ujar Mustafa Fahham, seorang dokter senior di departemen nefrologi dan dialisis di Rumah Sakit Bremerhaven, Jerman Utara, kepada DW di Damaskus.

    “Setiap orang Suriah memiliki ketakutan yang berhubungan dengan rezim Assad. Sekarang ketakutan itu sudah hilang. Jadi saya merasa baik-baik saja, dan saya senang berada di sini di Damaskus, tempat saya akhirnya bisa membantu mendukung sistem kesehatan Suriah,” paparnya.

    “Awal mula misi ini selama liburan Paskah dan Ramadan muncul karena banyak dokter yang ingin mengunjungi keluarga mereka di Suriah, beberapa di antaranya sudah 14 tahun tidak mereka temui,” jelas Hazzouri. “Ini kemudian memunculkan ide untuk memanfaatkan waktu ini juga untuk memberikan bantuan medis.”

    Misi ini dimulai dengan sebuah kuesioner online, dan dalam waktu seminggu, lebih dari 80 sukarelawan mendaftar.

    Hazzouri mengakui, keamanan masih menjadi masalah di beberapa bagian Suriah, sehingga para dokter tidak bisa bekerja di semua tempat. “Namun tantangan terbesar sebenarnya adalah biaya bahan-bahan medis,” katanya.

    Kemitraan yang membantu

    “Para relawan Suriah ini membiayai sebagian besar perjalanan mereka dari koceknya sendiri, membayar biaya perjalanan dan mengumpulkan uang untuk peralatan medis,” kata Hazzouri kepada DW.

    “Banyak yang membawa donasi dari klinik mereka. Sementara itu, kami meluncurkan kampanye penggalangan dana online, yang memungkinkan kami mengumpulkan hampir €100.000 dalam sebulan, sebagian besar dari dokter Suriah di Jerman. LSM Suriah lokal juga mendukung kami dengan donasi bahan-bahan medis,” tambah dokter senior itu.

    Hingga saat ini, tidak ada dukungan resmi dari pemerintah Jerman. Namun, anggota SGMA turut hadir dalam konferensi yang diadakan Kementerian Pembangunan Jerman pada pertengahan Februari lalu, mengenai aliansi rumah sakit Jerman-Suriah, yang menurut Hazzouri adalah “langkah penting menuju kemitraan potensial.”

    Kementerian Kesehatan Suriah juga memberikan dukungan, dengan menyediakan izin bagi para dokter SGMA untuk bekerja.

    Menteri Kesehatan Suriah yang baru, ahli bedah saraf Musab al-Ali, juga sebelumnya bekerja di Jerman dan terlibat dengan Komunitas Suriah di Jerman (SGD), sebuah organisasi advokasi. Dia juga sebelumnya terlibat dalam perjalanan sukarela pulang ke Suriah.

    Betah di Suriah atau di Jerman?

    Sebagian besar relawan medis SGMA menyebutkan, mereka akan kembali ke pekerjaan mereka di Jerman, setelah menuntaskan misi amal itu. Namun, survei terbaru dari Asosiasi Dokter dan Apoteker Suriah di Jerman menemukan bahwa 76% anggota mereka mempertimbangkan untuk kembali ke tanah air asalnya secara permanen.

    Dalam wawancara terbaru dengan media Jerman, para dokter Suriah sering mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang meningkatnya sikap sayap kanan dan anti-imigrasi, serta betapa sulitnya beberapa dari mereka untuk benar-benar diterima di Jerman.

    Kepergian mereka tentu akan berdampak buruk pada layanan kesehatan di Jerman. Meskipun dokter Suriah hanya 2% dari total dokter di Jerman, mereka memainkan peran yang jauh lebih besar di rumah sakit-rumah sakit dan klinik-klinik yang kekurangan tenaga medis di bagian timur Jerman.

    “Kami memang mempertimbangkan tetap tinggal di Jerman, dan tentu saja, tidak semua dokter akan pergi sekaligus,” papar Fahham. “Di sisi lain, kami juga setia pada Suriah. Namun saya yakin, kami bisa membuat rencana di mana kami dapat membantu, dan layanan kesehatan Jerman juga tetap tercakup.”

    Faktanya, mata kuliah yang diberikan SGMA di Suriah tidak hanya mengenai pembaruan medis. “Beberapa juga memberikan nasihat kepada mahasiswa kedokteran atau dokter yang mungkin ingin bekerja di Jerman,” papar Muaz al-Moarawi, seorang dokter yang bekerja di kota Gelsenkirchen dan hadir di Damaskus untuk SGMA.

    “Suriah saat ini membutuhkan banyak bantuan, untuk membangun kembali sistem kesehatannya. Tetapi Jerman juga membutuhkan dokter-dokter Suriah dan tenaga medis,” kata al-Moarawi. “Apa yang kami inginkan adalah menjadi jembatan antara Suriah dan Jerman, sebuah jembatan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak,” pungkasnya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Merasa Janggal, Pihak Korban Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila Datangi Propam Polri – Halaman all

    Merasa Janggal, Pihak Korban Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila Datangi Propam Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Rektor Universitas Pancasila (UP), Edie Toet Hendratno, memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Pihak korban, melalui dua pengacaranya, Amanda Manthovani dan Yansen Ohoirat, mendatangi kantor Divisi Propam Polri di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).

    Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap jalannya penyidikan kasus ini di Polda Metro Jaya yang dirasa janggal dan penuh pelanggaran prosedur.

    Kasus yang telah berjalan lebih dari satu tahun ini, tanpa perkembangan yang signifikan, semakin mencuatkan kejanggalan.

    Pihak korban merasa penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, dan lebih parahnya, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan.

    Oleh karena itu, mereka meminta pihak Divisi Propam Polri untuk memberikan asistensi dan pengawasan penanganan kasus ini agar tidak terjadi penyelewengan.

    “Kami minta Propam Polri melakukan pengawasan terhadap laporan kami di Polda Metro Jaya, karena tingkatannya kan lebih tinggi,“ kata Yansen kepada wartawan.

    Permintaan asistensi ini setelah pihak korban menemukan kejanggalan dan pelanggaran syarat formil oleh penyidik Polda Metro Jaya.

    Salah satunya, soal waktu pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 25 Juli 2024 kepada korban, padahal SPDP itu terbit sejak 14 Juni 2024.

    Hal ini dinilai tidak berkesesuian dengan Pasal 14 ayat (1) Perkap 6/2019 yang mengatur bahwa SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.

    “Ini sudah tidak sesuai dengan kode etik hukum acaranya. Artinya, di sini kita menemui ada syarat-syarat formil yang sudah dilanggar oleh penyidik Polda,” ungkapnya.

    Selain itu, setelah mengadu ke Kompolnas dan Bidang Propam Polda Metro Jaya pada 9 April 2025 lalu, pihaknya melakukan penelusuran berkas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

    “Kami melakukan penelusuran berkas perkara dan baru kami ketahui, ternyata dalam perkara tersebut terdapat dua SPDP,” tuturnya.

    Selain itu, Yansen juga mempertanyakan sikap penyidik yang dinilai tidak komunikatif. Pasalnya, penyidik ternyata melakukan pemeriksaan saksi dari pihak korban tanpa sepengetahuan dan tanpa pendampingan pengacara.

    “Penyidik lebih suka berkomunikasi dengan klien kami, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan penyidik, dia enggan menjawab, penyidik menyampaikan dokumen pun langsung ke rumah atau apartemen klien kami sehingga membuat kami khawatir dan waswas,” ucap Amanda.

    Dalam kasus ini, Edie dilaporkan RZ ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 Januari 2024.

    Selain itu, laporan juga datang dari korban lainnya berinisial DF yang diterima di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 29 Januari 2024. Namun, kini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

    Edie Toet sendiri sejauh ini sudah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi yakni pada Kamis (29/2/2024) dan Selasa (5/4/2024) yang lalu.

    Klaim Kasusnya Dipolitisasi

    Konferensi pers rektor nonaktif Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno, bersama tim kuasa hukumnya menyusul kasus dugaan pelecehan seksual, Kamis (29/2/2024) (Tribunnews/Fahmi Ramadhan)

    Rektor non aktif Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno sempat mengklaim bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan kepada dirinya merupakan bentuk politisasi.

    Adapun hal itu diungkapkan Edie melalui kuasa hukumnya, Faizal Hafied usai menjalani proses pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual atas korban RF di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

    Faizal menjelaskan klaim politisasi yang ia maksud lantaran pelaporan itu beririsan dengan adanya pemilihan rektor baru di kampus tersebut.

    “Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor sebagaimana sering terjadi di Pilkada dan Pilpres,” kata Faizal kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

    Selain itu, ia pun mengatakan bahwa laporan polisi (LP) yang dilayangkan terhadap kliennya itu tidak akan terjadi jika tak ada proses pemilihan rektor.

    Bahkan menurutnya, kasus yang saat ini terjadi dinilainya sebagai bentuk pembunuhan karakter kliennya.

    “Sekaligus kami mengklarifikasi bahwa semua yang beredar ini adalah berita yang tidak tepat, dan merupakan pembunuhan karakter untuk klien kami,” pungkasnya.
     

  • Ketua PN Jaksel Masih Bungkam Soal Aliran Dana Kasus Suap Ekspor CPO
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 April 2025

    Ketua PN Jaksel Masih Bungkam Soal Aliran Dana Kasus Suap Ekspor CPO Nasional 16 April 2025

    Ketua PN Jaksel Masih Bungkam Soal Aliran Dana Kasus Suap Ekspor CPO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kejaksaan Agung
    menyatakan, hingga kini Ketua
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
    ,
    Muhammad Arif Nuryanta
    (MAN) masih enggan buka suara terkait aliran dana dalam kasus dugaan suap untuk kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.
    “Tetapi, sekarang kan MAN juga belum bicara,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar saat konferensi pers di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
    Harli menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sejauh ini, baru majelis hakim yang mengakui aliran dana yang mereka terima untuk memberikan putusan ontslag kepada para terdakwa korporasi.
    “Yang baru bicara itu kan baru dari majelis hakimnya. Yang menyatakan ada menerima Rp 4,5 miliar di awal untuk membaca berkas, ada menerima Rp 4,5 miliar juga, ada menerima Rp 5 miliar, ada menerima Rp 6 miliar,” jelas Harli.
    Saat ini, penyidik juga masih mendalami aliran dana dan besaran uang yang diterima oleh pihak-pihak lainnya.
    Dari uang suap senilai Rp 60 miliar, baru Rp 22,5 miliar yang sudah terungkap jelas, yaitu mengalir ke majelis hakim yang menangani perkara.
    “Sekarang itu yang kita dalami, apakah misalnya Rp 60 miliar ini memang total diserahkan oleh AR melalui WG kepada MAN? Lalu, dia mendapat apa? Nah, keterangan-keterangan ini sekarang yang terus akan digali dari saksi-saksi yang ada,” kata Harli lagi.
    Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.
    Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta; Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG); serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.
    Kemudian, tiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.
    Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.
    Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.
    Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.
    Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani
    kasus ekspor CPO
    divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.
    Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keren! Pelajar SMP di Bandung Rancang Teknologi Solutif Berbasis Keseharian

    Keren! Pelajar SMP di Bandung Rancang Teknologi Solutif Berbasis Keseharian

    JABAR EKSPRES – Berangkat dari persoalan sehari-hari, para siswa kelas 3 SMP Santo Yusup, Kota Bandung, merancang inovasi teknologi yang solutif dan aplikatif.

    Dalam ujian praktik informatika yang berlangsung pada Rabu, 16 April 2025, mereka memperkenalkan sejumlah alat buatan sendiri seperti jemuran otomatis, lampu pintar, dan tempat sampah sensorik.

    Salah satu siswi SMP Santo Yusup, Florina, menciptakan jemuran otomatis yang mampu melipat pakaian ke dalam rumah saat sensor mendeteksi hujan.

    Menggunakan mikrokontroler, LCD display, dan motor servo, alat tersebut dirakit dengan biaya Rp 120 ribu dari uang tabungan pribadi. “Saya ingin bantu orang tua. Kadang hujan datang tiba-tiba saat rumah kosong,” ujarnya.

    Sementara itu, Andrea membuat lampu rumah berbasis wifi yang dapat dikontrol melalui aplikasi RemoteXY di ponsel. Lampu ini bisa dinyalakan dari jarak hingga 10 meter.

    BACA JUGA: Cegah Banjir, Pemkot Bandung Sorot Perbaikan Tanggul dan Drainase

    Dirinya juga mengaku menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk menyempurnakan kode program. “AI sangat membantu untuk mempercepat proses dan koreksi coding,” tandasnya.

    Sementara itu, Guru Informatika SMP Santo Yusup, Didit Wahyu Triono, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari evaluasi praktik.

    Namun, ia mendorong siswanya agar produk yang dibuat punya nilai guna nyata.

    “Kami mulai dari pertanyaan sederhana: apa masalah di rumahmu? Dari situ muncul 51 alat yang relevan dan solutif,” ujar Didit.

    BACA JUGA: Dari Karung Goni dan Benang Wol, Puka Menjahit Asa Bersama Teman Disabilitas

    Ia mengaku tetap mendampingi siswa selama proses pengerjaan, bahkan hingga dini hari. Namun bimbingan yang diberikan lebih pada penguatan logika dan alur berpikir, bukan penyelesaian teknis langsung.

    Kepala Sekolah SMP Santo Yusup, Markus Edy, berharap kreativitas dan kemampuan aplikatif ini bisa terus dikembangkan oleh siswa lain di jenjang kelas yang lebih rendah.

    “Kami ingin semua pelajaran bisa dipraktikkan langsung dan memberi manfaat nyata,” harapnya.